Selanjutnya disebut bukti Pemohon PK18.d;Bahwa terhadap objek tanah yang tersebut di dalam suratsuratsebagaimana tersebut di atas objek tanahnya berada di wilayah SungaiKedukan dan berdekatan dengan tanah objek sengketa hal tersebut terlihatsebagaimana pada peta bukti Novum 8/Novum ke8 ditandai dengan angka22 (dua puluh dua);19. Bukti surat pernyataan saksi Juanda bin Mursal tertanggal 1 Juni 2016 yangdibuat di hadapan Notaris Amir Husin, S.H., S.PD., M.Hum., M,Kn.

(vide bukti Novum P.PK.3 dan bukti Pemohon PK.4) dan hal inimembuktikan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Sungai Pinang sejaktahun 2007 sudah tidak ada lagi, karena sudah terbit sertifikatsertifikat barudari hasil pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Sungai Pinang, olehkarena itu sejak saat Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Sungai Pinangdipecahkan dan diterbitkan sertifikatsertifikat baru maka Sertifikat Hak MilikNomor 167/Sungai Pinang tidak bisa lagi dijadikan dasar alas hak untukmengakui

Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti dan Judex Juris terdapatsuatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata seperti dalampertimbangan hukumnya pada putusan a quo pada halaman 46 sampaidengan halaman 52 dan sebagaimana bukti T.22 sampai dengan bukti T.25dan apabila dikaitkan dengan bukti Novum 4/bukti Pemohon PK4 (peta yangdikeluarkan oleh BPN Banyuasin) terdapat fakta hukum kalau terhadap SHMmilik Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Konvensi dan TermohonPeninjauan Kembali/Tergugat

novum yang menerangkankeberadaan alas hak sejak awal dari tanah Penggugat Konvensi/PemohonPeninjauan Kembali tersebut;Bahwa berdasarkan bukti P.12 yaitu surat pernyataan A.

Roni (sekarang dengantanah Penggugat Rekonvensi yang sudah dialinkan ke pihak lain);Hal tersebut terbukti sebagaimana bukti Novum 2/bukti Pemohon PK2 yaituKeterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dalamHalaman 35 dari 39 hal. Put. Nomor 632 PK/Pdt/2016Suratnya Nomor 602/300.G/16/07/X/2014 tertanggal 25 November 2014,menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 167/Sungai Pinang sudahdipecahpecah menjadi:1) Hak Milik Nomor 1257, Surat Ukur Nomor 65/Sungai Pinang/2006, luas3.554 m?

(terlampir dalam kontra memoriPeraturan Pedoman Pelaksanaan Administrasi Peradilan di Mahkamah AgungRD.Bahwa sehubungan dengan kategori novum sebagaimana diuraikan pada poin 2diatas, maka secara hukum alat bukti novum yang diajukan oleh pemohon PK incassu bukti surat P.PK 1 s/d P.PK 10 adalah bukti surat yang dibuat oleh PemohonPK setelah perkara sudah atau telah diputus, sebagaimana putusan dalam perkara asalyaitu perkara perdata Nomor: 131/Pdt.G/2008/PN.Mks, tanggal 15 Oktober 2009,dengan demikian

pasal67 huruf a dan b UU No.14 Tahun 1985 yang telah diubah (perubahan kedua) denganUU No.3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, maka untuk selebihnya ParaTermohon Peninjauan Kembali (PK) tidak perlu menanggapi memori PeninjauanKembali (PK) a quo, dan olehnya itu cukup beralasan secara hukum permohonanPenmjauan Kembali dari Pemohon PK haruslah ditolak untuk seluruhnya.Bahwa mengingat memori Peninjauan Kembali (PK), yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali (PK) alasanalasan hukumnya didasarkan pada bukti

novum(bukti baru) berupa surat P.PK 1 s/d P.PK 10 sama sekali tidak memenuhi syaratyang ditentukan sebagai kategori novum baik berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf bUndangUndang No.14 Tahun 1985 yang diubah oleh UndangUndang No.3 Tahun2009 (perubahan kedua) tentang Mahkamah Agung RI, jo Peraturan MahkamahAgung RI No.1 Tahun 1982 tentang penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung RINo.1 Tahun 1980 pada Bab II Pasal 2 huruf b, jo Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Peradilan di Mahkamah Agung RI

Thahir Nurlette tidak meninggalkanketurunan dimana Penggugat Intervensi adalah bukan keturunan dari almarhumThahir Nurlette, sehingga gugatan Penggugat Intervensi haruslah ditolak;Bahwa novum P.PK1. dan P.PKll Ini ternyata juga bersesuaian denganbukti TT6 berupa peta tanah Eigendom Nomor 986, 987 dan 988 yang diajukanoleh Turut Termohon PK ternyata objek sengketa adalah merupakan tanahbekas Eigendom Nomor 987/Hative Kecil yang terletak di Negeri Hative Kecil,bukan di Desa Batu Merah; Bahwa dari bukti

novum P.PK2 seperti halnya novum P.PKI dan P.PKIIternyata telah membuktikan bahwa tanah objek sengketa dan sekitamyaadalah merupakan tanah bekas Eigendom Nomor 986, 987 dan 988 dantidak temyata dan tidak mungkin ada tanah dati di objek tersebut; Bahwa dari bukti novum P.PK3 temyata ada pajak hasil bumi dariHalaman 29 dari 35 hal.

Nomor 215 PK/Pdt/2016tanamantanaman di tanah Eigendom Nomor 987 pada tahun 1927 yangtentu harus dibayar oleh pemilik eigendom saat itu dan terbukti bahwatanamantanaman tersebut adalah bukan di atas tanah adat dati:Bahwa dari bukti novum P.PK4 temyata tanah sengketa yangmerupakan bagian dari tanah Eigendom Nomor 98/7 bersamasamadengan tanah Eigendom Nomor 986 dan 988 yang dulu merupakanbagian dari Kampung Batu Merah, sekarang bagian dari Negeri HativeKecil adalah terdaftar atas nama Njimas Entje Sitti

Aminah (Osah)sebagai pemilik saat itu;Bahwa demikian pula dari bukti novum P.PK5, P.PK6, P.PK7 dan P.PK9 ternyata objek sengketa yang merupakan bagian dari tanah EigendomNomor 987 bersama dengan tanah Eigendom Nomor 986 dan 988 adalahterdaftar sebagai milik kepunyaan Njimas Entje Sitti Aminah (Osah);Bahwa dari novum P.PK8 temyata Zainal Asikin Ahli Waris dari NjimasEntje Sitti Aminah (Osah) telah mengajukan permohonan pada tanggal 6september 1962 untuk mengkonversikan tanah Eigendom Nomor 986,987

dan 988 menjadi hak milik yang telah memperoleh persetujuanseperti didukung pula dengan buktibukti Penggugat Asal Produk P4a,Produk P8 dan bukti novum P.PK10:Dengan bukti konversi tersebut, maka adalah melanggar hukum apabilaKantor Pertanahan Kota Ambon (Turut Termohon PK) menjadikan objeksengketa sebagai tanah Negara dan memberikan tanah tersebut kepadaTergugat Asal II dkk dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 594/Hative Kecil seluas17.560 m7?

Novum PK1 sampai dengan PK125 tersebut di atasmerupakan suatu bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu Perkaradi periksa, bukti tersebut tidak dapat ditemukan dan tidak pernah dijadikanbukti di dalam Sidang Pemeriksaan oleh Judex Facti tingkat pertama dantingkat banding Perkara a quo;Bahwa Bukti Novum PK1 sampai dengan Bukti Novum PK125 tersebut,telah ditemukan atau didapatkan aslinya oleh Bapak Zakian Nor, S.H., Eks.Biro Hukum PT Banua Limasejurus Banjarmasin, sekarang sebagai AdvokatHalaman

oleh Para Pihak pada Tingkat Pertama dan TingkatBanding, maka dapat disimpulkan secara tegas bahwa Bukti Novum PK1sampai dengan PK125 tersebut dapat dikwalifisir sebagai Bukti Baru/Novum yang sah untuk diajukan sebagai dasar Peninjauan Kembali;Bahwa jikalau Bukti Novum PK1 sampai dengan PK125 tersebutditemukan dan dijadikan sebagai alat bukti pada saat Sidang PemeriksaanTingkat Pertama dan Tingkat Banding maupun pada Tingkat Kasasi, makatentunya akan merubah pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim

Lahan SKKT seluas 46,74 Hektar,Lokasinya berada pada lahan Bukti Novum PK1 sampai dengan PK125,Halaman 50 dari 86 Hal. Put.

KalumpangKecamatan Bungur tanggal 16 November 1991 dikeluarkan oleh TurutTergugat III (Turut Termohon Peninjauan Kembali III);Bahwa kedua bukti Ad Informadum (Bukti PK127) dan (Bukti PK128)tersebut bisa menjadi bukti Novum bagi Turut Tergugat (Turut TermohonPeninjauan Kembalil) dan Turut Tergugat III (Turut Termohon PeninjauanHalaman 54 dari 86 Hal. Put. Nomor 464 PK/Pdt/201617.18.19.20.Kembalilll).

Kesimpulan;Bahwa dengan mempertimbangkan Bukti Novum dan Bukti Ad Informadumserta uraian memori Peninjauan Kembali Perkara a quo tersebut di atasdapat disimpulkan, bahwa:1.2.3.Bahwa bukti Novum dan Bukti Ad /nformadum yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi syarat formil sebagaidasar untuk diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali Perkara aquo,Bahwa bukti Novum dan Bukti Ad Informadum yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali merupakan buktibukti kuat yangmenerangkan Sertifikat

Nomor 15 PK/Padt.SusPHI/2018Kembali/Penggugat sebesar Rp124.714.390,00 (seratus dua puluh empatjuta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah); Bahwa oleh karena surat bukti novum tersebut tidak dapat membuktikanberapa sisa utang yang tetap menjadi kewajiban Tergugat, berupaperincian utang dan perincian pembayaran serta Surat Keteranganmengenai berapa sisa hutang Tergugat, maka dengan surat bukti novumtersebut dipandang tidak dapat membuktikan secara pasti berapa sisahutang Tergugat

kepada Penggugat, sehingga tidak dapat dikatagorikansebagai bukti novum yang menentukan; Bahwa mengenai permohonan peninjauan kembali dengan alasan karenakekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat diterima, karenatelah lewat waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, yaitu pemberitahuanisi Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Juli 2015, sementara pengajuanpeninjauan kembali tanggal 23 November 2016);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa permohonan

jika Ketua/Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memoripeninjauan kembali tanggal 17 Desember 2018, yang pada pokoknyamemohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonanpeninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan bukti

novum yangdiberi tanda bukti PK1 namun bukti novum yang berupa Gambar Situasi(GS) tersebut tidak bersifat menentukan karena bukanlah bukti kepemilikansedangkan objek sengketa dalam perkara a quo berdasarkan Sertifikat HakMilik Nomor 76/Bonda dan Surat Ukur Nomor 68/1994 tanggal 521994,Sertifikat Hak Milik 29/Bonda, Surat Ukur Nomor 77/1994, Sertifikat HakMilik Nomor 143/Bonda, Surat Ukur Nomor 70/1994 tanggal 521994 danSertifikat Hak Milik Nomor 142/Bonda, Surat Ukur Nomor 69/1994 tanggal521994

Terdapat keadaan baru (bukti novum);Adapun Bukti Novum, sebagai berikut :1. Novum tentang Surat Pernyataan dari Fredy Palar ( Pemilik PT.Talenta Tours) tertanggal 8 Desember 2013;2. Novum Kwitansi Pelunasan Hutang kepada Fredy Palarsebesar Rp200.000.000,00 tertanggal 8 Desember 2013;Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 22 PK/Pid/2015Penjelasan :Bahwa Pemohon PK dijadikan Terdakwa karena dituduhmelakukan tindak pidana Pasal 374 KUHP yaitu menggelapkanuang perusahaan PT. Talenta Tours.

Cecep Syariffudin (alm) dalam MuktamarLuar Biasa PKB yang diselenggarakan di Ancol (Bukti Novum PK1);Halaman 28 dari 45 hal Put. Nomor 48 PK/Pdt.SusParpol/201710.2) Surat Pernyataan Hadir dari Mukhlas Syarkun yang datang dalamMuktamar Luar Biasa PKB akan tetapi tidak pernah melihat danmenyaksikan kedatangan Prof.

Cecep Syariffudin (alm) dalam MuktamarLuar Biasa PKB yang diselenggarakan di Ancol (Bukti Novum PK2);3) Surat Pernyataan Hadir dari Bagus Satriyanto yang datang dalamMuktamar Luar Biasa PKB akan tetapi tidak pernah melihat danmenyaksikan kedatangan Prof. Cecep Syariffudin (alm) dalam MuktamarLuar Biasa PKB yang diselenggarakan di Ancol (Bukti Novum PK3);4) Surat Pernyataan Hadir dari Drs. H.

Cecep Syariffudin (alm) dalam MuktamarLuar Biasa PKB yang diselenggarakan di Ancol (Bukti Novum PK4). Atastemuan buktibukti tersebut di atas, saksisaksi sjap untuk diangkatsumpahnya (Bukti PK14);Bahwa keterwakilan unsur Syura DPP PKB dalam MLB Ancol tidakterpenuhi, dengan ketidakhadiran Prof.

Cecep Syariffudin, sebagaimanaditerangkan oleh saksisaksi yang diajukan pada persidangan tingkatPengadilan Negeri dan dikuatkan dengan pernyataan dari beberapa pesertaMLB Ancol yang bersedia diambil sumpah (Bukti Novum 14);Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum yang tidak didasarkan padasemua fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan NegeriTidak dilihat Judex Facti karena berdasarkan keterangan saksi M.

Solihin,saksi tidak melihat satu pun unsur Dewan Syura DPP PKB dalam MLB PKBdi Ancol dan bahkan dalam RapatRapat yang diadakan dalam MLB diAncol tidak pernah melihat unsur Dewan Syura DPP PKB serta dikuatkanoleh Pernyataan dari beberapa Peserta MLB Ancol yang tidak melihatnyadalam MLB PKB di Ancol (Bukti Novum PK 14);Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salahmenerapkan hukum/melanggar hukum serta onvoldoende gemotiveerdterkait syaratsyarat sahnya penyelenggaraan Muktamar

Bahwa bukti novum (PK1) a quo (atas hasil musyawarah penyelesaiansengketa) yang dibuat menurut kebiasaan/kelaziman serta adat istiadatyang biasa dilakukan dalam penyelesaian sengketa pada masyarakatsetempat di mana para pihak berdomisili (local wisdom) yang dalam halini antara lain:1. Dimediasi/dipimpin oleh Lurah Sengeti;2. Dihadiri oleh pihakpihak yang bersengketa yang dalam hal ini olehpihak Pemohon Peninjauan Kembali (H. Mukhtar, Deki Nander anakH. Mukhtar, dan Amran karyawan H.

Muktar dan almarhum M.Syafel (nenek kandung dari Para Termohon Peninjauan Kembali);Bukti novum Peninjauan Kembali (PK.1) mana sesuai dengan maksudpembuatannya pada pokoknya adalah suatu perjanjian perdamaian(dading compromise) atas suatu sengketa sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 1851 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak,dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang,mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung

Bahwa dilihat dari objek perjanjian perdamaian dalam PK.1 a quosebagaimana yang diuraikan di atas, yang mana dari bukti novum PK.1tersebut mempertegas batasbatas dan ukuran dari Surat Jual Beli KebunParah tertanggal 20 Desember 1970 sebagaimana yang dijadikan dasargugatan oleh Para Penggugat/sekarang Para Termohon PeninjauanKembali (bukti P.2) di mana dari bukti Pk.1 a quo bilamana diaplikasikan(direkonstruksikan) di lapangan, maka tanah milik dari TermohonPeninjauan Kembali panjangnya yaitu 105

Bahwa seandainya bukti novum (PK.1) yang merupakan bukti telahadanya perdamaian atas pokok sengketa yang diajukan kembali dalamgugatan oleh Para Penggugat (sekarang Para Termohon PeninjauanKembali) a quo diajukan dalam persidangan di tingkat Pengadilan NegeriSengeti, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1851 KUHPerdataMajelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dalam perkara tingkat pertamaa quo khususnya dalam pokok perkara akan memutuskan menolakseluruhnya gugatan Para Penggugat (sekarang Para TermoonPeninjauan

Bahwa selanjutnya atau apabila bukti novum (PK.1) diteruskan padatingkat banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1851 KUHPerdataMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam tingkat banding a quo tidakakan memutuskan dengan amar Menerima permohonan banding danmemperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Sengeti knususnya DalamPokok Perkara berdasarkan bukti P.2 a quo yang demikian, atau dengankata lain Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam tingkat bandinga quo akan menguatkan putusan Pengadilan

Kiranya MajelisHakim Agung Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung dapatmemeriksa dan meneliti yang sebenarbenarnya dalam perkara ini ditingkat Peninjauan Kembali (PK) yang mana dalam hal ini PemohonPeninjauan Kembali (PK) tetap mengajukan alasanalasan keberatansediakala seperti semula dan mengajukan beberapa bukti /novum baru;2.

,MH. tertanggal 3182007 Bukti/Novum/T/PK: T.1;Bahwa para ahli waris salah satu ahli warisnya Soumitha AndrewPratana di dalam akta notaris tersebut telah menerima uangRp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi jual beli dalamkwitansi tertanggal 3182007 Bukti/Novum/T/PK:T.2;Bahwa para ahli waris Tan Sin Tat alias Sindhu Pratana telah membuatSurat Perjanjian Kesepakatan, memprioritas kepada penyewa untukmembeli tempat yang disewakan tersebut tertanggal 16122003 kepadapihak Honky Gumilang

Cahva selaku Tergugat I/Pembanding/ PemohonKasasi/Pemohon Peninjauan Kembali Bukti/Novum/T/PK: T.3;Alasan Keberatan Ketiga: Bahwa pembayaran sewamenyewa pada Surat Kwitansi Pembayaranmelalui transfer order Lippo Bank sewa menyewa tertanggal 841994besar uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diterimaoleh Vivien Utami Yuwana selaku Turut Tergugat I/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Peninjauan Kembali Bukti/Novum/T/PK: T.4;Bahwa pada waktu Tan Sin Tat alias Sindhu

Yani No. 136/138 KelurahanCiwalen, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat dalamsurat kwitansi pembayaran tertanggal 7 Agustus 1984 sisa kekuranganpembayaran sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) Bukti/Novum T/PK: T.5;Alasan Keberatan Keempat: Bahwa sebenarnya pokok dari permasalahan ini adalah tentang sewamenyewa yang sudah berlangsung + 78 tahun lamanya yang belumberakhir sewa menyewanya tersebut sampai saat ini; Sewa menyewa tersebut tidak berakhir dengan sendirinya, melainkandengan

(Bukti PPK7);Bahwa bukti bukti novum tersebut diatas tidak ditemukanPemohon Peninjauan Kembali sebelumnya dalam Perkara PutusanMahkamah Agung RI No. 1912 K/ Pdt/2002 tanggal 20 Nopember2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.186/PDT/2001/PT.MDN tanggal 08 Juni 2001 Jo.

PutusanHal. 27 dari 43 hal.Put.No. 493 PK/Pdt/2010Pengadilan Negeri Medan No. 386/Pdt.G/2000/PN.Mdn tanggal05 Februari 2001 dan oleh karena itu patut kiranya MajelisHakim dalam Tingkat Peninjauan Kembali ini dapat menerimabukti bukti novum tersebut di atas, sebagai bukti baru(novum) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 point (b)UU No. 14 tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentangMahkamah Agung RI;Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali;1.

Tentang Bukti Novum Surat Tanda Terima Berkas No.AJD/LK.1/SK.11/2000 tanggal 28 Maret 2000 dari PemohonPeninjauan Kembali kepada Ketua Panitia Ajudikasi ProyekAdministrasi Pertanahan Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Sumatera Utara;1.

Bahwa dengan demikian dari bukti novum tersebutdiperoleh fakta hukum bahwa orang tua TermohonPeninjauan Kembali telah mengajukan bukti surat yangdiberi tanda dengan bukti P3 dalam perkara tersebuttidak sesuai dengan kebenarannya dan atau keaslianSurat Bukti Asli Grand Sultan No. 151 tertanggal 10Desember 1922 sebagaimana yang diatur didalamketentuan pasal 283 Rbg/163 HIR jo Pasal 284 Rbg/164HIR jo Pasal 301 Rbg jo.

Bahwa ke3 (tiga) bukti novum tersebut diatas adalahmerupakan teguran langsung (aanmaning) kepada paraTermohon Peninjauan Kembali/Sdr. Sakimin pada Juni2000 agar melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI No.147 K/Pdt/1990 tanggal 22 September 1993 jo. putusanHal. 31 dari 43 hal.Put.No. 493 PK/Pdt/2010Pengadilan Tinggi Medan No. 30/PDT/1989/PT.MDN tanggal26 September 1989 (vide bukti TI, IIl. dan Tl,Ill.2);10.

INDAWAN EKAPERKASA yang dibeli Terdakwa Liong Wang Tjong pada tahun 2000(Vide, alat bukti Terdakwa No. 1 yang telah disampaikan di persidanganPengadilan Negeri Jakarta Barat dan alat bukti novum PemohonPeninjauan Kembali No. 3 dan bukti novum Pemohon PeninjauanKembali No. 4) serta sebenamya semua merekrnerek tersebut milikTerdakwa mendapat perlindungan dari negara berdasarkan ketentuanPasal 3, Pasal 28 UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek;Hal. 21 dari 34 hal. Put.

IDM 000248539 tanggal 24 Mei 2010,merek ALICO 770 sertifikat IDM No. 000205103 tanggal 27 Mei 2009(vide bukti novum peninjauan kembali No. 2, No. 5, No. 6, No. 7, No. 8,No. 9, No. 10, No. 11);Semua merekmerek Terdakwa Liong Wang Tjong tersebut di atassebagaimana disebutkan di dalam bukti novum peninjauan kembaili ini,ternyata terdaftar secara sah di kantor merek (Ditjen HKI) dan selaludiperpanjang oleh Negara serta berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal28, UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek tentunya

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor 1500/736.03/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 (bukti novum PPKI);Halaman 14 dari 28 hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2018.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor 528/3603600/lv/2015 tanggal 2 April 2015 (bukti novum PPKII);Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3370 K/Pdt/2015 tanggal 26 Mei 2016 (bukti novum PpkIll);Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 15/PDT/2015/PT BTN.tanggal 21 April 2015 (bukti novum PPKIV);Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 678/Pdt.G/2013/PN Tng. tanggal 17 Juli 2014 (bukti novum PPKV);Dan terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang

batasbatas tanah sengketa sehingga menerbitkan sertifikatsedangkan sebagai penunjuk batasbatas tanah yang mendasari penerbitansertifikat tersebut ternyata sudah meninggal dunia;Bahwa bukti PK 2 yang intinya memuat fakta : bahwa Penggugat/Pemohon PK yang selama ini membayar yuran pajak atas tanah sengketa;Bahwa bukti PK 3 yang intinya memuat fakta : bahwaPenggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang selama ini membayar yuranpajak atas tanah sengketa;Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali melalui bukti

(Novum PK 1) dan bukti (Novum PK 2) dan bukti Novum PK 3) telah mampumembuktikan kepemilikannya terhadap objek sengeka;Bahwa Yth.

Ticoalu(adik kKandung dari ibu Para Pemohon Peninjauan Kembali) pada bulanNovember Tahun 1991, surat bukti novum yang diajukan Para PemohonPeninjauan Kembali merupakan bukti baru yang menentukan; Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tanah kintal yangdimiliki/dikuasai/ditempati oleh Tergugat I, Ill dan IV adalah berasal daritanah warisan milik Netty Keetje Ticoalu (ibu kandung Tergugat , II danIII/Para Pemohon Peninjauan Kembali) berdasarkan Sertifikat Hak MilikNomor 32/Malalayang/Tahun

(tigaratus tiga puluh enam meter persegi) sesuai bukti novum PeninjauanKembali8 yang sampai sekarang ini masih sementara dikuasai, ditempatidan dijadikan tempat usaha rumah makan oleh Rosaly Rumansi(Tergugat IIl/Turut Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali III);Bahwa Para Penggugat di persidangan tidak dapat membuktikan atautidak ada satu bukti pun yang menyatakan tanah kintal yangdimiliki/dikuasai/ditempati oleh Tergugat I, Ill dan IV adalah berasal dariwarisan budel peninggalan almarhumah Anni

Nomor 763 PK/Pdt/2019Bahwa Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) telahmengajukan bukti baru (novum) berupa bukti surat yang diberi tanda buktiPK1 sampai dengan PK8, namun bukti novum tersebut tidak bersifatmenentukan karena bukti yang diberi tanda bukti PK 1,2,3,4,5,7 terkaitdengan ahli waris almarhum R.H. Sulaiman Amancik dan Hj.

Hindun Raufyang berdasarkan Akta Nomor 01/A/PW/1992/PA Tanjungkarang tanggal 10Oktober 1992 telan memberi kuasa kepada Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk mengalihkan objek sengketa a quo dan bukti novum yang diberi tandabukti PK6 baru dibuat pada tahun 2019 sedangkan perkara a quo telahberlangsung di Pengadilan Negeri Kalianda sejak tahun 2016;Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau suatukekeliruan yang nyata karena di dalam Akta Jual Beli Nomor 24/V/2001sampai dengan Nomor 28/V/2001 tanggal

Surat Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Ambon No. 648.12/2463tanggal 08 Oktober 1994 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang diberitanda/Kode : NOVUM P.PK.2.Adapun surat NOVUM P.PK.2. ini baru diketemukan PEMOHON di rumahnyapada tanggal 10 April 2010.Bahwa bukti NOVUM P.PK.2 ini diajukan PEMOHON untuk membuktikan:1.

atau tipu muslihatsetelah perkara diputus ...... dst....., maka pihak yang merasa dirugikan dapatmengajukan upaya hukum yang luar biasa berupa Permohonan PeninjauanKembali terhadap Putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum.Bahwa TERMOHON dalam upaya memenangkan perkara ini telah secaranyata melakukan pembohongan kepada badan Peradilan dengan cara tipumuslihat mengajukan gugatan pada objek sengketa yang salah, denganmengajukan objek sengketa yang tidak berbatas dengan SHM MilikPEMOHON (lihat bukti

NOVUM P.PK.I) akan tetapi dalam dalil gugatannyaTERMOHON (Penggugat Asal) mendalilkan bahwa objek sengketa tanah HMNo. 1057 milik TERMOHON berbatas dengan bangunan UD.

No. 766 PK/Pdt/20101414Kota Ambon Nomor: 2012/00281.71IXII2009 tanggal 17 Desember 2009(Bukti NOVUM P.PK.I) terlampir, maka membuat putusan tersebut sulitdilaksanakan/dieksekusi, kerena seluruh objek sengketa dalam perkara No.117/Pdt.G/2006/PN.AB telah salah alamat yang membuat perkara dimaksudsangat merugikan PEMOHON.Bahwa dalam pasal 67 huruf (f) UU.No 14 tahun 1985 tentang MahkamahAgung menyatakan salah satu alasan diajukan Permohonan PeninjauanKembali oleh Pemohon yang kalah pada tingkat pemeriksaan

Fotocopy sesuai dengan aslinya yaitu 1 Salinan Putusan DewanKehormatan PERADI JAWA Timur Nomor 41/PERADI/DKJATIM/2013tanggal 17 Januari 2014 selanjutnya disebut Bukti Novum Para PemohonPeninjau Kembali (PPPK) Nomor 1;b.

Fotocopy sesuai dengan aslinya yaitu 1 (satu) Berkas Salinan PutusanBanding Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat IndonesiaPerkara Nomor 03/DKP/PERADI/III/2014, diputus tanggal 17 Mei 2016,yang kini dinyatakan inkracht selanjutnya disebut bukti Novum ParaPemohon Peninjauan Kembali (PPPK) Nomor 2;c. 1 Berkas Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1123/08 besertaAkta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 210 /APHTIX/2008 tanggal 15092008 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Retno Suharti,S.H

Indahwati dan Turut Tergugat/Pemohon PK ic.Moch Usman selanjutnya disebut bukti Novum Para Pemohon PK(PPPK) Nomor 3 ;Serta dalam putusan a quo terdapat kekhilafan Hakim ataukekeliruan yang nyata, sehingga memohon putusan sebagai berikut:Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 782 PK/Pdt/20171. Menerima permohonan PeninjauanKembali dan dalildalil memori yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;Z.

Nomor. 100 K/TUN/2002 tanggal 28 Nopember 2006 dalam perkaragugatan Tata Usaha Negara (Bukti Novum Pemohon Peninjauankembali1) yangmenolak permohonan kasasi dari PT. Jaya Real Property yang diwakili oleh TrisnaMuliadi Dkk.

JayaReal Property dalam perkara Tata Usaha Negara tersebut.Bahwa oleh Pemohon Peninjauankembali/Termohon Kasasi I/Terbanding I/semulaTergugat I/Penggugat Rekonpensi, bukti Novum Pemohon Peninjauankembali Itersebut diatas, telah diajukan penyumpahannya melalui Pengadilan NegeriTangerang sebagaimana tertuang didalam salinan resmi Berita Acara PersidanganPengambilan Sumpah Nomor. 01/PDT.P/Novum/2009/PN.TNG tanggal 23 Maret2009 (terlampir dalam berkas perkara ini), sehingga bukti Novum PemohonPeninjauankembali

PenetapanPengadilan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan danCatatan Sipil pada tanggal 6 Desember 2013 Nomor 476/213/KCS/ XII/2013 (BuktiPK2);Bahwa kedua bukti (Novum) tersebut telah dinyatakan dibawah sumpah dandisahkan oleh pejabat yang berwenang pada tanggalHal. 9 dari 16 hal.

Putusan Nomor 539 PK/Pdt/20141017 Maret 2014, sehingga kedua bukti (Novum) itu telah memenuhiketentuan Pasal 69 huruf b UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Bukti Novum inilah sebagai bantahan atas Bukti T.1 (yang tidak ada aslinya atauaslinya tidak pernah diperlihatkan di depan sidang) yaitu Surat PerjanjianPenyerahan tanggal Februari 1972, sebagai berikut:a Bahwa transaksi penyerahan