Ditemukan 75914 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden
Penipuan
Melawan hukum
Memakai nama palsu atau martabat palsu
Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu
Martabat palsu
Dengan tipu muslihat
Melawan hukum dengan memakai nama palsu
Atau martabat palsu
Dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kata bohong
Memberi atau menjanjikan sesuatu
Dengan
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat
Dengan kekerasan atau ancaman atau penyesatan
Atau memberi kesempatan
Sarana atau keterangan
Sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
Dengan terang-te
Register : 07-04-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN KUTACANE Nomor 53/Pid.B/2015/PN Ktn Tanggal 6 Juli 2015 — - JALALLUDIN Als JALUK Bin BANYAK
156 — 35
156 — 35
Memulihkan kembali dalam harkat, martabat dan nama baik Terdakwa ;5. Menetapkan Barang Bukti berupa : 1 (satu) pasang baju tidur warna hijau ; 1 (satu) potong celana dalam warna putih variasi dan ; 1 buah bra / BH warna pink ;Dikembalikan kepada saksi korban SITI AISYAH Alias ISAH Binti MAHMUDE ; 6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
bukti tertulis yang diajukandipersidangan, sehingga keterangan tersebut harus dikesampingkan, maka MajelisHakim berpendapat bahwa unsur kedua ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, terbuktibahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsurunsur dari Pasal yang didakwakanPenuntut Umum kepada Terdakwa yaitu Pasal 285 KUHP, oleh karenanya Terdakwaharuslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dan dipulihkan kembalidalam harkat, martabat
mempersingkat putusan ini maka segala yangtercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;Mengingat Pasal 285 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP danperaturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa JALLALUDIN Alias JALUK Bin BANYAK tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPemerkosaan ;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum ;Mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan ;Memulihkan kembali dalam harkat, martabat
Register : 02-07-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 17-06-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 103/G/2018/PTUN-SMG Tanggal 27 Nopember 2018 — MUHAMMAD HAIDAR YAAFI MUNAWAR Melawan GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
420 — 246
420 — 246
Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kembali harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia; 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.268.500,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);
Ak. 16.016, berupa: a.Penggugat tidak dapat melanjutkan pendidikannya di AkademiKepolisian hingga selesai/lulus dan dilantik menjadi Perwira Polisi;Memupuskan citacitadan masa depan Penggugatuntuk menjadiseorang Perwira Polisi yang sudah didambakannya sejak kecil; Merendahkan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat dimata masyarakat pada umumnya, karena adanya anggapanbahwa dengan dikeluarkannya Penggugat dari Akademi Kepolisianseolaholah Penggugat telah mengalami sakit kejiwaan yang tidaksembuhsembuh
Bahwa dengan telah terbitnya Keputusan a quo tersebut yangtidak prosedural dan cacat substansial secara hukum danberdampak merendahkan harkat dan Martabat serta kedudukanPenggugat, maka sudah cukup beralasan bagi Penggugatuntuk mangajukan Gugatan sebagaimana dimaksud pasal 53ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 9 tahun2004 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi;"Orang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan
Bahwadengan telah diterbitkannya Keputusan a quo yang tidakprosedural dan cacat substansial secara hukum oleh Tergugatmengakibatkan Penggugat merasa direndahkan harkat danMartabat serta kedudukannya tersebut, maka Penggugatmohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untukmemulihkan kembali Harkat dan Martabat serta kedudukanPenggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian Indonesia; Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalahKeputusan
BrigdatarMuhammad Haidar Yaafi Munawar Nomor:AK. 16.016 diterbitkan secara tidak prosedural yang mengakibatkanPenggugat merasa direndahkannya harkat dan martabat sertakedudukannya, di samping itu. pula proses penerbitannyabertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik, jelasjelas merupakan pemahaman secara sepihak yang keliru danpemahaman secara sepotongsepotong dengan hanyaHalaman 40 dari 121 hal Putusan Nomor: 103/G/2018/PTUNSMGmembandingkan kebaikan dari sudut Penggugat semata, karenadalam
Brigdatar Muhammad Haidar Y aafiMunawar, No.AK.16.016 telah dinyatakan batal dan kepada Tergugat telahdiperintahkan untuk mencabut obyek sengketa tersebut maka cukup alasandan berdasar hukum bagi Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untukmemulihkan kembali harkat dan martabat serta kedudukan Penggugatsebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia.
Register : 25-11-2023 — Putus : 17-04-2023 — Upload : 17-04-2023
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 100/G//2022/PTUN.SMG Tanggal 17 April 2023 — TIMBUL FATONI, Melawan Kepala Desa Sengi,Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang
163 — 120
163 — 120
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkatdan martabat Penggugat seperti keadaan semula sesuai denganperaturan perundang- undangan yang berlaku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.368.500,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);
Register : 30-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN Tanggal 17 Desember 2019 — Nama : ANNA WAIRATTA, S.E.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Tempat tinggal : Jalan W.R. Supratman (Tanah Tinggi), RT.001/RW.003, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
M E L A W A N:
Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU;
Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-75 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada:
1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;
2) Hendrik R.Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku;
3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku;
4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal;
5) Jerrold I.D.Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku;
6) Resna Hukom, S.H.,Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;
7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
304 — 156
304 — 156
Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Provinsi Maluku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, padaDinas Sosial Provinsi Maluku;5.
berpendapatbahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta tidak sesuaidengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 52 UndangUndang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadiobjek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta mengembalikan Penggugatdalam harkat, martabat
Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DinasSosial Provinsi Maluku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamsengketa ini sebesar Rp. 315.000, (tiga ratus lima belas ribu rupiah);Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Ambon pada hari SENIN, tanggal 9 Desember 2019, olehKami WARISMAN S.
Register : 09-01-2013 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 11-04-2013
Putusan PN BREBES Nomor 6/Pid.B/2013/PN.Bbs Tanggal 1 April 2013 — Mohamad Rais Qodim Bin Qodim
47 — 18
47 — 18
Memulihkan harkat, martabat dan kemampuan Terdakwa dalam keadaan semula; 5. Menyatakan barang bukti berupa : - 2 lembar kwitansi kwitansi tertanggal 13 dan 19 Januari 2010 pemilik saksi Sariah binti Tarkian; - 2 lembar kwitansi tertanggal 16 Januari 2010 dan 18 Febuari 2010 pemilik saksi Kusnadi Bin Suhari dan 3 lembar kwitansi tertanggal 15,27 januari 2010 dan tanggal 13 maret 2010 pemilik saksi Rusjan Bin H.Muktadi terlampir dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya. 6.
pledoinya yang intinya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusansebagai berikut :1 Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah danmenyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yangtelah didakwakan;2 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijsprak) atau setidaktidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutanhukum (onslag van alle rechts vervolging); 3 Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk sesegera mungkinmerehabilitasi nama baik, harkat dan martabat
Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataurangkaian kebohongan ;3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, ataumenghapuskan piutang ; 4. Bersamasama melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan ;Ad.1.
Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat atau rangkaian kebohongan; Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif yang melekat padasikap batin terdakwa dalam melakukan perbuatannya ; Menimbang, bahwa Unsur dengan maksud tidak berbeda artinya dengan tujuan(doel) atau kesalahan sebagai maksud (Opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam artisempit;Menimbang, bahwa menurut penjelasan (Memorie
Memulihkan harkat, martabat dan kemampuan Terdakwa dalam keadaan semula;5. Menyatakan barang bukti berupa : 2 lembar kwitansi kwitansi tertanggal 13 dan 19 Januari 2010 pemilik saksiSariah binti Tarkian ; 2 lembar kwitansi tertanggal 16 Januari 2010 dan 18 Febuari 2010 pemilik saksiKusnadi Bin Suhari dan 3 lembar kwitansi tertanggal 15,27 januari 2010 dantanggal 13 maret 2010 pemilik saksi Rusjan Bin H.Muktadi terlampirdikembalikan kepada masingmasing pemiliknya.6.
Register : 15-01-2014 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 07/G/2014/PTUN-MDN Tanggal 14 Mei 2014 — 1.Dra. ROSARI BR KELIAT, 2.,Dra. KASRIANA BR BARUS,3.Dra. TERNALEM BR TARIGAN, 4.JENNY BR SARAGIH, STh :BUPATI KARO,
42 — 15
42 — 15
Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Guru Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo ; -------------------------------------------------------------- Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Karo No. 800/261/ BKD/2013 tanggal 16 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Guru Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karo ; --------------------------------------------- Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat
Register : 11-01-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 7/G/2018/PTUN-SMG Tanggal 10 April 2018 — Penggugat:
Sutris
Tergugat:
Kepala Desa Petung, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang
108 — 49
Sutris
Tergugat:
Kepala Desa Petung, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang
108 — 49
Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan hak-hak, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kepala Dusun Petung Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;------------------------
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.179.500,-(Seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);----------------------------
Undangundang No. 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugatuntuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang agar obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugattersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan demikian mewajibkankepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yang telahditerbitkannya, mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hakhak dan harkat dan martabat
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak hak dan harkatdan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; 5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraint; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugatdipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Februari 2018 yangisinya sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA: 1.
Sutris SebagaiPerangkat Desa Petung Dalam Jabatan Kepala Dusun Tanggal 13 November 2017; Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakan bataldan diperintahkan untuk dicabut, maka tuntutan gugatan Penggugat untukmengembalikan hakhak, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugatseperti semula sebagai Kepala Dusun Petung Kecamatan Pakis KabupatenMagelang sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, berdasar hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat
Register : 31-01-2022 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 27-06-2022
Putusan PTUN MATARAM Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR Tanggal 16 Juni 2022 — Penggugat:
SABRON JAMIL
Tergugat:
KEPALA DESA ANYAR
151 — 64
SABRON JAMIL
Tergugat:
KEPALA DESA ANYAR
151 — 64
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat dan kedudukan seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);