Ditemukan 839 data
Urut Berdasarkan
Register : 17-02-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1346 B/PK/PJK/2020 Tanggal 8 April 2020 — BUT LASMO SANGA SANGA LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
140 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1346/B/PK/Pjk/2020Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepat danbenar mengingat bahwa: Pertama, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku tax domestic law,sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku internationaltax law.
Register : 08-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 B/PK/PJK/2020 Tanggal 17 Februari 2020 — BUT. NATUNA 2 BV VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
169 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
169 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
KetentuanContract dimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum /exspecialis derogat lex geralis dan lex superior derogat legi inferior, makaperbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang PajakPenghasilan, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011, yangdilakukan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembalisudah tepat dan benar mengingat bahwa: pertama, Production SharingContract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlakutax domestic law, sedangkan
Register : 12-05-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 B/PK/PJK/2014 Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK;
35 — 349 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 349 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keterangan Nilai(Rp)1. 122501 OR Customer 7.866.2802. 529100 MEE Repair & Maintenance 20.882.5003. 530100 Repair & Maintenance Building Expense 33.348.8804. 536200 Warehouse & Freight Expense 274.620.6785. 540400 Office & Mess Cafetraia Expense 3.459.513.9146. 581400 Training Expense 1.500.0007. 582100 Survey & Cruising Expense 1.633.454.00678. 636200 Warehouse & Freight Expense 167.073.9589. 705200 Employee Welfare Medicine Expense 132.120.49410. 710100 Transport & Travel Expense UPD Domestic 133.575.50011
. 710101 Transport & Travel Expense BPD Domestic 94.356.45212. 710200 Transport & Travel Expense UPD Abroad 121.427.18813. 710201 Transport & Travel Expense BPD Abroad 2.318.26714. 540400 Office & Mess Cafetaria Expense 144.176.152Bahwa dalam proses keberatan yang diproses oleh Terbanding, Terbanding telahmenerima sebagian permohonan keberatan;Bahwa Peneliti Keberatan mengurangkan sebagian koreksi Pemeriksa atas biayayang dianggap sebagai obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesarRp1.431.293.986,00
Putusan Nomor 302/B/PK/PJK/201410.11.12.13.Bahwa pencatatan biaya ini sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf d UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000;Bahwa biaya atas penggantian fasilitas pengobatan ini bukan sebagaipenghasilan bagi pegawai;Banding atas Biaya pada Akun Nomor 710100 Transport & Travel ExpenseUPD Domestic sebesar Rp133.575.500,00;Bahwa akun biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk perjalanandinas dalam rangka menjalankan tugas perusahaan;Bahwa pencatatan
biaya ini sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S1215/PJ.23/1984 tanggal 24November 1984;Bahwa biaya atas perjalanan dinas ini bukan sebagai penghasilan bagipegawai;Banding atas Biaya pada Akun Nomor 710101 Transport & Travel ExpenseBPD Domestic sebesar Rp94.356.452,00;Bahwa akun biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk perjalanandinas dalam rangka menjalankan tugas perusahaan;Bahwa pencatatan biaya ini sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud
Putus : 03-04-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 01 / Pid.Sus / 2014 / PN.Jkt.Ut Tanggal 3 April 2014 —
57 — 30
57 — 30
Memerintahkan barang bukti berupa:- 1 (satu) set dokumen pengeluaran Eksport, Pemberitahuan eksport Barang, Sertifikasi Kesehatan Ikan dan produk perikanan domestic benih sindat, surat pembatalan sementara cargo untuk re-oxygen dari Garuda Indonesia dan surat penahanan sementara dari petugas karantina Bandar Soekarna Hatta ;- 41 ( empat puluh satu ) ekor ikan kerapu mati, dikembalikan kepada Terdakwa ;- 6 (enam) koli benih ikan sidat ( Anguilla spp ) mati, dirampas untuk dimusnahkan ;4.
pemasaran ikan yang dilindungi keluarwilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan keduaJaksa Penuntut Umum.2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanadenda sejumlah Rp 20.000.000, ( Dua puluh juta rupiah ) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 6 (enam) bulan ;3 Memerintahkan barang bukti berupa:e 1 (satu) set dokumen pengeluaran Eksport, Pemberitahuan eksport Barang,Sertifikasi Kesehatan Ikan dan produk perikanan domestic
Register : 22-02-2013 — Putus : 26-11-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.48476/PP/M.IX/19/2013 Tanggal 26 Nopember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
114 — 20
114 — 20
signed by the authorised signatory;b) The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA;c) The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supportingdocumentary evidence submitted;d) Description, quantity and weight of products, marks and number of packages,number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;e) Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowedsubject to the domestic
Register : 17-02-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1342 B/PK/PJK/2020 Tanggal 16 April 2020 — BUT LASMO SANGA SANGA LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
151 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
151 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan Contract dimaksudtidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum Lex specialis derogatlex geralis dan Lex Superior derogat Legi Inferior, maka perbedaanpengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang Pajak PenghasilanMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 yang dilakukan olehTerbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepat danbenar mengingat bahwa: Pertama, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku fax domestic /aw,sedangkan
Putus : 03-10-2019 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3335/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 3 Oktober 2019 — BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
108 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan Contractdimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum Lexspecialis derogat lex generalis dan Lex Superior derogat Legi Inferiori,maka perbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndangPajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2007 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang Termohon PeninjauanKembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama,Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang berlaku tax domestic law, sedangkan
Register : 04-05-2012 — Putus : 31-05-2012 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 276/PDT.P/2012/PN.Yk Tanggal 31 Mei 2012 — 1.Samsul Haryadi
2.SAGINAH
37 — 3
37 — 3
daripengangkatan anak adalah untuk melanjutkanketurunan, akan tetapi dalam perkembanganmasyarakat dewasa ini telah terjadi perubahan danpenggeseran motif dasarnya yaitu dengan lebih menitikberatkan kepada kepentingan dan kesejahteraan sianak ( vide pasal 12 UndangUndang No 4 tahunMenimbang, bahwa antara para Pemohon dengananak yang dimohonkan pengesahan adalah sama samawarga Negara Indonesia (WNI) , sehinggapengangkatan anak tersebut digolongkan sebagaipengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia(WNI) ( domestic
Register : 17-02-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1347 B/PK/PJK/2020 Tanggal 8 April 2020 — BUT LASMO SANGA SANGA LIMITED vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
151 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
151 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1347/B/PK/Pjk/2020Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepat danbenar mengingat bahwa: Pertama, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku tax domestic law,sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku internationaltax law.
Putus : 05-08-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2696/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 5 Agustus 2020 — BUT EXXON MOBIL OIL INDONESIA INC vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
161 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
161 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Desember 2007 yangdilakukan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembalisudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama, Production SharingContract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlakutax domestic law, sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yangberlaku international tax law.
Register : 04-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4211 B/PK/PJK/2019 Tanggal 6 Desember 2019 — BUT EXXON MOBIL OIL INDONESIA INC VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
117 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
117 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Desember 2010 yang dilakukan oleh Terbanding sekarangTermohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benar mengingatbahwa: Pertama, Production Sharing Contract (PSC) merupakanperjanjian yang bersifat G fo B yang berlaku tax domestic /aw,sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku internationaltax law.
Register : 15-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1101 B/PK/PJK/2021 Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT NATUNA 1 B.V
66 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan Contractdimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum /ex specialisderogat lex generalis dan lex superior derogat legi Inferiori, makaperbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang PajakPenghasilan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2015 yangdilakukan oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembalisudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama, Production SharingContract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlakutax domestic law, sedangkan
Register : 12-01-2012 — Putus : 06-02-2012 — Upload : 02-05-2012
Putusan PA BAUBAU Nomor 25/Pdt.G/2012/PA.BB Tanggal 6 Februari 2012 —
23 — 14
23 — 14
UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 9 Ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004,seorang suami seharusnya wajib melindungi isteri dan anakanaknya serta memberikanjaminan atas segala sesuatu keperluan hidup seharihari sesuai dengan kemampuannyadan kesemua hal tersebut pada kenyataannya tidak pernah dipenuhi lagi oleh tergugat ;Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004, penelantaran rumah tangga, merupakan salah bentukkekerasan dalam rumah rumah tangga (domestic
Putus : 08-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1432 B/PK/PJK/2019 Tanggal 8 Mei 2019 — BUT PP OIL & GAS (INDONESIA JABUNG) LIMITED vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
67 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kedua, terlepas dari Production Sharing Contractmerupakan perjanjian yang bersifat G to B yang dasarnya secara umumberlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakan perjanjian G to Gyang berlaku international tax law, namun di sisi lain sepanjangperjanjian yang telah mengatur PE dalam hubungannya Branch ProfitTax atau additional tax akan berlaku sebaliknya, dalam arti P3B akanmeredusir Production Sharing Contract, dan berlaku secara equilbriumdimana PSC secara mutatis mutandis akan mengadopsi P3B
Register : 27-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5310 B/PK/PJK/2020 Tanggal 14 Desember 2020 — BUT NATUNA 2 B.V VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
71 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan Contractdimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum /ex specialisderogat lex geralis dan lex superior derogat legi inferiori, makaperbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang PajakPenghasilan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 yangdilakukan oleh Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali)sudah tepat dan benar mengingat bahwa: pertama, Production SharingContract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlakutax domestic law, sedangkan
Putus : 27-02-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 751/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — BUT TALISMAN (JAMBI MERANG) LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
404 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
404 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskan diridalam doktrin hukum /ex specialis derogat lex geralis dan lex superiorderogat legi inferior, maka perbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4)UndangUndang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2011 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama,Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat Gto B yang berlaku tax domestic law, sedangkan
Putus : 18-11-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4220/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 18 Nopember 2020 — BUT TOTAL E & P INDONESIE vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskan diridalam doktrin hukum Lex specialis derograt legi generalis dan LexSuperior derogat Legi Inferior, maka yang dilakukan oleh Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benarmengingat bahwa Pertama, Kontrak Kerja Sama merupakan perjanjianyang bersifat G to B yang berlaku tax domestic law, berbeda denganP3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku international tax law.Kedua, Kontrak Kerja Sama (KKS) yang terkait atas pemanfaatan
Putus : 10-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2010/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 10 Juli 2019 — BUT NATUNA UK (KAKAP 2) LIMITED vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
54 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kedua, terlepas dari Production SharingContract merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang dasarnyasecara umum berlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakanperjanjian G to G yang berlaku international tax law, namun di sisi lainsepanjang perjanjian yang telah mengatur PE dalam hubungannyaBranch Profit Tax atau additional tax akan berlaku sebaliknya, dalam artiP3B akan meredusir Production Sharing Contract, dan berlaku secaraequilbrium dimana PSC secara mutatis mutandis akan mengadopsi P3Ba
Putus : 10-07-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1993/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 10 Juli 2019 — BUT NATUNA UK (KAKAP 2) LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
78 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kedua, terlepasdari Production Sharing Contract merupakan perjanjian yang bersifat Gto B yang dasarnya secara umum berlaku tax domestic law, sedangkanP3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku international tax law,namun di sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PE dalamhubungannya Branch Profit Tax atau additional tax akan berlakusebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir Production Sharing Contract,dan berlaku secara equilbrium dimana PSC secara mutatis mutandisakan mengadopsi P3B
Putus : 27-02-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 750/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — BUT TALISMAN (JAMBI MERANG) LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
352 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
352 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskan diridalam doktrin hukum /ex specialis derogat lex geralis dan lex Superiorderogat legi inferior, maka perbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4)UndangUndang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2014 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama,Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang berlaku tax domestic law, sedangkan