Demokrat ke Partai Sira dan selaintulisan tersebut telah di edit poto Saksi Mahfud sedang menggunakanbaju Partai Sira dan bersama dengan Ketua Partai Sira;Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari selasa tanggal 13November 2018 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Payaundan Kec.

ke Partai Sira.

Sahrul untukmengedit foto Saksi Mahfud untuk di edit dengan foto partai Sira lalu Sdr.Mahfud meminta Terdakwa untuk mengirimkan foto Partai Sira dan Foto SaksiMahfud untuk diedit oleh Sdr, Sahrul lalu Terdakwa mengetik di googlemenggukanan handphone milik Terdakwa kata Partai Sira dan setelah keluargambarnya lalu Terdakwa memilih Sdr. muhammad Nazar (Ketua Partai SiraProvinsi) yang sedang berdiri berdampingan dengan Sekjen Partai Sira laluTerdakwa download foto tersebut lalu Terdakwa kirim ke Sdr

LLG telahmenggugat tergugat dengan hal sebagai berikut :Bahwa PENGGUGAT adalah Anggota Partai Bintang Reformasi berdasarkan KartuTanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai BintangReformasi.

Dengan Kartu Tanda Anggota Nomor : 005.16.1606.07.2008. tanggal bulanJuli Tahun 2008 dan selain itu PENGGUGAT juga terdaftar sebagai Pengurus danKader Partai Bintang Reformasi di Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang ReformasiKabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah PartaiBintang Reformasi Nomor : 131/KPTS/DPWPBR/SUMSEL/V/2012.Bahwa PENGGUGAT II adalah Anggota Partai Bintang Reformasi berdasarkan KartuTanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan oleh Dewwan Pimpinan Pusat Partai

dan Anggaran Rumah Tangga, pedomanpedoman Partai BintangReformasi, Garis perjuangan Partai Bintang Reformasi dan Peraturanperaturanlainnya.

Cabang (DPC) Partai Bintang Reformasi Kabupaten MusiRawas (TERGUGAT !)

dahulu.Bahwa Penggugat dan Penggugat II diberhentikan dari keanggotaan partai tanpa adaketerangan yang jelas, kesalahan yang telah di lakukan oleh Penggugat , Penggugat IIdan tidak ada surat Peringatan/ Teguran , II dan Ill dari Tergugat I, Tergugat II danTergugat III sangat jelas bertentang dengan ART Partai Bintang Reformasi.Bahwa Partai Bintang Reformasi pada pemilu 2014 bukan merupakan partai yang ikutdalam perserta pemilu.Bahwa dengan memperhatikan :1.

Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;j. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh (satu)partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup; dan;k.

Gawi Djafar;Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli2018 atas nama Suharni Djabani;Foto copy tanda daftar bakal calon anggota legislatif DPRD KabupatenBoalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir)Foto copy dokumen verifikasi persyaratan administrasi bakal calonanggota legislatif DPRD Kab. Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa(dilegalisir);Foto copy dokumen hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calonanggota legislatif DPRD Kab.

Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa(dilegalisir);Foto copy daftar calon sementara (DCS) angotaanggota legislatif DPRDKab. Bolaemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);Foto copy daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif DPRD KabupatenBoalemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);Asli 2 (dua) lembar Surat KPU Kab. Boalemo Nomor 141/P.1.01.4SD/7520/KPUKab/VII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihalPemberitahuan Beserta Lampiran;Asli 1 (satu) lembar Surat KPU Kab.

Fotokopi tanda daftar bakal calon anggota legislatif DPRD KabupatenBoalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir)6. Fotokopi dokumen verifikasi persyaratan administrasi bakal calon anggotalegislatif DPRD Kab. Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa(dilegalisir);7. Fotokopi dokumen hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calonanggota legislatif DPRD Kab. Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa(dilegalisir);8. Fotokopi daftar calon sementara (DCS) angotaanggota legislatif DPRDKab.

Bolaemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);9. Fotokopi daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif DPRD KabupatenBoalemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);Dikembalikan kepada Saiful Kaku, S.Hi.1. Asli 2 (dua) lembar Surat KPU Kab. Boalemo Nomor 141/P.1.01.4SD/75/20/KPUKab/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihalPemberitahuan Beserta Lampiran;2. Asli 1 (satu) lembar Surat KPU Kab.

.,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
Menetapkan barang bukti berupa:

Buku tabungan Bank Lampung Partai PKPI DPK LU dan copy

rekening tabungan;

Copy

Laporan Pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan Partai PKPI DPK LU Tahun 2012,2013,2014 tahap I dan Tahap II, 2015;
Copy Rencana Penggunaan Dana bantuan keuangan partai PKPI DPK LU Tahun 2013 dan 2014;
Copy SP2D Pencairan dana hibah Partai PKPI DPK LU Th.2012 s/d Th.2015;
Peraturan Daerah Kab.

Lampung Utara Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 24 Tahun 2009;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;
Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor 2 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 83 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2014;

Dikembalikan kepada sekretariat Partai PKPI DPK LU.

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terdakwa selaku selaku Wakil Sekretaris bersamasama denganKetua Partai Keadilan dan Kesatuan Indonesia (DARWAN, SE BinHUSIN ENANI terdakwa dalam berkas terpisah)menyampaikan suratpermohonan bantuan keuangan partai politik kepada BupatiLampungUtara menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik,ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris partai politik sertamelampirkansebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasiberupae Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunankepengurusan

keuangan partai politikHal 5 dari 61 hal Put No 6/Pid.SusTPK/2019/PT TJKe Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan = bantuankeuangan tahun anggaran sebelumnyae Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntutsesuai peraturan perundangan apabila memberikan keteranganyang tidak benar yang ditandatangani ketua dan seketaris DPCdiatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik2.

Terdakwa selaku selaku Wakil Sekretaris bersamasama denganKetua Partai Keadilan dan Kesatuan Indonesia (DARWAN, SE BinHUSIN ENANIyang penuntutannya dalam berkas terpisah)Hal 28 dari 61 hal Put No 6/Pid.SusTPK/2019/PT TJK menyampaikan surat permohonan bantuan keuangan partai politikkepada Bupati LampungUtara menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik,ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris partai politik sertamelampirkansebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasiberupa :Surat Keputusan

DPP Partai Politik yang menetapkan susunankepengurusan DPC Partai Politik tingkat kabupaten/kota yangdilegalisir Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PartaiPolitikFotocopy surat keterangan NPWPSurat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dansuara partai politik hasil pemilihan umum DPRD. tingkatkabupaten/kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KomisiPemilihan Umum kabupaten/kotaNomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan denganpernyataan pembukaan rekening dari bank

yang bersangkutanRencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politikLaporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuankeuangan tahun anggaran sebelumnyaSurat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntutsesuai peraturan perundangan apabila memberikan keteranganyang tidak benar yang ditandatangani ketua dan seketaris DPCdiatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik2.

GEDE NGURAH WIDIDANA, selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah(DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Bali, berkantor dansekretariat di Jalan Suli No. 155 Denpasar, Bali ;4 KOMANG JUNI ARSAKARA, selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah(DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Bali, berkantor dansekretariat di Jalan Suli No. 155 Denpasar, Bali ;5 NYOMAN SUEKER, SH., selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC)Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Buleleng, berkantor dansekretariat di

Internal Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yang terkaitdengan pemberhentian terhadap diri Penggugat dari keanggotaan Partai HatieNurani Rakyat (HANURA) dan/atau adanya Pergantian Antar Waktu.

Sehinggatindakan tersebut dilakukan dengan berdasarkan ketentuan AD dan ART PartaiHati Nurani Rakyat (HANURA) yang bersifat mengikat bagi kalangan Partai ;Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UndangUndang No. 2 Tahun2011 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor : 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik ditegaskan bahwa, Perselisihan Partai Politik diselesaikan olehinternal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD/ART ;Bahwa, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)Nomor :

kasuskasus tersebut berawalatau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan Internal partai yangbersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidakberwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet OntvankelijkVerklaard) ;Bahwa, demikian pula berdasarkan Ketentuan Surat Edaran Mahkamah AgungNo. 11 Tahun 2008, menegaskan bahwa gugatan kepada Fungsionaris dalamtubuh Partai Politik yang diajukan ke Peradilan Umum pada hakikatnyamerupakan urusan internal Partai ;Bahwa, dengan demikian

saat ini belumterbentuk Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk olehPartai Politik sebagaimana yang diamanatkan dalam UndangUndang No.Hal. 9 dari 10 hal.

Politik dan Partai PolitikPeserta Pemilu.

Bahwa dengan berdirinya Partai KeadilanPersatuan (PKP) sebagaimana tersebut dalambutir (7) di atas, berarti dalam waktu yang1011.12.sama Ny. Doktor Meutia Farida Swasonomemimpin 2 (dua) partai politik yang berbedayaitu. PKP INDONESIA masa bakti 2005 2010dan PKP masa bakti 2008 2010.Bahwa berdasarkan ketentuan Undang UndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,Pasal 16 ayat (1) huruf c yang berbunyi:Anggota Partai Politik diberhentikankeanggotaannya dari Partai Politik apabilac.

Partai Keadilan Dan Persatuan IndonesiaHalaman 21 dari 59 Halaman Putusan Nomor63/G/2008/PTUN JKT2d(PKPIndonesia) adalah Partai politikyang didirikan dengan Akta NotarisArnasya A.

Keadilan dan PersatuanIndonesia (DPN PKP INDONESIA Masa Bakti20052010) (foto copy dari foto copy);Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor : M.MH50.AH.11.01 Tahun 2008, TentangPengesahan Susunan Kepengurusan DewanPimpinan Nasional Partai Keadilan danPersatuan Indonesia Masa Bakti 20052010 hasil revitalisasi tertanggal 7 Mei2008 ==(foto copy dari foto copy) ;Tanda Terima Sementara PermohonanPendaftaran Pendirian Partai Politik,Nama Partai Politik : Partai Keadilandan

)yang diterima oleh Delmawati (NIP.040068463) dan Ario Priojati, S.H., M.Si(NIP. : 040071872) (foto copy dari fotoPutusan Kongres Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (PKP Indonesia)tahun 2005 tentang Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga, Visi, Misi danLandasan Perjuangan Partai,Kebijaksanaan Strategis dan RekomendasiKongres, Eksistensi Partai (foto copysesuai asli) ;Peraturan Partai Nomor : 013/PP/DPNPKPIND/IX/2003 Tentang Keanggotaan PartaiKeadilan dan Persatuan Indonesia (fotocopy sesuai

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa pada konsideranHuruf b memuat putusan Mahkamah Partai Demokrat No. 108/DPPPHPU/2014 tanggal 16 September 2014 yang antara lain memberhentikanPenggugat dari Keanggotaan Partai Demorat sebagai dasar pertimbanganyang menurut Penggugat sangat TIDAK TEPAT, karena saksipemberhentian yang. dijatunkan oleh Mahkamah Partai bersifatREKOMENDASI sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Demokrat Pasal 22 Butir (6) Tentang Dewan Kehormatanyang

Bagi Pengurus Partai dan KaderPartai di tingkat Anak Cabang, Ranting dan Anak Ranting pemberian sanksidilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan permintaan DewanPimpinan Cabang dan hasil keputusan Rapat Pleno Pimpinan Cabang.Bahwa sampai dengan saat ini DPP Partai Demokrat belummengambilsikap atas keputusan pemberhentian Penggugat oleh Dewan Kehormatanmelalui Mahkamah Partai tersebut maka, sesuai dengan Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Penggugat masih resmimenjadi Kader

Partai Demokrat, sehingga masih layak dan memenuhisyarat untuk mewakili Partai Demokrat sebagai Anggota Legislatif diDPRD Kabupaten Ogan llir;.

Bahwa selanjutnya DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan jugamengirimkan Surat No. 0075/A.3/PD/DPDSS/X1V2015, tanggal 30Desember 2015 yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai DemokratKabupaten Ogan llr perihal permintaan pencabutan/pembatalan Surat dariDPC Partai Demokrat Kabupaten Ogan llr No. 155/DPCPD/OV/X1V2015,tanggal 16 Desember 2015 Perihal Pemberitahuan Isi Putusan MahkamahPartai Demorat No. 108/DPPPHPU/2014, tanggal 16 September 2014MERUPAKAN KEWENANGAN dari DPP Partai Demokrat; .

Addinul Ikhsan, SE.Ak oleh karena itu menurutPasal 17 ayat (1) Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat No.2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisinan Hasil PemilihanUmum Anggota Legislatif Partai Demokrat Tahun 2014 bahwa PutusanMahkamah Partai Demokrat wajib dilaksanakan oleh DPP Partai Demokratpaling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan, apabila DPP PartaiDemokrat tidak melaksanakan putusan, maka DPP Partai Demokrat telahmenyerahkan kewenangannya untuk melaksanakan putusan

/Walikota kepada Ketua danBendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.

dana bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran2007 sejumlah Rp. 105.000.000.

Kepada Partai Politik tanggal08 Oktober 2007.Bahwa dana bantuan keuangan Partai Politik tahun anggaran2007 sejumlah Rp. 105.000.000.

, bimbingandan pengawasan terhadap bagianbagian yang berada dibawah koordinasinya","Membantu Ketua dalam pencarian dana yang diperlukan oleh Partai khususnya untuktugastugas operasional Partai dan jika dapat juga untuk keperluan Pemilu/Pilkada yangakan datang, Ikut bertanggung jawab membantu Ketua dalam membesarkan Partai danturut mengambil segala langkah yang diperlukan untuk mensukseskan Partai dalamPemilu/Pilkada yang akan datang dan Dalam menjalankan tugasnyabertanggungjawab kepada Ketua.Bahwa

Cabang Partai Damai SejahteraHal. 11 dari 70 hal.

, bimbingandan pengawasan terhadap bagianbagian yang berada dibawah koordinasinya","Membantu Ketua dalam pencarian dana yang diperlukan oleh Partai khususnya untuktugastugas operasional Partai dan jika dapat juga untuk keperluan Pemilu/Pilkada yangakan datang, Ikut bertanggung jawab membantu Ketua dalam membesarkan Partai danturut mengambil segala langkah yang diperlukan untuk mensukseskan Partai dalamHal. 13 dari 70 hal.

Menurut keterangan saksi Samsidisetelah membaca laporan penggunaan bantuan partai penggunaan dana bantuanparpol PDS tidak semuanya untuk operasional partai, ada yang sesuai ada.

PUTUSANNomor 116 K/Pdt.SusParpol/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkatkasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PITER YULIUS TAKOY, bertempat tinggal di JalanFatu Della 3 RTI 24/RW 06 Kelurahan Liliba,Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;Pemohon Kasasi;Lawan:1. SURYA DHARMA PALOH, selaku Ketua UmumDewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem,berkedudukan di Jalan R.P.

SekretarisJenderal DPP Partai NasDem, berkedudukan di JalanR.P. Soeroso Nomor 44 Gondangdia Lama, Jakarta;3. Drs. JACKI ULY, M.H., selalu Ketua DewanPimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem ProvinsiNusa Tenggara Timur, berkedudukan di Jalan EltariKupang;4. ALEXANDER TAKE OFONG, S.FiL, selakuSekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PartaiNasDem Provinsi Nusa Tenggara Timur,berkedudukan di Jalan Eltari Kupang;5. Dra.

SOFIA MALELAK DE HAAN, selaku KetuaDewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem,Kabupaten Kupang, berkedudukan di Jalan TimorRaya Tarus;6. NELSON F NDOLU, S.H., selaku Sekretaris DewanPimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem, KabupatenHalaman 1 dari 6 hal. Put.

Surat Tergugat dan Tergugat II Nomor 095SI/DPPNasDem/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 Perihal Rekomendasi Pergantian AntarWaktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai NasDem Sar.Piter Yulius Takoy, tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukumoleh karena itu surat tersebut batal demi hukum;Surat Tergugat Ill dan Tergugat IV Nomor 16/SI.1/DPW.NasDemNTT/IV/2016 tanggal 11 April 2016 perihal Instruksi beserta seluruhlampirannya tidak memiliki kKekuatan mengikat secara hukum, olehkarena itu surat tersebut

Immateril;Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang menciderai suasanabatin Penggugat sebagai Anggota DPRD dari Partai NasDem sertamenggangu ketenangan dan kenyamanan Penggugat bersamakeluarga dan masyarakat yang memilin Penggugat sebagai AnggotaDPRD Kabupaten Kupang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi jikaditaksir secara wajar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah);Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan setelahputusan

Majelis Tinggi Partai adalah badan struktural tertinggi.Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pdt.SusParpol/2020/PN JKT.SEL2. Anggota Majelis Tinggi Partai diambil dari para pendiri danindividu yang berjasa dalam pembentukan partai, mewujudkanvisi dan misi partai.3.

Dasar Partai Berkarya berbunyi :a.

Berkarya sebagaimanaketentuan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai Berkarya.f) Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B) adalah merupakanBadan Ad Hoc Partai Berkarya yang sah, pembentukannya olehMajelis Tinggi Partai (MTP) berdasarkan ketentuan Pasal 21UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo.

TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIKBahwa organisasi partai Politik, harus tunduk pada ketentuan UndangUndang Partai Politik, UndangUndang Pemilu dan AD/ART partai yaitu :a) Dalam ketentuan Penjelasan UU No. 2 Tahun 2011 tentangperubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal32 Ayat (1) berbunyi:Yang dimaksud dengan perselisinan Partai Politik meliputi antaralain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2)pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (8

telahdisahkan sebagai Ketua Umum Partai Berkaarya dan Tergugat Ildisahkan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Berkarya.

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Ir. SUFMI DASCO AHMAD, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Para Pengurus DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM No. 24, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;2.

DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA), yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: TUMBUR L. TOBING, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum dari LEMBAGA ADVOKASI HUKUM INDONESIA RAYA PARTAI GERINDRA PROVINSI SUMATERA UTARA, beralamat pada Kantor Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP PARTAI GERINDRA) Provinsi Sumatera Utara beralamat di Jalan D.I.

Jah merperselisihan/persoalan internal partai politik (internal Partai Gerindra), sebab Penggugat dahulunya adalah Anggota Partai Gerindra dan Tergugat I adalah Dewan PimpinanPusat Partai Gerindra, objek yang digugat adalah produk Tergugat I yakni berupa SuratKeputusan DPP Partai Gerindra;Bahwa secara hukum, Partai Politik mempunyai independensi untuk mengurus rumahtangga organisasi secara mandiri, hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf b UU No.2 Tahun2008 yang berbunyi:Partai politik berhak mengatur

dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk olehPartai Politik;Pasal 60 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra berbunyi:Mahkamah Partai Gerindra yang disebut Majelis Kehormatan Partai Gerindramempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai Gerindra sertapelanggaran disiplin dan masalahmasalah lainnya yang dapat berpengaruh terhadapnama baik Partai Gerindra;Bahwa berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI (SEMA)

:Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diaturdi dalam AD dan ART;Bahwa selanjutnya Pasal 32 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara jelas mengatur:Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk olehPartai Politik;Pasal 60 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra berbunyi

perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik;Halaman 174518c Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;d Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;e Putusan mahkamah Partai Politik

2008 tentang Partai Politik,disebutkan bahwa : Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART, dan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1)Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan perselisihan partai politik adalahmeliputi antara lain:1 Perselisihan yang berkenan dengan kepengurusan;Pelanggaran terhadap hak Anggota Partai Politik;Pemecatan tanpa alasan

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor171.434/57/011/2014 tentang Peresmian PengangkatanPengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Sampang tertanggal 22Januari 2014 ; Dikarenakan Penggugat diberhentikan oleh Dewan PengurusCabang Partai Persatuan Nasional Ulama (DPC PKNU)melalui Surat Keputusan DPC PKNU Kabupaten SampangNomor : 044/SK/DPC02/VIII/2013 tentang PemberhentianSebagai Anggota Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)tertanggal 2 Agustus 2013 kemudian dilanjutkandikeluarkannya

Bahwa selanjutnya pada konsideran Menimbangberbunyi Dewan pengurus Cabang Partai KebangkitanNasional Ulama Kabupaten Sampangmengusulkan peresmian pemberhentian danpengangkatan pengganti antar waktu) anggota DPRDKabupatenSAMPANA ..ccecccceeeeeeeees Sampang atas nama Sdr. R. MOH. SYAKIR, S.Pdlmenggantikan sdr.

AGUS HUSNUL YAKIN karena yangbersangkutan diberhentikan dari keanggotaan DPRDkabupaten Sampang dari PARTAI PERSATUANPEMBANGUNAN ; Bahwa pemberhentian Penggugat dalam SuratKeputusan Tergugat jelas salah karena Penggugatbukanlah berasal dari partai persatuan pembangunanakan tetapi dari Partai Persatuan Nasional Ulama,dengan demikian jelas bahwa dalam Surat KeputusanTergugat terdapat cacat substansial ; .

Politik menyebutkan perselisihanpartai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana yang diatur dalam AD/ART dan dalampenjelasanya perselisihan partai politik meliputi antara lain : a)Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, b)Pelanggaran terhadap hak anggota partai, c) Pemecatan tanpaalasan yang jelas, d) Penyalahgunaan kewenangan,e) pertanggungjawaban keuangan f) keberatanterhadap keputusan Partai politik ; .

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan partai politikterhadapPartai DPC PKNU kabupaten Sampang di Pengadilan NegeriSampang dengan Register Perkara Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.SPG dan Pengadilan Negeri Sampang telah memutusperkara tersebut tertanggal 14 Pebruari 2014 dengan AmarPutusan sebagai berikut :a. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuksebagian ; b. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukanperbuatan melawan hukum ;c.

Pasal 39 ayat (2), yang berbunyi: Dalam hal Partai Politik atauGabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRDpada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupatimaka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memilikikursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20%(dua puluh persen) dari jumlah kursi;Bahwa penerapan Pasal 39 ayat (2) yang mengatur persyaratanmengusulkan Bupati dan Wakil Bupati oleh Partai Politik danGabungan Partai Politik Pengusung tidak

Putusan Nomor 12 P/HUM/2020hanya mengatur kKewenangan pengusulannya melalui Partai Politikatau Gabungan Partai Politik Pengusung.

Karena Partai NasDem hanya memiliki 1kursi di DPRD Kabupaten Bekasi, dulunya memiliki 3 kursi saatkoalisi partai pengusul Calon Bupati dan Wakil Bupati saat Pilkadadilaksanakan, maka posisi Partai Nasdem tidak lagi menjadi bagiandari koalisi, bahkan tidak diberikan hak untuk mengusulkan namacalon wakil bupati:8.

Putusan Nomor 12 P/HUM/2020Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanismeoleh DPRD Provinsi atau DPRD Kahupaten/Kota berdasarkan usulan daripartai politik atau gabungan partai politik pengusung;d) Bahwa Partai Politik Pengusung Bupati dan Wakil Bupati Periode 201 /72022 adalah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai NasionalDemokrat (Nasdem) dan Partai Hanura, sementara hasil pemilihan umumtahun 2019 perolehan kursi Partai Golkar sebanyak 7 kursi, PANsebanyak 3

kursi, Partai Nasdem 1 kursi dan partai Hanura tidakmemperoleh kursi di DPRD;e) Bahwa partai pengusung sebagaimana pada poin (d) di atas berhak untukmengusulkan Calon Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan tahun 20172022:Bahwa terkait dengan pengisian jabatan Wakil Bupati Bekasi, partaipengusung telah menyampaikan usulan kepada Panitia Pemilihan WakilBupati Bekasi sehagai berikut:a.Surat DPP Partai Golkar Nomor R795/GOLKAR/VII/2019 tanggal 19Juli 2019 perihal Persetujuan Calon Pengganti Antar Waktu

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. IR. H.M. ROMAHURMUZIY, MT., III. PIMPINAN FRAKSI PPP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI (FPPP DPR-RI)., IV. PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) YANG DIWAKILI PROVINSI ACEH., V. H. BOYAMIN., VI.

PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) YANG DIWAKILI PROVINSI JAMBI DAN H. MOHAMAD ARIS, SH;

pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politikkepada Kementerian ;(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enampuluh) hari ;(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam

(Termohon Kasasi in casu)menerbitkan Objek Sengketa didasarkan pada ketentuanketentuandalam Undangundang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo.Undangundang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik).

Olehkarena Penjelasan Pasal 31 ayat (5) UU Partai Politik tidak memberikanpenjelasan mengenai maksud sifat final dan mengikat dalam putusanmahkamah partai, maka perlu dilakukan penafsiran untuk melihatmaksud pembuat UU Partai Politik dengan menggunakan penafsiranhistoris (wets historisch), yaitu melihat sejarah pembahasan terbentuknyaUU Partai Politik di DPR RI, khususnya yang terkait dengan mahkamahpartai dan putusannya.Bahwa sejarah pembahasan UU Partai Politik (khususnya mengenaimahkamah partai

Putusan Nomor 504 K/TUN/2015Bahwa pihak Penggugat/Terbanding juga mengajukan surat Nomor557/VIl/DeplitLaw/GDP/DD/15 tanggal 6 Juli 2015 tentang Daftar AlatBukti Tambahan Terbanding Kedua Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 7 Juli 2015;19.Bahwa dalam Risalah Panja UU Partai Politik tersebut, dapatlah diketahuimaksud pembuat UU Partai Politik mengenai mahkamah partai danputusan mahkamah partai yang bersifat final dan mengikat, yaitu putusanmahkamah partai harus diterima dan telah

Putusan Nomor 504 K/TUN/2015UU Partai Politik dalam Sengketa Tata Usaha Negara a quo dikaitkandengan penerbitan Objek Sengketa oleh Termohon Kasasi berupapengesahan kepengurusan partai politik setelah dikeluarkannya putusanmahkamah partai.27.Lebih lanjut, selain telah salah atau keliru dalam menerapkan ketentuanUU Partai Politik dalam Sengketa Tata Usaha Negara a quo, MajelisHakim Banding malah memfokuskan atau hanya memperhatikanketentuan hukum pada Pasal 23 UU Partai Politik.

Untuk itu, dengan niat beribadah kepada Allah SubhanahuWataala, partai partai politik yang berasaskan islam yang terdiri atasPartai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islamco f a2 9+Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah, melaluideklarasi tanggal 5 Januari 1973, bertepatan dengan tanggal 30Dzulgadah 1392 H, memfusikan kegiatan politiknya dalam satu partaipolitik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan;2.

(1) huruf b yangditerima Partai Politik berasal dari:Hal.7 dari 50.

Bahwa Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang PartaiPolitik (UU No.2 Tahun 2011) menyatakan :(1)Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan

Bahkan Mahkamah Partai PPP secarategas menyatakan Muktamar Surabaya tidak sah karena melanggar AD/ART PPP dan Putusan Mahkamah Partai itu sendiri dan atas PutusanMahkamah Partai PPP kepengurusan versi Muktamar Surabaya tidakpernah mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri sehinggaputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat;.

internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian.(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.Hal.47 dari 50.

Bahwa persentase dukungan Partai Politik terhadapbPENGGUGAT tergambardalam tabel berikut ini : 200022 02 02 2en nen en ene nen ene nnn nneennnee No NAMA PARTAI KURSI / PEROLEHAN PERSENTASESUARA11.JPartai Kebangkitan Nasional Ulama 2 kursi / 4.699 46 %2.Partai Barisan Nasional 0 kursi / 4.357 128 %3./Partai Pemuda Indonesia 0 kursi / 3.740 ,96 %4./Partai Sarikat Indonesia 0 kursi / 3.508 84%5./Partai Peduli Rakyat Nasional O kursi / 3.414 (9%6.

/Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia 0 kursi / 3.219 ,68 %7./Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 0 kursi / 3.092 62 %8./Partai Indonesia Sejahtera 0 kursi / 2.933 ,D3 %9./Partai Matahari Bangsa 0 kursi / 2.384 125 %10.Partai Pelopor O kursi / 2.146 ,12 %11.)/Partai Nasional Indonesia Marhainisme O kursi / 2.086 ,09 %12.)Partai Perjuangan Indonesia Baru O kursi / 1.884 99 %13.)

Partai Barisan nasional .357 Suara sah ,28%7. Partai Buruh .354 Suara sah ,/1%Hal 11 dari 48 hal Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.ABN8. Partai Kedaulatan .865 Suara Sah 598%9. Partai Perjuangan Indonesia Baru .884 Suara Sah 99%10.Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia ./99 Suara Sah ,94%11.

Politik sebagai berikut ;Partai Peduli Rakyat Nasional ;Partai Persatuan Nahdatul umah Indonesia ;Partai Barisan nasional ;Partai Pelopor ;Partai Matahari bangsa ;Partai Pemuda Indonesia ;Partai Perjuangan Indonesia baru ;Partai Kedaulatan ;.

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia ;10.Partai serikat Indonesia ;11.

Bahwa Penggugat telah dengan sengaja tidak menguraikan secara lengkap faktaperistiwa, dimana Penggugat telah diberhentikan dari keanggotaan partai PatriotProvinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai partai politik peserta pemilu yangmengajukan.......mengajukan Penggugat sebagai salah satu calon anggota Dewan PerwakilanRakyat Provinsi NTT periode 20092014 dari partai Patriot nomor 30 dapil 6(enam) ;.

partai Patriot karena tidak memiliki hubungan samasekali sebab hal tersebut merupakan otoritas partai politik;.

Bahwa pemberhentian seseorang dari Partai Patriot harus dengan persetujuan duapertiga dari anggota yang hadir bersama pengurusnya ; Bahwa sepengetahuan saksi penggugat belum dipecat dari anggota Partai Patriotkarena belum ada proses sesuai dengan makanisme partai ; Bahwa yang menerbitkan kartu tanda anggota Partai adalah Dewan PimpinanCabang (DPC) ; Bahwa DPC belum menerima Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga karenayang aslinya harus melalui Musyawarah Nasional ( MUNAS ) Partai ; Bahwa Draft Anggaran

Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telahmemenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.

Pati Servasiusdari keanggotaan Partai Patriot ( vide Bukti T1 ) adalah sudah sesuai denganperaturan yang berlaku karena telah ditandatangani oleh Ketua dan SekretarisDewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot sebagaimana disyaratkan pada saatpengajuan daftar bakal calon anggota DPRD oleh Partai Politik ;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan hukum diatas, MajelisHakim berpendapat penentuan bakal calon yang akan mengikuti Pemilu anggotaDewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah adalah kewenangan Partai

sebanyak 3 (tiga) kali oleh Dewan Pengurus Partai dimana iaterdaftar sebagai anggota.

32 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah merupakanmasalah perselisihan partai yang penyelesaiannya harus terlebih dahuludilakukan secara internal partai yakni melalui Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang ditentukan oleh Partai Politik.

32ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juncto 12ayat (4) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai KebangkitanHalaman 9 dari 16 hal.

Nomor 189 K/Pdt.SusPar.Pol/2017menempuh upaya penyelesaiaan secara internal partai sebagaimanadimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik juncto Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar/AnggaranRumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu melalui Majelis Tahkim;7.

Demokrat suara partai Demokrat di wilayahKecamatan Tanjung Kab.

Brebes yang dihadiri oleh perwakilan partai politik yang khususperolehan partai Demokrat adalah sebanyak 1524 suara sehingga tidak adapenggelembungan suara untuk partai Demokrat menjadi 2124 suara sebagaimanayang di inginkan terdakwa ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai melanggarpasal 5 ayat (1) huruf a UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Demokrat suara partai Demokrat diwilayah Kecamatan Tanjung Kab.

Brebes yang dihadiri oleh perwakilan Partai Politik yaitu khususperolehan partai Demokrat adalah sebanyak 1524 suara sehingga tidak adapenggelembungan suara partai Demokrat menjadi 2124 suara ; Pemberian uang yang dilakukan oleh terdakwa kepada Abu Nasir selaku Ketua PPKTanjung dan Yudi Prastianto.S.Sos. selaku anggota PPK Tanjung tidak menyebabkankerugian keuangan Negara, karena tidak mengakibatkan Pemilu legislative 2009 diKecamatan Tanjung menjadi diulang ; Berdasarkan uraian tersebut diatas Tim

Setelah jumlah suara untuk Partai Demokrat dibacakan di KPUD ternyatajumlah suara Partai Demokrat tidak ada perobahan ; Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta diatas pemberianuang yang dilakukan oleh terdakwa kepada Abu Nasir selaku Ketua PPK Tanjungdan Yudi Prastianto,S.Sos. selaku anggota PPK Tanjung tidak ada pengaruhnyaterhadap jumlah suara dari partai Demokrat, karena jumlah suaraberdasarkanHal.13 dari 16 hal put.no.09/pid/2010/pt.smgketerangan diatas adalah sinkron / pas, dalam