Ditemukan 2371 data
127 — 58
Menurut Penggugat lebih terhormatmenyandang status Janda daripada status sebagai Istri yang hanyaformalitas semu;14. Bahwa Sepanjang 19 Tahun Usia pernikahahan kami, dari tahun 2000sampai tahun 2003 Tergugat bekerja, 2004 sampai 2005 Tergugatmenganggur, Tahun 2006 sampai 2009 Tergugat kembali bekerja proyeksatu dua, dan tahun 2010 sampai kami pindah ke Lembata tahun 2014sampai tahun 2019 Tergugat menganggur.
76 — 8
kePuskesmas Biaro untuk IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) karenamemakai Narkoba jenis ganja;e Bahwa Terdakwa Durul Luthfi terakhir datang ke Puskesmas Biaro padatanggal 20 September 2013, dan pada tanggal 18 Januari 2014Terdakwa ditangkap;e Bahwa ahli melakukan pemeriksaan dan wawancara terhadap TerdakwaDurul Luthfi, dan hasil pemeriksaan ahli Terdakwa Durul Luthfi adalahpecandu ringan Narkotika jenis ganja;e Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa Durul Luthfiadalah pemeriksaan semu
87 — 54
Notarisdi Medan) sebab hal tersebut tidak terbukti dan tidak dalam Pembandingbuktikan pada fakta persidangan, oleh karena Akta Perikatan Diri UntukMelakukan Jual Beli Nomor 66 tanggal 26 Juni 2008 dan Surat Kuasa Nomor67 tanggal 26 Juni 2008 adalah Perjanjian Semu/purapura yang akandigunakan Pembanding untuk membalik namakan tanah tersebut pada saatpembayaran angsuran Kredit Perbankan atas Tanah tersebut telah selesaidilaksanakan oleh Pembanding.Bahwa tidak benar atau keliru Terbanding pada tanggal
1.ROY MULYA
2.AMAQ MISNAM
3.SUHERMAN
Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
2.KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
3.KEPALA DESA LENEK LAUK
74 — 32
perdata a quo yaituNomor100/Pdt.G/2020/PN Sel adalah pihak yang sama dengan perkaraNomor61/Pdt.G/2016/PN Sel hanya saja penyebutan Tergugat dalamperkara Nomor61/Pdt.G/2016/PN Sel digabung menjadi satu yakni BupatiKabupaten Lombok Timur cq (melalui) Kepala Dinas Pendidikan Pemudadan Olah raga Kabupaten Lombok Timur, serta penambahan subjek hukumTergugat Ill yakni Kepala Desa Lenek Lauk Sedangkan mengenai subjekhukum Para Penggugat, yaitu adanya perubahan Subyek dan menurutMajelis merupakan perubahan Semu
104 — 23
Wantasen, jadi jual beli semu dan jual beli purapura hanya untuk melindungi suaminya atas laporan Marjan MamontoTerdakwa ;Bahwa berdasarkan halhal terurai diatas, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumtidak memenuhi syarat formil maupun syarat materiel sebagaimana dikehendakiPasal 143 ayat 2 huruf b, KUHAP dan oleh karenanya surat dakwaan JaksaPenuntut Umum dapat dinyatakan batal demi hukum dan oleh sebab itu Terdakwa Marjan Mamonto, Terdakwa I Mahmud Butiti dapat di lepaskan dari penahanan danatau dialihkan
36 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Olehkarenanya transaksi jual beli yang terjadi antara Penggugat denganTergugat adalah jual beli semu/purapura;12.
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Tergugat untuk membayar bunga 6% (enam persen) pertahunmenurut undangundang dari jumlah kerugian Penggugat semu biaya yangdikeluarkan selama tugas belajar Tergugat (6 % x Rp.44.706.242,50)terhitung sejak tahun 1992 hingga lunas ;6.
49 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak gugatan Penggugat dR/Tergugat dK selain dan selebihnya;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi: Menghukum Penggugat dK/Tergugat dRmembayar biaya yangtinggal timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.081.000, 00 (satujuta delapan puluh satu ribu rupiah);Bahwa Alasan Keberatan/Penolakan Pemohon Kasasi/semu la Penggugat/Pembanding atas Pertimbangan hukum dan Putusan Judex Facti PengadiianTinggi Bandung yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kls IABandung adalah :Keberatan Pertama:Bahwa, Judex Facti
63 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
dewasa ini, oleh karenanya Para Tergugat harusdibebani biaya ganti kerugian materiel maupun moril yang diderita dandikeluarkan oleh Penggugat selama ini yaitu kerugian materil sebesar +Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan atas beban moril(immateril) yang dialami dan diderita oleh Penggugat yang jika dihitungdengan uang dinilai sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);16.Bahwa untuk menghindari adanya keputusan hukum yang siasia dimananantinya hanyalah kebenaran dan keadilan semu
Pembanding/Penggugat IX : Yayah Rokayah Diwakili Oleh : Agoes Roesmansyah
Pembanding/Penggugat VII : Ika Candra Dwi Martini Diwakili Oleh : Agoes Roesmansyah
Pembanding/Penggugat V : Yuyun Yuningsih Diwakili Oleh : Agoes Roesmansyah
Pembanding/Penggugat III : Agoes Roesmansyah Diwakili Oleh : Agoes Roesmansyah
Pembanding/Penggugat I : Edi Mulyadi bin D. Djumadi Diwakili Oleh : Agoes Roesmansyah
Pembanding/Penggugat VIII : Aa Jaelani Diwakili Oleh : Agoes Roesmansyah
Pembanding/Penggugat VI : Hardi Purwanto, SH Diwakili Oleh : Agoes Roesmansyah
Pembanding/Penggugat IV : Dedi Suryadi, ME Diwakili Oleh : Agoes Roesmansyah
Terbanding/Tergugat : Komandan Komando Distrik Militer KODIM NOL ENAM SATU DUA Tasikmalaya
118 — 72
Kesepakatan yang terjadi hanyalah kesepakatan semu karenaadanya keterpaksaan.b.
366 — 295 — Berkekuatan Hukum Tetap
(i) Pelaksanaan tahap pertama dari serangkaian Transaksi Illegal SIIPadalah dibuatnya skenario rekayasa seolaholah terjadi perikatandasar/pokok semu jual beli Notes sebesar US$ 70.000.000,, dimanaTergugat V/OBV sebagai penerbit/penjual akan menjual Notestersebut kepada para pembeli Notes;(II) Untuk memuluskan skenario rekayasa ini, telah ditandatangani TrustDeed (Perjanjian Trust) tertanggal 13 Juli 2007 (vide Bukti P9a danBukti P9b), sebagai suatu perjanjian induk (umbrella agreement)yang memayungi
Dapat dibuktikan bahwa PerjanjianPerjanjian Transaksi Illegal SIIPsifatnya adalah semu, purapura dan Proforma belaka, karenadiatur seolaholah PerjanjianPerjanjian Transaksi Illegal SIIP berisi2 (dua) perikatan transaksi terpisah dengan jumlah uang yangditransaksikan berbeda yang terdiri dari transaksitransaksi denganpenjelasan sebagai berikut :Hal. 27 dari 143 hal Put.
Pengaturan 2 (dua) transaksi perikatan yang diatur atau dituangkandalam (i) Trust Deed (Perjanjian Trust vide Bukti P9a dan BuktiP9b), (ii) Purchase Agreement (Perjanjian Pembelian SuratBerhargavide Bukti P10a dan Bukti P10a) dan (iii) FacilityAgreement (Perjanjian Fasilitas Pinjamanvide Bukti P11a danBukti P11b) hanyalah merupakan pengaturan dan perjanjian semu,purapura dan profrma belaka, karena fakta dan bukti terkait dengankebenaran material yang sesungguhnya dari transaksi ternyataberbeda, bertentangan
Perbuatan melawan hukum dan Penyelundupan Hukum Yang KeenamTerkait Dengan Transaksi Illegal SIIP: Mengeruk Keuntungan PajakDengan Melawan Hukum;I.6.1.II.6.2.Selain bertujuan menjalankan praktek tengkulak dan lintah daratuntuk mendapat keuntungan uang yang besar dari Tergugat I/SIIP,dilaksanakanya skenario rekayasa berupa 2 (dua)perikatan/transaksi semu yang berbeda dan terpisah dalamTransaksi llegal SIIP juga sematamata bertujuan untuk mengerukkeuntungan perpajakan yang timbul dari pelaksanaan transaksiilegal
60 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Takaran Azas Kepatutan yangdipergunakan oleh Panitia Anggaran DPRD Kota Singkawang yangmendasari pada anggaran tentu merupakan takaran yang semu dantidak berdasar, sehingga dapat saja Panitia Anggaran mengacu padadaerah lain yang kemampuan keuangannya berada jauh melebihi darikemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Singkawangsehingga keadaan ini mengakibatkan anggaran Pemerintah KotaSingkawang memikul beban yang sangat berat oleh karena PAD KotaSingkawang hanya sekitar Rp.6 milyar sedangkan anggaran
24 — 5
tangga, maka pada diriPenggugat sudah tidak ada rasa cinta dan kasih sayang serta hormat kepadaTergugat, padahal hal tersebut merupakan sendi terwujudnya rumah tanggayang sakinah, mawaddah warahmah ;Menimbang, bahwa sebaliknya meskipun Tergugat menyatakan masihtetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namunkarena keinginan tersebut hanya dari satu pihak saja, maka apabila rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, maka Tergugathanya akan mendapatkan kebahagiaan yang semu
89 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan; dan Pasal 48 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tantang PeradilanTata Usaha Negara.Dengan demikian Banding Admnistrasi adalah sistim penyelesaian sengketaAparatur Sipil Negara berdasarkan jurisdiksi knusus (specific Jurisdiction)yang diatur berdasarkan peraturan perundang undangan tersebut di atas.Sistim dan Badan yang bertidak menyelesaikan sengketa Aparatur SipilNegara tersebut yakni Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), dapatdisebut Peradilan Semu
28 — 18
Sennang dan semu itu saksi kenalsedang yang lain saksi tidak mengenalnya.Bahwa, saksi tidak kenal ibu Penggugat dan Penggugatpun saksi tahukarena pernah datang di rumah saksi menanyakan harta A.Abd. Rauf.Bahwa, A. Abd. Rauf tidak menceraikan istrinya kemudian menikah lagi,istrinya hanya ditingggalkan saja.Bahwa, harta yang ditinggalkan A. Abd. Rauf hanya rumah besertatanahnya dan mobil.Bahwa, rumah tersebut terletak di Jampue yang sekarang ditempati olehA.
Abdul Wahid Sapar alias A. Wahid S.
Tergugat:
1.Budi Santoso
2.Kadek Sutra Astara
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
157 — 144
Pada Penjelasan ha/e hatlain, ditegaskan bahwa Gambar Situasi Nomor. 37911995 merupakan salinandari gambar situasi Nomor. 20611981, sehingga praktis fakta mengenaipenguasaan tanah milik Tergugat satu (/) yang kini di kuasai dan dimiliki olehTergugat dua (Il) secara de facto dan de jure adalah semu/a milik DUPAIkemudian beralin kepada Jacob Landapa dan terakhir dimiliki oleh Tergugatdua (Il)Bahwa sebagai penegasan dari Tergugat satu (/) dan Tergugat dua (//), DUPAIkemudian Jacob Landapa telah memiliki
84 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebelah Timur berbatas dengan gunung; Bahwa batasbatas tanah sengketa yang dijelaskan para penggugat/Termohon Kasasi adalah batas semu, di manamana benda apalagi Gunungkesemuanya punya nama, tidak ada satu gunungpun walaupun ianya kecilpasti punya nama, Nah......pertanyaan pihak para Tergugat/ Pemohon Kasasiterhadap para Penggugat/Termohon kasasi termasuk kepada yang terhormatBapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
116 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan mengacu kepada normapasal 165 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasioanal Nomor 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebutseharusnya Majelis Hakim tidak sampai memutuskan padapembatalan objek sengketa karena merupakan kekhilafan semu, jadicukup dengan pertimbangan objek sengketa tersebut dapat direnvoiatau diperbaiki dan diparaf dengan membubuhkan tanggal perbaikan;9.
62 — 48
PELAYARAN DHARAAA INDAH YANG MERUPAKANBADAN HUKUM DAN SUBYEK HUKUM TERSENDIRI.Menurut Munir Fuady, SH, LL.M, dalam bukunya Perseroan TerbatasParadigma Baru, halaman 8, bahwa "suatu perseroan terbatas secarahukum adalah suatu badan hukum (rechtperson, legal entity) atau suatumanusia semu (artificial person) ataupun merupakan suatu badan hukumintelektual (intelctual body).
38 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebab Pemohon Kasasi sebagai PegawaiNegeri Sipil (PNS) yang ditugaskan pekerjaan serentak dan dengan waktu proyek yangmendesak, maka tuntutan untuk pegawai yang pro aktif adalah suatu pertimbanganhukum yang bersifat semu karena pro aktif menggambarkan dua alternatif yaitu proaktifyang bersifat terbatas waktu dan proaktif yang bersifat memaksa waktu.