No. 1 tahun 1974 juncto pasal 39 dan 40 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah pula sesuaidengan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh, halaman930 yang berbunyi sebagai berikut :pple lo aro tl rgw Us arg; aid 956 Yolei lgisl ale Wo a ois hal. 9 dari 12 halaman, Penetapan, Nomor 535/Pdt.P/2021/PA.SbsArtinya : barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuanitu sebagai istri seorang laki laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istriselama

tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut diajukanuntuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon dengan pemohon IIadalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurutundang undang/ negara, dan dalil permohonan para pemohon dapatdidukung oleh bukti bukti, sehingga pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalamkitab Ushulul Figh halaman 930 tersebut diatas dapat dijadikan salah satudasar dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan

pwArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinandan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;Menimbang, bahwa berdasarkan kedua saksi Para Pemohon telahmengetahui adanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selamaini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yangmengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya majelis hakimsependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) dan ayat (4)Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah Pemohon dan Pemohon II dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab A/Asybah wa alNazhair karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 danterhadap kaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalammenegakkan kemaslahatan:logic acyl ss eLYI .9 paiaaLooJL.Artinya: Pemerintah (dalam hal ini Peradilan

cli: sgt dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

buku nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasi pembuatanakta kelahiran anak dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat olehkarena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyaikemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnyapula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

sata dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadapperempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanyahubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakankeberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanyamajelis hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

buku nikah guna mengurus hakhak Para Pemohon sebagai suami istri dansalah satu syarat kelengkapan administrasi keberangkatan ibadah haji dan sebagainya,maka majelis hakim berpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangandengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentanghal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkanpula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhair karya Imam TajuddinAbdul Wahhab

TISi: sgt dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasikependudukan/pembuatan akta kelahiran anak dan sebagainya, maka majelishakim berpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan denganhukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohontentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

garArtinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari padameraih keuntungan (Abdul Wahhab Khallaf, Kitab //mu Ushul alFigh,1977, halaman 208);Menimbang, bahwa kaidah figh tersebut juga sejalan pula dengan satukaidah figin dalam Kitab AlAsybah Wa alNadzair halaman 128 yang selanjutnyadiambil alih menjadi pertimbangan hukum Hakim, yaitu yang berbunyi sebagaiberikut:a> laodh lagio auc Jl Je 9S paillArtinya: Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencan keadilanharus dikaitkan dengan

Els 985 So Ab 3 tubs ako 555 al s8l le Sy s52Ul LasArtinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harusdapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan duaorang saksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

, bahwa penetapan itsbat nikah ini dimohonkan bertujuanuntuk mendapatkan buku nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat olehkarena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyaikemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnyapula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

sebagai pendapat Hakim sebagaiberikut :Uslagri yo aby ping aire Sd dlrol ole clSi sgtdll dyJgare (2d LivgArtinya : Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorangperempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnyaseperti wali dan dua orang saksi ;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II telah memberikanpernyataan yang sama dimuka persidangan tentang adanya hubunganpernikahan antara Pemohon dan Pemohon Il, hal ini sudah sejalan denganketentuan hukum islam seperti termaktub dalam kitab Fathul Wahhab

aid 109 Leas als rire) a Md Ue JI JU olyisaArtinya : Apabila seorang lakilaki berkata : Fulanah isteriku, dan sekalipun iatidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu,atau wali mujbirnya, maka telah dianggap cukup;Menimbang bahwa pengakuan Pemohon dan Pemohon II tersebut telahbersesuaian juga dengan keterangan saksisaksi dimuka persidangan yangmengetahui bahwa antara Pemohon dan Pemohon II telah menikah sehinggahal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Abdul Wahhab

cli: sgt dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

hakhakPara Pemohon sebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapanadministrasi dokumen kependudukan seperti pembuatan akta kelahiran anakdan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karena peruntukantersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan,maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

: sata dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

bertujuanuntuk mendapatkan buku nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan dokumen kependudukandan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karena peruntukantersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan,maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

No. 1 tahun 1974 juncto pasal 39 dan 40Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitabUshulul Figh, halaman 930 yang berbunyi sebagai berikut :dur>gptJlLs ag Gh9 dog) 4509 Bp (yoLegijc!

als alo luArtinya : barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itusebagai istri seorang laki laki maka dinyatakan tetap sebagai suamii istriselama tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut diajukan untukmendapatkan kepastian hukum antara pemohon I dengan pemohon II adalahsuami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurut undangundang/ negara, dan dalil permohonan para pemohon dapat didukung olehbukti bukti, sehingga pendapat Abdul Wahhab

No. 1 tahun 1974 Jo pasal 39 dan 40Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitabUshulul Fiqh, halaman 930 yang berbunyi sebagai berikut :dus>gptlo sgw ghd doy) 4148 G5 HWLei Leib!

plo LeArtinya : barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itusebagai istri seorang laki laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selamatidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut diajukan untukmendapatkan kepastian hukum antara pemohon I dengan pemohon II adalahsuami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurut undangundang/ negara, dan dalil permohonan para pemohon dapat didukung olehbukti saksi saksi, sehingga pendapat Abdul Wahhab

No. 1 tahun 1974 Jo pasal 39 dan 40Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalamkitab Ushulul Figh, halaman 930 yang berbunyi sebagai berikut :Lgio!

seorang laki laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istriselama tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut diajukanuntuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon I dengan pemohon IIadalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurut hal. 10 dari 13 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, No. 0006/Pdt.P/2018/PA.Nlaundang undang/ negara, dan dalil permohonan para pemohon dapatdidukung oleh bukti saksi saksi, sehingga pendapat Abdul Wahhab

garArtinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih dipriortaskan dari padameraih keuntungan (Abdul Wahhab Khallaf, Kitab //mu Ushul alFigh,1977, halaman 208);Menimbang, bahwa kaidah figh tersebut juga sejalan pula dengan satukaidah figin dalam Kitab AlAsybah Wa alNadzair halaman 128 yang selanjutnyadiambil alih menjadi pertimbangan hukum Hakim, yaitu yang berbunyi sebagaiberikut:ar laodh lagio auc Jl Je SpoilArtinya: Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencan keadilanharus dikaitkan dengan

: goal dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

buku nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasi pembuatanakta kelahiran anak dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat olehkarena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyaikemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnyapula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

: sata dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasimendapatkan dokumen kependudukan dan sebagainya, maka majelis hakimberpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan denganhukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohontentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Sptpernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya UshdlFigh halaman 390 di bawah ini:Lgilgiil ole Wo a ats ol plole arzg JL agus U9 ary j didlo S55 Yo.Artinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka hal demikian dapat dihukumkanadanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain(putusnya perkawinan);Menimbang, bahwa atas

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.SptMenimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 dan terhadap kaidahberikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkankemaslahatan:arbacdh bec uc Jl We eLYl 9 ,2i.Artinya: Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam mengurusrakyatnya (pihak beperkara) berpijak pada kemaslahatan;Menimbang, bahwa oleh karena Para

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2019/PA.Sptperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya UshdlFigh halaman 390 di bawah ini:Lgilgiil be Wo a ats ol

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2019/PA.Sptkeberangkatan ibadah haji dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapatoleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum danmempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal inisepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 dan terhadap kaidahberikut majelis mempunyai tanggung

Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.Sptperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya UshdlFigh halaman 390 di bawah ini:Lgilgiil be Wo a ats ol

Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.Sptkeberangkatan ibadah haji dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapatoleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum danmempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal inisepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 dan terhadap kaidahberikut majelis mempunyai tanggung

TISi: sgt dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasimendapatkan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran anak dansebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karena peruntukan tersebuttidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, makapermohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab