Ditemukan 4024691 data
Urut Berdasarkan
Register : 30-12-2014 — Putus : 19-08-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 614/PDT.G/2014/PN JKT.PST. Tanggal 19 Agustus 2015 — PT. Bunga Lestari >< Kepala Planetarium dan Observatorium Provinsi DKI Jakarta,Cs
116 — 72
116 — 72
- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini ;- Melanjutkan pemeriksaan perkara ini;- Menangguhkan pembebanan biaya perkara ini hingga putusan akhir;
PUTUSAN SELANomor: 614/PDT.G/2014/PN JKT.PST.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaiberikut dalam perkara antara :PT.
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK MEMPUNYAIKEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO KARENA DALAM PERJANJIAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Sela No. 614/PDT.G/2014/PN.JKT.PST.TELAH SEPAKAT MENYELESAIKAN PERSELISIHAN MELALUI BADANARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)1.
Bahwa dengan demikian, Carl Zeiss menjadi penting untuk dijadikanpihak dalam perkara a quo untuk memperjelas sengketa dalam perkaraa quo sehingga Majelis Hakim dapat secara obyektif memeriksa danmemutus sengketa dalam perkara a qu;14. Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat menjadi kurang pihaksehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima Neit Onvankelijk Verklaard).C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUURLIBEL)15.
danBerita Acara Serah Terima Barang No. 1432/2013 tanggal 13Desember 2013 dibatalkan dan tidak dapat dipergunakan untukKegiatan Pekerjaan Pengadaan Digital Velvet System/10 ChannelPower Dome30.Bahwa berdasarkan hal tersebut, gugatan Penggugat terbukti tidakberdasar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada sehingga sudahsepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.Berdasarkan halhal tersebut di atas, Tergugat , Tergugat Il dan Turut Tergugatmohon kepada Majelis Hakim perkara a quo berkenan memeriksa
Oleh karena salah satueksepsi tentang kompetensi absolut, maka sebelum melanjutkan pemeriksaanperkara a quo, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsiCiMAKSUA; 92 ono nnn nnn ne nnn nnn nnn nnn nnn nn nanan nnn ann nc nasMenimbang, bahwa dalam eksepsi tersebut dinyatakan Pengadilan NegeriJakarta Pusat tidak berwenang memeriksa perkara a quo, tetapi yang berwenangHal. 35 dari 36 hal.
Register : 11-06-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PN PATI Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Pti Tanggal 10 Nopember 2020 — Penggugat:
1.RUBIYATI
2.BAGUS WICAKSONO bin CUK SUPARMAN
3.KELIK WICAKSONO bin CUK SUPARMAN
Tergugat:
1.ELSIE M DIMEL
2.NIKEN WARIANTI
3.DANANG WIDIATMOKO
233 — 80
233 — 80
Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.619.500,- (dua juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
PUTUSANNomor 46/Pdt.G/2020/PN PtiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:1.RUBIYATL lahir di Semarang tanggal 15 Desember 1952, Pekerjaan Guruberalamat di Jalan Seteran Miroto, Desa Miroto, RT 004/RW001 KecamatanSemarang Tengah , Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat I;BAGUS WICAKSONO BIN CUK SUPARMAN, Lahir di Pati pada
inidialamatkan ke Pengadilan Negeri Pati disamping itu obyek tanah tersebutdi wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati;Bahwa Para Penggugat telah berulang kali menghubungi Para Tergugatuntuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara damai namun menemuijalan buntu maka dengan sangat terpaksa gugatan ini diajukan kePengadilan Negeri Pati untuk mendapatkan perlindungan dan keadilanhukum;Berdasarkan halhal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Pati atau Majelis Hakim yang memeriksa
perkara iniuntuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amarberbunyi sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris sahdari Alm.
Ada pilihan hukum bagi para Ahli Warisapakah akan membawa sengketanya ke Peradilan Agama ataukah ke PeradilanUmum;Menimbang, bahwa selanjutnya UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 inikemudian diamandemen dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 200 6 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 ini pasal 49 diubah sehingga berbunyi Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara intHalaman 35 dari 36 Putusan Nomor 46/Pat.G/2020/PN Pti2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp2.619.500, (dua juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Pati pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 oleh kamiMARICE DILLAK , S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ERNI PRILIAWATI, S.H.,S.E.dan A.A.
Register : 28-05-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN PONOROGO Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.PO Tanggal 23 Oktober 2014 — M U R T I Y A H
M E L A W A N
MARSUTI dkk
40 — 11
40 — 11
Menyatakan Pengadilan Negeri Ponorogo tidak berwenang secara absolute memeriksa dan mengadili perkara nomor 15/Pdt.G/2014/PN.PO tersebut
Hal 1 dari 43 Putusan No. 15/Pdt.G/2014/PN POPUTUS ANNomor : 15/Pdt.G/2014/PN.PODEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sela sebagai berikut dalam perkara antara:MURTIY AH, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 116,RT / RW : 002 / 003 Kelurahan KaumanKecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :SISWANTO
buktibuktiyang autentik sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 180 HIR, makadapat kiranya dijatunkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu(Uit Voorbaar Bij Vooraad) walaupun ada bantahan, Banding ataupunBerdasarkan halhal yang terurai pada posita diatas maka parapenggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ponorogosudilah kiranya menerbitkan penetapan untuk meletakkan ConservatoirBeslag terhadaptanah obyek sengketa tersebut, dan memohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo berkenan memeriksa
Register : 06-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 06-10-2021
Putusan PN PATI Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Pti Tanggal 16 September 2021 — 1.SITI MUKHAYYAROH
2.ALI ARWANI
3.KHAMIDATUN NI'MAH
4.NISWATUN MUNFARICHAH
5.WAHYU NUR ANDIKA
MELAWAN
KEPALA DESA SEMERAK, KECAMATAN MARGOYOSO, KABUPATEN PATI
68 — 0
68 — 0
Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
Register : 10-07-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 28-04-2018
Putusan PN PALEMBANG Nomor 121/Pdt.G/2017/PN PLG Tanggal 7 Nopember 2017 — AKA CHOLIK DARLIN, S.Pd.I,
-lawan-
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN,, Dkk
120 — 30
120 — 30
MENGADILI:1.Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat sebahagian;2.Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa perkara ini;3.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
Register : 15-06-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 25-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 367 / Pdt.G/ 2015 / PN.Jkt.Sel. Tanggal 17 September 2015 — DARMAWAN,
Lawan
PT. BASF INDONESIA
95 — 43
95 — 43
Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo; 3. 'Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp.316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
Ampera Raya No. 133 Ragunan, Pasar MingguJAKARTA SELATANPUTUSANNomor 367 / Pdt.G/ 2015 / PN.Jkt.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaiberikut dalam perkara gugatan antara:DARMAWAN, Swasta, Nomor KTP: 3172010205760021, dalam hal ini bertindakdalam kedudukannya selaku DIREKTUR, dari dan karenanya bertindakuntuk dan atas nama PT.
Putusan No. 367/Padt.G/2015/PN.Jkt.SelJl.Langsat III No. 6 Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2015, untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;TELAH MEMBACA BERKAS PERKARA TERSEBUT;TELAH MENDENGAR PARA PIHAK YANG BERPERKARA;TELAH MEMERIKSA BUKTIBUKTI SURAT YANG BERKAITANDENGAN EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 15 Juni2015, yang telah didaftarkan
mengurangijumlah hutang dagang tahun 2013 sebesar Rp. 2.609.958.595,00 (dua milyarenam ratus sembilan juta sembilan ratus limapuluh delapan ribu lima ratussembilan puluh lima rupiah);B ahwa hingga saat ini, Penggugat tetap beritikad baik melakukan cicilanpembayaran atas tunggakan hutang dagang tahun 2013 kepada Tergugat;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas dan untuk menjaga kepentinganhukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua PengadilanNegeri Jakarta Selatan berkenan untuk memeriksa
Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalildalil yang diajukanPenggugat dalam gugatan ini kecuali apa yang secara tegas dan jelasdiakui oleh Tergugat.KOMPETENSI ABSOLUT:"PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANGSECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARAAQUO KARENA PENGGUGAT KONPENSI DAN TERGUGATKONPENS!
Seldimana Klausula Arbitrase tidak mutlak menyingkirkan kewenangan Pengadilanuntuk memeriksa dan mengadili perkara yang timbul dari Perjanjian, bahwaadanya pengakuan akan peralihan kewenangan menyelesaikan sengketa keArbitrase, namun sifatnya tidak mutlak, karena meskipun Perjanjian dibarengiklausula Arbitrase yang berbentuk pactum de compromittendo atau aktakompromis, maka Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan mengadilisengketa yang terjadi dari Perjanjian, apabila salah satu pihak mengajukangugatan
Register : 28-10-2011 — Putus : 11-04-2012 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 439/PDT.G/2011/PN.JKT.PST Tanggal 11 April 2012 — NONA NANI NURANI >< Pemerintah Republik Indonesia,dalam hal ini diwakili oleh Presiden Republik Indonesia
112 — 27
112 — 27
Menyatakan Pengadilan Negeri jakarta Pusat tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara perdata No.439/Pdt.G/2011/PN.JKT.Pst;2. Menghukum Penggugat untuk membanyar biaya perkara sejumlah:Rp. 491.000 .- ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );
Register : 18-01-2023 — Putus : 18-04-2023 — Upload : 24-08-2023
Putusan PN BOGOR Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bgr Tanggal 18 April 2023 — Penggugat : PT. TAJUR SURYA ABADI
Kuasa Penggugat : Saleh, S.H., M.H., Dkk
Tergugat : LUSVITA
162 — 77
162 — 77
Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
Register : 05-02-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 94/Pdt.G/2014/PA.Sgm Tanggal 12 Maret 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
15 — 7
15 — 7
Menyatakan Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang memeriksa perkara Nomor: 94/Pdt.G/2014/PA.Sgm.;2. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).
PENETAPANNomor: 94/Pdt.G/2014/PA.Sgm.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkarayang diajukan oleh:PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Motor, bertempatkediaman di Dusun X, Desa X, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa,sebagai "Pemohon";MELAWANTERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (X), bertempatkediaman
Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:PRIMER:1. Mengabulkan permohonan pemohon;2. Mengizinkan pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu rajl terhadaptermohon, TERMOHON, di depan siding Pengadilan Agamam Sungguminasa;3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pernikahanpemohon dan termohon dilangsungkan;4.
Register : 10-06-2022 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 10-06-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 338/Pdt.G/2020/PN Tng Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat:
Marina Annisa binti Tommy Ilyas
Tergugat:
Myrza Yuliansyah bin Agus Sutiono
Turut Tergugat:
Bank Syariah Mandiri KCP Bintaro
239 — 52
239 — 52
MENGADILI: Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 338/Pdt.G/2020/PN.Tng.; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
Register : 18-09-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 431/Pdt.P/2020/PN Mdn Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon:
Hj. FITHRI DARMAWATI
16 — 6
Hj. FITHRI DARMAWATI
16 — 6
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini ;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sebesar Rp146.000,- (seratu sempat puluh enam ribu rupiah) ;
PENETAPANNomor : 431/Pdt.P/2020/PNMdn DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikanPenetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :Hj. FITHRI DARMAWATI, Perempuan, Umur 46 Tahun, Agama: Islam,Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di: JalanPanglima Denai Gg. Banjar No. 16 Kel. Amplas Kec.
TanjungSari, Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2020,untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;Pengadilan Negeri Tersebut ;Telah membaca suratsurat dalam permohonan ini ;Telanh mendengar keterangan saksisaksi maupun Pemohondipersidangan;Telah memeriksa buktibukti Surat ;TENTANG DUDUK PERKARA : Menimbang, bahwaPemohon dengan surat permohonannya tanggali6September 2020yang diterima diKkepaniteraan Pengadilan Negeri Medantanggal
Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak KetuaPengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untukpenetapan perwalian kepada pemohonBerdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini Pemohon bermohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan Pemohon sebagaiWALI dari Anak Kandung Pemohon dan bermohon kehadapan Bapak agar sudikiranya memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon dan menentukansuatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon serta saksisaksi
Putus : 02-03-2018 — Upload : 16-04-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 229/Pdt/2017/PT DPS Tanggal 2 Maret 2018 — I KETUT M. SUPARTAWA disebut : PEMBANDING
M E L A W A N :
1. I NENGAH MERTA, SE sebagai : TERBANDING I
2. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI sebagai : TERBANDING II
3. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) I GUSTI PUTU PARTAMA,SH.M.Kn sebagai : TERBANDING III
D a n :
1. PT.BALAI LELANG BALI INDONESIA (BLBI) Cq. Kantor Pelajanan Kekayanan Negara Dan Lelang (KPKNL) Singaraja sebagai : TURUT TERBANDING I
2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KARANGASEM, sebagai : TURUT TERBANDING II
29 — 22
29 — 22
M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 60/Pdt.G/2017/PN.Amp. yang dimohonkan banding terserbut; M E N G A D I LI S E N D I R I- Menyatakan Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 60/Pdr.G/2017/PN.Amp.
- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Amlapura untuk membuka kembali sidang dan memeriksa serta memutus perkara Nomor 60/Pdt.G/2017/PN.Amp.- Menghukum Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
SALINANPUTUSANNomor 229/Pdt/2017/PT DPSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara : KETUT M.
Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada perlawanan, abnding, kasasi ataupun upaya hukumlainnya (uitvoerbaar bij vorraad);10.Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini:Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan NegeriAmlapura telah memutus perkara Nomor
Putusan Nomor 229/Pdt/2017/PT DPSMembaca surat Panitera Pengadilan Negeri Amlapura No.W.24U5/1986/HK.02/11/2017, No.W.24U5/1987/HK.02/11/2017, masingmasing tanggal 14 Nopember 2017 tentang mohon bantuanpemberitahuan membaca berkas perkara kepada Pembanding semulaPenggugat dan Terbanding semula Tergugat ;Membaca Relas Pemberitahun Memeriksa berkas perkara yangdibuat Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura telah memberitahukankepada Terbanding Ill semula Tergugat Ill, Turut Terbanding semulaTurut Tergugat
Putusan Nomor 229/Pdt/2017/PT DPSperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding LILlllsemula Tergugat ,Il,lIl ternhadap Pembanding semula Penggugat olehkarena itu Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Amlapuraberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, makamemerintahkan kepada Pengadilan Negeri Amlapura untuk membukakembali persidangan dan memeriksa serta memutus pokok perkaraNomor : 60/Pdt.G
Putusan Nomor 229/Pdt/2017/PT DPS Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Amlapura untukmembuka kembali sidang dan memeriksa serta memutus perkaraNomor 60/Pat.G/2017/PN.Amp.
Register : 29-11-2011 — Putus : 29-03-2012 — Upload : 14-02-2013
Putusan PN SAMPANG Nomor 12/PDT.G/2012/PN.SPG Tanggal 29 Maret 2012 — PENGGUGAT : ZAINUL HASAN
TERGUGAT : 1 PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PU. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011
2 DIREKTUR PT. SDM BERKARYA SEJAHTERA 3 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SAMPANG
93 — 29
TERGUGAT : 1 PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PU. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011
2 DIREKTUR PT. SDM BERKARYA SEJAHTERA 3 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SAMPANG
93 — 29
Menyatakan Pengadilan Negeri Sampang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;3. Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sebesar Rp. 452.900,-
PUTUS AN SELANomor: 12/Pdt.G/2012/PN.SPG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikutatas perkara gugatan antara:ZAINUL HASAN, pekerjaan Direktur CV Mega Zein, tempat tinggal Jalan Agus SalimIV / 1A, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang,Propinsi Jawa Timur, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya : MULYADI, SH.
Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini.ATAU sjJika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa perkara iniberpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi proses jawab menjawab sebagaiberikut :e Penggugat menyerahkan Replik tertanggal 01 Maret 2012 ;e Tergugat dan Tergugat Ill menyerahkan Duplik tertanggal 08 Maret 2012 ;e Tergugat Il menyerahkan Duplik tertanggal 08 Maret 2012TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa
danmemutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut sebelum memeriksa pokokperkara dan akan dinyatakan dalam putusan sela ini;Menimbang, bahwa eksepsi / tangkisan Tergugat dan Tergugat III tentangPengadilan Negeri Sampang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini atau apayang dinamakan wewenang mutlak dari Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut)maka menurut Prof.
Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam buku Hukum AcaraPerdata Indonesia, disebutkan bahwa wewenang muitlak atau kompetensi Absolutadalah wewenang badanbadan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentuyang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.
Dalam hal iniwewenang mutlak Pengadilan Negeri yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara pidana dan perkara perdata di tingkat Pertama (Undangundang RI Nomor 8Tahun 2004), kekuasaan Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara perdatameliputi semua sengketa tentang hak milik atau hakhak yang timbul karenanya atauhakhak keperdataan lainnya, (Pasal 2 ayat (1) RO) ;Menimbang, bahwa Kompetensi absolut Peradilan TUN diatur di dalam Pasal 1Angka (3) UU No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi:Keputusan Tata
Register : 14-03-2024 — Putus : 28-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 597/Pdt.P/2024/PN Sby Tanggal 28 Maret 2024 — Pemohon:
SISEH
12 — 8
SISEH
12 — 8
MENETAPKAN:
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon;
- Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
Register : 17-06-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Skw Tanggal 26 Juni 2019 — H. ABULLAH MANAF
LAWAN
PT. BANK BRI SYARIAH
242 — 37
242 — 37
Menyatakan Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
PUTUSANNomor 32/Pdt.G/2019/PN SkwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: H. Abullah Manaf, Tempat tanggal lahir Madura, 05 April 1950,Lakilaki,Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di JI. Dr. SutomoNo. 17 Rt 032 / Rw. 003 Kel.
perkara ini maka perluadanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaanTergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yangjenis dan jumiahnya akan kami di kemudian hari.Bahwa oleh karna Penggugat tidak ada tikad baik serta tanpa hak izin dariPenggugat untuk menguasai objek berupa tanah berikut bangunan makatiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Ketua PengadilanHalaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pat.G/201 9/PN Skw Negeri Singkawang untuk memeriksa
dan memutuskan perkara iniberdasarkan dalil dalil diatas maka kami mohon kepada yang terhormatKetua Pengadilan Negeri Singkawang untuk memeriksa dan mengadili sertamemberikan putusan sebagai berikut :4.
pertama salahsatunya di bidang ekonomi syariah termasuk di bidang perbankan syari'ah danjuga di bidang ekonomi syari'ah lainnya dalam hal ini Sengketa yang diajukanoleh Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut makaPengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenangmemeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat aquo;Menimbang, bahwa selanjutnya maka pemeriksaan perkara inidinyatakan selesai dan putus karena Pengadilan Negeri Singkawang tidakberwenang memeriksa
Menyatakan Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenang memeriksa danmemutus perkara ini;2.
Register : 03-11-2020 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BOYOLALI Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Byl Tanggal 17 Juni 2021 —
81 — 16
81 — 16
Menyatakan Pengadilan Negeri Boyolali tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.070.000,00 (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah )
PUTUSANNomor 66/PdtG/2020/PN Byl.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:Ahmad Dalyono Umur 58 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam,beralamat di Dk.
KabupatenBoyolali, selanjutnya disebut sebagai Turut TergugatIBeralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 141,Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsar, KotaSurakarta, selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat Il;Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 66/Pat.G/2020/PN Byl.Selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkaraTelan membaca dan memperhatian jawabmenjawab antara pihak ParaPenggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat di persidangan;Telah memeriksa
BRI (Persero) Tbk.Cabang Salatigain casu Tergugat Il atas obyek lelang kepada TurutTergugat Il melalui surat nomor B.1737/KCVIIVADK/05/2020 tanggal13 Mei 2020 (vide Bukti TTIH1);Bahwa terhadap surat permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungana quo, maka selanjuinya Turut Tergugat Il memeriksa dan melakukananalisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secaraadministatf ternadap berkas yang = dilampirkan dalam suratpermohonan lelang yang diajukan oleh PT. BRI (Persero) Tbk.
Melainkan hal tersebut telahmenunjukkan dan membuktikan bahwa pelelangan atas objek sengketa telahsesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;Berdasarkan alasanalasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut diatas, maka dengan ini Turut Tergugat Il mohon kepada Majelis Hakim YangTerhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutusdengan amar sebagai berikut:DALAM EKSEPSIMenyatakan Eksepsi Turut Tergugat Il dapat diterima;2.
Tergugat Il menyatakan Pengadilan Negeri Boyolali tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menurut Tergugat Il, seharusnyayang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Salatiga alasansebagai berikut :Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 66/Pat.G/2020/PN Byl.1. Bahwa Hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat Il adalahDebitur dan Kreditur berdasarkan:a.
Register : 02-12-2013 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PA SEMARANG Nomor 2771/Pdt.G/2013/PA.Smg Tanggal 24 Juni 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
20 — 1
20 — 1
Menyatakan Pengadilan Agama Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah
No. 9 Tahun 1975 ) ;Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddahdan rahmah, oleh karena itu terjadinya pertengkaran terusmenerus,menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan perkawinan tersebut ;Bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diatas tidak terpenuhi, makaikatan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan lagi, sehingga patut kiranyaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini mengabulkanpermohonan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap TermohonBerdasarkan
hidup dan pendidikan dari si anak,maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biayahidup dan perawatan serta pendidikan anak perbulan sebesar 1 /3 (sepertiga)gajinya atau sebesar Rp. 1.500.000, (sate juta lima ratus ribu rupiah) denganpenambahan kenaikan dalam setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen) ;7.Bahwa tuntutantuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah rasional,manusiawi, sah dan halal serta diridhoi Allah SWT, maka patutlah dikabulkanoleh Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini.Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Tennohon / Penggugat Rekonvensimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimengambil putusan sebagai berikut :DALAM EKSEPSIMengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya atau menyatakan PengadilanAgama Semarang tidak berwenang mengadili perkara aquo serta Pemohonharuslah memperoleh izin perceraian terlebih dahulu dari instansi Polri dimanaPemohon berdinas.DALAM POKOK PERKARA :A.
;TENTANG HUKUMNYADALAM EKSEPSI;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, perludipertimbangkan lebih dahulu halhal sebagai berikut:Menimbang bahwa dalam surat permohonan Cerai Talak Pemohon tertanggal 26November 2013, Termohon dialamtkan di Pepe, RT.004 RW.001, Desa Pepe,Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan;Menimbang, bahwa berdasakan bukti surat (T.1), Surat Kartu TandaPenduduk, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Termohon adalah penduduk DesaPepe, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan
Menyatakan Pengadilan Agama Semarang tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biayaperkarasebesar Rp. 411.000, (Empat ratus sebelas ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan AgamaSemarang pada hari Selasa tanggal Dua puluh empat Juni Tahun dua ribu empatbelas Masehi. bertepatan dengan tanggal Dua puluh lima Syaban Tahun Seribuempat ratus tiga puluh lima Hijriyyah, oleh kami H.
Register : 29-09-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 04-03-2015
Putusan PA GORONTALO Nomor 527/Pdt.G/2014/PA.Gtlo Tanggal 27 Nopember 2014 — PARA PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
59 — 35
59 — 35
- Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).
USANNomor 0527/Pdt.G/2014/PA.GtloDEMI KEADILAN SOE DASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yangdiajukan oleh:1. PENGGUGAT I, umur 53 tahun, pekerjaan PNS, tempat tinggal di JalanJalur Panjaitan 1 No. 111a, Kota Gorontalo, selanjutnya disebutPenggugat ;2.
proses mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehinggaterhadap perkara ini dapat dilakukan pemeriksaan dan pengambilan putusan.Menimbang, bahwa namun demikian sebelum Majelis Hakim melanjutkantahapan pemeriksaan perkara dengan memberikan kesempatan kepada Tergugatuntuk mengajukan jawabannya, maka dengan mencermati maksud dan tujuangugatan para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu terlebihdahulu dipertimbangkan apakah perkara ini termasuk wewenang PengadilanAgama untuk memeriksa
Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 8Tahun 1999 tersebut, bahwa gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen,lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah diajukanke Peradilan Umum.Halaman 7 dari 10 hal.Put.No.0527/Pdt.G/2014/PA.GtloMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dapat dipahamibahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa konsumen adalahPeradilan Umum.Menimbang, bahwa oleh karena institusi pengadilan dalam lingkunganPeradilan
Umum hanyalah Pengadilan Negeri, maka dapat pula dipahami bahwayang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa konsumen adalahPengadilan Negeri.Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PengadilanAgama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, maka gugatan para Penggugat tersebutharus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).Menimbang, bahwa oleh karena
gugatan para Penggugat tidak dapatditerima, maka para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, dan oleh karena itupara Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akanditetapkan dalam diktum putusan ini.Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan berkaitan dengan perkara ini.MENGADILIe Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini;e Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.e Menghukum para Penggugat untuk membayar
Register : 18-05-2022 — Putus : 25-05-2022 — Upload : 04-10-2023
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Ksp Tanggal 25 Mei 2022 — Pemohon:
UMMI SALAMAH RUSLI
19 — 16
UMMI SALAMAH RUSLI
19 — 16
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tidak berwenang secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
Putus : 21-07-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 70/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Lbp Tanggal 21 Juli 2016 — Koperasi Simpan PinjamâÃÂÃÂSahabat Mitra Sejati Cabang Lubuk Pakam yang beralamat di Jalan K.H Ahmad Dahlan No 81, Kelurahan Lubuk Pakam, Kecamatan Lubuk Pakam dalam hal ini diwakili oleh: Budi Nurdiansyah, Joko Prabudi, Samsul Adrian, Robin Siagian, Edi Saputra berdasarkan Surat Kuasa No. SK-013/KSP-SMS/KP/LIT/V/2016 tertanggal 24 Mei 2016, sebagai Pelaku Usaha dan untuk selanjutnya disebut sebagai: Pemohon Keberatan;
Melawan
Amsiati, umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan VII, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai : Termohon Keberatan;
54 — 37
54 — 37
MENGADILI SENDIRI:- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menangani, memeriksa dan menyelesaikan/memutuskan perkara perdata antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;- Menyatakan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 750/BPSK/Arbitrase/BB/V/2016 tanggal 11 Mei 2016;- Menyatakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara hutang piutang antara Pemohon
Lbp.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkaraperdata Keberatan atas Putusan BPSK pada tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara:Koperasi Simpan PinjamSahabat Mitra Sejati Cabang Lubuk Pakam yangberalamat di Jalan K.H Ahmad Dahlan No 81, Kelurahan Lubuk Pakam,Kecamatan Lubuk Pakam dalam hal ini diwakili oleh: Budi Nurdiansyah,Joko Prabudi, Samsul Adrian, Robin Siagian, Edi Saputra berdasarkanSurat
Putusan Mahkamah Agung RI No. 466 K/Pdt.SusBPSK/2014 tanggal 28 Oktober 2014, yang antara lainmempertimbangkan : Bahwa debitur yang terikat denganPerjanjian Kredit Perbankan bukan Konsumensebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2Keputusan Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001tentang pelaksaaan Tugas dan Wewenang BPSK, karenaitu sengketa dalam perkara konsumen sebagaimanadimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 8, sehinggatelah benar BPSK tidak benar berwenang memeriksa danmemutus perkara a
Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu) Bara tidak berwenang untuk menangani, memeriksa danmenyelesaikan/memutuskan perkara perdata antara Penggugat danTergugat;3. Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara No. 750/BPSK/Arbitrase/BB/V/2016 tanggal 11 Mei2016 tidak mempunyai kekuatan hukum dan haruslah dibatalkan dan/ataubatal demi hukum;4.
Menyatakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara hutangpiutang antara Penggugat dan Tergugat dengan jaminan yang dibebani haktanggungan bila debitur tidak membayar lunas hutangnya sesuai dengankesepakatan dalam perjanjian pembiayaan adalah merupakan wewenangPengadilan Negeri;5. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi atas kewajibannya membayarangsuran hutangnya kepada Penggugat sebagaimana disepakati dalamPerjanjian Pembiayaan Nomor : 090/PP/SUKM20119/LP/V/2014 tanggal 4Juni 2014;6.
Yang Mulia Majelis HakimYang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untukPemohon menghadap kuasanya Budi Nurdiansyah, Joko Prabudi, Samsul Adrian,Robin Siagian, Edi Saputra berdasarkan Surat Kuasa No.