Hadjon hanya dapatdiperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengandelegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatujabatan, sementara delegasi apabila terdapat pemindahan/pengalihan dari suatu Kewenangan yang ada. Dalam hal ini makadapat disimpulkan bahwa Gubernur mendapatkan kewenanganuntuk "menetapkan" suatu upah minimum yang berasal dari PasalHalaman 21 dari 56 halaman.

Hadjon, SF. Marbun, dll).Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diperoleh definisi"ketetapan" sebagai keputusan; beslit (obengangkatan dsb).3) Apakah Keputusan Gubernur dapat diklasifikasi sebagai jenis dariPeraturan PerundangUndangan?.

Hadjon, SF. Marbun, dll).Dikalangan para sarjana terdapat perbedaan pendapat dalammendefenisikan istilah ketetapan (beschikking), menurut J.B.J.MTen Berge beschikking didefinisikan sebagai:Halaman 22 dari 56 halaman. Putusan Nomor 36 P/HUM/2014a. Keputusan hukum publik yang bersifat kKonkret dan individual:keputusan itu. berasal dari organ pemerintahan yangdidasarkan pada kewenangan hukum publik.b.

PIETER HADJON, S.H., M.H2. THOMAS LAMURY A.HADJON,S.H.,M.H.,3 Drs.BEN.D.HADJON,S.H.9Masing masing kewarganegaraan Indonesiaberkedudukan di Kantor Advokat dan KuasaHukum PIETER HADJON, SH.,M.H & REKAN Jl. Sumatra Nomor 719 Surabaya,berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25Maret 2011Selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT / TERBANDINGPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;1.

Hadjon,S.H.:apabila para pihak dalam sebuah perkara baru mengetahuikeberadaan sertipikat dalam jawab jinawab tanpa melihat sertipikattersebut, sementara pihak ketiga baru melihat dan merasakepentingannya dirugikan oleh sertipikat tersebut saatpembuktian, maka tenggang waktu mengajukan gugatandihitung sejak acara pembuktiarHalaman 30Perkara No.193/G/2020/PTUNMDNHal ini menjelaskan bahwa berdasarkan pendapat ahli Prof. DR.Philipus M.

Hadjon, S.H. tenggang waktu mengajukan gugatan tatausaha negara terhitung sejak acara pembuktian yangmenginformasikan adanya keputusan tata usaha negara yangdianggap merugikan Penggugat yaitu pada saat acara pembuktianpada perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:33/G/2020/PTUNMDN yang lalu dimana Tanah Sengketa telahdiberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang dalam hal inimemiliki PIHAK YANG SAMA DAN KUASA HUKUM YANG SAMA.Mengacu pada pendapat Prof. DR. Philipus M.

Hadjon, S.H. tersebutdiatas serta dikaitkan pada fakta hukum perkara a quo maka dapatdipahami secara sederhana bahwa tenggang waktu seharusnyadihitung sejak tanggal pembuktian perkara Pengadilan Tata UsahaNegara Medan Nomor: 33/G/2020/PTUNMDN yang lalu.Bahwa, pengiriman surat Penggugat perihal Keberatan/Informasidan Klarifikasi kepada Tergugat tertanggal 20 Agustus 2020merupakan serangkaian cara Penggugat untuk dapat berlindungdalam AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkanUndangUndang Nomor

Ir. leany PoliiMandang, MSc, DEA untuk memimpinRapat Senat Faper lanjutan;Bahwa Objek Sengketa a quo adalah jenis keputusan yang berlakusatu kali dan seketika akan berakhir, dan sesudah tindakan itu berlalu,tidak dapat ditarik kembali (Pengantar Hukum Administrasi Negara,ditulis oleh Prof Dr Philipus M Hadjon, SH, Prof Dr R Sri SoemantriMartosoewignjo, SH, Prof Dr Sjachran Basah, SH, Dr Bagir Nanan,SH, MCL, H M Laica Marzuki, SH, Prof Dr B1 M ten Berge, Prof DrP van Buuren, Prof Dr F AM Stroink Bab

Bahwa oleh karena Objek Sengketa a quo adalah jeniskeputusan yang berlaku satu kali dan seketika akan berakhir,dan sesudah tindakan itu berlalu, tidak dapat ditarik kembali(Pengantar Hukum Administrasi Negara, ditulis oleh Prof DrPhililpus M Hadjon, SH, Prof Dr R Sri SoemantriMartosoewignjo, SH, Prof Dr Sjachran Basah, SH, Dr BagirNanan, SH, MCL, H M Laica Marzuki, SH, Prof Dr J B JM tenBerge, Prof Dr P J J van Buuren, Prof Dr FAM Stroink Bab IV.Keputusan Tata Usaha Negara / Beschikking, halaman

Panitia Pemilihan Dekan FaperPeriode 20182022 menyurati Rektor Universitas Sam Ratulangitentang telah terpilihnya Dekan Faper Periode 20182022,sehingga secara hukum, Objek yang digugat telah tidak ada lagioleh karena memang Objek Sengketa a quo adalah jenis Putusan Perkara Nomor :10/G/2018/PTUN.Mdo Halaman 34keputusan yang berlaku satu kali dan seketika akan berakhir, dansesudah tindakan itu berlalu, tidak dapat ditarik kembali(Pengantar Hukum Administrasi Negara, ditulis oleh Prof DrPhilipus M Hadjon

HADJON, S.H., serta mengajukan 1 (satu)orang Saksi fakta bernama H. BARIP, HD yang telah memberikan keterangandi bawah sumpah menurut agamanya, dan pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :e Keterangan Ahli PROF. DR. PHILIPUS M. HADJON, S.H; Ahli menjelaskan bahwa kalau ditempat yang sama ada 2 sertipikat itumenjadi permasalahan masalah, sebab tidak mungkin karenaketentuannya satu area satu sertipikat.

HADJON, S.H, yang menyatakan :Tenggang waktu menggugat, dalam pasal tersebut dalam menghitungtenggang waktu itu adalah 90 hari, dihitung sejak keputusan itu diterima.Yang kedua, 90 hari sejak keputusan tersebut diumumkan;Menimbang, bahwa dalam proses persidangan terungkap fakta hukumsebagai berikut :Menimbang, bahwa Objek sengketa yakni Sertifikat Hak MilikNo.564/Segara Makmur, Gambar Situasi No. 2074/1973, Luas 8640,diterbitkan tanggal 1 Oktober 1973, atas nama SITI HAWA yang dialinkanpada tanggal

HADJON, S.H, maka Majelis Hakimberpendapat Penggugat mengetahui objek sengketa aquo pada prosespembuktian di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung denganRegister Perkara Nomor : 43/G/2006/PTUNBDG, yang perkara tersebut telahdiputus tanggal 15 Desember 2006, oleh karena itu tenggang waktumengajukan gugatan tersebut tidak dihitung atau terhenti tetapi setelahPutusan Peninjauan Kembali dengan Register Perkara Nomor : 04PK/TUN/2010, diputus 6 september 2010 (Vide Bukti P 10 dan T.Il.Int 11

Hadjon,Dkk ;Maka berdasarkan hal hal sebagaimana yang telahdiuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua PengadilanTata Usaha Negara Bandung/Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagaiberikut1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;0. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak MilikNomor: 162/Kel. Sukaraja tertanggal 25 Pebruari 1992,Gambar Situasi Nomor: 6685/1991 tanggal 12 September1991 seluas 5.500 M2 atas nama Ir. Lutfi Hamid ;1.

Hadjon, Dkk. Jelas~ dalil dalil Penggugat tersebutsama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum dankarenaya harus ditolak, sebab :1) Bahwa = sebagaimana telah dikemukakakan dalamjawaban ini diatas, diketahui bahwa asalusul/riwayat kepemilikan tanah Penggugat dengandari ????tanah SHM No. 162/Kel. Sukaraja. GS. No. 6685/1991tanggal 12 September 1991, luas 5.500 M2, atas namaIr.

Hadjon, S.H. dalam bukunyaPengantar Hukum Administrasi Indonesia Penerbit Gajah Mada UniversityPress Yogyakarta, Tahun 1995 cetakan keempat halaman 324berpendapat Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata)mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat) apabila ada hubungankausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengankerugiannya atau kepentingannya;Perihal kualitas (kepentingan) merupakan salah satu asas pokokyang berlaku umum (universal) dalam hukum acara yang menimbulkan

Hadjon, dan kawankawanadalah asas praduga rechtmatig, artinya bahwa setiap tindakan penguasaharus dianggap rechtmatig sampai ada pembatalan.

Dalam rangka ini atas kecermatanmasyarakat bahwa "berkepentingan didengar(Kewajiban mendengar) sebelum mereka di hadapkan padasuatu keputusan yang merugikan" (Philipus M Hadjon dkk)Pengantar hukum administrasi Indonesia, Gajah Mada UniversityPress, 2005, halamanDR.

Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati dalambukunya berjudul Argumentasi Hukum, terbitan GadjahMada University Press, cetakan ke5, tahun 2009, yangmenyebutkan;Contrarius actus dalam hukum administrasi negaraadalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tatausaha negara yang menerbitkan keputusan tata usahanegara dengan sendirinya juga berwenang untukmembatalkannya.

Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakanpemerintahan disyaratkan harus bertumpu ataskewenangan yang sah. Kewenangan itu diperolehmelalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, danmandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskanmelalui pembagian kekuasaan negara oleh UndangUndang Dasar, sedangkan kewenangan delegasi danmandat adalah kewenangan yang berasal daripelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon padadasarnya membuat perbedaan antara delegasi danmandat.

Hadjon :"Penyalahgunaan wewenang dilakukansecara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepadawewenang lain. Pengalihan tujuan didasarkan atas interet pribadi yangnegatif baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.(Philipus M. Hadjon. Kisi Kisi Hukum Administrasi Dalam Konteks TindakPidana Korupsi dalam buku Philiphus M. Hadjon, tatik Sri Djatmiati, C.H.Addink dan J.B.J.M.Ten Berge. Hukum administrasi dan Tindak Pidana Korupsi. Gajah MadaUniversity Pres.

Hadjon dkk,Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah MadaUniversity Press, 2005, halaman 274), maka secara tegasTERGUGAT telah melanggar dan tidak patuh pada AzasKecermatan ;Bahwa dalam penerbitan KEPUTUSAN aquo, TERGUGATterbukti telah tidak memasukkan semua kepentingan yangrelevan ke dalam pertimbangannya (mengesampingkanperaturan perundangundangan, faktafakta dan buktibukti);hal ini terlinat dengan sertamerta merasa sebagai penguasadi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A TanjungPriuk

Hadjon dkk, Pengantar HukumAdministrasi Indonesia, Gajan Mada University Press, 2005,halaman 275) ;Bahwa Keputusan TERGUGAT tidak satupun menyebutkanAlasan Tepat dan Benar sesuai ketentuan undangundang sehubungan Surat Keputusan aquo TERGUGAT (ObjekSengketa) diterbitkan ;Bahwa sebagaimana dimuat dalam konsiderans SuratKeputusan aquo, PENGGUGAT hanya mencantumkanbahwa KEPUTUSAN tersebut dikeluarkan karenaberdasarkan Pasal 68 ayat 1 dan Pasal 77 Ayat 1 Undangundang Nomor : 10 tahun 1995 sebagaimana

Hadjon dalam bukunyayang berjudul Pengantar Hukum AdnministrasiIndonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada UniversityPress, 2008) halaman 273 :Asas Kepastian Hukum memiliki dua aspek, yaitu aspek hukummateriel dan aspek formal. Dalam konteks hukum materiel, asaskepastian hukum menghalangi badan pemerintah untuk menarikkembali suatu ketetapan atau mengubahnya untuk kerugian yangberkepentingan.

Hadjon dalam bukunyayang berjudul Pengantar WHukum AdministrasiIndonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada UniversityPress, 2008) halaman 274 :Asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu keputusanharus dipersiapkan dan diambil secara cermat. ;2) Bahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadiObyek Sengketa dalam perkara a quo telahmempertimbangkan asas kecermatan, sebagaimanayang dibuktikan dengan persiapan yang telahdilakukan oleh Tergugat, mulai dari pemeriksaan fisikbarang impor yang dilakukan bersamasama

Hadjon dalam bukunyayang berjudul Pengantar Hukum AdnministrasiIndonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada UniversityPress, 2008) halaman 275 :Asas pemberian alasan berarti suatu keputusan harus dapatdidukung oleh alasanalasan yang dijadikan dasarnya. Dapatdibedakan tiga sub varian :1. Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan2. Ketetapan harus memiliki dasar fakta yang teguh ;3.

juga harus ada kepentingan yang dirugikan ;Menimbang, bahwa kriteria keharusan adanya kepentingan yang dirugikanakibat tidak dilayani atau tidak diberikannya informasi juga merupakan prinsip yangberlaku secara universal baik didalam hukum acara peradilan tata usaha negara maupundidalam hukum acara perdata ;Menimbang, bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan yangdirugikan pada diri Penggugat, Majelis Hakim mengacu pada doktrin (pendapat ahli)yaitu antara lain pendapat Philipus Mandiri Hadjon

SILABAN, S.H. didampingi oleh Tim PenasehatHukumnya yang terdiri dari: PIETER HADJON, S.H., M.H., THOMASLAMURY A. HADJON, S.H., M.H., Drs. BEN D. HADJON, S.H., danMARIANUS YOHANES GAHARPUNG, S.H., M.S., Para Advokat dan KonsultanHukum PIETER HADJON, S.H., M.H. & REKAN, berkantor di Jalan SumatraNo.79 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni 2011; Terdakwa2 H.

S.H., M.H., danTITI SANSIWI, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan manadiucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: SENIN,tanggal: 4 MARET 2013, oleh Hakim Ketua Majelis sidang tersebut dandidampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh: ROSA AGUSTAMDANI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri: OKTOVIANTO TRIATMAD JI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil, danPIETER HADJON

HADJON, S.H., sebagaiPenasehat Hukum Terdakwa1 SAHAT P. SILABAN, S.H. serta ANDIRAKMONO, S.H., dan ARDIYANSAH KARTANEGARA, S.H., sebagaiPenasehat Hukum Terdakwa2 H. BASAR, S.H.. HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,T.T.D T.T.DDr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H. MINANOER RACHMAN S.H., M.H.T.T.DTITI SANSIWI, S.H. PANITERA PENGGANTI,T.T.DROSA AGUS TAMDANTL S.H., M.H.118

Ben D,Hadjon,SH, Nanik Nurhayati,SH dan Rekan, Kantor Lantai II PT.Industri Liftindo Nusantara , Jl. Raya Manukan Kulon No.60 Blok E-3 Surabaya, Nomor : 56/BDH-NN&R/IX/2017, tanggal 26 September 2017, perihal Tanggapan somasi dari Drs. Ben D,Hadjon,SH, nanik Nurhayati,SH dan Rekan selaku kuasa hukum STEFANUS SULAYMAN dengan lampiran 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa yang ditujukan kepada Rekan SUMARDHAN, SH dan ARI HARIADI, SH selaku kuasa hukum HARTO WIJOYO, Jl.

Ben D,Hadjon, SH, Nanik Nurhayati,SH dan Rekan Kuasa Hukum Bapak Stefanus Sulayman, Kantor Lantai II PT. Industri Liftindo Nusantara, Jl. Raya Manukan Kulon No.60 Blok E-3 Surabaya beserta 1 (satu) lembar bukti pengiriman 706871052 kantor pos, pos Indonesia tanggal 09 Oktober 2017;

Kamikutip pendapat Prof Philipus Hadjon yang berhubungan denganhal tersebut :a. Bahwa BPKP dibentuk dengan Keppres No. 03/2001 yangmerupakan lembaga pemerintahan non departemen yangbernaung di bawah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,bukan pada Departemen Keuangan, yang mempunyai tugasdalam melaksanakan pemerintahan dibidang pengawasanbukan pemeriksaan;b. Bahwa BPK memeriksa pelaksanaan, sedangkan BPKPmengawasi manajemen, sehingga BPKP tidak membuat opinidan BPKP bukan auditor ;c.

Philus Hadjon,SH., yang intinya mengatakan bahwa BPKP tidak berhak memeriksakeuangan, karena itu adalah wewenang BPK.

Kami kutip pendapat ProfPhilipus Hadjon yang berhubungan dengan hal tersebut :a.Bahwa BPKP dibentuk dengan Keppres No. 03/2001 yang merupakanlembaga pemerintahan non departemen yang bernaung di bawahMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara, bukan pada DepartemenKeuangan, yang mempunyai tugas dalam melaksanakanpemerintahan dibidang pengawasan bukan pemeriksaan;Bahwa BPK memeriksa pelaksanaan, sedangkan BPKP mengawasimanajemen, sehingga BPKP tidak membuat opini dan BPKP bukanauditor :Bahwa dalam kenyataan

Hadjon, CaudaVeninum dalam norma hukum terdapat sanksi hukum menimbulkankonsekwensi logis yang berefek pidana terhadap pihak yang melakukantindakan yang dimaksudkan tersebut diatas.Bahwa oleh karena penggugat dididalam surat gugatannya telahmenyebutkan bin nama ayah tirinya bukan nama ayah kandung yangsebenarnya, maka jelas gugatan penggugat yang demikian adalah Kabur yangmengakibatkan gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidakdapat diterima.A.

Philipus M Hadjon, Cauda Veninum dalam normahukum terdapat sanksi hukum menimbulkan konsekwensi logis yangberefek pidana terhadap pihak yang melakukan tindakan yangdimaksudkan tersebut diatas.7.

Hadjon, Cauda Veninum dalamnorma hukum terdapat sanksi hukum menimbulkan konsekwensi logisyang berefek pidana terhadap pihak yang melakukan tindakan yangdimaksudkan tersebut diatas.Dalam Pokok Perkara1. Bahwa seluruh materi yang tergugat sampaikan dalam jawabansebelumnya mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan materiduplik ini.2.

Hadjon dkk dalam Buku Pengantar HukumAdministrasi Indonesia, Halaman 131, Gadjahmada University Press,1994 menyatakan bahwa biasanya susunan intern keputusan dapatberisi:7 Nama dari Organ yang berwenang; Nama dari yang dialamatkan dan nama dari suatu objek tertentu,yang dilengkapi alamat atau konkretisasi lainnya lebih lanjut;Halaman 27 dari 59 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2013 Kesempatan yang menimbulkan Permohonan; Suatu ikhtisar dari Peraturan (peraturan) perundangundanganyang cocok.

Hadjon dkk tersebut diatas, maka ObjekSengketa jelas bukan merupakan Penetapan sebagaimana dimaksudoleh Pasal 1 butir (9) UndangUndang No. 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara.OBJEK SENGKETA TIDAK MEMENUHI UNSUR KONKRITBahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak pertimbanganJudex Facti pada halaman 59 alinea ke 1 yang menyatakan :Menimbang, bahwa berdasarkan Obyek Sengketa A quo, Majelis Hakimmenemukan fakta hukum bahwa

Hadjon dkk dalam Buku Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia, Halaman 131, Gadjanmada University Press, 1994 menyatakanbahwa biasanya susunan intern keputusan dapat berisi: Nama dari Organ yang berwenang; Nama dari yang dialamatkan dan nama dari suatu objek tertentu, yangdilengkapi alamat atau konkretisasi lainnya lebih lanjut; Kesempatan yang menimbulkan Permohonan; Suatu ikhtisar dari Peraturan (peraturan) perundangundangan yangcocok.

Hadjon dkk tersebut diatas, maka ObjekSengketa jelas bukan merupakan Penetapan sebagaimana dimaksud olehPasal 1 butir (9) UndangUndang No. 51 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara.OBJEK SENGKETA TIDAK MEMENUHI UNSUR KONKRIT10.Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak pertimbanganJudex Facti pada halaman 59 alinea ke 1 yang menyatakan :"Menimbang, bahwa berdasarkan Obyek Sengketa A quo, Majelis Hakimmenemukan fakta hukum bahwa

Hadjon, S.H., dan NanikNurhayati, S.H., yang beralamat di KOTA SURABAYAberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2016, semulasebagai Penggugat sekarang sebagai TERBANDING;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitandengan perkara tersebut;DUDUK PERKARAMemperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuatdalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3021/Pdt.G/2016/PA.Sby.tanggal 12 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syakban

Hadjon yang menyatakan "setiap pegawai negeri danpenyelenggara negara. dilekati dengan kewenangan, maka dalammenggunakan kewenangan yang paling dasar adalah harus bertumpu padaasas legalitas, maka dalam menggunakan kewenangannya harusmenunjukkan dasar hukum kewenangannya, harus mengikuti prosedur yangtelah ditetapbkan, kemudian subtansi apa yang ditetapkan, sehingga setiappejabat dalam melaksanakan tugas harus bertumpu pada asas legalitas.Lebih lanjut dalam buku ini, pandangan dari Philipus M.

Hadjon lebihdipertegas lagi berdasarkan pendapat Nur Basuki Minarno yang menyatakan"pahwa penyalahgunaan wewenang tidak dapat dilakukan oleh seseorangyang tidak mempunyai jabatan/kedudukan (publik)". Mengenai asas legalitas,S.R.

PHILIPUS MANDIRI HADJON, SHyang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah danjanji, yang pada pokoknya sebagai berikut ;Keterangan Saksi : IR. BAWA SARASA ; Bahwa Saksi pegawai Dinas Pertambangan Provinsi DKIJakarta ; . Bahwa Saksi membenarkan PT.

PHILIPUS MANDIRI HADJON, Bahwa Saksi adalah Ahli di bidang Hukum Tata Negaradan Hukum Administrasi Negara :Halaman 105 dari 88 halaman Putusan Nomor74/G/2009/PTUN.JKT.Bahwa Saksi adalah Guru Besar ( Dosen mengajar diFakutas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ) ;Bahwa Saksi menerangkan Hukum Administrasi menyangkutKompetensi Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata UsahaNegara ; Bahwa Saksi menerangkan Pengadilan Pajak adalahbersifat teknis berupa hitungan secara teknisperpajakan, sehingga terdapat