Ditemukan 1770 data
79 — 27
Pasal 18 Undang Undangnomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang nomor 20 tahun 2001 jo. pasal 55ayat (1) kele KUHP yaitu dakwaan Primairkami.2. Menyatakan terdakwa FERDINAN SITINDAON, ST telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo.
Pasal 18 Undangundang nomor 31tahun 1999 sebagaimana diubah Undangundang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1)kele KUHP yaitu dakwaan Subsidiair kami.3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERDINAN SITINDAON, ST berupa pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementaraditambah dengan denda sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) subsidiari 6 (enam)Bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.4.
kepada terdakwa tidak dikenakan pidanauang pengganti;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas maka Majelis berkesimpulanbahwa perbuatan terdakwa Ferdinan Sitindaon, ST, telah terbukti secara sah dan menyakinkanbahwa terdakwa benar telah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMASAMA,sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair yaitu melanggar Pasal 3 jo.Pasal 18 ayat (1) huruf bUndang Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang nomor 20 tahun 2001jo.Pasal 55 ayat (1) kele
M.RHEZA PRASETYA INDRA
Terdakwa:
1.MUHAMMAD RAHMAT MUSTARI Alias MAMAT Bin MUHAMMAD MUSTARI DG. ROWA
2.PAISAL Alias ICCA BIN RAMLI DG. JARUNG
69 — 8
Takalar, telah terjadi dugaan tindak pidana setiap orangyang tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atauNarkotika golongan dan atau melawan hukum memiliki, menyimpan,mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan (satu) dan atau turutserta melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 114 ayat (1 ) Subs Pasal 112 Ayat (1) Undangundang No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Kele
21 — 5
selanjutnya Uang dari hasil Perampokan tersebutterdakua gunaklm untuk membeli 1 (satu) Speaker tempahanwarna hitam dan membayar keperluan biaya Rumah Sakit anakterdakwa dimana sisanya dihabiskan untuk keperluan sehari haridan bermain judi;e Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekirapukul 22.30 Wib di Simpang Gang Dame Kecamatan Medan AmplasKota Medan, kemudian dibawa ke Polda Sumut guna pengusutanselanjutnya;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal365 ayat (2) kele
111 — 27
Menyatakan terdakwa AYI KARTIWA Bin BANAK AMIR dan MANITbersalah melakukan Tindak Pidana yang berlayar tanopa memiliki SuratPersetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, orang yangmelakukan, orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukanperbuatan itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanPasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) UU No. 1 tahun 2008 tentangPelayaran jo Pasal 55 Ayat (1) Kele KUHP;2.
19 — 10
Pasal 55 ayat (1) kele KUHPidana, Pasal 193 ayat (1) UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa AHMAD HUSIN NASUTION alias AMAD MEDANtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana*Turut Serta Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi DiriSendiri;362 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AHMAD HUSINNASUTION alias AMAD MEDAN
44 — 15
karena terdakwa Muhammad Nasir Bin Hamid telah ditahan dantidak terdapat alasanalasan agar terdakwa tersebut dibebaskan dari tahanan, maka sesuaidengan Pasal 193 ayat 2 b jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP, Majelis akan memerintahkan agarterdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, dikarenakanpara terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebaniuntuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan Pasal 170 ayat (1), ayat (2) kele
91 — 47
Pasal 365 ayat (2) ke2e KUHP.SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 335 ayat (1) kele KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas,maka dalam hal Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu,dimana apabila Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak akandipertimbangkan lagi.
66 — 26
Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turutserta melakukan perbuatan itu.Menimbang, bahwa rumusan dari unsur pasal 55 ayat 1 kele KUHP sepertidiuraikan diatas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telahterbukti maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (Pleger)adalah yang dilakukan orang sendirian berbuat dalam mewujudkan segala anasir atauelemen dari peristiwa pidana;Menimbang, bahwa yang dimaksud
20 — 6
WIB dirumah terdakwa di Jalan Garu VIII KelurahanHarjosari Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, kemudiah dibawa kePolda Sumut guna pengusutan selanjutnya.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal365 ayat (2) kele, 2e, 3e KUH Pidana;Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa PenuntutUmum, Terdakwa menyatakan mengertidan tidak mengajukan keberatan(eksepsi);Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaan, Jaksa PenuntutUmum telah menghadirkan saksisaksi yang telah didengar dipersidangan
JAMALUDDIN ABD
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA
Intervensi:
SRI RATNA Binti KAMARUDDDIN
71 — 25
PUTUSANNOMOR: 151/G/2017/PTUN.MTRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalampersidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :DJAMALUDIN ABDULLAH, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani,bertempat tinggal di Jalan Paruak Kele KM. 2, Kelurahan Samapuin,Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar.
70 — 11
mengikutiseluruh perintah yang diperintahkan oleh terdakwa dalam keadaan terpaksa ;Menimbang, bahwa segala sesuatunya yang terjadi di muka persidangan untukmempersingkat uraian putusan, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidanganyang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yangmerupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam uraian putusan ini ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanbersifat tunggal yaitu pasal 335 ayat (1) kele
120 — 28
para Terdakwadapat dipersalahkan yang disesuaikan dengan peranan masingmasing ;Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena perbuatanpara terdakwa terbukti maka para terdakwa haruslah dihukumdengan harapan agar para terdakwa dapat menyesali danmemperbaiki kelakuannya yang akan datang dan berusahamenghindari halhal yang membuat para terdakwa menjadi orangyang merugikan orang lain ;Menimbang bahwa, dari uraian pertimbangan diatas, majelisHakim berpendapat Unsurunsur Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) keLe
8 — 7
dengan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahanhukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, kelemahan perkawinan ini terletak pada segipembuktian, dimana perkawinan yang bersetatus demikian itu tidak dapat dibuktikandengan akta nikah, pada hal akta nikah adalah sebagai satusatunya bukti pernikahan, danakta nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat olehPegawai Pencacat Nikah(Vide Pasal 7 ayat (1) KHI); Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kele
97 — 24
47 (empat puluh tujuh) lembar kwitansi pengisian minyak solar, ditetapkan supayadilampirkan dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwaterdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwaterdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukandalam amar putusan ini ;Mengingat akan pasalpasal dari undangundang dan peraturan lain yangbersangkutan terutama Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) kele
1.MAIKEL F. KORENGKENG, S.H.
2.AHMAD JUBAIR,SH.
Terdakwa:
1.FLORIANUS NONG SINA biasa dipanggil FLORI
2.MARIA GORETI biasa dipanggil GORETI
109 — 24
Pasal 55 ayat (1) kele Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, Undang Undang RepublikIndonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndangRepublik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua TerhadapUndangUndang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang PeradilanUmum, serta pasalpasal lain dari peraturan perundangundangan yangbersangkutan;MENGADILI:1.
10 — 6
dengan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahanhukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, kelemahan perkawinan ini terletak pada segipembuktian, dimana perkawinan yang bersetatus demikian itu tidak dapat dibuktikandengan akta nikah, pada hal akta nikah adalah sebagai satusatunya bukti pernikahan, danakta nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat olehPegawai Pencacat Nikah(Vide Pasal 7 ayat (1) KHI); Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kele
12 — 8
dengan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahanhukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, kelemahan perkawinan ini terletak pada segipembuktian, dimana perkawinan yang bersetatus demikian itu tidak dapat dibuktikandengan akta nikah, pada hal akta nikah adalah sebagai satusatunya bukti pernikahan, danakta nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat olehPegawai Pencacat Nikah(Vide Pasal 7 ayat (1) KHI); Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kele
13 — 7
dengan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahanhukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, kelemahan perkawinan ini terletak pada segipembuktian, dimana perkawinan yang bersetatus demikian itu tidak dapat dibuktikandengan akta nikah, pada hal akta nikah adalah sebagai satusatunya bukti pernikahan, danakta nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat olehPegawai Pencacat Nikah(Vide Pasal 7 ayat (1) KHI); Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kele
83 — 29
secara khusus dari unsurunsurdakwaan primer yang sudah terbukti tersebut, maka Majelis Hakimakan mempergunakan dakwaan tersebut dan dengan pertimbanganlain pula bahwa Hakim pidana memiliki sifat untuk mencari kebenaranmeteril guna memberikan putusan yang terlayak dan adil bagiTerdakwa ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan subsider melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat(2) dan (3) Undangundang No. 31 Tahun 1999 jo Undangundang No.20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) keLe
15 — 8
dengan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahanhukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, kelemahan perkawinan ini terletak pada segipembuktian, dimana perkawinan yang bersetatus demikian itu tidak dapat dibuktikandengan akta nikah, pada hal akta nikah adalah sebagai satusatunya bukti pernikahan, danakta nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat olehPegawai Pencacat Nikah(Vide Pasal 7 ayat (1) KHI); Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kele