Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan pidanayang dilakukan dengan berencana; Menimbang, bahwa mengacu kepada norma yang mengatur tentangpemberhentian tidak hormat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa pemberhentian tidak hormat Pegawai Negeri Sipil dalamkaitannya dengan perbuatan pidana adalah apabila perbuatan pidana berkaitandengan

;Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwaTergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah betentangan dengan asasnonretroaktif karena dalam menetapkan Objek Sengketa menggunakanUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang baruberlaku pada tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang baru berlaku pada tanggal 7April 2017 sebagai dasar pemberhentian tidak hormat Pengugat, meskipuntindak pidana korupsi yang

No. 21/G/2019/PTUN.PLKkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak denganberencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatanadalah tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena Penggugat yang telahdijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dalam jabatan bukanlahsubjek yang dituju pada norma tersebut; sonnnnee Menimbang, bahwa dalil Penggugat selanjutnya menyatakan penerbitanobjek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundangundangankarena pemberhentian

tidak hormat Penggugat sebagai ASN tidakmemperhatikan prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalamketentuan pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26 dan pasal 28 PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;nonnnnee Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat penjatuhan hukumanberupa pembementian tidak dengan hormat yang diatur dalam UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan penjatuhanhukuman disiplin bagi ASN sebagaimana yang diatur

Inimengandung arti bahwa UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 TentangHalaman 18 dari 59 Halaman Perkara No.41/G/2018/PTUN.PLAparatur Sipil Negara bermaksud menekankan halhal yang berkaitandengan penghukuman adalah jumlah masa hukuman yang dibatasipaling singkat 2 (dua) tahun, artinya masa hukuman di atas 2 (dua)tahun diberi sanksi pemberhentian tidak hormat, dan pulamenambahkan pemberatan yaitu bila pidana itu dilakukan denganberencana.

Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat sebagai PNS olehPejabat Pembina Kepegawaian dari Pejabat yang berwenang kepada PNSyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yamgberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan;b. Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabatyang berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan = sanksisebagaimana dimaksud pada huruf a;c.

Hal tersebut dikarenakan Penggugat telah salahdalam mengklasifikasikan tindakan pemberhentian tidak dengan hormatsebagaimana termuat dalam Objek Sengketa sebagai penegakan hukuman disiplin.Padahal jika dicermati dengan seksama, pemberhentian tidak hormat tersebuttermasuk dalam kategori pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan, khususnya pada ketentuan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil(selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah

Atasdorongan tersebut, Tergugat segera mengambil sikap untuk menegakkan hukumterhadap pegawali negeri sipil yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatandengan pemberhentian tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil, termasuk dalamhal ini kepada Penggugat (Bukti P5 = Bukti T1);Halaman 58 dari 92 halaman.

Bahwa, sebagaimana berdasar Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor.X.888/01 16/431 .303.3.3/SK/2020 tanggal. 23 Januari 2020 tersebut diatasTentang Pemberhentian tidak hormat terhadap Penggugat secara tegastelah disebutkan karena Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau yang ada hubunganya dengan jabatan, dimana berdasarkanPUTUSAN No. 71/G/2020/PTUN.SBY.Halaman 21 dari halaman 74Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas A Khusus Surabaya pada peradilan

Pemberhentian Tidak Hormat yang didasarkan Pada Putusan PengadilanPidana atau Komisi Etik.perkaraperkara tersebut di atas tidak perlu diajukan upaya administratif lagikarena sudah diatur dalam peraturan perundangundangan yangbersangkutanMenimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan tanggal 14Januari 2021 dan Penggugat dalam gugatannya halaman 6 diketahui bahwaPenggugat mengetahui objek sengketa a quo pada hari yang sama, kemudianPenggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat sebagaiPNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dari Pejabat yangberwenang kepada PNS yang telah = dijatuhi hukumanberdasarkan putusan Pengadilan yamg berkekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatanb. Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian danPejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhansanksi sebagaimana dimaksud pada huruf ac.

Bukti T9Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kota Jambi kepadaWalikota Jambi Nomor: 800/2086/BKPSDMD tanggal 19Desember 2018 perihal : Usulan Pemberhentian Tidak Hormat PNS yang dihukum bersalah karena melakukantindak pidana Korupsi/Kejahatan Jabatan. (Fotokopi sesuaidengan Aslinya);10. Bukti T10 !Fotokopi Nota Dinas BKPSDMD Kota Jambi kepadaWalikota Jambi Nomor: 1456/BKPSDMD tanggal 31Desember 2018 Perihal: Tindak Lanjut Pemberhentian PNS a.n.

SK itu keluartanggal 17 Desember 2018 tetapi 12 orang PNS ini menerima SK ditanggal 16 atau 17 Juni 2019 atau waktu begitu lama karena pimpinanmasih saja berusaha untuk melakukan negosiasi untuk konsultasi kepimpinan yang lebih tinggi dengan harapan bisa mendapat jawabanterkait dengan Pemberhentian Tidak Hormat dari 12 orang PNS ini tetapitidak menemukan jalan keluar akhirnya kami menyerahkan SK itu ke 12orang PNS tersebut.

Aparatur sipil negara tidakdapat dikenakan pemberhentian tidak hormat seketika dengan hanyamenggunakan putusan pidana berkaitan dengan kejahatan jabatan,tetapi harus tetap diperiksa untuk membuktikan telah adanya unsurpaksaan/ancaman (dwang), Ssuap (omkoperi), dan tipuan (bedrog)terlebih dahulu.7.

Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat sebagaiPNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dari Pejabat yangberwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkanputusan Pengadilan yamg berkekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;b. Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian danPejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhansanksi Sebagaimana dimaksud pada huruf a;c.

Tergugat membuat/menerbitkan Obyek sengketa telah salahmengkwalifikasi Tindak Pidana Kosupsi bersamasama masukmenjadi alasan Pemberhentian tidak hormat Pegawai NegeriSipil, yaitu. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4)Undang Undang No.5 tahun 2014 jo pasal 9 Peraturan PemerintahNo.32 tahun 1979 jo Pasal 250 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun2017, dengan penjelasan sebagai berikut :Halaman 14 Put.48/G/2020/PTUNMdn1.

Dalam perkara ini, Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadiobjek gugatan berupa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugatberupa surat pemberhentian tidak hormat kepada Penggugat, sehinggadengan demikian dapat disimpulkan Penggugat memiliki Legal Standinguntuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Lihat pada halaman 73 pada peraturan Kepala BKN No. 21tahun 2010 ;10.Bahwa penggugat tidak pernah diberhentikan sementara sebagaiPegawai Negeri Sipil , oleh karenanya seharusnya sebelum penjatuhanhukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak hormat sebagai PNSHalaman 14 Putusan No. 41/G/2017/PTUNSMDpemanggilan dan pemeriksaan oleh atasan penggugat terlebin dahulu,sebagaimana dimaksud ;a.

bangsamelalui TNI Angkatan Udara, selain itu pidana tambahan berupapemecatan menurut Penasehat Hukum sangat berlebihan dan tidakproporsional serta tidak sebanding dengan apa yang telah dialamiTerdakwa yang merupakan korban dimana hukuman setimpaltersebut adalah yang pantas diberikan kepada pelaku pengedar danbandarbandar narkoba yang telah terbukti dapat merusak danmembahayakan generasi bangsa. dalam perkara ini Terdakwabukanlah pengedar maupun pemakai berulangkali sehinggamenurut Penasehat Hukum pemberhentian

tidak hormat tidaksemestinya dijatuhnkan kepada diri Terdakwa.Berdasarkan uraian tersebut di atas Penasehat Hukum TerdakwaMohon pada Majelis Hakim untuk berkenan berikan amar putusan1.

Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat sebagaiPNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dari Pejabat yangberwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkanputusan Pengadilan yamg berkekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;b. Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian danPejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhansanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;c.

Penggugat kemudian mengajukanpermohonan pensiun dini/pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hakpensiun kepada Tergugat pada tanggal 18 Februari 2019 sesuai ketentuan Pasal 254ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sehingga seharusnya Tergugatmenerbitkan surat keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiunkepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 268 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017, akan tetapi Tergugat justru menerbitkan objek sengketa yangmenetapkan pemberhentian

tidak hormat Penggugat sebagai PNS, yang atas dalilPenggugat tersebut, Tergugat menyangkalnya dengan menyatakan bahwa Tergugatmenerbitkan keputusan yang menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai PNS terhadap Penggugat karena Penggugat melakukan perbuatanmelanggar Pasal 87 ayat (4) huruf c UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda P11 yang sama denganT5 berupa Surat Penggugat kepada Direktur Umum LPP TVRI tanggal 18 Februari2019

Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik;atau; Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yangQAOtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana; Hal. 69 dari.75 halamanPutusan Perkara Nomor :107/G/2019/PTUN.BKLMenimbang, bahwa mengacu kepada norma yang mengatur tentangpemberhentian tidak hormat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa pemberhentian

tidak hormat Pegawai Negeri Sipil dalamkaitannya dengan perbuatan pidana adalah apabila perbuatan pidana berkaitandengan jabatan atau perbuatan pidanaberencana yang dihukum denganpidana penjara paling singkat 2 (Dua)Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Putusan PengadilanNegeri Kelas A Bengkulu Nomor 40/Pid.SUS.TPK/2018/PN.BgI tanggal 22 Mel2018 dimana Penggugat (Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikanwilayah Talo Desa Pagar Gasing Kec.