kirakirasepadan untuk dijatuhnkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dankadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permohonan pidana JaksaPenuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlaluberat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, makauntuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkansegala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas,yaitu. dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif, aspekagamais/religius

Terdakwatidaklahmenderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental halmana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiappertanyaan Majelis Hakim, begitu pula dari aspek phisik ternyata Terdakwa tidakada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapatmempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;Menimbang, bahwa dari aspek agamis/religious dimana Terdakwatinggal dan dibesarkan, bahwa tempat Terdakwa di besarkan adalah tempatyang agamais/religius

1 (satu) tahun, 6(enam) bulan dan yang berusia 7 (tujuh) bulan) ; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang,bahwa setelah mempertimbangkan halhalyangmemberatkan dan yang meringankan tersebut, maka Majelis HakimHal18dari21 hal Put.Nomor : 66/Pid/B/2015/PN.Pdlmemandang bahwa pidana yang dijatuhkan ini sudah sesuai dan setimpaldengan kesalahan Terdakwasehingga dirasakan sudah tepat dan memenuhirasa keadilan;Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek kejiwaan/psikologisTerdakwa, aspek agamais/religius

dengantindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakahpermintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukahdipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahanPara Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sinimerupakan kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunyaselain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspekkeadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/ psikologis ParaTerdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius

yangdemikian tinggi dengan perusahaan penangkapan ikan besar ataupunkerugian yang ditimbulkan oleh penangkapan ikan besar yang berdampakjauh lebih berat dibandingkan dengan perbuatan para terdakwa ;Menimbang, bahwa dari aspek edukatif dan aspek agamis/religiusdimana Para Terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka Para Terdakwaberpendidikan rendah yang tidak mengerti akan bahaya yang dapatditimbulkan akan bahaya pemakaian potasium bagi kelangsungan hidupbiotalaut /ekosistem laut dan dari aspek agamis/religius

dengan TEORI RETRIBUTIF melainkansebagai usaha PREEMATIF, PREVENSI dan REPRESIF atau lebih tegas lagipidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akantetapi bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIf agar tidakmelakukan perbuatan tersebut lagi sesuai TEORI/FILSAFAT INTEGRATIFdan juga prevensi bagi masyarakat lainnya ;Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak aspek yuridis, aspekkeadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/ psikologis ParaTerdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius

dijatunkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yangdilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadaiataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengankesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sinikewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspekyuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa,faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius

terhadap aspek lingkungan sosial, yakni denganmelihat lingkungan Terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka Majelis melihat bahwasudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku negatif atasdiri Terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa dan jugadengan melihat Terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahudan mengerti bahwa perbuatan Terdakwa dilarang oleh agama dan merupakantindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana Terdakwa tinggalyang religius

saksi sepertiketentuan Pasal 145 HIR ,dan mereka telah memberikan keterangan di bawahsumpah, menerangkan apa yang diketahuinya sendiri, maka keterangannya dapatdipakai bukti dalam perkara ini, karena mememuhi Pasal 171 HIR;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang telah dipertimbangankantersebut di atas telah dapat dikonstatir bahwa para Pemohon telahmelangsungkan 2 (dua) kali perkawinan, perkawinan para Pemohon yangpertama tahun 2007 dilakukan tidak tercatat di KUA, sehingga baru memenuhisah secara religius

, hal mana sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 1 tahun 1974, dan perkawinan kedua tahun 2015 sah secara religius danperundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa selain itu anak yang telah lahir dari perkawinan yangtidak tercatat tersebut telah diaukui oleh Pemohon I, maka hal itu selaras puladengan pendapat para ulama seperti yang telah dipertimbangkan di atas,pendapat mana diambil alih oleh majelis sebagai pendapat majelis;Menimbang, bahwa sekalipun para Pemohon telah melangsungkanperkawinan

dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuaidengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebuttelah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadandengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajibanmajelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telahdikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan (sosialekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius

bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihatlingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungantersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan juga denganmelihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan mengertibahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagidihubungkan dengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius

tuntutan Pidana dan permohonan para terdakwa tersebut,sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lamanya pidana yang paling memenuhirasa keadilan bagi korban, pelaku dan masyarakat luas sesuai;11Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajibanMAJELIS HAKIM untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek YURIDISyang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius

telah timbul adanya keadilan bagi terdakwa satudengan terdakwa lainnya;Menimbang, bahwa dari kehidupan seharihari akibat dari perbuatan yang dilakukan paraterdakwa berdampak negatif, maka Majelis Hakim berpendapat tindak pidana yang dilakukanpara terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan bukanlah pembalasan untuk menurunkanmartabat seseorang;Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak aspek yuridis, aspek keadilan korban danmasyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius

sendiri, dan termohon di rumah orangtuanya, sebelum berpisah Termohon diusir oleh Pemohon; Menimbang, bahwa saksi termohonadalah satusatunya , kesaksianseperti itu dalam perspektif hukum dikategorikan unus testis nullustestissmekipun demikian halhal yang diterangkan mendudukungsaksiPemohon, sehingga dapat menguatkan dalil Pemohon;Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mengambil putusan dalamperkara ini, terlebin dahulu akan mempertimbangkan melalui berbagaiperspektif, meliputi perspektif sosiologis,religius

antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempattinggal sejak Aguustus 2018;e Bahwa seperti diterangkan oleh saksisaksi antara Pemohon danTermohon sudah pernah diusahakan untuk didamaikan agar antaraPemohon dan Termohon dapat terjalin komunikasi dan rukun lagi,tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas maka secara sosiologis sudah tidak akan mungkinterdapat kehidupan bersama antara Pemohon dan Termohon tersebutterwujud;Menimbang dari perspektif religius

;Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk memperolehsakinah, mawaddah dan rahmah;Menimbang, bahwa tujuan luhur perkawinan secara religius adalah sepertitersebut dalam alQuran surat ArRuum ayat : 21, yang berbunyi:Sa og Las, Beas a fou o 334 2% s a% 3 4% ay a vats ox bas = 2.Bago Sits Cees Leal) Sec Lag 5) BSuail Ce aS) GIA OI Ae Ge:OCaee72 shan ant , ea t . 3 .Os 88H a gal HY alls (28 O) 4055Artinya:Dan di antara tandatanda kekuasaanNya alah Diamenciptakan untukmu isteriisteri dari jenismu

Menimbang, bawa di atas telah dipertimbangkan antarapenyebab yang dikemukakan oleh Pnggugat dan Tergugat sama dandalam konteks ini yang dicari esensinya adalah pecahnya rumahtangga, hal mana sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor. 38K/AG/1990,tanggal 2281991 dan putusan Nomor.266 K/AG/1993,tanggal 2561994; Putusan No.0522/PdtG/2017/PA.Pas Halaman 7Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mengambil putusandalam perkara ini, terlebin dahulu akan mempertimbangkan dariberbagai aspek, meliputi aspek sosiologis,religius

Bahwa seperti diterangkan di atas antara Penggugat dan Tergugattelah diusahakan perdamaian, baik oleh majelis hakim maupunmediator, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas maka secara sosiologis sudah tidak akan mungkinkehidupan bersama antara Penggugat dan Terugat terwujud;Menimbang dari aspek religius;Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untukmemperolehsakinah, mawaddah dan rahmah;Menimbang, bahwa tujuan luhur perkawinan adalah sepertitersebut

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Evana Boru hutabarat) dan Tergugat (Religius) pada tanggal 31 Agustus 2008 di Gereja Setiabudi Bandung kemudian pernikahan tersebut didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 12 Maret

di atas adalah orangorang yang telah dewasa dan cakap hukum, mereka telah menyampaikanketerangan di bawah sumpah menerangkan apa yang telah diketahui sendiriseperti tersebut di atas, keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian,sehingga memenuhi ketentuan pasal 171 HIR dan oleh karenanya dapat dipkaibukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengambil putusan dalamperkara ini, terlebin dahulu akan mempertimbangkan dari berbagai perspektif,meliputi perspektif sosiologis, religius

Bahwa seperti diterangkan di atas antara Pemohon dan Termohontelan diusahakan perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupunmediator, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka secara sosiologis sudah tidak akan mungkin kehidupan bersamaantara Pemohon dan Terugat terwujud;Menimbang dari perspektif religius;Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk memperolehsakinah, mawaddah dan rahmahMenimbang, bahwa tujuan luhur perkawinan adalah seperti

pakraman,kecuali warga yang menempati tanah tersebut tidak melaksanakankewajiban dan memiliki kesalahan terhadap Desa pakraman atau wargatersebut tidak memiliki keturunan ( Bali disebut camput atau putung ),maka hak pakai atas tanah PKD tersebut akan dicabut oleh Desapakraman itu sendiri , bukan atas putusan pengadilan ;Bahwa tanah PKD/ AYDS yang akan dieksekusi oleh pengadilan ,merupakan rumah tua dari Pelawan, dan hak Pelawan untukmempertahankan rumah tua masih melekat karena masih mempunyaiikatan religius

kecuali warga yangmenempati tanah tersebut tidak melaksanakan kewajiban dan memilikikesalahan terhadap Desa pakraman atau warga tersebut tidak memilikiketurunan ( Bali disebut camput atau putung ), maka hak pakai atastanah PKD tersebut akan dicabut oleh Desa pakraman itu sendiri, bukanatas putusan pengadilan ;Bahwa benar tanah PKD/AYDS yang akan dieksekusi oleh pengadilan ,merupakan rumah tua dari Pelawan, dan hak Pelawan untukmempertahankan rumah tua masih melekat karena masih mempunyaiikatan religius

dimana seperti ahlikatakan tadi secara yuridis penguasannya diakui oleh Desa pakramantetapi peruntukannya diberikan kepada krama Desa yang sesuai denganhak dan kewajiban dan dalam konteks disebut dengan memeliharapelemahan, jelas sekali adalah tanah PKD ini merupakan bagianbagianyang digunakan untuk perumahan dalam konsep Tri Angga yaitu utamamandala madya mandala dan kanista mandala, dan ini perlu dipahami,didalam konteks seperti itu maka krama yang menempati tanah inimempunyai kewajiban sosial religius

dimana dia ikut serta didalam kegiatan upacara dipura yang namanya kahyangan Desa, mereka akan mengeluarkanpesonpeson atau urunan bagi Desa yang belum mampu, karena adaseperti itu ini akan menjadi kewajiban kepada mereka sehinggadiberikan mereka tanah tadi, selain bersifat religius juga untuk ikutdalam kegiatan adat seperti misalnya kematian nah ini akan adaistilahnya mejenukan, ada perkawinan, jadi dengan ada seperti ini akandibebankan kepada krama sebagai kewajibanBahwa krama yang menguasai atas

dari padakeluarga yang menjadi keturunannya itu berarti dia punya hak masih ,yang kedua biasanya ada rumah tua yang disebut dengan bale gede,bale gede ini merupakan tempat kegiatan untuk melakukan upacaraketika keluarganya ini beserta keturunannya ini melakukan upacarasecara bersama tentunya disini dia boleh melakukan ditempat asalnyaHalaman 49 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pat.Plw/2017/PN BIi.nah oleh karena itu jadi masih ada ikatan hak disana dan batin jadibersifat secara komunal religius

Bahwa sejatinya Penggugat sangat berhatihati dalam memilin pasanganhidup, karena pernah mengalami kegagalan berumah tangga sebelumnya,sehingga pada saat Penggugat diperkenalkan dengan Tergugat, Penggugatsama sekali belum terfikir untuk dapat segera menikah dengan Tergugat.Namun pada saat itu Penggugat melihat perilaku Tergugat sangat baik,religius, dan sopan. sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugatadalah seorang lakilaki yang memiliki perilaku yang baik ;4.

Bahwa oleh karena perilaku Tergugat terlihat sangat baik, religius, dansopan tersebut dan juga Tergugat telah mengatakan kepada Penggugatbahwa Tergugat berniat untuk menikahi Penggugat dengan sungguhsungguh untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah danwarahmah, maka akhirnya pada akhirnya tahun 2015 Tergugat melamarPenggugat dengan membuktikan dan menunjukan kepada Penggugatberupa Akte Cerai Tergugat dan juga Tergugat telah menjadi Muallafl5.

akan dapat mengetahuiadanya pertengkaran antara suami isteri, dengan demikian Majelis menjadilkanketerangan saksisaksi tersebut sebagai bukti persangkaan dan dapat dipakaibukti dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa Pemohon menambahkan sumpah dengan sumpahSuplitoir bahwa apa yang di dalilkan Pemohon dalam surat permohonannyaadalah benar adanya;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengambil putusan dalamperkara ini, terlebin dahulu akan mempertimbangkan dari berbagai aspek,meliputi aspek sosiologis, religius

Bahwa seperti diterangkan di atas antara Pemohon dan Termohontelah diusahakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka secara sosiologis sudah tidak akan mungkin kehidupan bersamaantara Pemohon dan Termohon terwujud;Menimbang dari aspek religius;Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk memperolehsakinah, mawaddah dan rahmah;Menimbang, bahwa tujuan luhur perkawinan adalah seperti tersebutdalam alQuran surat ArRuum ayat :

pemidanaan yang bersifatpreventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri siterpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepadaanggota masyarakat lainnya;Menimbang, bahwa majelis juga akan mempertimbangkan dan mengkajibeberapa aspek yang akan memberikan takaran yang tepat mengenai pidanayang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, aspekaspek tersebut antara lainaspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan / psikologis, danaspek edukatif dan aspek agamis/religius

;Menimbang, bahwa dari aspek edukatif dan aspek agamis/religius,maka terdakwa berpendidikan sampai tingkat SMK (Sekolah MenengahKejuruan) dan dari aspek agamis/religius terdakwa adalah orang yangberagama maka haruslah tidak membentuk pribadi, mental dan moral terdakwamelakukan tingkah laku serta perbuatan negatif dan bertentangan denganhukum positif yang berlaku di masyarakat Indonesia ;Putusan No. 66/Pid.B/2018/PN.MsbHal. 18 dari 22Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas,Majelis

Tanah dan CKuburan tersebutmerupakan tempat para Penggugat mewariskan nilainilai sejarah dannilai nilai religius kepada generasi Para Penggugat berikutnya.; Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Para Tergugat tidakdapat diajukan upaya hukum, dan tidak mempunyai tempat lain untukmelakukan pengujian baik secara procedural maupun substansinya.Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan BersamaGubernur Aceh, Kapolda Aceh dan Ketua MAANomor:189/677/201 1/Nomor 1054/ MAA/ XIV 2011/ Nomor:B/121

subjekhukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Pasal 53 ayat (1)UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan PertamaUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, disebutkan bahwa:Orang atau badan hukum perdata yangmerasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara...; Bahwa Para Penggugat memiliki tanah dan kuburan yangmerupakan situs sejarah bagi para keluarga Penggugat, karenasenantiasa Para Penggugat terus menerapkan dan menceritakan nilainilai religius

pakraman,kecuali warga yang menempati tanah tersebut tidak melaksanakankewajiban dan memiliki kesalahan terhadap Desa pakraman atau wargatersebut tidak memiliki keturunan ( Bali disebut camput atau putung ),maka hak pakai atas tanah PKD tersebut akan dicabut oleh Desapakraman itu sendiri , bukan atas putusan pengadilan ;Bahwa tanah PKD/ AYDS yang akan dieksekusi oleh pengadilan ,merupakan rumah tua dari Pelawan, dan hak Pelawan untukmempertahankan rumah tua masih melekat karena masih mempunyaiikatan religius

kecuali warga yangmenempati tanah tersebut tidak melaksanakan kewajiban dan memilikikesalahan terhadap Desa pakraman atau warga tersebut tidak memilikiketurunan ( Bali disebut camput atau putung ), maka hak pakai atastanah PKD tersebut akan dicabut oleh Desa pakraman itu sendiri, bukanatas putusan pengadilan ;Bahwa benar tanah PKD/AYDS yang akan dieksekusi oleh pengadilan ,merupakan rumah tua dari Pelawan, dan hak Pelawan untukmempertahankan rumah tua masih melekat karena masih mempunyaiikatan religius

tanahitu;Bahwa dalam satu tanah Desa adat berdasarkan konsep masyarakatbersistim satu pon, satu angkulangkul terdiri dari sekian pon bisa sekali ;Bahwa apabila orangorang yang menempati tanah itu dan tidakmelakukan kewajibankewajiban sebagaimana yang ahli sebutkan tadiHalaman 38 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pat.Plw/2017/PN Bli.maka Sanksinya tanah tersebut ditarik oleh Desa dan menjadi milikkomunal daripada Desa itu sendiri ;Bahwa keberadaan tanah adat di Bali adalah mempunyai sosial religius

dimana seperti abhlikatakan tadi secara yuridis penguasannya diakui oleh Desa pakramantetapi peruntukannya diberikan kepada krama Desa yang sesuai denganhak dan kewajiban dan dalam konteks disebut dengan memeliharapelemahan, jelas sekali adalah tanah PKD ini merupakan bagianbagianyang digunakan untuk perumahan dalam konsep Tri Angga yaitu utamamandala madya mandala dan kanista mandala, dan ini perlu dipahami,didalam konteks seperti itu maka krama yang menempati tanah inimempunyai kewajiban sosial religius

yang namanyasatu pura, pura ini yang namanya pura kawitan menjadi ikatan dari padakeluarga yang menjadi keturunannya itu berarti dia punya hak masih ,yang kedua biasanya ada rumah tua yang disebut dengan bale gede,bale gede ini merupakan tempat kegiatan untuk melakukan upacaraketika keluarganya ini beserta keturunannya ini melakukan upacarasecara bersama tentunya disini dia boleh melakukan ditempat asalnyanah oleh karena itu jadi masih ada ikatan hak disana dan batin jadibersifat secara komunal religius

di atas adalahOrangorang yang telah dewasa dan cakap hukum, mereka telahmenyampaikan keterangan di bawah sumpah menerangkan apa yang telahdiketahul sendiri seperti tersebut di atas, keterangan mana satu sama lainsaling bersesuaian, sehingga memenuhi ketentuan pasal 171 HIR dan olehkarenanya dapat dipkai bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengambil putusan dalamperkara ini, terlebin dahulu akan mempertimbangkan dari berbagai perspektif,meliputi perspektif sosiologis, religius

Bahwa seperti diterangkan di atas antara Pemohon dan Termohontelah diusahakan perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupunmediator, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka secara sosiologis sudah tidak akan mungkin kehidupan bersamaantara Pemohon dan Terugat terwujud;Menimbang dari perspektif religius;Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk memperolehsakinah, mawaddah dan rahmahMenimbang, bahwa tujuan luhur perkawinan adalah seperti

layaknya suami isteri selama 8 (delapan) bulan danselama itu pula baik Termohon/Pembanding maupun Pemohon/Terbandingtidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, hal yang demikian ituditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi keduanya;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek psykologis rumah tangga antaraTermohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding sudah sangatmengganggu perasaan batin keduanya dan menjadikan keduanya jauh darirasa tenteram;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek religius

karena itu memenuhisyarat formil dan materiil, kerterangannya saling bersesuain dan karena itumemenuhi Pasal 171 HIR dan karenanya dapat dipakai bukti dalam perkaraini;Menimbang, bahwa keluarga Termohon SAKSI 3 yang dihadapkan dimuka sidang tidak bersumpah, memberikan keterangan sudah berusahamerukunkan Pemohon dan Termohon dengan berbagai cara;Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mengambil putusandalam perkara ini, terlebin dahulu akan mempertimbangkan dari berbagaiaspek meliputi aspek sosiologis,religius

berpisah tempat tinggalsejak Januari 2016;2.Bahwa seperti diterangkan oleh saksisaksi antara Pemohon danTermohon sudah pernah diusahakan perdamaian, begitu pula keluargaTermohon juga telah berusaha untuk mempersatukan Pemohon danTermohon, tetapi tidak berhasil; Putusan No.0197/Pdt.G/2016/PA.Pas Halaman 9 dari 17Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas maka secara sosiologis sudah tidak akan mungkinkehidupan bersama antara Pemohon dan Termohon terwujud;Menimbang dari aspek religius

Pas Halaman 12pertama tahun 2007 dilakukan tidak tercatat di KUA, sehingga baru memenuhisah secara religius, hal mana sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 1 tahun 1974, dan perkawinan kedua tahun 2015 sah secara religius danperundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa selain itu anak yang telah lahir dari perkawinan yangtidak tercatat tersebut telah diaukui oleh Pemohon I, maka hal itu selaras puladengan pendapat para ulama seperti yang telah dipertimbangkan di atas,pendapat mana diambil