.> 1 (satu) lembar format daftar usulan hibah dan bansos APBD Tahun2016 yang didalamnya terdapat tulisan tangan catatan pengeluarankegiatan PAK.> 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan dengan catatan diantaranyakegiatan LPTQ SPJ halaqoh februari.> 1 (satu) lembar format ISIAN ATK yang didalamnya terdapat catatantulisan tangan dengan catatan diantaranya pada bagian atasBend.Pengeluaran.> 1 (satu) lembar catatan ketikan yang didalamnya terdapat catatandiantaranya SPPD tanggal 14 dan 15 Desember 2015

EDWAR.> 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan yang diantaranya isi catatan yakni GUIII.> 1(satu) lembar format daftar usulan hibah dan bansos APBD Tahun 2016 yangdidalamnya terdapat tulisan tangan catatan pengeluaran kegiatan PAK.> 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan dengan catatan diantaranya kegiatanLPTQ SPJ halagoh februari.> 1 (satu) lembar format ISIAN ATK yang didalamnya terdapat catatan tulisantangan dengan catatan diantaranya pada bagian atas Bend.Pengeluaran.> 1 (satu) lembar catatan

EDWAR.> 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan yang diantaranya isi catatan yakniGU III.> 1 (satu) lembar format daftar usulan hibah dan bansos APBD Tahun 2016yang didalamnya terdapat tulisan tangan catatan pengeluaran kegiatanPAK.> 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan dengan catatan diantaranyakegiatan LPTQ SPJ halaqoh februari.> 1 (satu) lembar format ISIAN ATK yang didalamnya terdapat catatantulisan tangan dengan catatan diantaranya pada bagian atasBend.Pengeluaran.> 1 (satu) lembar catatan

Plk.11.secara bersamasama dengan Badan Permusyarawatan Desa (BPD),setelah rancangan ADD telah disepakati secara bersama, lalurancangan APBDES tersebut ditetapbkan sebagai APBDES;Bahwa sepengetahuan saksi yang harus melakukan verifikasi Laporantiaptiap Desa untuk pencairan ADD adalah BPMDES;Bahwa yang saksi ketahui arsiparsip pencairan Dana ADD (SP2D)untuk Desa Sungai Puring yaitu ada 2 (dua) tempat yakni di BidangPengelola Dana Desa di BPMD dan di Bagian Bendahara Bansos diDPKAD Kab Kotim;Bahwa saksi

dengan mengeluarkan SK baru dan disampaikan kepada yang bersangkutan;Bahwa di Desa Jungkal ada APBDEs yang disusun bersamasama BPD Sekdesdan Perangkat Desa berdasarkan Juklak dan Juknis tetapi untuk fisikdimusyawarahkan dulu;Bahwa setiap penyusunan APBDes diadakan rapat akan tetapi kadangkadangperangkat tidak hadir;Bahwa Sumber dana BHP, Bangub dan ADD dengan besaran BA nomor 11 ADDTahun 2009 Rp.145.000.000, gaji LPM, gaji RT RW dan gaji BPD;Bahwa danadana ADD digunakan untuk tunjangan perangkat bansos

SEKDAdengan dilampiri rincian kegiatan yang dibiayai oleh hibah oO Nfkemudian SEKDA selaku pengguna Anggaran memberikandisposisi kepada tim verifikasi anggaran Bansos Hibah ditelitidan diproses sesuai dengan ketentuan aturan selanjutnya timverifikasi melakukan verifikasi terhadap pengajuan permintaanpencairan dana hibah dengan cara meneliti kembali rincian yangdiajukan dan menetapkan besaran yang disesuaikan dengananggaran kas yang disediakan dan selanjutnya setelah selsaidiverifikasi oleh tim, kemudian

SEKDA dengan dilampiri rincian kegiatan yangdibiayai oleh hibah kemudian SEKDA selaku pengguna Anggaran memberikandisposisi kepada tim verifikasi anggaran Bansos Hibah diteliti dan diproses sesuaidengan ketentuan aturan selanjutnya tim verifikasi melakukan verifikasi terhadappengajuan permintaan pencairan dana hibah dengan cara meneliti Kembali rincianyang diajukan dan menetapkan besaran yang disesuaikan dengan anggaran kasyang disediakan dan selanjutnya setelah selsai diverifikasi oleh tim, kemudiandisampaikan

;Surat Pernyataan bahwa PT HAKA UTAMA telahmenyelesaikan pekerjaan fisik sebesar 100%;BAST Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan InfrastrukturPemerintahan Kabupaten Aceh Timur tanggal 21Desember 2011;BAST Pekerjaan Pertama/Provisional Hand Over (PHO)Nomor: 46/PANPHO/Umum/XII/2011 tanggal 22Desember 2011.Dokumen Pembayaran Lunas Retensi (5%) atas nama PTHAKA UTAMA, terdiri dari:SP2D Nomor: 24/BTLLS/2012 tanggal 21 Maret 2012.SPM Nomor: 021/SPMBANSOS/2012 tanggal 21 Maret2012.SPPLS Nomor: 010/LSBTL/PPD/BANSOS

tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;

Kelompok dan Masyarakat/RTM;

Padang Lawas Utara,Rekonsiliasi Rekening Kecamatan;

Bolak Tahun 2018;

dari kelompok tani,dilampiri dengan RUKK, yang telah ditandatangani oleh ketua kelompokdan kemudian telah diteliti dan dibimbing oleh pendamping dilapangankemudian ditandatangani oleh tim tehnis lapangan selanjutnya diteliti olehtim PPK dan kemudian setelah ini semua dibawa untuk ditanda tanganioleh Kepala Dinas, saksi sendiri dan lalu dibuat SPP kemudian SPMdikirim ke KPPN setelah keluar SP2D uang masuk ke rekening kelompoktani masingmasing ;Bahwa kegiatan pencetakan sawah dilakukan melalui pola bansos

Hal ini berdasarkan logika bahwa proyekproyek yang dilaksanakan olehKementrian Diknas selama ini setahu kami mata anggaran kegiatannya masuk bansos,tujuan swakelola adalah untuk efisiensi, untuk pemberdayaan baik sekolah maupunlingkungan sekolah, dan untuk meningkatkan rasa memiliki dari bangunan.

tahun 2019 untuknomornya saksi lupa;Bahwa, Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara PejabatPelaksana Keuangan Daerah (PPKD) yaitu:1) Menyiapkan berkas pengajuan pencairan dana hibah dan danabantuan sosial serta Dana Desa sesuai dengan proposal danpengajuan yang diajukan melalui bagian loket;2) Menyiapkan pengajuan SPD (surat penyedian dana) melaluibidang anggaran;3) Menyiapkan pengajuan SPP dan SPM sampai terbitnya SP2D;4) Menyiapkan laporan keuangan yang berkaitan dengan pencairandana hibah bansos

Hal ini berdasarkan logika bahwa proyekproyek yang dilaksanakan olehKementrian Diknas selama ini setahu kami mata anggaran kegiatannya masuk bansos,tuyuan swakelola adalah untuk efisiensi, untuk pemberdayaan baik sekolah maupunlingkungan sekolah, dan untuk meningkatkan rasa memiliki dari bangunan.

Pembayaran Bantuan Sosial Tunai Bagi Karyawan Terkena PHK Dampak Covid-19 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 20202 1 (satu) lembar Permohonan Data dan Petugas Pendataan dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta Nomor: 460/466.1/584/09/2020 tanggal 17 September 20203 1 (satu) bundel Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Permohonan Pencairan BTT Untuk Kegiatan Bansos

28 Mei 2021.5 1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi Pembayaran Dana Untuk Penyaluran Pemberian Bantuan Sosial Masyarakat Terdampak Covid-19 tanggal 15 Oktober 2020 dan tanggal 26 Oktober 2020.6 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Belanja Bantuan Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 466.2/296/BTTPPKD/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.7 1 (satu) bundel Usulan Anggaran Untuk Pelaksanaan Bansos

96 1 (satu) bundel fotocopy Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah tanggal 14 Maret 2020.97 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Bupati Purwakarta Nomor Agenda: 1223 perihal naskah: Permohonan Relisasi Anggaran Belanjan Tidak Terduga (BTT) Dinsos P3A Purwakarta. 98 1 (satu) bundel Lembar Disposisi Nomor Agenda: 4176 perihal naskah: Permohonan Pencairan BTT Untuk Kegiatan Bansos

:B/7254/M1/2015/Ditreskrimsus, tanggal 26 Maret 2015Bahwa ahli mempunyai pengalaman sebagai saksi ahli, antara lain :Kasus korupsi pengadaan mesin kompos pada Perusahaan Daerah KabupatenJembrana, Kasus korupsi pengadaan marka jalan, Dinas Perhubungan ProvinsiBali, Kasus korupsi Prona Kabupaten Jembrana, Kasus korupsi Bantuan padaDinas Peternakan Kabupaten Tabanan, Kasus korupsi Jamsostek PemerintahanDesa di Tabanan, Kasus korupsi Bansos/Punia Desa di Bangli, Kasus korupsiupah pungut pajak di Kabupaten

AndiHamzah, Pemberantasan KORUPSI Melalui Hukum Pidana Nasional danInternasional, fEdisi Revisi, 2007, penerbit Divisi Buku Perguruan Tinggi PTRaja Grafindo Persada, Jakarta,halaman 184 );Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dari beberapa putusannyamemberikan parameter/standar terbuktinya dakwaan Pasal 2 UU Tipikorkhususnya unsur memperkaya diri sendiri / orang lain / suatu korporasi adalahapabila kerugian negara minimal sebesar Rp. 100.000.000,( seratus jutarupiah), hal ini dapat dilinat dari putusan Bansos

Fanzi Pratama adalah selaku Pengawas Bansos yang di SK kanoleh Bupati Tojo UnaUna dan tidak memiliki kapasitas apapun di dalamAkte Perusahaan Cv. Fanzi Pratama.Bahwa Terdakwa menerangkan Hasil dari pemeriksaanakhir pekerjaan untuk pekerjaan untuk pekerjaan pengadaan BantuanBahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilanu) pada dinas Sosialkabupaten Tojo UnaUna yang dikerjakan oleh Cv.

pengelolah anggaran bahwa kita mengacu saja padaanggaran tahun lalu karena anggarannya belum masuk jadi pada waktu itudiusulkan secara glondongan saja dan ada perubahan ;Bahwa anggaran hiba ada perubahan karena ada keperluan, Itu konteksnya diBPKAD, saksi sebagai ketua TAPD menerima dari BPKAD itu secara umumhasil plafon yang dianggarkan dan juga penambahan keperluan ;Bahwa penambahan sekitar 600 milyar untuk Ormas dan LSM, perubahan itusudah ada usulan ;Bahwa untuk tahun 2013 berapa besar dana bansos

Bahwa saksi tidak ikut pertemuan di Griya Agung;Bahwa sebagai anggota dewan, saksi juga menjabat sebagai pimpinan Ormasyang bernama Pemuda Pancasila;Bahwa pada tahun 2012, Ormas Pemuda Pancasila ada mengajukanpermohonan dana hibah dan telah menerimanya dari Kesbangpol, itu darikesbangpol;Bahwa saksi yang membuat proposal, tapi tidak ditujukan kepada saksimelainkan ke Kesbangpol;Bahwa dana kenaikan reses sifatnya umum, nanti dipilah oleh stafnya PakTobing, kalau yang dana hibah itu kembali kepada bansos

kemudianbarulah jadi Raperda dan Rapergub tadi;Bahwa seharusnya memang ada keputusan Gubernur terkait SKPD yangmelakukan evaluasi dan kalaupun kemudian bikin tim seharusnya punya timevaluasi juga, evaluasi kelayakannya bukan hanya sekedar kelengkapanpersyaratan;Bahwa tadi disebutkan juga bahwa anggaran yang kami periksa itu kan salahsatunya dari Kesbangpol itu merealisasikan 32 Milyar realisasi hibah yangdidalamnya memang ada penerima yang tidak layak sesuai denganpermendagri tentang hibah dan bansos

Nomor 376/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 26 April 2013, Nomor Halaman 363 dari 1100 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PN Plg 59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.78.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.401/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 7 Mei 2013, Nomor 444/KPTS/DPKAD/2013tanggal 17 Mei 2013, Nomor 601/KPTS/DPKAD/ 2013tanggal 12 Agustus 2013, dan Nomor 748/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 22 Oktober 2013tentang Penerima Hibahdan Bansos padaAPBD Prov Sumsel Tahun anggaran 2013.1 (Satu) lembar surat Nomor

Nomor 376/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 26 April 2013, Nomor Halaman 720 dari 1100 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PN Pig 59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.78.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.401/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 7 Mei 2013, Nomor 444/KPTS/DPKAD/2013tanggal 17 Mei 2013, Nomor 601/KPTS/DPKAD/ 2013tanggal 12 Agustus 2013, dan Nomor 748/KPTS/DPKAD/2013 tanggal 22 Oktober 2013tentang Penerima Hibahdan Bansos padaAPBD Prov Sumsel Tahun anggaran 2013.1 (Satu) lembar surat Nomor

820888E/088/112 tanggal 30 Juli 2013;

Realisasi kegiatannya tidakdiumumkan, karena sudah ada orang / kontraktor yang mendatangiKasi Bansos, Sdr. HASBI, karena kegiatan POKIR DPRDanggarannya ditempatkan di Seksi Bantuan Sosial. Saksimendapatkan laporkan dari Sdr. BUDI MULIA Kabid Banjamsos danSdr.

HASBI Kasi Bansos, bahwa orang / kontraktor yang datang telahmemegang data kegiatan dan anggaran, serta kegiatan mana yangakan kontraktor itu kerjakan, diperoleh dari Bappeda;Bahwa saksi menerangkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2020 BelanjaLangsung dengan nomor DPA SKPD 1.06 01 21 01 5 2 di DinasSosial adalah rincian kegiatan dan anggaran pada Dinas SosialKabupaten Kutai Timur.

Bahwa tidak ada prosentase besaran nilai Hibah danBansos yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.Kebutuhan atas Hibah dan Bansos ditampung dari hasil musrenbang,yang kemudian diakomodir dan dialokasikan oleh TAPD ke OPDterkait. Pengalokasian Hibah dan Bansos tergantung dari bentukpermintaan masyarakat, jenis atau kegiatan yang diminta, akanmenentukan OPD mana yang dapat melaksanakannya. Khususbantuan sosial berupa uang, dialokasikan di Bagian atau DinasSosial.

bertanggung jawabpengelolaan keuangan SKPD ditempatnya bertugas;e Bahwa mengenai retribusi permintaan Laboratorium diatur dalam Perda;e Bahwa dalam pengaspalan saksi tidak faham apakah diperlukan retribusi C;e Bahwa yang dilakukan verifikasi BPKAD adalah ketersediaan anggaran,apakah melebih anggaran atau tidak, dokumen kelengkapan, keabsahandokumen;e Bahwa Permendagri No. 13 Tahun 2006 tahun 2009 digunakan sampaisekarang dalam proses pembayaran barang dan jasa, ada perubahan masalahbelanja hibah dan Bansos

Bahwa Saksi menjabat sebagai Perwira UUDP Brigif 1 Mar sejaktanggal 03 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 01 April 2013berdasarkan Surat Perintah dari Danbrigif 1 Mar nomor : Sprin / 383 /VIIl / 2010 tertanggal 19 Agustus 2010, yang mempunyai tugas dantanggungjawab antara lain : Merekap, mengecek, menyalurkan danmelaporkan penghasilan / gaji dari seluruh anggota Brigif 1 Mar ( Yonif1 Mar, Yonif 3 Mar, Yonif 5 Mar dan Kima Brigif 1 Mar ) kepadaDanbrigif 1, mengkomulir dana bansos yang didapat dari