Sekretaris DPRD Kabupaten LuwuTimur yang telah disahkan sesuai aslinya ;Surat dari WITMAN BUDIARTA, S.Sos. yang ditujukan kepadaSekwan Kabupaten Luwu Timur tanggal 12 Oktober 2013 perihalPembayaran HakHak Keuangannya ;Lembar disposisi Sekwan Nomor 2084 tanggal 16 Oktober 2013 yangberisikan untuk dibuatkan telahaan staf kepada pimpinan ;1 (satu) rangkap telaah staf Nomor : 841/130/SETWAN/X/2013tanggal 16 Oktober 2013 dan telah di disposisi oleh Ketua DPRD danWAKIL DPRD ;Surat Pernyataan WITMAN Budiarta

Sekretaris DPRD Kabupaten LuwuTimur yang telah disahkan sesuai aslinya ;Surat dari WITMAN BUDIARTA, S.Sos. yang ditujukan kepada SekwanKabupaten Luwu Timur tanggal 12 Oktober 2013 perihal PembayaranHakHak Keuangannya ;Lembar disposisi Sekwan Nomor 2084 tanggal 16 Oktober 2013 yangberisikan untuk dibuatkan telahaan staf kepada pimpinan ;Hal. 37 dari 106 hal. Put.

Sekretaris DPRD Kabupaten LuwuTimur yang telah disahkan sesuai aslinya ;Surat dari WITMAN BUDIARTA, S.Sos. yang ditujukan kepadaSekwan Kabupaten Luwu Timur tanggal 12 Oktober 2013 perihalPembayaran Hakhak Keuangannya ;Lembar disposisi Sekwan Nomor 2084 tanggal 16 Oktober 2013 yangberisikan untuk dibuatkan telahaan staf kepada pimpinan ;1 (satu) rangkap telaah staf Nomor 841/130/SETWAN/X/2013 tanggal16 Oktober 2013 dan telah didisposisi oleh Ketua DPRD dan WakilDPRD ;Surat Pernyataan WITMAN Budiarta

., 1 (Satu) lembar ;Lembar disposisi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat DayaSekretariat Daerah Tiakur tanggal 20 Agustus 2015, 1 (satu) lembar ;Telahaan staf Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Dinas Pengeloaandan Aset Daerah Tiakur Nomor 900/375/DPKAD/VIII/2015 tanggal 20 Agustus2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Maluku Barat Daya Y. D.

Paliaky, S.Pd., 1 (Satu) lembar;Lembar disposisi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat DayaSekretariat Daerah Tiakur tanggal 20 Agustus 2015, 1 (Satu) lembar ;Telahaan staf Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Dinas Pengeloaandan Aset Daerah Tiakur Nomor 900/375/DPKAD/VIII/2015 tanggal 20 Agustus2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Maluku Barat Daya Y. D. D.

PPU.1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab,Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan danaprogram perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.

PPU.1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab,Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairandana program perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.Sepaku.Foto Copy Buku II Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaranAnggaran pendapatan dan belanja Daerah TA. 2008 (yang telahdilegalisir sesuai dengan aslinya).Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. : 141/18/2005tanggal 2 Februari 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan danPemberhentian Kepala Desa

PPU.109fa.74.72%1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab,Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan danaprogram perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.

PPU.1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagianpemerintahan Setdakab, Penajam Paser Utara tanggal15 Desember 2008, perihal pencairan dana programperkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.Sepaku.Foto Copy Buku II Peraturan Kepala Daerah tentangpenjabaran Anggaran pendapatan dan belanja DaerahTA. 2008 (yang telah dilegalisir sesuai denganaslinya).Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. :141/18/2005 tanggal 2 Februari 2005 tentangPengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian KepalaDesa

PPU.7374.75.76.Pai78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.. 1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab, PenajamPaser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan dana programperkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.

PPU.1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab, PenajamPaser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan dana programperkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.

10. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Nomor S.894/BPKH.IV-2/2012 tentang Telaah Kawasan Hutan Terhadap Lokasi Pelabuhan Rakyat Sangatta, tertanggal 1 November 2013 ;
11. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur Nomor : 522.21 /875/Dk-lIl/V/2014, tentang Surat Keterangan Telahaan Spasial, tertanggal 16 Mei 2014 ;
12.

Serta Benda-Benda Diatasnya Di Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 15 April 2010 ;
34. 1 (satu) Berkas foto copy Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Dalam Rangka Inventaris Tanah Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta Dan Sarana Pendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur seluas 25 Ha yang terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 11 Agustus2011 ;
35. 1 (satu) Berkas foto copy Telahaan

Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 07 Oktober 2010 ;
37. 1 (satu) Berkas foto copy Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Dalam Rangka Pembebasan Tanah Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta Dan Sarana Pendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Seluas 100 Ha yang terletak di Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten kutai Timur, tertanggal 02 September 2012 ;
38. 1 (satu) Berkas foto copy Telahaan

KabupatenKutai Timur, tertanggal 15 April2010 ;34. 1 (satu) Berkas foto copy Berita Acara Pelaksanaan PengukuranDalam Rangka Inventaris Tanah Lokasi Untuk KeperluanHalaman 97 dari 161 Halaman Putusan No.17/PIDTPK/2016/PT.SMR35.36.37.38.39.40.41.Pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta Dan SaranaPendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten KutalTimur seluas + 25 Ha yang terletak di Desa Sangatta UtaraKecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 11Agustus2011 ;1 (satu) Berkas foto copy Telahaan

seluas + 100 Ha yang terletak di Desa Sangatta UtaraKecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 07Oktober 2010 ;1 (satu) Berkas foto copy Berita Acara Pelaksanaan PengukuranDalamRangka Pembebasan Tanah Lokasi Untuk KeperluanPembangunan Pelabuhan Umum Sangatta Dan SaranaPendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten KutaiTimur Seluas + 100 Ha yang terletak di Desa Sangatta UtaraKecamatan Sangatta Utara Kabupaten kutai Timur, tertanggal 02September 2012 ;1 (satu) Berkas foto copy Telahaan

, tertanggal 23April 2008.10. 1 (satu) Berkas foto copy Surat Kementerian KehutananDirektorat Jenderal Planologi Kehutanan Balai PemantapanKawasan Hutan Wilayah IV Nomor S.894/BPKH.IV2/2012Halaman 138 dari 161 Halaman Putusan No.17/PIDTPK/2016/PT.SMR11.12.13.14.15.16.17.18.tentang Telaah Kawasan Hutan Terhadap Lokasi PelabuhanRakyat Sangatta, tertanggal 1 November 2013 ;1 (satu) Berkas foto copy Surat Dinas Kehutanan KabupatenKutai Timur Nomor : 522.21 /875/DkIII/V/2014, tentang SuratKeterangan Telahaan

Inventarisasi DanIdentifikasi Tanah, Tanam Tumbuh Dan Bangunan Serta BendaBenda Diatasnya Di Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 15 April2010 ;1 (satu) Berkas foto copy Berita Acara Pelaksanaan PengukuranDalam Rangka Inventaris Tanah Lokasi Untuk KeperluanPembangunan Pelabuhan Umum Sangatta Dan SaranaPendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten KutaiTimur seluas + 25 Ha yang terletak di Desa Sangatta UtaraKecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 11Agustus2011 ;1 (satu) Berkas foto copy Telahaan

Kutai Timur,tertanggal 07 Oktober 2010 ;1 (Satu) Berkas foto copy Berita Acara Pelaksanaan PengukuranDalam Rangka Pembebasan Tanah Lokasi Untuk KeperluanPembangunan Pelabuhan Umum Sangatta Dan SaranaPendukungnya Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten KutalTimur Seluas + 100 Ha yang terletak di Desa Sangatta UtaraKecamatan Sangatta Utara Kabupaten kutai Timur, tertanggal 02September 2012 ;Halaman 141 dari 161 Halaman Putusan No.17/PIDTPK/2016/PT.SMR38.39.40.41.42.43.44.45.46.1 (Satu) Berkas foto copy Telahaan

Telahaan jarak titik koordinatHalaman 15 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2020/PN Liwtersebut berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000 (satubanding lima puluh ribu) badan Informasi Geospasial tahun 2017; Bahwa dasar hukum untuk menentukan kawasan Cagar Alam Laut (CAL)Pantai Tanjung Cukuh Belimbing Kabupaten Pesisir Barat adalah SuratKeputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 256/KptsII/2000tanggal 23 Agustus 2000 (yang pada saat itu Kabupaten Lampung Barat,yang sekarang telah

panitia lelangmengajukan telahan nomor : 32/PANDINSOS/III/2009 perihalMetode Penilaian Penyedia Jasa Pemborongan PembangunanRumah Sederhana Warga KAT Tahun Anggaran 2009 kepadaKepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo (selaku Kuasa PenggunaAnggaran) yang isinya pokoknya pengadaan penyedia jasa dapatdilakukan dengan metode Pelelangan Ulang Ill atau pemilinanlangsung dari 6 (enam) peserta penawaran atau penunjukanlangsung 1 (satu) peserta penawaran terbaik dari 6 (enam) pesertadalam pelelangan ke 2;Atas telahaan

PANDINSOS/III/2009 perihal Metode Penilaian Penyedia JasaPemborongan Pembangunan Rumah Sederhana WargaKAT Tahun Anggaran 2009 kepada Kepala Dinas SosialProvinsi Gorontalo (selaku Kuasa Pengguna Anggaran)Putusan 118/Pid.B/2011/PN.LBTPage 53 of 151yang isinya pokoknya pengadaan penyedia jasa dapatdilakukan dengan metode Pelelangan Ulang Ill ataupemilinan langsung dari 6 (enam) peserta penawaranatau penunjukan langsung 1 (Satu) peserta penawaranterbaik dari 6 (enam) peserta dalam pelelangan ke 2;Atas telahaan

panitialelang mengajukan telahan nomor : 32/PANDINSOS/III/2009perihal Metode Penilaian Penyedia Jasa PemboronganPembangunan Rumah Sederhana Warga KAT Tahun Anggaran2009 kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo (selakuKuasa Pengguna Anggaran) yang isinya pokoknya pengadaanpenyedia jasa dapat dilakukan dengan metode Pelelangan UlangIll atau pemilinan langsung dari 6 (enam) peserta penawaranatau penunjukan langsung 1 (satu) peserta penawaran terbaikdari 6 (enam) peserta dalam pelelangan ke 2.Atas telahaan

Melawi tentang PedomanStandar Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kab.Melawi Nomor : 030/11 tahun 2007, harga satuan tersebut telahdikenakan PPN sebesar 10%.Bahwa terdakwa sebagai pelaksana teknis telah membuat Telahaan Stafyang ditanda tangani oleh Ir. LULUK EDI PRIONO selaku Kepala DinasPekerjaan Umum Kab.

menerima surat dari DPMD Pemda Minahasa Tenggara(T1) saksi kemudian mengkomunikasikan surat dimaksud kepada DinasPMD Pemda Minahasa Tenggara, dan hasil dari pertemuan tersebutPenggugat di perintahkan untuk menerbitkan objek sengketa ;Bahwa seingat saksi, saksi pernah menerima Laporan Hasil Pemeriksaanyang ditebitkan oleh Inspektorat Pemda Minahasa Tenggara perihaltemuan pelanggaran yang dilakukan Penggugat pada saat menjabatsebagai Hukum Tua ;Bahwa surat (T1) saksi langsung terima tanpa melalui telahaan

Telahaan staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansitagihan dari rumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan danpengajuan biaya (tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh ASRIL atasHal.9 dari 126 hal. Put. No. 2514 K/Pid.Sus/2015perintah Terdakwa. Telaahan staf tersebut ditandatangani oleh ASRIL dandiketahui oleh Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan (UPRIADIJ).

Telahaan staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansitagihan dari rumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan danpengajuan biaya (tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh ASRIL atasperintah Terdakwa. Telaahan staf tersebut ditandatangani oleh ASRIL dandiketahui oleh Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan (UPRIADJ).

Telahaan staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansitagihan dari rumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan danpengajuan biaya (tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh ASRIL atasperintah Terdakwa. Telaahan staf tersebut ditandatangani oleh ASRIL dandiketahui oleh Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan (UPRIADIJ).

PPU.1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab,Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan danaprogram perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.

PPU.73.1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab, PenajamPaser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan dana programperkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.

PPU.1437374.75.76.77s78.#9.80.81.82.83.84.85.86.87.88..1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab,Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan danaprogram perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.

Pada tahun 2009 saksi mendapat informasi dari KepalaDians kesehatan bahwa Kabupaten Dharmasraya mendapatkan dana untuk PembangunanRumah Sakit sebesar Rp. 20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah) untuk dana awalpematangan lahan dan pembangunan pondasi tiang pancang;Bahwa sebagai Bupati saksi tidak pernah meminta direktur RSUD Sungai Dareh untukmengajukan telahaan staf setahu saksi yang meminta direktur RSUD sungai Dareh adalahSekda ( Busra,SH) supaya Direktur RSUD Sungai Dareh mengajukan telahaan

stafkepada Bupati tentang usulan lokasi pembangunan Komplek Rumah Sakit, dan seingatsaksi Direktur RSUD Sungai Dareh ada 2 (dua) kali mengajukan Telahaan staf, yangpertama telahaan staf tanggal 15 September 2009 yang mana lokasi tanah yang diajukanadalah jalan baru KM 5 Pulau Punjung karena pada lokasi tersebut merupakan KawasanHutan Produksi (HP) maka saksi tidak menyetujui dan kemudian Direktur RSUD SungaiDareh mengajukan kembali telahaan staf kedua tanggal 3 Nopember 2009 yang menunjuklokasi

Biaya rutin (operasional Rp 75.000.000,00Jumlah Rp 300.000.000,00Bahwa tanggal 23 Maret 2007 surat permohonan pencairan dana diterimaSekretaris Kota Bontang dan disposisi ke bagian sosial sekretariat KotaBontang dan selanjutnya bagian sosial melalui Kepala SubbagKesejahteraan rakyat melakukan telahaan dan merekomendasi agarpencairan dana bantuan dilakukan dalam dua tahap masingmasingsebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) danmengusulkan kepada Walikota Bontang untuk dibuat Surat

Perlengkapan ruang belajar Rp 75.000.000,00d Biaya rutin (operasional Rp 75.000.000,00Jumlah Rp 300.000.000,007 Bahwa tanggal 23 Maret 2007 surat permohonan pencairan dana diterimaSekretaris Kota Bontang dan disposisi ke bagian sosial sekretariat KotaBontang dan selanjutnya bagian sosial melalui Kepala SubbagKesejahteraan rakyat melakukan telahaan dan merekomendasi agarpencairan dana bantuan dilakukan dalam dua tahap masingmasingHalaman 18dari 109 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2018/PN Smrsebesar Rp

Perlengkapan ruang belajar Rp 75.000.000,00d Biaya rutin (operasional Rp 75.000.000,00Jumlah Rp 300.000.000,00Bahwa tanggal 23 Maret 2007 surat permohonan pencairan dana diterimaSekretaris Kota Bontang dan disposisi ke bagian sosial sekretariat KotaBontang dan selanjutnya bagian sosial melalui Kepala SubbagKesejahteraan rakyat melakukan telahaan dan merekomendasi agarpencairan dana bantuan dilakukan dalam dua tahap masingmasingsebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) danmengusulkan

Telahaan ini tidak sesuaidengan Pedoman Operasional: Penilaian Angka Kredit KenaikanJabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besaroleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi DepartemenPendidikan Nasional, Tahun 1999.

yang menjadi dasar pemberhentian telahditetapkan oleh pemerintah dan berlaku sebagai ketentuan perundangundanganyang sah; Bahwa mekanisme pelaksanaan ketentuan pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS tersebut telah dijelaskan oleh Badan Kepegawaian Nasional(BKN) sehingga apa yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugatselanjutnya mengacu kepada petunjuk Badan Kepegawaian Nasional (BKN)sebagaimana dalam suratsurat diatas; Bahwa secara formal prosedural Tergugat tidak perlu membuat telahaan

Nomor 7/PID.SUSTPK/2015/PT GTOanggaran/kuasa pengguna anggaran dan dengan pasal 61 ayat (1) yangmenyebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yanglengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;Bahwa adapun mekanisme perjalanan dinas luar daerah tersebutberawaldari adanya perjalanan dinas yang akan dilakukan oleh para anggotadewan yang termasuk pada masingmasing alat kelengkapan dewandengan cara masingmasing alat kelengkapan dewan tersebut melalulkomisi membuat telahaan

yang diterbitkan oleh penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran dan dengan Pasal 61 ayat (1)yang menyebutkanbahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dansah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagth;Bahwa adapun mekanisme perjalanan dinas luar daerah tersebutberawal dari adanya perjalanan dinas yang akan dilakukan oleh paraanggota dewan yang termasuk pada masingmasing alat kelengkapandewan dengan cara masingmasing alat kelengkapan dewan tersebutmelalui komisi membuat telahaan

dari uang persediaan yang dikelolanya setelahmeneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran dan bertentangan pula dengan pasal61 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukungoleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihakyang menagih;Bahwa mekanisme proses pembayaran perjalanan dinas luar daerahadalah apabila ada perjalanan dinas yang akan dilakukan, maka masingmasing alat kelengkapan dewan membuat telahaan

Asli 2 (dua) lembar telahaan Staf dari Kepala Bagian Hukum SekretarisDaerah Kabupaten Pontianak kepada Bapak Bupati Pontianak tanggal 15Pebruari 2008 perihal surat keberatan Saudara M SYAFEIE, BA tanggal 6Pebruari 2008; Nota Dinas Kabag Hukum Setda Kab. Pontianak kepada Bupati Pontianakperihal : Keputusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor08/PDT.G/2006/PN MPW tanggal 26 September 2007; Nota Dinas Bupati Pontianak kepada Kabag Hukum tanggal 4 Oktober 2007;Nota Dinas dari sekretariat Daerah kab.

Asli 2 (dua) lembar telahaan Staf dari Kepala Bagian Hukum SekretarisDaerah Kabupaten Pontianak kepada Bapak Bupati Pontianak tanggal 1556Pebruari 2008 perihal surat keberatan Saudara M SYAFEIE, BA tanggal 6Pebruari 200842). Nota Dinas Kabag Hukum Setda Kab. Pontianak kepada Bupati Pontianakperihal : Keputusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor:08/PDT.G/2006/PN MPW tanggal 26 September 2007.43). Nota Dinas Bupati Pontianak kepada Kabag Hukum tanggal 4 Oktober2007;44).

PPU.1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab,Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan danaprogram perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec. Sepaku.Foto Copy Buku II Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaranpendapatan dan belanja Daerah TA. 2008 (yang telah dilegalisir sesuaidengan aslinya). Putusan pidana Tipikor nomor: 21/Pid.

PPU.1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab,Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan danaprogram perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.

PPU.1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab, PenajamPaser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan dana programperkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.

kegiatan yang tidak ada dalam DPA Tahun Anggaran 2010, yaitukegiatan SOINA, Tuna Grahita, LPI dan PKPLK untuk diusulkan dimasukkankedalam anggaran perubahan tahun anggaran 2010, kemudian usulan diteruskankepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh , yaitu saksi sendiri melaluiSekretaris lalu sesuai dengan saran Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS), yaituRuswan Atra dan Sekretaris, yaitu Zulrefri, Kepala Dinas setuju diusulkandiperubahan sesuai aturan yang berlaku, akan tetapi tindak lanjut dari Telahaan

Saksi selaku Kabidmenuliskan dalam telahaan tersebut : agar dimasukkan dalam anggaran perubahan.Saat saksi membuat di telahaan, ada lampirannya yaitu berupa rincian pengeluaranLPI (liga pendidikan Indonesia), SOINA (Spesial Olympic Indonesia) dan PKPLK (pendidikan khusus layanan khusus) oleh PPTK namun tanggal dikosongkan.rincian pengeluaran LPI, SOINA dan PK PLK tertulis tanggal 31 Januari 2011dibuat kemudian;Bahwa Saksi terjadi perubahan anggaran dari Rp497.823.500,00 (empat ratussembilan puluh

., tanggal 9 Februari 2017(foto kopi dari foto kopi);T6 : Notulen Rapat Tim Kepegawaian Pemerintah KotaSamarinda, tanggal 16 Mei 2018 (foto kopi dari foto kopi);T7 : Telahaan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatinan Daerah Kota Samarinda Nomor:Halaman 32 dari 49 halamanPutusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMDT9T10T11800/22 78/III.1/300.04, tanggal 20 Juli 2018 (foto kopi darifoto kopi);Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3470/300/40,Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai