PerdataPengugat:- SAHUDI Bin SARTIMA- SAODIK Bin SARTIMA- SOPIAH Binti SARTIMA- SAADAH Binti SARTIMA- SUHAN Binti SARTIMATergugat:- MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) REPUBLIK INDONESIA Cq, DIREKTUR UTAMA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ( Persero) PUSAT JAKARTA Cq, DIREKTUR PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ( Persero) DISTRIBUSI JAWA BARAT DI BANDUNG Cq, DIREKTUR PT.

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ( Persero) CABANG CIREBON- MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq, KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA BARAT Cq, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIREBON- MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT- MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT Cq, WALIKOTA CIREBON- MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT Cq, WALIKOTA CIREBON Cq, CAMAT LEMAHWUNGKUK- MENTERI DALAM NEGERI

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia Cq,Direktur Utama PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) PusatJakarta Cq, Direktur PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero)Distribusi Jawa Barat di Bandung Cq, Direktur PT. PERUSAHAANLISTRIK NEGARA (Persero) Cabang Cirebon berkedudukan di Jl.

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) seluas 2.215 m2,berdasarkan Gambar Situasi tertanggal 1681990 No.590/1990 terletak di PropinsiJawa Barat, Kota Cirebon, Kecamatan Pekalipan, Kelurahan Jagasatru, sesuai penerbitansertifikat oleh BPN/Kantor Pertanahan Kota Cirebon, tertanggal 30101997.Bahwa perokhan dan penerbian Sertifkat Hak Atas Tanah milk Tergugat I / obyekperkara tersebut diatas telah sesuai dengan mekansme dan prosedur serta sesuai denganketentuan Undangundang dan Peraturan yang berlaku, hal

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DISTRIBUSIJAWA BARAT DAN BANTEN AREA CIREBON / Tergugat I adalah pihakyang beritikad baik / pemilik yang sah atas "tanah dan bangunan objek perkaraaquo", oleh karena itu berdasarkan ketentuan undangundang harusmendapatkan perlindungan hukum", hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukumberlaku dan diperkuat oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RL No.1230K/Sip/1980, yang menyatakan Bahwa pembeli yang beritikad baik harusmendapatkan perlindungan hukum"Bahwa telah

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA(PERSERO) dari Kantor Inspeksi Agraria Kotamadya Cirebon.Berdasarkan surat permohonan dimaksud pada point 11 diatas terbitlah SuratKeputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor613/HGB/BPN 1997 tanggal 02071997 tentang pemberian Hak Guna34Bangunan atas nama PT.

PERUSAHAANLISTRIK NEGARA (PERSERO) seas 2.215 m2, dengan Gambar Situasitertanggal 1681990 No.590/1990 ;Bahwa telah terbukti PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN AREA CIREBON / Tergugat Iadalah pihak yang beritikad baik / pemilik yang sah atas "tanah dan bangunan objekperkara aquo", yang sejak tahun 1973, pihak Tergugat I telah dimiliki dankuasainya;Bahwa hal lain yang juga membuktikan adalah bahwa selama ini sejak timbulnyahak sampai dengan saat in.

,MH
Terbanding/Tergugat I : PT Perusahaan Listrik Negara PT PLN Persero cq Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Persero
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Nias
Terbanding/Tergugat III : Camat Lahewa

General Manager PT. Perusahaan Listrik Negara(Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit danJaringan Nusa Tenggara (IUP NUSRA) Jalan Yos SudarsoNo. 2 A, Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat c.q.Manager PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) UnitPelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Flores c.q.

Perusahaan listrik negara(persero) area bogor rayon jasinga ; Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak mengetahui searalangsun dimana saksi mengetahuinya kejadian tersebut setelahdiberitahukan oleh kantor pelayanan pengaduan pln rumpin yangmenerima laporan dari warga bahwa terdapat korban pencurian yangtersengat arus listrik pada saat melakukan pencurian; Awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari senintanggal 21 mei 2018 sekitar pukul 08.00 wib , ketika saya berada dikantor

Perusahaan listrik negara (persero) areaBogor Rayon Jasinga akibat kejadian tersebut padamnya listrik ditempattersebut hingga 40 gardu listrik ;Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ParaTerdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;2. ABDUL WAHID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 21 Mei 2018diketahui sekitar pukul 02.30 DI Kp. Palias Rt.09/02 Desa Rabak Kec.Rumpin Kab.

Perusahaan Listrik Negara (Persero)area Bogor Rayon Jasinga akibat kejadian tersebut padamnya listrikditempat tersebut hingga 40 gardu listrik ;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan keterangan saksi ;3. H.AZRUMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 21 Mei 2018diketahui sekitar pukul 02.30 di Kp. Palias Rt.09/02 Desa Rabak Kec.Rumpin Kab.

Bogor ;Bahwa saksi tidak mengetahuil secara pasti apa barang yang hendakdiambil oleh para terdakwa, akan tetapi karena saksi melihat barangbukti gunting besar yang hendak diambil diduga yaitu berupa kebaltembaga pada tiang listrik milik PT. Perusahaan Listrik Negara(Persero) area bogor rayon jasinga ;Form 01 /SOP/15.8/2018Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 432/Pid.B/2018.

/PN CbiBahwa yang dialami oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)area Bogor Rayon Jasinga akibat kejadian tersebut padamnya listrikditempat tersebut hingga 40 gardu listrik ;Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ParaTerdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;4. ABDUL GOPUR ALS GOPUR dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 21 Mei 2018diketahui sekitar pukul 02.30 DI Kp.

.~ Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdatadalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pihakpihak :PT. Perusahaan Listrik Negara ( Persero ) Cq PT PerusahaanListrik Negara ( Persero ) Proyek IndukPembangkit Jaringan Sumatera Aceh Riau ( Pikitiring Suar ) berkedudukan diMedan JL. Cipto No. 12, yang semula sebagaiTERGUGAT I sekarang sebagaiPEMBANDING ;Melawan :1.

Pembanding/Penggugat I : ince baharuddin bin abd. rajab Diwakili Oleh : Ikram Hasanuddin Rustam, SH
Pembanding/Penggugat II : ince rahmawati binti abd rajab Diwakili Oleh : Ikram Hasanuddin Rustam, SH
Terbanding/Tergugat : PT. perusahaan listrik negara (persero) Pusat, Cq. PT. perusahaan listrik negara wilayah sulselbar, Cq. PT. perusahaan listrik negara unit pelaksana transmisi (UPT) makassar.
Terbanding/Turut Tergugat : kantor pertanahan kota makassar

Tanggal 13 Agustus 2021, Hal : Penyelesaian RUPTL PLN Tahun 2021-2030;

ii. Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 Tanggal 28 September 2021, Tentang: Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2030, BAB V: RENCANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK TAHUN 2021-2030, Sub-bab 5.1.3 Perubahan untuk Kalimantan, Tabel 5.9 Proyek

/p>

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

i. Surat Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No T-373/TL.03/MEM.L/2021, Tanggal 13 Agustus 2021, Hal : Penyelesaian RUPTL PLN Tahun 2021-2030;

ii. Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 Tanggal 28 September 2021, Tentang: Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT

Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2030, BAB V: RENCANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK TAHUN 2021-2030, Sub-bab 5.1.3 Perubahan untuk Kalimantan, Tabel 5.9 Proyek yang Disesuaikan pada RUPTL 2021-2030 di Kalimantan, No. 20 & 21, halaman V-7, yang menerangkan: PLTU Kalselteng 3 Dibatalkan sesuai surat Menteri ESDM No T-373/TL.03/MEM.L/2021;

4. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang RUPTL 2021-2030 dan memasukkan PLTU MT Kalselteng 3 di dalam

Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk selanjutnyadisebut sebagai PROYEK sebagaimana yang tertuang dalam SuratPerjanjian Kerjasama tertanggal 22 Januari 2008 yang dilegalisasidengan Nomor : 04/Reg/II/2008/tiga halaman/rangkap tiga dibuat dandilegalisasi oleh Notaris Nyonya Cynthia Setiawati Siddharta Machmur,SH., Notaris di Jakarta (Bukti P1);Bahwa selain adanya kesepakatan tersebut diatas, Penggugat danTergugat juga membuat Perjanjian Kerjasama mengenai penyerahandan pembayaran sejumlah uang

Bahwa dalam gugatan butir 1Penggugat menyebutkan bahwa.........:+ antara Penggugat denganTergugat dan Tergugat Il telah membuat Perjanjian Kerjasama sebagaiPartner guna menyediakan modal untuk biaya kelengkapan tenderpengadaan minyak untuk PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dst;Bahwa kemudian pada gugatan butir 2 Penggugat menyebutkanpahwa........

Penggugat dan Tergugat juga membuat PerjanjianKerjasama mengenai penyerahan dan pembayaran sejumiah uang untukpembiayaan pengadaan minyak untuk PT. Perusahaan Listrik Negara(Persero) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasamatertanggal 22 Januari 2008 yang dilegalisir dengan Nomor : 04/Reg/l/2008dibuat dan dilegalisir oleh Ny. Chintia Setiawati Siddhartama, SH., Notaris diJakarta.

Bahwa dari gugatan Penggugat butir 1 dan butir 2 tersebut terdapat2 (dua) buah Perjanjian Kerjasama, yaitu yang pada gugatan butir 1disebutkan adalah Bahwa pada tanggai 22 Januari 2008 antara Penggugatdengan Tergugat dan Tergugat Il telah membuat Perjanjan Kerjasamasebagai partner guna menyediakan modal untuk biaya kelengkapan tenderpengadaan minyak untuk PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)....dst.yang dalam hal ini Penggugat memberi tanda bukti P1.

Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk selanjutnya disebutsebagai PROYEK sebagaimana yang tertuang dalam Surat PerjanjianKerjasama tertanggal 22 Januari 2008 yang dilegalisasi dengan Nomor :04/Reg/I/2008/tiga halaman/rangkap tiga dibuat dan dilegalisasi oleh NotarisNyonya Cynthia Setiawati Siddharta Machmur, SH., Notaris di Jakarta (BuktiP1);Bahwa selain adanya kesepakatan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat juga membuat Perjanjian Kerjasama mengenai penyerahan dan pembayaransejumlah uang

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ( PERSERO ) WILAYAH SULAWESI SELATAN, TENGGARA DAN BARAT
Terbanding/Tergugat III : KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INONESIA
Terbanding/Tergugat I : ABDUL KARIM LAMBENG

Perusahaan Listrik Negara(Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, beralamat kantor diJalan Letjend Hertasning Blok B, Makassar, atas nama kuasanya : 1. Rosita Zulkarnaen,SH ;2. Syamsu Alam,SH;Hal 60 dari 94 Hal Putusan Perkara No.434/PDT/2017/PT.MKS.,3. Dian Maya Puspitasari, SH ;4. Sonni Akbar,SH; Oleh karena, yang memberi Kuasa adalah General Manager PT. PerusahaanListrik Negara (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara danSulawesi Barat, BUKAN :Direktur Utama PT.

Perusahaan Listrik Negara ( Persero ) Jakarta;Bahwa obyek perkara berdasarkan bukti dari Terguat II Konvensi / Tergugat IIRekonvensi berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20006 diberi tanda bukti( T.ll2), pemegang hak adalah PT. PLN (Persero) berkedudukan di Jakarta, walaupun obyeknya terletak di Makassar,SEHINGGA :Surat Kuasa Tergugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi batal demi hukumdan dianggap tidak pernah ada, sehingga segala tindakan hukum PenerimaKuasa juga batal demi hukum ; 1.

Perusahaan Listrik Negara(Persero), Bukti TIl2 yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yakniTurut Tegugat Il Bukti TT II4pa IE ee ITI AT TS Bahwa pertimbangan JudexFactie Hakim Tingkat Pertama dengan mengatakan Penguasaan TergugatIl terhadap obyek perkara adalah sah adalah pertimbangan hukum yangkeliru, hal ini pembanding dalilkan, OLEH KARENATergugat II tidak bisa membuktikan dipersidangan tentang adanya Bukti Tertulisberupa ganti rugi oleh Pemerintah Republik Indonesia atas Eigendom 3336:;

Perusahaan Listrik Negara (Persero) Bukti Tll,yang diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang yakni Turut Tergugat II BuktiT.T.M1; Pertimbangan hukum judex factie Hakim Pertama di atas, sangat tepatdan benar sehingga telah sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya,karena: 1.

,Pemegang Hak PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Bukti T.II2)yang diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang yakni Turut Tergugat II (Bukti TT.II1) ;2.

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA(PERSERO) seluas 34.005 m2, berdasarkan Gambar Situasitertanggal 17041995 No.8334/1995 terletak di Propinsi JawaBarat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tarumajaya, Desa PantaiMakmur, sesuai penerbitan sertifikat oleh BPN/KantorPertanahan Kabupaten Bekasi, tertanggal 4101995.Bahwa semua tanah yang terdaftar dalam Keputusan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 65/HGB/BPN/95 tanggal 7Februari 1965 tentang PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATASNAMA PT.

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) ATASTANAH DI KABUPATEN BEKASI, telah dibebaskan/dilepaskan haknyaoleh pemilik hak atas tanah. Pemilik atas tanah yang terdaftar dalamkeputusan tersebut telah menerima ganti rugi dari TERGUGAT sehinggaberdasarkan hukum TERGUGAT telah melaksanakan semuakewajibannya berdasarkan hukum.Bahwa berdasarkan semua Buktibukti otentik tersebut diatas, makatelah teroukti TERGUGAT adalah pihak yang beritikad baik danHal. 23 dari 38 hal Put.

No. 766/PDT/2016/PT.DKI.23.24.Bahwa telah TERGUGAT uraikan diatas bahwa TERGUGATmemperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2/PantaiMakmur atas nama PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)seluas 34.005 m2, berdasarkan Gambar Situasi tertanggal 17041995No.8334/1995terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi,Kecamatan Tarumajaya, Desa Pantai Makmur, sesuai penerbitansertifikat oleh BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tertanggal 4101995, berdasarkan hukum dan prosedur yang berlaku.

MenyatakanSertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2/PantaiMakmur atas nama PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA(PERSERO) (TERGUGAT) seluas 34.005 m2, berdasarkan GambarSituasi tertanggal 17041995 No.8334/1995 terletak di PropinsiJawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tarumajaya, Desa PantaiMakmur sah dan berharga;5. Menolak sita jaminan yang diajukan PARA PENGGUGAT;6. Menolak permohonan uang paksa (dwangsom) yang diajukan PARAPENGGUGAT;7.

Perusahaan Listrik Negara (Persero) atas tanah diKabupaten Bekasi tanggal 07 Februari 1995 ;e Atas Surat Keputusan tersebut, kemudian Turut Tergugatmenindaklanjuti dengan menerbitkan Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 2 atas nama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yangberkedudukan di Jakarta, luas 34.005 m2, Gambar Situasi tanggal 1741995 Nomor 8334/1995 ;Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yangmengadili perkara ini berkenan memutus :1.

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah NusaTenggara Barat, berkedudukan di Jl.Langko 2527 Ampenan Kota Mataram, dalamtingkat banding diwakili oleh 1. TimbulTamba, SH.MH, 2. I Made Subawa , SH. 3.Tri Wahyu Sukarsiati, SH. 4. HusnulRaudah, SH, 5. Baiq Nurul Hidayati, SH.selanjutnya disebut TERGUGAT I.2. PT.

Penggugat:
Agung Esti Tahrir (Agung Esti Mariati)
Tergugat:
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - UP3 Cimahi
Turut Tergugat:
1.Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
2.Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
3.Inen Sutisna
4.Kantor Desa Kayuambon, Pemerintah Desa Kayuambon Qq. Kepala Desa Kayuambon

PLN (Persero) untuk proses pengurusan Akta Jual Beli (AJB) dan administrasi balik nama atas harta benda waris/tirkah yaitu sebidang tanah berdiri diatasnya sebuah bangunan seluas seluas 221 M² (dua ratus dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01370 atas nama PT.

Perusahaan Listrik Negara (Persero) Berkedudukan di Jakarta;

PLN tempat Saksi bekerjatersebutBahwa sesuai data lapangan saat tim dari PT. perusahaan Listrik Negara(persero) melakukan pengecekan dilokasi kejadian bahwa banyaknyabesi siku tower galpanis yang telah di bongkar dan dicuri oelh Parahalaman 6 dari 39 Putusan Nomor 464/Pid.B/2018/PN Bkn.Terdakwa yakni sekitar 300 (tiga ratus) batang yang mana rataratapanjang dari besi tersebut sekira 4 (empat) meter.Bahwa terhadap dua batang besi tower dengan panjang enam meterwarna silver yang diperlihnatkan pemeriksa

PLN tersebutBahwa sesuai dengan data yang ada pada kami PT. perusahaan ListrikNegara (persero) besarnya kerugian yang diderita oleh PT. perusahanListrik Negara (persero) akbita pencurian yang dilakukan oleh Sdr Yunas,Dkk yakni sekira Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) .Bahwa yang mengetahui tentang terjadinya tindak Pidana Pencurianterhadap besi tower SUTT milik PT. Perusahaan Listrik Negara (persero)di Desa Baru Kec.

Saksi Doni Yuda Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkanKeterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;Bahwa terjadinya Perkara tindak Pidana Pencurian terhadap Besi TowerSUTT milik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) tempat Saksi bekerjatersebut terjadi diketahui terjadinya pada bulan Juli 2018 sekira di JalanPandau Makmur Ujung Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab.

Saksi Hermansyah Als Herman Bin Muhammad Nur dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkanKeterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;Bahwaterjadinya Perkara tindak Pidana Pencurian terhadap Besi TowerSUTT milik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) tempat Terdakwabekerja tersebut terjadi diketahui terjadinya pada bulan Juli 2018 sekiradi Jalan Pandau Makmur Ujung Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab.

Deni dan Terdakwa ;Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebutmengakibatkan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengalami kerugianlebih kurang sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang sama sekaliatau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni, menunjuk kepadakepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut,keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain.

Bahwa antara PENGGUGAT dengan CV SIMTECH INDONESIA yangdiwakili oleh TERGUGAT memiliki hubungan hukum berdasarkanPerjanjianKerjasamaTentang JasaPenerimaanPembayaranSertaPengambilan dan Penyetoran Dana Tagihan Listrik dan Tagihan LainnyaPelanggan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Secara Terpusat No.007/BMS/PKS/II/16 tanggal 11 Februari 2016 (Perjanjian KerjasamaNo. 007), yang diantaranya menyepakati halhal sebagai berikut :3.1.

Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perjanjiankerjasama antara PT Bank Mega Syariah dengan CV Simtech Indonesia tentang jasapenerimaan pembayaran serta pengambilan dan penyetoran dana tagihan listik danTagihan lainya pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) secara Terpusat.Dengan Nomor PIHAK PERTAMA : 007/BMS/PKD/IV/16 Nomor PIHAK KEDUA :038/PKS/BMS.SI//2016 tertanggal sebelas bulan Febuari tahun dua nlbu enam belas(11 02 2016).2.

Simtech Indonesia tentang Jasa PenerimaanPembayaran Serta Pengambilan dan Penyetoran Dana Tagihan Listrikdan Tagihan Lainnya Pelanggan PT. Perusahaan Listrik Negara(Persero) Secara Terpusat Nomor Pihak Pertama 007/BMS/PKS/II/16dan Nomor Pihak Kedua 038/PKS/BMSSI/II/2016 tanggal 11 Pebruari2016, diberi tanda TIII.2;Fotocopy dari Print Out Putusan Mahkamah Konstitusi R.

Nomor93/PUUX/2012 tanggal 29 Agustus 2013, diberi tanda TIII.3;Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti awal berupabukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meteraisecukupnya sebagai berikut:1.Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama antara PT.BankSyariah dengan CV.Simtech Indonesia tentang Jasa PenerimaanPembayaran Serta Pengambilan dan Penyetoran Dana Tagihan Listrikdan Tagihan Lainnya Pelanggan PT.

Perusahaan Listrik Negara(Persero) Secara Terpusat Nomor Pihak Pertama 007/BMS/PKS/II/16dan Nomor Pihak Kedua 038/PKS/BMSSI/II/2016 tanggal 11 Pebruari2016, diberi tanda P1;Fotocopy sesuai dengan aslinya Kesepakatan Dalam RangkaPenyelesaian Tunggakan Pelimpahan Ke PT PLN antara PT BankMega Syariah dengan CV.Simtech Indonesia tanggal 6 Mei 2017,diberi tanda P2;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhal yang diajukan lagi dan mohon putusan terhadap eksepsi yang diajukanoleh Para

Sitorus Nomor 1Lt. 03 Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2019,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;LawanDirut PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) selanjutnya disebutSirut PT. PLN (Persero), Cq. General Manager PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit IndukWilayah Sumut selanjutnya disebut GeneralManager PT. PLN (Persero) UWIS, Cq.

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero)Pikitring Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua(Sulpama), Jl. Letjen Hertasning Panakukkang Makassar90222. Dalam hal ini memberikan kuasa kepadaCHRISTOFFEL SIGALINGGING,SH,DKK, AssistantAnalyst Hukum Bagian Hukum dan Pertanahan BidangKeungan SDM dan Administrasi PT. PLN (Persero) UnitInduk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papuaberalamat di Jalan Letjen.

Oktavianus Maspaitella dan Azer Maspaitella (cucudari almarhum Adrian MaspaitellaNomor s/d 13 sebagai Tergugat I s/d Tergugat XIII14 PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) pikitringwilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulmapa)sebagai Tergugat XIV.15 PT.

Perusahaan Listrik Negara (persero) wilayah IXMaluku dan Maluku Utara, sewbagai Tergugat XVMenimbang, bahwa hubungan kekeluargaan antara TergugatTergugat dalamperkara Perdata 176/1957Pdt Jo Perdata Nomor :218/1958/PT/Pdt, Jo Perdata21Nomor 213 K/Sip/1968 dengan TergugatTergugat dalam perkara perdata In Casu(perdata Nomor : 92/Pdt.G/2011/PN.AB), bahwa Tergugat I s/d Tergugat XIII dalamperkara perdata In Casu (perdata Nomor : 92/Pdt.G/2011/PN.AB) adalah anakanak /keturunan dari TergugatTergugat dalam

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero), sebagai Tergugat ;2. PT. WIHARTA KARYA AGUNG, sebagai Turut Tergugat I ;3. PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU Cq. PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMKAB INDRAMAYU, sebagai Turut Tergugat II ;3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU, sebagai Turut Tergugat III ;

Perusahaan Listrik Negara (Persero);.

Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada Halaman 2 dan 3 Bagian PokokPerkara dalam gugatan a quo, yang menyatakan tindakan TERGUGAT tidakmemasang sambungan listrik baru ditempat PENGGUGAT merupakanPerbuatan Melawan Hukum, yakni melanggar Instruksi Presiden danPeraturan Menteri ESDM Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 tahun 2017tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan PenyaluranTenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik

Negara (Persero);Bahwa tindakan TERGUGAT belum melakukan penyambungan listrik kerumah PENGGUGAT adalah telah sesuai dengan Peraturan Menteri ESDMNomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat MutuPelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PTPerusahaan Listrik Negara (Persero) dan bukan merupakan PerbuatanMelawan Hukum, dengan alasanalasan sebagai berikut:1.

Perusahaan Listrik Negara (Persero), Pasal 6 ayat (1) yangberbuny/i:Pasal 6(1).

Bahwa terbukti benar tindakan TERGUGAT belum melakukanpenyambungan listrik ke rumah PENGGUGAT telah sesuai denganPeraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait denganPenyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero),maka secara mutatis mutandis TERGUGAT juga menolak dengan tegasdalil PENGGUGAT pada Halaman 4, Angka 6 dan 7, Bagian Pokok Perkaradalam

Pembanding/Tergugat : Manager Rayon Unit Layanan Pelanggan PT. Perusahaan Listrik Negara Persero
Terbanding/Penggugat I : M.