Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah rumah,anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan tidak ada faktaPenggugat Rekonvensi sebagai seorang ibu tidak mampu menjaminkeselamatan jasmani dan rohani anak karena Penggugat Rekonvensiberagama Islam dan tidak ada fakta pernah mendapat hukuman/pidana sertatidak ada fakta selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensianak dalam kondisi tidak sehat, tidak dirawat dengan baik atau dengan kata lainanak tersebut tidak menderita gangguang

Karawang pada hari Kamis tanggal 17 Maret2016, PENGGUGAT tidak dapat menunjukan aspek legalitas perijinan seperti jinTempat Usaha (ITU) dari Kecamatan Karawang Barat, lin HO / Gangguang dariBPMPT Kab. Karawang, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari BPMPTKab.Karawang, dan lainnya. (Lampiran 3 : Daftar Hadir Sidang BPSK).

oleh Penggugatyang mewakili kepentingan dari pemberi kuasa dalam hal ini ahli waris dariUsup berdasarkan surat pernyataan/keterangan ahli waris dan saksi ahli waris ,yang dibenarkan dan disahkan oleh Kepala Desa Singasari tanggal 24 Maret2015 dan dilampirkan dalam surat kuasa Isidentil dari Penggugat sehinggabila dihubungkan dengan gugatan dari Penggugat yang isinya tentangkeberatan akan dilelangnya SHM 291/Desa Arjasari dikarenakan ahli waris dariE.Yusuf yang menguasai tanah tersebut tidak ada gangguang

DALAM POKOK PERKARAHalaman 24 dari 46 Putusan Nomor 4/PDT/2017/PT DPSPARA PEMBANDING MEMILIKI HAK ATAS TANAHBERDASARKAN PEMBERIAN DAN MENGUASAINYASECARA TURUN TEMURUN TANPA GANGGUANG DARIMANAPUN (BEZIT)1.

Bahwa Penggugat I memperoleh tanah tersebut dari hasil tebas tebang tahun1963 dari orang tuanya (Malin Dt Mangku) dan orang tua Penggugat II sebagaiahli waris dari orang tuanya (Unu) sebagai orang yang bersama Penggugat Imenggarap tanah objek perkara aquo, sejak tahun 1963 tanah tersebut belumdibuat surat hak atas tanah, karena biaya yang belum cukup namun fisik objekperkara aquo dilapangan dikuasai Penggugat I dan Penggugat II serta tidakpernah ada sengketa/ gangguang dari pihak lain;Poin 3 tetap

Kreasi Artha Jaya tiap bulan telah ada rekomendasi dari KepalaKepolisian Resor Kota Semarang ;bahwa benar telah pula ada ijin gangguang yang diterbitkan oleh WalikotaSemarang ;bahwa benar PT.

Terdakwa sebagai pelaku daritindak pidana yang didakwakan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernamaTerdakwa Herianto Alias Heri Alias Culin dan Terdakwa II Ikbal Harianto AliasIkbal, yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yangtermuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN MtrMenimbang, bahwa Terdakwa Herianto Alias Heri Alias Culin danTerdakwa II Ikbal Harianto Alias Ikbal adalah orang yang sehat jiwanya (tidaksedang mengalami gangguang

;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, diperoleh adanyabeberapa fakta hukum yang terkait dengan prosedur penerbitan pencabutan IzinGangguan sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa a quo, yaitu : Bahwa sebelum pencabutan Izin Gangguang (HO) dilakukan, tidak ada buktiatau setidaktidaknya tidak diajukan adanya bukti bahwa pernah ada pengaduansecara tertulis yang diajukan oleh masyarakat, organisasi masyarakat, NGOatau Dinas/Instansi teknis terkait kepada Walikota dengan menyebutkan alasansecara

pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yangsetimpal dengan kesalahannya dengan memperhatikan rasa keadilan;Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum yangmemohon agar Terdakwa dilakukan rehabilitasi agar dapat lepas dari kecanduannarkotika, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak adanya bukti yangdapat membuktikan bahwa Terdakwa sebagai seorang pemakai yang tergolongsebagai seorang pecandu berat yang telah mengalami gangguang

Rusmaida Siregar dengan Tuan Tumbur Francis Manullang, sedangkanTergugat II adalah isteri dari Tergugat I;Bahwa, dengan demikian hubungan kekeluargaan yang begitu dekatlah dan jugademi kepentingan jabatan Tergugat I dan Tergugat IIlah sebagai dasar alasankepercayaan untuk membuat surat pernyataan dan pengakuan dimaksud;Bahwa, permasalahan timbul kemudian dimana belakangan ini Penggugatmengalami gangguang keuangan (sebagaimana lajim dialami oleh semuaperusahaan) akibat operasional kapal tidak berjalan

pasien ahli sejak tahun 2006 sampaisekarang;Bahwa penyakit yang diderita oleh terdakwa adalah gangguan jiwa(psikotik) akibat pengaruh narkotika;Bahwa terdakwa datang berobat kepada ahli diantar olehKeluarganya;Bahwa terdakwa banyak bermenung dan berhalusinasi;Bahwa psikotik bisa diakibatkan oleh infeksi panas tinggi dan bisaakibat memakai narkoba;Bahwa saat diperiksa yang dialami oleh terdakwa adalah mengalamigangguan psikotik akibat terdakwa memakai narkoba yaitu terdakwasering berhalusinasi;Bahwa gangguang

2 (dua) buah surat jualbeli pohon kelapa, surat I, beli pohon kelapa sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) pohon,surat II, beli kelapa sebanyak 40 (empat puluh) pohon dan tanah ;Bahwa pada saat itu para tergugat membantah dalil penggugat dan surat buktipenggugat tersebut dengan menyatakan tidakbenar laporan penggugat tersebut,kam menempati dan tinggal di atastanah sengketa turun temurun sejak dari nenek moyang kami tanpa ada gangguang dankeberatan dari siapa pun ;Bahwa pada saat urusan di desa, Sino Liwu

ganti rugi lahan atautanah kebun warga masyarakat yang berjumlah 78 (tujuh puluh delapan)j)orang tersebut termasuk Para Penggugat, namun oleh karena telah adakesepakatan antara para pemilik lahan atau tanah kebun ketika itu yangsecara sukarela menyumbangkan dan/atau menyediakan lahan atautanah kebunnya untuk keperluan pembangunan Jalan tersebut dan hanyameminta dibayarkan ganti rugi tanamannya, maka pada akhirnyapelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tersebut telah berjalandengan lancar tanpa ada gangguang

pidana dimana jiwanya terganggu atau jiwanya kurangHalaman 35 dari 52 Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Kissempurna akalnya tidak bisa dipindana atau tidak dan untuk mengetahulapakah yang bersangkutan akalnya kurang sempurna dengan visumdengan dilakukan psikiater untuk mengeluarkan visum et revertum; Bahwa menurut Ahli jika seorang sengaja melakukan hal yang akanmenimbulkan tindak pidana dapat dimintal pertanggung jawaban; Bahwa di dalam visum biasanya tidak langsung dikatakan bahwa orangtersebut gangguang

Mon menggarap lebihbanyak dari saksi, tetapi saksi tidak tahu jumlah sawah yang digarap Darmonyang semuanya beserta sawah yang saksi garap diambil dengan paksa oleh Asrildan kaumnya;Bahwa saksi sewaktu menggarap dari tahun 1990 sampai tahun 2013 tidak adakeberatan atau gangguang dari keluarga atau kaum Asril/Uyuang.Saksi RUSNADI DT MALAKEWI:Bahwa saksi diminta jadi saksi dalam perkara sawah di Dusun Sawah AroJorong Panyalai Nagari Cupak.Bahwa yang mempunyai sawah sengketa sekarang adalah Salih gelar

Tergugat membela Nayla memang karena anak tersebutmempunyai gangguang gampang muntah kalau sedang makan, BUKANTIDAK MAU MAKAN. Penggugat memang sering marahmarah dengananak, khususnya dengan Anak 1. Penggugat juga sering mengatakanbahwa Penggugat lelah dan capek mengurus anak seperti Nayla. Lagipula, seharusnya sebagai seorang ibu yang baik, Penggugat harusbersabar dengan keadaan anakanaknya. Bagaimanapun keadaananakanak tersebut.

No. 28/G/2015/PTUNBDG3)Aspek Kesehatan dan Kesamaptaan Jasmani =;Seorang anggota Polri dituntut memiliki kondisi fisikyang samapta, agar mampu melaksanakan tugasdengan baik, oleh karena itu setiap calon anggotaPolri/siswa yang nilai kesehatan dan kesamaptaanjasmaninya kurang harus dikeluarkan dari pendidikan.Unsurunsur yang termasuk dalam aspek kesehatandan kesamaptaan jasmani dalam juklak ini meliputi :a.Mengalami gangguang kesehatan (jasmani/jiwa)dan atau kesamaptaan jasmani yang rendahsehingga

yyBencana alam, banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanahlongsor, wabah penyakit dan angin topan;UPemogokan;lKebakaran;= Gangguang industri;Bahwa seharusnya judex facti mempertimbangkan/memperhatikanalatalat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalampersidangan khususnya alat bukti Ahli EBONG BURHANUDIN, SE(vide putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Desember 1979 Nomor: 192K/Kr/1979 yang pada pokoknya menjelaskan Pengadilan Tinggitelah salah menerapkan hukum pembuktian karena

perolehannya melaluiprosedur yang benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan disertai bukti yangotentik, sehingga kepemilikian Tergugat VIII terhadap obyek sengketa tersebut adalah SAHMENURUT HUKUM ;Bahwa dalam peraturan perundangundangan tentang pendaftaran tanah di kenal denganKONSEP RECHTSVERWERKING , yaitu sebuah prisip dengan memberikan ketegasankepada pemegang serifikat yaitu bahwa jika lewat waktu 5 tahun tidak ada gugatan ataukeberatan, maka pemegang hak atas tanah terbebas dari gangguang

dapatmerugikan orang lain yang mengkonsumsi hingga menyebabkan gangguankesehatan apalagi diminum langsung dengan jumlah banyak menyebabkanpenurunan kesadaran, gangguan penglihatan dan mabuk, mengkonsumiminuman beralkohol dampaknya serius pada kesehatan sampai pada kematianterlebih jika dikonsumsi dengan zat lain (oplosan) yang tak seharusnyadikonsumsi;Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah membahayakan kesehatan saksiImam, Erik Arya, Denis Sobri, Cintami serta Bayu yang mengakibaatkan parasaksi mengalami gangguang