IDM000242108 tertanggal 25Maret 2010 atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) berbedadengan nama Lembaga Internasional milik Pemohon Kasasi (dahulu diampaui batas wewenang;elanggar hukum yang berlaku;s@telah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Maret 2014 dan dex Facti, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakartausat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:e Bahwa Tergugat sudah mendaftarkan merek Olympic sejak tanggal 24 Mei2000;e Bahwa terlebih penggunaan

merek mesik tik Olympic milik Tergugattersebut telah digunakan dan didaftar di Indonesia sejak tahun 2002 danS telah diperpnjang pada tahun 2010 tidak ada keberatan dari pihak manapun,Hal. 11 dari 13 hal.

Bahwa atas dasar adanya laporan pengaduan tentang terjadinyatindak pidana penggunaan Merek Logo + kata Chanel dari saksiMuzdalifah, SH dan saksi A. Yulianto Nurmansyah SH.LLM selaku kuasahukum Chanel SARL Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Nopember2012 Penyidik Bareskrim Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan KhususPolri melakukan penindakan, penggeledahan dan penyitaan di Toko DNine di ITC Kuningan Lt.

No. 476 K/Pdt.Sus/2009ESQ milik klien kami untuk jasa sejenis yaitu pelatinan atau "training" dankarenanya telah melakukan pelanggaran atas merek milik klien kamiBAPTergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai penggunaan merek yangtelah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 76UndangUndang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ("UndangUndangMerek") yaitu menggunakan merek yang mempunyai persamaan padapokoknya dengan Merek ESQ milik Penggugat: ;18.

Pernyataan maaf dari Tergugat kepada Penggugat terkaitdengan penggunaan merek IESQ oleh Tergugat ;2. Pernyataan bahwa Tergugat akan menghentikan untukmelakukan kegiatan training dengan menggunakan merekIESQ dan sekaligus pernyataan bahwa Tergugat akanmenggantinya dengan merek lain dan3.

., Jepang (MEI) dengan Pemohon Banding (PMI), PMI / PemohonBanding wajib membayar royalti / Brand License Fee sebesar 1% dari NetSales Price semua produk yang menggunakan merek, kepada MEI.bahwa Perjanjian Kerjasama Penggunaan Merek dan Bantuan Teknik antaraMEI Japan dengan NABEL / PMI / Pemohon Banding telah berlangsungsejak tahun 1970 antara lain melalui Technical Assistance Agreementtertanggal 27 Juli 1970 yang juga telah mendapat peretujuan BadanKoordinasi Penanaman Modal (BKPM).MemperhatikanMengingatMemutuskanbahwa

.232 K/Pdt.SusHKI/201510111213Bahwa Penggugat mengetahui dan menemukan fakta bahwa Tergugat telahdengan sengaja secara tanpa hak menggunakan merek CHRP milik Penggugattanpa izin dengan menawarkan dan/atau mengadakan/ menyelenggarakankegiatan/program pelatihan dengan menggunakan nama CHRP, yang serupadan/atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek CHRP milikPenggugat untuk jasa sejenis, yaitu pelatihan atau training dan karenanya telahmelakukan pelanggaran atas merek milik Penggugat;Bahwa penggunaan

merek CHRP oleh Tergugat tersebut dalam brosur, pamfletdan mediamedia iklan lainnya yang dipasang di area kampus Tergugat maupunpada website www.atmajaya.ac.id milik Tergugat secara nyata memilikipersamaan secara keseluruhan berupa nama, kata, hurufhuruf, atau kombinasidari unsurunsur tersebut atau memiliki persamaan pada pokoknya sehinggatelah menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, carapenempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsurunsur maupunpersamaan bunyi ucapan yang

Biaya yang Penggugat keluarkan untuk : biaya pendaftaran MerekCHRP di Dirjen HKI, periklanan dalam website, brosurbrosur, katalogdan biaya advertising di media cetak, serta berkurangnya goodwill danterganggunya reputasi Penggugat akibat penggunaan merek CHRP olehTergugat pada jasa pelatihan pengelolaan sumber daya manusia, dalamperkara ini mohon ditetapkan sebesar Rp1.005.000.000,00 (satu miliarlima juta rupiah);Bahwa menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukumTergugat untuk membayar

Biaya yang Penggugat keluarkan untuk : biaya pendaftaran Merek CHRP diDirjen HKI, periklanan dalam website, brosurbrosur, katalog dan biayaadvertising di media cetak, serta berkurangnya goodwill dan terganggunyareputasi Penggugat akibat penggunaan merek CHRP oleh Tergugat pada jasapelatihan pengelolaan sumber daya manusia, dalam perkara ini mohonditetapkan sebesar Rp1.005.000.000,00 (satu miliar lima juta rupiah);6 Menguatkan putusan provisi atau menyatakan sah putusan provisi yaitumemerintahkan

merek CHRP dikemudian hari dimana tentunya harus dimulai dulu dari membatalkansertifikat merek CHRP atas nama Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi yang sudah terlebih dahulu terdaftar di Dirjen HKI;e Dasar gugatan rekonvensi adalah berdasarkan adanya buktibukti iktikadtidak baik dan pelanggaran terhadap ketertiban umum oleh PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mendaftarkan dan menggunakanmerek CHRP karena menjiplak/meniru/mengambil merek CHRP yangsudah sejak tahun 2006 digunakan/diumumkan

SusHKI/2018Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1.Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yangberkaitan dengan penggunaan merek K.

merek tanpa lisensi adalahmelanggar hukum (UU No. 20 Tahun 2016 pasal 100).Dengan demikian Perjanjian Kerjasama Homeschooling Primagama CabangSurabaya, tanggal, 26 Juli 2017 adalah tidak sah dan batal demi hukum, karenatidak memenuhi syarat pasal 1320 KUH Perdata.Bahwa dengan batalnya Perjanjian Kerjasama Homeschooling PrimagamaCabang Surabaya, maka tuntutan Pembanding/Penggugat rekonpensi agarHalaman 13 dari 67 halaman Putusan No 914//PDT/2021/PT SBYTerbanding/Tergugat rekonpensi asal dihukum untuk

Prima EduInternasional selaku Pemilik Merek PRIMAGAMA untuk membahaskeberlangsungan dan penggunaan Merek PRIMAGAMA dalam usahaHomeschooling yang hasilnya adalah PT.

Prima Edu Internasional tidakpernah memberikan komitmen apapun terhadap CV Prima Visi dan dengan tegasmelarang penggunaan Merek Primagama tanpa Lisensi dari PT. Prima EduInternasional, bukti T124 bahwa PT. Prima Edu Internasional melakukan tegurankepada mitra kerja Penggugat yang telah menggunakan merek Primagamadengan menegaskan adanya ancaman atau sanksi pidana bagi yang melanggarsebagaimana diatur dalam pasal 100 UU No. 20 Tahun 2016.

Prima Edu Internasional, tanggal, 18Desember 2017;Halaman 35 dari 67 halaman Putusan No 914//PDT/2021/PT SBYMenimbang, bahwa dengan demikian, lisensi penggunaan merek Primagamatidak pernah diperoleh oleh CV.

Prima Edu Internasional;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimanapada pokoknya Penggugat telah gagal membuktikan haknya mendapatkan lisensipenggunaan merek Primagama, sedangkan Tergugat telah dapat membuktikanlisensi penggunaan merek Primagama tidak pernah diperoleh oleh CV.

Bahwa berdasarkan pada Pasal 76 ayat (1) huruf a Undang UndangMerek tersebut, maka Tergugat Rekonvensi sangatlah patut dan adildihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi,dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan semuaperbuatan yang berkitan dengan Penggunaan Merek dagang Curesonictermasuk dan tidak terbatas pada pihakpihak lain yang melakukanhubungan bisnis dengan Tergugat Rekonvensi;Ill.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan semua perbuatanyang berkaitan dengan penggunaan merek dagang Curesonic;6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mebayar kerugian materiil yangdiderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp23.800.000.000,00 (dua puluhtiga miliar delapan ratus juta rupiah), dan kerugian immateriil yang dideritaPenggugat Rekonvensi sebesar Rp259.500.000.000,00 (dua ratus limapuluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;7.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan semua perbuatanyang berkaitan dengan penggunaan merek dagang Curesonic;6. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi untuk menolak atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pendaftaran MerekDagang Curesonic tanggal 6 Oktober 2014 untuk kelas 10 dan 20 atasnama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;7. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan melaksanakanputusan a quo;Ill.

;Penggugat tidak pernah memberikan wewenang kepada Tergugat I untukmenggunakan Merek Penggugat, pada khususnya dengan menjual dan/ataumendistribusikan produkproduk palsu dengan merek Honda dengan kualitas rendah;Tergugat I telah menggunakan merekmerek yang memiliki persamaan padapokoknya atau keseluruhan terhadap barangbarang dan jasajasa yang sejenis;Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat I untukmengakhiri seluruh kegiatan yang terkait dengan penggunaan Merek Penggugat,

Nomor 588 K/Padt.SusHKI/20132728Penggugat meminta kepada Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat II untukmengakhiri seluruh kegiatan yang terkait dengan penggunaan Merek Penggugat,kecuali yang secara spesifik diizinkan oleh Penggugat;Penggugat dalam hal ini akan memberikan kepada Pengadilan buktibukti faktualuntuk mendukung dalildalil yang telah diuraikan pada butirbutir di atas;Tergugat II:293031ev333435Pasal 85 ayat (1) Undang Undang Nomor Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatasmensyaratkan bahwa

Nomor 588 K/Pdt.SusHKI/201325 Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) meminta kepada Pengadilan untukmemerintahkan Termohon Kasasi I (dahulu Tergugat I) untuk mengakhiriseluruh kegiatan yang terkait dengan penggunaan Merek Penggugat, kecualiyang secara spesifik diizinkan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);26 Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dalam hal ini telah menyerahkan kepadaPengadilan buktibukti faktual untuk mendukung dalildalil yang telah uraikanpada butirbutir 39 sampai dengan 40 di atas;Termohon

No.012 K/N/HaKI/ 2002, tanggal 3 September 2002);9 Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (2) dan penjelasannya dari Undangundang MerekNo.15 Tahun 2001, juga tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo mengingatmerek "Cap WAYANG" milik Tergugat I telah terdaftar sejak tahun 1986 danselama kurun waktu tersebut tidak ada pihakpihak yang merasa keberatandengan penggunaan merek tersebut dan satusatunya tujuan Penggugatmengajukan gugatan pembatalan merek saat sekarang ini untuk menghindar dariperkara pidana, dimana

No.127 PK/Pdt.Sus/2011maupun telah lamanya waktu penggunaan merek Wayang tersebut olehTERMOHON PENINJAUAN KEMBALI IJ, halhal tersebut tidak akanmelepaskan itikad tidak baik TERMOHON PENINJAUAN KEMBALII dalam pendaftaran merek Wayang tersebut, yaitu TERMOHONPENINJAUAN KEMBALI I dalam mendaftarkan merek Wayangkepada TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II beritikad tidak baikuntuk mengacaukan persepsi masyarakat konsumen denganmendaftarkan merek Wayang tersebut dalam 2 (dua) nomorpendaftaran ;4 Bahwa, demikian

Pisau Cukur denganmenggunakan Merek antara lain : Sander Blue Il, Amanda, Gantelmen, Gillette Blue Il.Bahwa Toko ERWIN MAKMUR tidak memiliki Sertifikat terdaftar untuk merekSTANDARD AE7 ALFATIP 0,5 dalam penggunaan merek STANDARD AE7 ALFATIP 0,5pada jenis barang Ballpoin .

Pisau Cukur denganmenggunakan Merek antara lain : Sander Blue Il, Amanda, Gantelmen, Gillette Blue II.Bahwa Toko ERWIN MAKMUR tidak memiliki Sertifikat terdaftar untuk merekSTANDARD AE7 ALFATIP 0,5 dalam penggunaan merek STANDARD AE7 ALFATIP 0,5pada jenis barang Ballpoin .

Penggunaan merek dagang;4. Inprovement of product,Bahwa penerima royalti (Kurita Water Industries Ltd, Jepang) benarbenaradalah pemilik hak paten, merek dagang dan know how atas produk the waterand proces treament chemicals and the related equipment. Hal ini dibuktikandengan terdaftarnya HAKI tersebut di instansi pemerintah yang terdiri dari:1. No Paten : ID 0018946 tanggal 28 Agustus 2002 Masa berlaku 20 Tahun;2 No Paten : ID 0022015 tanggal 29 Agustus 2003 Masa berlaku 20 Tahun;3.

keberatansebagai berikut:Halaman 2 poin 2b:Berdasarkan license agreement antara Kurta Water Ltd,Jepang dan PT Kunta Indonesia tertanggal 3 Nopember 1986dan perubahan terakhir tanggal 1 Juni 1996, bahwa KuritaWater Ltd, Jepang memberikan license kepada PT KuritaIndonesia antara lain:a) Know how pembenan informasiinformasi rahasia keTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) untuk memproduksi, menjual hasil produksi,design factory, formula product;b) Kuritas Patents Penggunaan hak paten;c) Penggunaan

merek dagang;d) Improvement of product;Halaman 2 poin 2e:Berdasarkan datadata laporan keuangan konsolidasi KuritaWater Industries Ltd tahun yang berakhir 31 Maret 2009 yangtelah disampaikan pada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) terdapat pos biaya Research andDevelopment (R&D) expenses sebesar JPY 4.363 juta atausetara dengan kurang lebih Rp. 443.717 juta.

., Ltd.) tersebut oleh pemiliknya digunakanhanya untuk mesin foto copy, yang sudah jelas sangat berbedadengan Merek IPSTAR BROADBAND SATELLITE dan Logo milikPenggugat, yang diajukan untuk barangbarang yang sangat spesifikdalam kelas 9, yaitu Modem, cawan atau pemantul parabola untukjalur Ku (yaitu jalur 13,4 hingga 14,4 Ghz atau 15,7 hingga 17,7 Ghz) ;bahwa Penggugat mengetahui, penggunaan Merek KipStar olehpemiliknya, yaitu Katsuragawa Denki Kabushiki Kaisha(Katsuragawa Electric Co., Ltd.) di Indonesia

Bahwa penggunaan Merek KipStar di Indonesia olehKatsuragawa Denki Kabushiki Kaisha (Katsuragawa ElectricCo., Ltd.) adalah bidang produksi, eksporimpor, penyewaandan penjualan mesin foto copy dan suku cadang, layanan purnajual dan mesin foto copy rekondisi, dilakukan oleh P.T. Kipindo ;2. Bahwa P.T.

menolak atau setidaktidaknya tidak menerima GugatanTANGGAPAN ATAS TUNTUTAN PROVISI PARA PENGGUGAT24.Bahwa Tergugat IV dengan ini menolak secara tegas TuntutanProvisi Para Penggugat, yang menuntut penghentian operasional hakpengelolaan atas merek dagang Primagama, dan memerintahkan kepadapihak yang menerima lisensi untuk menghentikan sementara kegiatanusaha;25.Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak memiliki kapasitas (legalstanding/persona standi in judicio) untuk dapat mengajukan tuntutanterkait penggunaan

merek dagang PRIMAGAMA karena ParaPenggugat BUKAN PEMILIK YANG SAH ATAS MEREK atau pihakyang menerima LISENSI atau penerima hak dalam bentuk apapunterkait penggunaan Merek Dagang PRIMAGAMA;Dalam hal Para Penggugat mendasarkan adanya hak atau kepentinganterhadap merek dagang PRIMAGAMA berdasarkan perjanjian waralabautama, dengan ini kami tegaskan kembali:a) Tergugat Ill, yaitu Purdi E.

merek dagang PRIMAGAMA karena ParaPenggugat BUKAN PEMILIK YANG SAH ATAS MEREK atau pihakyang menerima LISENSI atau penerima hak dalam bentuk apapunterkait penggunaan Merek Dagang PRIMAGAMA;Dalam hal Para Penggugat mendasarkan adanya hak atau kepentinganterhadap merek dagang PRIMAGAMA berdasarkan perjanjian waralabautama, dengan ini kami tegaskan kembali:c) Tergugat Ill, yaitu Purdi E.

merek dagang PRIMAGAMA karena ParaPenggugat BUKAN PEMILIK YANG SAH ATAS MEREK atau pihakyang menerima LISENSI atau penerima hak dalam bentuk apapunterkait penggunaan Merek Dagang PRIMAGAMA;Dalam hal Para Penggugat mendasarkan adanya hak atau kepentinganterhadap merek dagang PRIMAGAMA berdasarkan perjanjian waralabautama, dengan ini kami tegaskan kembali:e) Tergugat Ill, yaitu PurdiE.

Sasa Fermentasi)melaporkan penggunaan merek tanpa ijin tersebut kepada pihak Kepolisian;Bahwa atas adanya laporan dari PT. Sasa Inti (PT.

bulan danpidana denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabilatidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulandibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar ;Bahwa Terdakwa telah teroukti melakukan tindak pidana dengan sengajamenggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftardengan cara Terdakwa memakai merek Sari Patin Cetar Membahanadalam usaha restorannya di jalan Hasan Basri, Gang Pengkor, KelurahanSungai Miai kawasan wisata kuliner, yang penggunaan

merek tersebut samapada pokoknya dengan merek rumah makan Sari Patin ditambah lukisanhak dari Geman Yusuf, S.H., M.H. yang telah terdaftar IDM000194074tanggal 23 Februari 2009 terletak di jalan Brigjend Katamso, Banjarmasin ;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karenamengenai berat ringannya pemidanaan, hal ini tidak dapat dipertimbangkandalam pemeriksaan kasasi karena merupakan wewenang Judex Factikecuali apabila Judex Facti menjatunkan pidana melampaui batasmaksimum ancaman

No. 1027 K/Pid.Sus/2015 Bahwa namun demikian, putusan Judex Facti Pengadilan TinggiBanjarmasin tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkankarena ada fakta yang meringankan yang belum dipertimbangkan JudexFacti yaitu dalam tindak pidana merek yang berkaitan dengan keuntunganekonomi yang sifatnya lokal (restoran dalam kota di Banjarmasin) yangbelum bersifat nasional penyebaran penggunaan merek tersebut denganpertimbangan tersebut, akan lebih tepat/efektif sesuai keadilan jika pidanayang

Bahwaketentuan Pasal 69 ayat (2) dan penjelasannya dari UndangundangMerek No. 15 Tahun 2001, juga tidak dapat diterapkan dalam perkara a quomengingat merek "Cap WAYANG" milik Tergugat telah terdaftar sejaktahun 1986 dan selama kurun waktu tersebut tidak ada pihakpihak yangmerasa keberatan dengan penggunaan merek tersebut dan satusatunyatujuan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek saat sekarang iniHal. 5 dari 20 hal. Put.

Pokok Perkara:Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas Mutatis Mutandis merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidakterpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara di bawah ini:1Bahwa Pemohon Kasasi menolak seluruh dalildalil yang diajukan olehTermohon Kasasi dan Termohon Kasasi Il mengenai merek Wayang atasnama Termohon Kasasi karena apapun dalil dan alasan yang diajukan baikdalam hal proses pendaftarannya kepada Termohon Kasasi Il, maupun telahlamanya waktu penggunaan

merek Wayang tersebut oleh Termohon Kasasi, halhal tersebut tidak akan melepaskan itikad tidak baik Termohon Kasasi dalam pendaftaran merek Wayang tersebut, yaitu sebagaimana telahdiuraikan dalam bagian eksepsi di atas, Termohon Kasasi dalammendaftarkan merek Wayang kepada Termohon Kasasi Il beritikad tidakbaik untuk mengacaukan persepsi masyarakat konsumen denganmendaftarkan merek Wayang tersebut dalam 2 (dua) nomor pendaftaran,yaitu:(i) Nomor Pendaftaran IDM 000013906; dan(ii) Nomor Pendaftaran

Penggunaan merek itu serupa kedudukannya denganSNI atau Nomor MD Pasal 8 ayat(1) huruf f Surat KeputusanMemperindag No. 705 tahun 2003 yang menyatakan Produk harusmemenuhi persyaratan SNI dan MD ketentuan itu lebin mempertegasbahwa yang wajib memiliki SNI dan Nomor MD adalah produk itu sendiridan bukan merek dagang atas produk tersebut sedangkan dalamperkara a quo Penuntut Umum mengharuskan Terdakwa memiliki SNIdan Nomor MD padahal produk AMDK yang diproduksi Terdakwaadalah sama saja dengan AMDK

HemasSejahtera tidak pernah merasa keberatan atas penggunaan merek bahkansebagaimana fakta persidangan bahwa baik merek maupun kemasanbotol diberikan CV. Hemas kepada CV.

PenciptaRUDI SAPUTRA sudah dihibahkan kepada terdakwa, sedangkan terdakwatidak memiliki hak untuk melarang penggunaan merek DJIE SENG padasaksi OEN SAN HIAN karena pemilik kelas merek 30 sama sekali tidakada hubungan dengan penggunaan jasa dan merek Djie Seng pada tokomilik saksi OEN SAN HIAN untuk kelas 35, kKemudian pada tanggal 19Februari 2009 telah dibuat Surat Kesepakatan Bersama antara terdakwadan OEN SAN HIAN yang pada intinya terdakwa tidak diperbolehkanmenggunakan seni logo milik saksi OEN

PenciptaRUDI SAPUTRA sudah dihibahkan kepada terdakwa, sedangkan terdakwatidak memiliki hak untuk melarang penggunaan merek DJIE SENG padasaksi OEN SAN HIAN karena pemilik kelas merek 30 sama sekali tidakada hubungan dengan penggunaan jasa dan merek Djie Seng pada tokomilik saksi OEN SAN HIAN untuk kelas 35, kemudian pada tanggal 19Februari 2009 telah dibuat Surat Kesepakatan Bersama antara terdakwadan OEN SAN HIAN yang pada intinya terdakwa tidak diperbolehkanmenggunakan seni logo milik saksi OEN

patutdiketahui bahwa barang atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran yang dilakukandengan cara sebagai berikut : Terdakwa selaku pemilik Toko ARTHA Collection bergerak dalam usahaperdagangan/penjualan dompet dan tas sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, tas dandompet yang diperdagangkan menggunakan merek logo diantaranya, Channel, Hermes,LV, Gucci.Diantara merek tas dan dompet yang diperdagangkan terdapat barang yang menggunakanmerek Channel, sedangkan barang tersebut adalah palsu/hasil penggunaan

merek secaratanpa hak yang Terdakwa beli dari Toko di Mangga Dua, Terdakwa mengetahui bahwa tasdan dompet merek Channel yang diperdagangkan tersebut adalah palsu/penggunaan mereksecara tanpa hak, karena harganya murah dari yang asli, yakni dompet dijual dengan hargaRp. 125.00, (seratus dua puluh lima ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 250.000, (dua ratuslima puluh ribu Rupiah), sedangkan untuk tas dijual dengan harga Rp. 700.000, (tujuhratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000, (satu juta Rupiah

dari pada yang palsu dengan harga Rp. 10.000.000, (sepuluhjuta Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000, (seratus juta Rupiah) dan dijual di Counterresmi di Grand Indonesia.Pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan di Toko ARTHA Collection di ITCFatmawati Lantai I No.8 oleh petugas Bareskrim Polri ditemukan 4 (empat) pcs dompetmenggunakan merek Channel 5 (lima) pcs tas kecil dengan menggunakan merek Channel,dan 14 (empat belas) pcs Tas dengan menggunakan merek Channel yang diduga palsu/hasil penggunaan

Merek secara tanpa hak dengan motif jahitannya kotak kotak, logonyahuruf C bolak balik, dengan diperdagangkan tas dan dompet merek Logo Channel dapatmenyesatkan konsumen tentang asal usul barang.Akibat perbuatan Terdakwa perusahaan CHANEL SARL selaku pemilik merek Logo+kata Chanel mengalami kerugian lima milyar Rupiah.