X.441 .6t1872t305/2019 tanggal 21 Pebruari 2019yang dibuat dan ditandatangani oleh dr LILA NURMAYANTI, Sp.KJ,menerangkan, pada pemeriksaan saat ini kami dapatkan seorang denganriwayat pengguna NAZA jenis Shabu (M ethamfetamin a) dengan saran : /Rehabilrtasi Medik Rawat Inap dan Refra Sosia/; / Psikoedukasi Keluarga ;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab.Kriminalistik No.

Berdasarkan hasil assesmentyang dilakukan oleh pekerja sosia, maka dapat disimpulkan bahwakurangnya pengawasan orang tua untuk memantau keseharian klien;2. Pergaulan klien di lingkunganluar keluarga, terutama di lingkungan sosial pertemanan klien cenderungkurang dikontrol oleh orang tuanya;3. Orang tua lalai dan tidakmengontrol terhadap hubungan dan gaya pacaran antara klien danpelaku;Halaman 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Trk.4.

alasan sebagai berikut :Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan beratringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruhisu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaansuka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapasebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau beratringannya hukuman yang dijatunkan kepada terdakwa, sudah selayaknyaMajelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (sosia

Bahwa Pemohon merasa sangat kecewa terhadap Anak angkat danTermohon karena Pemohon merasa ditipu tentang kematian Termohonyang disampaikan oleh Termohon melalui akun media sosia anak angkat;12. Bahwa selanjutnya secara manusiawi Pemohon tidak tega untukmengusir Termohon dan faisal, selanjutnya Pemohon bersedia untukHalaman 2 dari 25 hal.Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.KPmemaafkan semua kesalahan Termohon dengan harapan agarTermohon bisa berubah;13.

sosial justice);Menimbang, bahwa jika diperhatikan jumlah besaran tuntutan Penggugatrekonvensi kepada Tergugat rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa terhadaptuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, agak berat bagi Tergugat rekonvensiuntuk memenuhinya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkanputusan terhadap perkara ini menurut pandangan Majelis Hakim sebagaimanatelah dipertimbangkan sebelumnya dengan memperhatikan rasanilainilaikeadilan hukum (legal justice), rasa keadilan sosial (sosia

alasan sebagaiberikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untukmenjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakimtidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidakboleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasarkebencian, tidak memandang siapa sebagai terdakwa, maka untukmenentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkankepada terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikanperasaan keadilan masyarakat (sosia

Nomor 2608 K/Pdt/2015keadilan masyarakat (sosia/ justice) dan keadilan moral (moral justice)(Achmad Rifai, S.H., M.H.

., perihal Permohonan Asessement danKajian Medis dan Sosia tertanggal 25 Januari 2013 dari Badan Narkotika NasionalProvinsi Kepulauan Bangka Belitung yang di dalamnya terlampir hasil kajianJaringan, Hukum, Medis dan Sosial; Surat Rekam Medis an Toni Sadeli dan surat Rekomendasi Rehabilitasi dari RumahSakit Jiwa Bangka Belitung;Bahwa surat surat tersebut di atas dilampirkan bersama Nota Pembelaan (Pleddoj/)Penasehat Hukumterdakwa namun tidak disertai dengan Bea Materai;Menimbang bahwa untuk memperkuat

Padt.SusPHI/20162.Bahwa Judex Facti salah dan keliru apabila Judex Facti dalampertimbangan hukumnya halaman 28 alinea 3 menilai bahwabuktiPemohon Kasasi berupa bukti P10A, P10B dan P10C sebagai buktiyang tidak ada kaitannya dengan perkara a quo, yang selengkapnyamenyebutkan:"Bukti P10.A, P10.B, P10.C hal ini membuktikan Pengurus KomisariatSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) akan melakukan mogok ketjatanggall4 Mei 2014 surat tersebut ditujukan kepada Penggugat,Kepolisian, Walikota, DPRD, Dinas Sosia

Atas tawaran IKEN BR NASUTION dan kawankawantersebut Terdakwa menyatakan akan melakukan evaluasi,untuk itu Terdakwa mengarahkan IKEN BR NASUTIONuntuk menghadap AMRUN DAULAY selaku Direktur Jenderal(Dirjend) Bantuan Jaminan Sosia (Banjamsos)sekaligus selaku KPA pada Depsos Rl.Terdakwa selaku Menteri Sosial yang berwenang untukmelaksanakan anggaran Departemen' Sosial RI yangbersumber dari APBN, selanjutnya memanggil AMRUNDAULAY dan mengarahkan untuk pengadaan sapi potongdengan memerintahkan '''rencana

Atmadhira Karya tidak melakukanimpor sendiri dari Australia.Menjelang batas akhir jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam adendum kontrak, karena PI.Atmadhira Karyatidak dapat menyelesaikan pekerjaan hingga mencapai100%, yang mana untuk memperoleh pembayaran terminIll (terakhir) dari KPKN seharusnya PT.AtmadhiraKarya sudah melakukan proses karantina sapi dikandang Depar temen Sosia serta meng ir imkankekurangan sapi sebanyak 2.700 ekor ke kabupatenpenerima setelah habis masa karantina, untuk ituYUSRIZAL

6.270.000.0000, (enam milyar dua ratus tujuhpuluh juta rupiah), dikurangi Pajak Pertambahan Nilai74(PPN) kepada negara sebesar Rp. 570.000.000,(lima ratus tujuh puluh juta rupiah), sehinggamengakibatkan terjadi kemahalan harga sebesar Rp.2.850.000.000, (dua milyar delapan ratus lima puluhjuta rupiah).Pengadaan VI.Bahwa sekitar bulan Agustus 2007, atas dasar suratpermintaan bantuan sarung, baju koko dan mukena untukpanti asuhan dan panti sosial di seluruh Indonesiadari Dirjen Pelayanan Rehabilitasi Sosia

Lasindo) ditemani oleh anggota Staf KhususMenteri Sosial yaitu AKIP MASRI MUKHTAR dan YUSRIZALselaku Kasubdit Kemitraan Usaha pada DepartemenSosial, untuk merencanakan program SaranaPenunjang Produksi (Sapordi) dan membahasperkembangan yayasan milik Terdakwa di kota Padang.Sebagai tindak lanjutnya kemudian atas persetujuan dariTerdakwa YUSRIZAL selaku Kasubdit Kemitraan Usahamempersiapkan dan mengajuan program Sapordi dalamUsulan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)Kementerian Sosia Tahun 2004

Atas tawaran IKEN BR NASUTION dan kawankawantersebut Terdakwa menyatakan akan melakukan evaluasi,untuk itu Terdakwa mengarahkan IKEN BR NASUTIONuntuk menghadap AMRUN DAULAY selaku Direktur Jenderal(Dirjend) Bantuan Jaminan Sosia (Banjamsos)sekaligus selaku KPA pada Depsos Rl.Terdakwa selaku Menteri Sosial selanjutnya menanggiAMRUN DAULAY dan mengarahkan untuk pengadaan sapipotong dengan memerintahkan ''rencana pemanfaatanlimbah urine dibatalkan saja karena kurang berhasi!

alasan sebagai berikut bahwa pemidanaanbukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannyahukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu(opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan sukaatau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapasebagai terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau beratringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sudah selayaknyaMajelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (Sosia

Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah ancamanyang dilakukan terdakwa Vivi kepada saksi Tatang Surja.Postingan/ komentar di Group APP 16 Oktober 201822. 13,1 K baru Fb doang yg friendnya cuman 5000 Tapikalo g dah kesel dan lo gada itikad baik,...Jangankan IG, gsuruh sohib2 selebritis gua buat share di sosmed masing2.Makna literal dari kalimat tersebut adalah menyatakan informasiterkait jumlah followers dan friendlist di media sosia instagramdan facebook milik terdakwa Vivi. selanjutnya terdakwa

Implikasimakna dari kalimat tersebut adalah ancaman yang dilakukanterdakwa Vivi kepada saksi Tatang Surja.Postingan/komentar di GrouppAPP 16 Oktober 201822. 13,1 K baru Fb doang yg friendnya cuman 5000 Tapikalo g dah kesel dan Io gada itikad baik,...Jangankan IG, g suruhsohib2 selebritis gua buat share di sosmed masing2.Makna literal dari kalimat tersebut adalah menyatakan informasiterkait jumlah followers dan friendlist di media sosia instagram danfacebook milik terdakwa Vivi. selanjutnya terdakwa

ayat (1) huruf a UU No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKETIGA:Bahwa terdakwa MUHAMMAD AWALUDDIN pada waktu danternpat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, terdakwa selakupecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidakmelaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) bahwapecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib me/aporkan diri ataudi/aporkan o/ehke/uarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit asn/etsu/embaga rehabi/itasi medis dan rehabi/itasi sosia

ditangkap oleh polisi.Bahwa benar baik Terdakwa maupun Kiki atau Ekon tidak memiliki izinsah untuk memiliki atau menggunakan shabu.Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa paket shabuyang dibawa oleh Terdakwa saat kejadian memiliki bersinnya 0,42 gram,atau dalam jumlahnya untuk pemakaian 1 (satu) hari (berdasarkanketentuan Surat Edaran Mahkamah Agusng Nomor 04 Tahun 2010tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan danPecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis danRehabilitasi Sosia

lagi bertujuan edukatif sertaprefentif menjadikan Terdakwa berfikir untuk tidak tidak mengulanginya lagi melakukansuatu perbuatan pidana di kemudian hari, sehingga dapat memperbaiki dirinya danmenjauhkan dari perbuatan yang melanggar normanorma hukum maupun normanormayang terdapat dalam masyarakat;Menimbang, bahwa rasa keadilan itu tidak sematamata didasarkan pada keadilanmenurut hukum (/ega/ justice), tetapi juga mempertimbangkan pula keadilan menurutmoral (moral justice) dan keadilan masyarakat (sosia

September 2019 ;Menimbang, bahwa terhadap perkara Anak ini telah dilakukan upayaDiversi akan tetapi Diversi tidak berhasil;Menimbang bahwa Anak pada persidangan didampingi oleh PenasihatHukum bernama Dwi Miswanti, SH berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pid.SusAnak/2019 /PN Dum tertanggal 20 Agustus 2019;Menimbang, bahwa Anak di Persidangan didampingi oleh Orang TuaAnak, petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga PemasyarakatanKelas Il Pekanbaru yaitu Mulkan Siregar, S.Sy serta juga hadir Pekerja Sosia

Berdasarkan hasil assesmentyang dilakukan oleh pekerja sosia, maka dapat disimpulkan bahwakurangnya pengawasan orang tua untuk memantau keseharian klien;2 Pelaku sudah mengincar klienterutama saat klien ditinggal sendiri di rumah;3. Pola pengasuhan yang kurangbegitu memperhatikan serta memahami perilaku = individu anak,khususnya ketika anak ditinggal sendiri di rumah;Halaman 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Trk.4.

Bambang Hariyanto,MM selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosia Dan Transmigrasi KabupatenPasuruan dan Sumarji, ST selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas TenagaKerja, Sosial Dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan dijadikan pihak pula dalamperkara ini, artinya secara nyata gugatan telah ditujukan pada subyek hukumperorangan dan hal ini sangat bertentangan dengan perihal gugatan Penggugat itusendiri menyangkut Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa(onrechtmatige overheidsdaad).

dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;24Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6, berupa fotokopi KutipanAkta Kelahiran Anak atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, maka harusdinayatakan terbuti bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telahmempuyai anak ke 1 (satu) yang diberi nama XXXXXX, perempuan, lahir padatanggal 27 September 2010;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7, berupa foto dari suatukeadaan tertentu yang diambil dari media sosia

Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan beratringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu(opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atautidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagaiterdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukumanyang dijatunkan kepada terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikanperasaan keadilan masyarakat (sosia/ Justice) dan memperhatikan