Ditemukan 1749 data
ASEP KURNIA, SH
Terdakwa:
DUKI Bin ASLAM
51 — 9
Orang yang melakukanperbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itumengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yangtimbul daripadanya;Menimbang, bahwa maksud unsur melawan hukum atauwederrechtelijk adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelakuatau dader bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundangundangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan datau kelayakan) ataubertentang dengan hak orang lain;Bahwa perkataan memiliki
18 — 5
Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan denganmerusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu datau jabatan palsu;7.
1.LALU JULIANTO,SH.
2.NI LUH PUTU MIRAH TORISIA DEWI,SH.
3.DEDDI DILIYANTO, SH
Terdakwa:
BERI SATRIA Alias BERI
18 — 8
Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambilbarangbarang milik Saksi tersebut;Bahwa ketika Saksi tidur pintu gerbang Mess dan pintu kamar Saksidalam keadaan dikunci namun jendela kamar Saksi dalam keadaantertutup tidak terkunci;Bahwa ketika kejadian yang rusak hanya posisi jendela dan pintukamar Saksi yang awalnya dalam posisi tertutup saat Saksi bangunsudah dalam keadaan terbuka;Bahwa di Mess ada terdapat CCTV yang berfungsi memantau keadaanseputaran mess ketika Saksi beristirahat datau
220 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 11 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPNdan PPnBM menyebutkan:Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran;b.
Ekspor Barang Kena Pajak.(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahanBarang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa KenaPajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelumdimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidakberwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabeansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saatterutangnya pajak adalah pada saat pembayaran;Memori Penjelasan Pasal 11 Ayat (2) :Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BarangKena
235 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 11 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPNdan PPnBM menyebutkan:Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran;b.
Ekspor Barang Kena Pajak.(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahanBarang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa KenaPajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelumdimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidakberwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabeansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saatterutangnya pajak adalah pada saat pembayaran;Memori Penjelasan Pasal 11 Ayat (2) :Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BarangKena
193 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ekspor Barang Kena Pajak.(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran;Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP549/Pj./2000Tentang Saat Pembuatan,
1.MUHAMMADONG, SH
2.SYAHRIANTO SUBUKI, SH
Terdakwa:
Ramli Hodiyo Alias Ramu
28 — 20
Saksi SUHARTO DATAU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait Kebakaran lahan tebumilik PT. Pabrik Gula Gorontalo, pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018yang terletak di Desa Tangga Jaya Kec. Dulupi Kab. Boalemo;Bahwa awal mulanya saat itu Saksi selaku mandor perkebunan wilayah desatangga jaya milik PT.PAbrik Gula Gorontalo melintas di areal perkebunan danSaksi mendapati ada lahan tebu milik PT.
42 — 5
DJARNAWI DATAU, S.Ag. Perincian biaya :1 Pendaftaran : Rp 30.000, 2 ATK : Rp 50.000,3 Panggilan :Rp 85.000,4 Redaksi : Rp 5.000,5 Meterai : Rp 6.000.JUMLAH :Rp 176.000, (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak;d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar DaerahPabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabeansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atauf. ekspor Barang Kena Pajak.(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak;d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar DaerahPabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atauf. ekspor Barang Kena Pajak.(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau
45 — 22
Abdul Rahman Djibran dan Almarh.Aimani Datau, yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh LurahMolosipat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;2. Fotokopi Formulir Laporan Kematian nomor : 474/PEM/654/2013An. Aisyah Djibran yang dikeluarkan oleh Lurah Biawao, tanggal 05 Juli2013;3. Fotokopi Laporan Kematian Nomor : 474/PEM/Bwo/653/2013, an.Umar Badjarad yang dikeluarkan oleh Lurah Biawao tanggal 05 Juli2013;4. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474/PEM/264/2008, an.
80 — 27
Menetapkan sebidang tanah kintal seluas lebih kurang 435 m2 dan diatasnyaoleh Penggugat II telah didirikan rumah permanen seluas lebih kurang 54 m2terletak di Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara dengan batasbatassebagai berikut :Sebelah Utara berbatas dengasn tanah sawah milik Giasi Dama;Sebelah Timur berbatas dengan tanah kintal milik Nenek Sango;Sebelah Selatan dengan tanah milik Djuma Datau;Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Dyjenab Nusi;Karena telah dijual oleh Almarhum Giasi Dama
70 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 756/B/PK/PJK/2015Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran;Pasal 13 ayat (1):Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiappenyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c;Pasal 13 ayat (3):Apabila pembayaran
38 — 22
Bahwa Pembagian Tanahtanah pada : huruf a s/d huruf datau "OBYEK SENGKETA" tersebut dilakukan dengan carakekeluargaan dan tercapailah kesepakatan jika ParaPenggugat (Penggugat dan Penggugat Il) mendapatkantanah darat pada huruf a dan huruf b serta huruf csedangkan Adim Rijanto (alm) dan Sumarto Watim (alm),Halaman 16 dari 27 Halaman, Putusan No. 220/Pdt/2015/PT SMGmendapatkan bagian tanah sawah pada huruf d, Namunbagian dari Sumarto Watim (alm) semasa hidupnya telahdijual) lepas kepada Adim Rijanto
59 — 11
AKBAR DATAU, SH. Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Marisa dan Terdakwa tanpa dihadiri olen Penasehat Hukumnya.Hakim Anggota Hakim Ketua MajelisFIRDAUS ZAINAL, SH. MOHAMMAD SYAFII, SH.DONNY, SH. 19r
28 — 7
Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum ;Ad.5.Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan datau tujuandari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.
56 — 16
Dalam pembesukan di lapas ada peraturannya atas jam kunjungnya untuk jamberkunjung besuk sejak jam 08.000 Wib s/d 12.00 wib dan sistem lama besukdibuat bergelombang 1 jam dan sampai terahir masuk jam 11.00 wib s/d 12.00wib setelah itu tidak diperbolehkan besuk ; Pembesukan daftar di tempat pendaftaran kunjungan kalau setatusnya masihtahanan pembesuk hanya membawa surat kunjungn dari identitas yang dilakukan penahanan serta kartu identitas KTP datau SIM sedangkan narapidana hanya membawa idebtitas
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak;d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar DaerahPabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabeansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atauf. ekspor Barang Kena Pajak.(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 11 ayat 2 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahmenyebutkan:Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saatpembayaran
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak;d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar DaerahPabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabeansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atauf. ekspor Barang Kena Pajak.(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang KenaPajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf datau