Ditemukan 1753 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terbelah terpisah terpetuah terserah terjemah terpecahã terterah
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata Tanah
Putus : 21-04-2016 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 14/PDT.G/2015/PN.LBJ
Tanggal 21 April 2016 — THERESIA FERNANDEZ,Dkk melawan Nadi Ibrahim,Dkk
134 — 98
  • Pemerintah dan tokohtokoh masyarakat, sedangkan kalau untukPenyidikan, kita hanya mengikuti petunjuk dari pelapor dan terlapor dan tidak melibatkanorang luar ;Bahwa pada waktu pengukuran, petugas ukur tidak meminta keterangan dari pelapordan terlapor mengenai kenapa dan bagaimana tanah tersebut ;Bahwa bidang tanah yang ditunjuk oleh pelapor itu apa penandanya, yaitu kali, disebelah Timur tidak ada pohon sesuai yang ditunjuk oleh pelapor dan terlapor samajuga yaitu hamparan terbuka, terkecuali ada terpecah
    Wilayah Wae Nahi itu masuk wilayah Tua Golo Sernaru, dimanayang menjabat pada waktu itu adalan PUA SAI dan setelah PUA SAI meninggal digantikanoleh MUHAMAD SIDIQ ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RAMANG ISHAKA dan saksiKONSTANTINUS LALU, S.H., yang menyatakan bahwa telah dilakukan pengukuran dariBadan Pertanahan Nasional terhadap tanah sengketa dan secara keseluruhan luas tanahsengketa + Sha (tiga hektar) dan terpecah 2 (dua) bagian oleh jalan raya.
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata Tanah
Register : 23-03-2010 — Putus : 24-02-2011 — Upload : 30-11-2011
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 06_PDT_G_2010_PNBT_TOLAK_24022011_Tanah
Tanggal 24 Februari 2011 — Safar Dt.Asa Dahulu Vs Zulbaidah Dkk
92 — 21
  • atas hak tersebut telah diserahkan padaBadan Pertanahan Kota BukittinggiMaka atas dasar kesepakatan antara kaum Para Tergugat I denganPemerintah Kota Bukittinggi untuk pembangunan Jalan ByPass, dan telah dipenuhinya persyaratan berupa alas hakuntuk pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan pembangunanJalan BukittinggiBy Pass, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan, makaoleh Badan Pertanahan Kota Bukittinggi (Tergugat IV)dikeluarkanlah hak milik atas tanah pusaka tinggi kaum kamitersebut yang terpecah
Pengadilan PA PONTIANAK Perdata Agama
Register : 05-06-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PA PONTIANAK Nomor 421/Pdt.G/2020/PA.Ptk
Tanggal 14 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
38 — 26
  • MAJELIS HAKIMPEMERIKSA PERKARA Yth agar terhadap Harta Benda sebagaimana teruraipada Posita 10 tersebut dinyatakan sebagai Harta Bersama (gono gini)antara PENGGUGAT dan TERGUGAT:12.Bahwa oleh karena pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telahputus karena perceraian, maka sebagai konsekwensi yuridisnya terhadap HartaBersama (gono gini) antara PENGGUGAT Dan TERGUGAT sebagaimanaterurai pada Posita 10 tersebut menjadi Terpecah dan/atau Terbagi Dua(afscheiding), yakni:a.2 (seperdua) Bagian milik PENGGUGAT
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 25-08-2017 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 447/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 Juli 2018 — Penggugat:
1.R. Tribowo SoesetyoAjie
2.Ny. Wahyoe Hidayatin
3.Pramono Priyo Hutomo
4.Srie Wulandari
5.Ibu Soegiharti
6.ARROW LALU.
7.Alfi Haryati
8.RA. Triarini S Putri
9.Ny. Djacroniah Soesilo
10.Prasetya Pudji Wasito
11.RR. Siti Warsiti
12.Prasetyo
13.Dewi Darmawati
14.Sofyan Karim
15.Ny. Siti C. Wasir Hayum
16.Fortuna Zaini Hamid
17.Rr. Tri Amrita
18.Ir. Bambang Deliyanto
19.Kol. Purn. Rachmad Sahid
20.Nuniek Kartini SH
21.Diah Rukmi Budi Lestari
22.Ny. Latifah Ilyasyak Ali
23.Ida Restu Widayani, SH
24.Yulie Atmi
25.Ny. SriAtin Reksodipuro
26.H. Endy Soewahyono
27.Franciska A Soermarso
28.sunarti
29.HR Wiwit Kanti Kurnia
30.Ny. Srimaos A. Soemarso
31.Tri Maharani
32.ADI PRASODJO
33.Eddy Roostamardi
34.Nur Enggarto
35.Solyroma Agus widaryanti
36.R. Gatot Iman S.P.TJ.HN
37.Dra. Sri Widyastuti
38.Ny. Chairul Wasmah
39.Bapak Imam Soepomo
40.R. E. Baringbing, SH
41.Drs. YY L.M Wishakadatta B.W
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia C.q Menteri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan keamanan Republik Indonesia C.q Menteri Pertahanan Republik Indonesia C.q Pnglima Tentara Nasional Indonesia C.q Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat KSAD C.q Panglima Komando Daerah Militer Jaya Jayakarta
87 — 19
  • Graha Jaya yang terpecah menjadi4 Sertifikat, yaitu SHGB Nomor 8/Harapan Mulia seluas42.640 M2, SHGB Nomor 9/Harapan Mulia seluas 23.120 M2,SHGB Nomor 10/Harapan Mulia seluas 20.000 M2 dan SHGBNomor 11/Harapan Mulia seluas 28.630 M2 (semuanyaseluasnya 114.390 M2);Luas area tanah di Sumur Batu yang kini menjadi PerumahanKodam Jaya sebagai hasil pengukuran terakhir yangdilakukan oleh Zidam Jaya (tanggal 12 September 1985)adalah seluas + 97.550 M2 termasuk prasarananya dantercatat sebagai inventaris
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 11-02-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 15/G/2021/PTUN.Mks
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
Baharuddin Dg. Siama
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa
Intervensi:
JOHANNES HERWANTIO
208 — 134
  • ,:Bahwa saksi kerja di Kantor Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ;Bahwa jabatan saksi adalah Kepala Seksi Perdayaan Masyarakat :Bahwa saksi mulai kerja dikantor camat pada tahun 2000 ;Bahwa pemekaran wilayah kelurahan dibawa kecamatan somba oputerdiri dari 4 kelurahan yaitu Kelurahan Katangka, terpecah menjadiKelurahan Tombolo, Kelurahan Kalegowa dan Kelurahan Pandangpandang itu pada tahun1992 ;Bahwa pada tahun 1992 pemekaran wilayah berdasarkan data dokumendi Kelurahan, saksi mengetahui tanah lokasi
Pengadilan PA RANTAU PRAPAT Perdata Agama
Register : 25-09-2018 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 1055/Pdt.G/2018/PA.RAP
Tanggal 12 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
79 — 12
  • Mahnurlam telahmempunyai 4 orang anak yang bernama Saprina, Ahmad bahagia,Halaman 21 dari 57 Hal putusan Nomor 1055/Padt.G/2018/PA.RapZulkarnaen dan Nurazizah, akan tetapi dua orang anak lakilaki Tergugattelah meninggal dunia pada tahun 2003 dan tahun 2005; Bahwa Mahnurlam telah meninggal dunia pada tahun 2017 danpada saat Mahnurlam meninggal dunia kedua orang tuanya telahmeninggal dunia terlebih dahulu; Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat dan Mahnurlammempunyai tanah/kebun sawit seluas + 10 Ha yang terpecah
Pengadilan PA PARE PARE Perdata Agama
Register : 01-02-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Pare
Tanggal 22 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
158 — 103
  • cukup.Menimbang, bahwa salah satu bentuk kepedulian dan perhatian atasklaim kepemilikan suatu objek, ditunjukkan dengan kepatuhan untukmembayar objek pajak secara rutin dan berkesinambungan sebagaikewajiban selaku wajib pajak, namun surat bukti tertanda P.6, P.7 & P.8masingmasing IPEDA Tahun 1968, 1976 dan 1978 yang ditunjukkanPenggugat seluruhnya masih tertera atas nama Lunganna yang biladicermati berarti pembayaran objek pajak tersebut dilakukan masih dalambentuk objek secara keseluruhan sebelum terpecah
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama Waris Islam
Register : 08-07-2013 — Putus : 24-01-2014 — Upload : 01-06-2014
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 439/Pdt.G/2013/PA Sgm
Tanggal 24 Januari 2014 — PARA PENGGUGAT VS PARA TERGUGAT
39 — 15
  • Tanah tersebut dahulu pada SuratPemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama AYAH PARA P DANT,namun saat ini sudah terpecah yakni Nomor Objek Pajak73.06.020.015.008.0229.0 atas nama Supiati Dg. Ngintang, Nomor Objek Pajak73.06.020.015.008.0230.0 atas nama MR X, Nomor Objek Pajak73.06.020.015.008.0231.0 atas nama Dahlia.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 10-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1515 K/PDT/2010
PDT. SAHAT SIHOMBING, STH. DKK.; MANAHAN LUMBAN TOBING DK.
129 — 308 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pertimbangan Hukum yang demikian adalah jelas keliru dan tidak sesuaidengan fakta, oleh karena duduk permasalahan tidak dikaitkan denganpelaksanaan amanah Keputusan Sinode Agung HKBP (Sinode Rekonsiliasi)pada tanggal 1820 Desember 1998 oleh Pimpinan HKBP untuk mengakhirikonflik dengan Pengakuan kembali Jemaat HKBP yang sempat terpecah menjadidua kelompok akibat krisis kepemimpinan HKBP (Ephorus) antara Pdt. Dr. PWT.Simanjuntak dan Pdt. Dr.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 23-01-2017 — Upload : 11-02-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 169/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 23 Januari 2017 — NI KETUT JASI sebagai : PEMBANDING M e l a w a n : 1. CHERRY LOANY R. SURJOHADIKUSUMO sebagai TERBANDING I 2. R.REZA RAOUL HADIKUSUMO sebagai TERBANDING II 3. Rr. REINA ANGELIQUE HADIKUSUMO, sebagai TERBANDING III D a n : 1. MEN WIRANATA sebagai Turut Terbanding I 2. I NYOMAN GECA sebagai Turut Terbanding II 3. Tn. I GUSTI KADE OKA sebagai Turut Terbanding III 4. I NENGAH SUASTRA sebagai Turut Terbanding IV 5. I WAYAN YUDI ASTRAWAN sebagai Turut Terbanding V
37 — 27
  • Tabanan, Provinsi Bali,Hal 4 dari 61 Putusan No.169/PDT/2016/PT.DPSselanjutnya untuk saat ini tanah tersebut telah terpecah menjadi 2(dua) sertifikat yaitu ;a. Sertifikat Hak Milik Nomor 933/Ds Jatiluwih dengan SU tanggal 30Mei 2001 No.207/2001 luas 365 m2 An.PARA TERGUGAT ,dan (Bukti P 2)b. Sertifikat Hak Milik No.934/Ds Jatiluwih dengan SU tanggal 30mei 2001 No.208/2001 seluas 6850 m2 An.PARA TERGUGAT .
Pengadilan PN ENREKANG Perdata Tanah
Register : 14-08-2012 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN ENREKANG Nomor 09 / Pdt / G / 2012 / PN.Ekg
Tanggal 20 Februari 2013 — A. SALIM ARSYAD, BA (PENGGUGAT) Lawan ABD ASIS H. M. ALI SAPPA (TERGUGAT I), Drs. HUSAIN LAPPA (TERGUGAT II), KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ENREKANG (TERGUGAT III)
73 — 9
  • Alasan tersebut sangat42bertentangan dengan hukum dan fakta di lapangan karena lokasi tanah obyeksengketa telah terbit Sertifikat No. 15 yang kemudian terpecah menjadi 2sertifikat, selanjutnya pada tanggal 2911997 tanah yang masih milik Penggugattermasuk obyek sengketa telah disertifikatkan atas nama A.
Pengadilan PN Andoolo Perdata
Register : 04-09-2012 — Putus : 20-05-2013 — Upload : 17-02-2016
Putusan PN Andoolo Nomor 5/Pdt.G/2012/PN.Adl
Tanggal 20 Mei 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
158 — 226
  • Lagi pulasekirannya Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mewakili masyarakatkebanyakan tentu sudah mendapatkan dukungan penuh dari seluruh masyarakatluas, tetapi justru masyarakat setempat saling terpecah belah saling berlombauntuk mengklaim tanahtanah yang diperkirakan mengandung tambangnikel,termasuk mensertifikatkan secara pribadi ataupun secara badan hukum; sebagaicontoh yaitu adanya perkaraperkara gugatan perdata pada pengadilan dengan dalilmembeli tanah dari masyarakat secara pribadi, bukannya
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 02-02-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Byw
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
SENAT UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI
Tergugat:
1.PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGIPERKUMPULAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
2.PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PGRI PROVINSI JAWA TIMUR
3.BADAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA BPLP PGRI
4.Dr. H. SADI, MM
62 — 12
  • ., serta semuacivitas akademik yang lain yang tidak tahu menahu menjadi ikut terpecah, hal iniberdampak semakin terpuruknya citra Universitas PGRI Banyuwangj;5. Bahwa Pihak Penyelenggara dalam Hal ini PPLPPT PGRI Banyuwangi, telahdengan patut mengingatkan dengan cara memberikan peringatan tertulissebanyak 2 (dua) kali berturutturut kepada Bpk. Drs. H. Teguh Sumarno, MM.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 24-06-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 64/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
TITIN UMARI SH
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat
Intervensi:
WALIKOTA CQ PEMKOT CIREBON BAG.ASET PEMKOT CIREBON
146 — 71
  • , dan tidaklah terpecah pecah menjadi beberapa namaseperti yangdimohonkan oleh Penggugat/Pemohon Hak, seperti yang di dalilkan gugatan;Bahwa merujuk pada surat Walikota Kepala Daerah Tingkat Il Nomor:5932634Pem tanggal 19 Oktober 1992 perihal Permohonan Ukur yangditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Cirebon disampaikanantara lain Tanah seluas + 30.000 m2 (3 ha) terletak di Jalan EvakuasiKelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi adalah Tanah Hak PemerintahDT.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 07-07-2011 — Putus : 18-01-2012 — Upload : 15-09-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 65/G/2011/PTUN-MDN
Tanggal 18 Januari 2012 — S U J A D I ,Dkk VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
123 — 42
  • Surianto kemudian Sertipikat Hak MilikNo.1228/Titi Papan Tanggal 15 Desember 2005 dipecah lagi menjadiSertipikat Hak Milik No 1355/Titi Papan tanggal 5 Oktober 2007 yangkemudian terpecah habis menjadi :a Seritipikat Hak Milik No. 1544/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, SuratUkur No. 303/Titi Papan tanggal 21 April 2009 Luas 144 M2 An.
    Surianto kemudian Sertipikat Hak Milik No.1228/Titi PapanTanggal 15 Desember 2005 dipecah lagi menjadi Sertipikat Hak Milik No 1355/Titi Papan tanggal 5 Oktober 2007 yang kemudian terpecah habis menjadi :1 Seritipikat Hak Milik No. 1544/Titi Papan tanggal 25 Mei 2009, SuratUkur No. 303/Titi Papan tanggal 21 April 2009 Luas 144 M2 An.
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 21-05-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PN MAKALE Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Mak
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penggugat:
1.MARTHEN LINDUNG
2.DARIUS PAKAN, SH.
3.YUSUF RABANG DATU
4.TABITA PAYUNG TASIK
Tergugat:
1.Y TODING RONGKO
2.RABU
3.YULIUS Alias PAPA MERI
116 — 38
  • adat baru dan membokar rumah adat lama yangmerupakan panglo doran ( rumah adat induk dari tongkonan batuaririPa puntian);Bahwa perbuatan Para Tergugat memaksakan kehendak inginmembangun rumah adat (tongkonan) di atas tanah tongkonan Batua ririPa Putian adalah pebuatan melawan hukum yang cenderung melanggarnorma adat yang ada dalam dan tumbuh dalam masyarakat adat didaerah Toraja;Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut Para Penggugatmengalami kerugian yaitu hubungan kekeluargaan jadi terpecah
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-03-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 208/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 30 Maret 2016 — ISTRIYONO Bin SUWOKO ; KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN
34 — 10
  • Bahwa pekerjaan pengadaan APILL pada Dishubkominfo Kota Pasuruan tahunanggaran 2012 dengan dana sebesar Rp.567.843.650, yang terpecah menjadi 7kegiatan dan dengan Surat Perintah Kerja yang tidak sesuai fakta, adalah tidak dapatdibenarkan karena tidak mendasarkan pada pasal 24 Peraturan Presiden RI. nomor 54tahun 2010, Bahwa pelaksanaan pekerjaan traffic light pada Dishubkominfo Kota Pasuruan tahunanggaran 2012, tidak dapat dilakukan dengan cara pemecahan paket, karena jenis dansifatnya yang sama,
    tersebut merupakan letak kerugian keuangan Negara.Menimbang, bahwa Ahli Ade Kristiawan, ST.M.Eng. menerangkan terhadap pekerjaanAPILL yang dilaksanakan oleh Dishubkominfo Kota Pasuruan tahun anggaran 2012 dengansumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Keselamatan Transportasi Darat, harusdilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden RI. nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya,pekerjaan pengadaan APILL pada Dishubkominfo Kota Pasuruan tahun anggaran 2012 dengandana sebesar Rp.567.843.650, yang terpecah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 24-03-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 24 Maret 2016 — ZAINAL ARIFIN, dkk
718 — 492 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kotoranTerdakwa dengan menggunakan lidi.Sehingga menurut Penuntut Umum uraian yang menjadi pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Negeri Sarolangun sangat jauh dari fakta yang sebenarnyadan mengadaada saja.Pada tanda () ke 27 (halaman 24) untuk keterangan Ahli juga sudah jelasbahwa disana telah diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangunketerangan yang disampaikan oleh Ahli yang intinya "menurut keterangan AhliNirwan Satria, seandainya ada shabu dalam plastik yang tertelan dan dalamtubuh terpecah
Pengadilan PA Penajam Perdata Agama
Register : 02-10-2019 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 27-05-2020
Putusan PA Penajam Nomor 457/Pdt.G/2019/PA.Pnj
Tanggal 20 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
59 — 27
  • pemohon melaui wakilnya pada point(10) halaman (3) didalamrepliknya tidak perlu termohon tanggapi karena selain dalil yang sesat danlagi pula wakil pemohon hanya beropini sendiri tanpa melihat faktafaktahukum yang sebenarnya, dan wakil Pemohon juga memaksakanHalaman 38 dari 67 Putusan Nomor 457/Pat.G/2019/PA.Pnjkehendaknya sendiri untuk menggunakan ayatayat Allah SWT dan sunahrasul untuk menghalalkan caranya sendiri agar rumah tangga Termohonyang baik ini dapat bercerai berai dan terjadi konflik atau terpecah
Pengadilan PA MUNGKID Perdata Agama
Register : 22-01-2019 — Putus : 30-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PA MUNGKID Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd
Tanggal 30 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
223 — 158
  • Menyatakan secara hukum Penggugat dan Tergugat adalah pemiliksah dari tanah obyek gugatan,yaitu tanah beserta segala sesuatu yangberdiri dan atau didirikan diatasnya yang tercatat dalam:Sertifikat Hak Milik (SHM) No.134/Desa Pabelan, luas 1420 m2, GambarSituasi nomor 6051/1997 tanggal 19 November 1997 terletak di DusunBatikan Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, atasnama XXXXXX, dengan batas batas: Utara : Bengkok Timur : Selokan Selatan > Marjani Barat : SelokanYang selanjutnya terpecah