: Rp.10.000.000, ;3.Belanja Bansos Ops RW :Rp. 800.000, ;4.Belanja Bansos Ops RT : Rp. 2.400.000, ;5.Belanja Bansos Kr.Taruna :Rp. 1.600.000, ;7.Belanja Bansos Pok pengajian : Rp. 2.700.000, ;(2).Belanja langsung : Rp.53.314.000,(a).Belanja surat menyurat Pemdes :Rp. 599.500, ;(b).Belanja jasa perijinan ranmor dinas : Rp. 55.000, ;(c).Belanja pemeliharaan rutin Ranmor15dinas(d).Belanja pemeliharaan kebersihankantor(e).Belanja penyediaan barangcetakan dan penggandaan(f).

;(c).Belanja bantuan sosial : Rp.17.736.000, ;1.Belanja Bansos PKK : Rp. 5.000.000, ;2.Belanja Bansos Pendidikan : Rp. 3.018.000, ;a.Honor guru PAUD : Rp. 2.400.000, ;b.Belanja Hanjar Rp. 618.000, ;3.Belanja Bansos Keg.LPM : Rp. 2.000.000, ;4.Belanja Bansos Keg.Kr.taruna :Rp. 1.500.000, ;5.Belanja Bansos Ops RW : Rp. 2.400.000, ;6.Belanja Bansos Ops RT : Rp. 2.880.000, ;7.Rehab rumah tdk layak huni :Rp. 936.000, ;(2).Belanja langsung : Rp.48.991.023, ;(a).Belanja surat menyurat Pemdes : Rp. 2.397.000

: Rp.10.000.000, ;3.Belanja Bansos Ops RW :Rp. 800.000, ;4.Belanja Bansos Ops RT : Rp. 2.400.000, ;5.Belanja Bansos Kr.Taruna : Rp. 1.600.000, ;7.Belanja Bansos Pok pengajian : Rp. 2.700.000, ;(2).Belanja langsung : Rp.53.314.000,(a).Belanja surat menyurat Pemdes >Rp. 599.500, ;(b).Belanja jasa perijinan ranmor dinas : Rp. 55.000, ;(c).Belanja pemeliharaan rutin Ranmordinas :Rp. 646.000, ;(d).Belanja pemeliharaan kebersihankantor :Rp. 392.000, ;(e).Belanja penyediaan barangcetakan dan penggandaan

Belanja bantuan sosial : Rp.17.736.000, ;1.Belanja Bansos PKK : Rp. 5.000.000, ;2.Belanja Bansos Pendidikan :Rp. 3.018.000, ;a.Honor guru PAUD Rp. 2.400.000, ;b.Belanja Hanjar: Rp. 618.000. ;3.Belanja Bansos Keg.LPM : Rp. 2.000.000, ;4.Belanja Bansos Keg.Kr.taruna > Rp. 1.500.000, ;5.Belanja Bansos Ops RW : Rp. 2.400.000, ;6.Belanja Bansos Ops RT : Rp. 2.880.000, ;7.Rehab rumah tdk layak huni :Rp. 936.000, ;(2).

Belanja bantuan sosial : Rp.22.500.000, ;1.Belanja Bansos PKK : Rp. 5.000.000, ;2.Belanja Bansos Keg.LPM : Rp.10.000.000, ;3.Belanja Bansos Ops RW :Rp. 800.000, ;4.Belanja Bansos Ops RT : Rp. 2.400.000, ;5.Belanja Bansos Kr.Taruna : Rp. 1.600.000, ;7.Belanja Bansos Pok pengajian : Rp. 2.700.000, ;(2). Belanja ..........74 (2). Belanja langsung : Rp.53.314.000,(a). Belanja surat menyurat Pemdes >Rp. 599.500, ;(b). Belanja jasa perijinan ranmor dinas : Rp. 55.000, ;(c).

Bahwa surat TERMOHON INo : B1383/0.3.29/Dsp.4/08/201 7tanggal 9Agustus 2017 belum mengungkap bantuan dana hibah bansos PemkabBoyolali TA 2014 di desa Sarimulyo Kec. Kemusu Kab. BoyolaliHalaman 3 dari 17Hal.

memerintahkan TERMOHON dan TERMOHON Il untukmengusut/menyelidiki perkara bantuan dana hibah bansos untukditeruskan ke pengadilan agar para pelaku kejahatan korupsi menjadijera.8.

Hakim yang memeriksa perkara inidapat memberikan putusan :1.2.Menerima permohonan Praperadilan yang diajukan PEMOHON.Menyatakan penghentian penyelidikan oleh TERMOHON atas dugaantindak pidana korupsi penyaluran dana hibah bansos Pemkab Boyolali TA2014 adalah tidak sah.Memerintahkan TERMOHON I melalui TERMOHON Il untuk memproses,menindaklanjuti untuk diajukan ke pengadilan atas dugaan tindak pidanakorupsi bantuan dana hibah bansos dari Pemkab Boyolali TA 2014.Memerintahkan TERMOHON , TERMOHON Il,

Bahwa penyelidikan perkara tindak pidana korupsi Dugaan TindakPidana Korupsi Penyaluran Dana Hibah Bansos Pemkab Boyolali TA.2014, locus delictinya adalah bertempat di Kabupaten BoyolaliPropinsi Jawa Tengah serta saksisaksi yang diperiksa sebagian besarberdomisili di Boyolali.

2014 tanggal 28 Oktober 2014, objek praperadilan telahdiperluas yaitu selain yang telah diatur dalam Pasal 77 KUHAP juga ditambahdengan penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.Menimbang, bahwa setelah hakim memperhatikan posita dan petitumdari permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohondalam perkara praperadilan ini adalah menuntut tentang tidak sahnya tindakanpenghentian penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon atas dugaan tindakpidana korupsi penyaluran dana hibah bansos

;Bahwa selanjutnya Terdakwamenarik uang dana Bansos yangdiperuntukkan kepada 17kelompok Tani tersebut padatanggal 04 Agustus 2010 sebesarRp.16.044.000, untuk 6 (enam)kelompok Tani MT ASEP danpada tanggal 30 Desember 2010sebesar Rp.30.250.000, untuk 11(sebelas) kelompok Tani MITOKMAR dari rekening tabunganpada Bank Mandiri nomorrekening: 1590000376599 atasnama Terdakwa.

;e Bahwa guna pelaksanaan SLPTTtersebut untuk Desa Bumi RahayuKelompok Penerima Bansos SLPTT untuk kegiatan ASEP masingmasing kelompok Tani mendapatbantuan uang sejumlah Rp.2.674.000, untuk 6(enam)Kelompok Tani atau sebesarRp.16.044.000,, dan untukkegiatan OKMAR mendapatbantuan uang sejumlahRp.2.750.000, untuk 11(sebelas)Kelompok Tani sebesar Rp.30.240.000, sehingga totalkeseluruhan sebesarRp.46.294.000.;Hal. 13 dari 42 Hal.

Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR20Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangandan Hortikultura Kabupaten Kapuas Nomor : 232/PDP310/III/2010tanggal 18 Maret 2010 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima DanaBantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU)SLPTT Padi non Hibrida, SLPTT Kedelai, SLPTT Jagung dan BLBUNon SLPTT Kedelai Tahun Anggaran 2010, sebagai PerwakilanKelompok Tani Desa Bumi Rahayu G4 Penerima Bansos, bertempat diDesa Bumi Rahayu G4 Kecamatan

;Bahwa untuk Desa Bumi RahayuKelompok Penerima Bansos SLPTT untuk kegiatan ASEPsebanyak 6 Kelompok Tanisebesar Rp. 16.044.000,, danuntuk kegiatan OKMAR sebanyakHal. 21 dari 42 Hal.

;Bahwa Terdakwa tanpasepengetahuan dan seijinkelompok tani pelaksana SLPTTdi Desa Bumi Rahayu G4 telahmenggunakan dana bansos SLPTT untuk kepentingan diri sendiritidak sesuai dengan RUK yangdiajukan dalam proposal maupunyang diisi pada blangko laporanawal pelaksanaan SLPTT tahun2010.

Blangko surat pernyataaan penerima hibah/bansos pemantaukeuangan Negara SK MENKUMHAM AHU 014646 AH 01 07 2015 jl.Caman Raya No. 7 jatibening Bekasi1741210.

Blangko surat pernyataaan penerima hibah/ bansos pemantaukeuangan Negara SK MENKUMHAM AHU 014646 AH 01 07 2015 jl.Caman Raya No. 7 jatibening Bekasi1741210.

HASAN selaku KadisKeuangan memanggil kembali terdakwa IBRAHIM SAHUPALA, S.Pi.alias BAHIM dan saksi TAUFIK SIAPU, SH. dan mengatakan uangsudah ada dan nanti berurusan dengan Bendahara Bansos yaitu saksiBASIRUN IM, selanjutnya terdakwa IBRAHIM SAUPALA, S.Pi AliasBAHIM dan saksi TAUFIK SIAPU, SH bertemu dengan saksi BASIRUNIM selaku bendahara Bansos, saat bertemu dengan saksi BASIRUN IM,saksi BASIRUN IM menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah) kepada terdakwa IBRAHIM SAHUPALA,

Pulau Morotai atasdana Bansos yang bersumber dari APBD Kab.

so cair tiga ratus juta, namundi jawab oleh terdakwa BAHIM belumselain itu saksi SMSkepada terdakwa BAHIM juga menanyakan dana bansos tapiselalu di jawab oleh terdakwa BAHIM belum setelah itusaksi menelepon saksi GUNTUR selaku Sekretaris kakabeta dengar dana bansos so cair to kemudian pak Gunturbilang beta seng tau setelah itu saksi telepon saksi USMANTAE selaku bendahara Pak Us Pak Us so dengar danabansos so cair tiga ratus juta?

HASAN selaku Kadis Keuangan memanggil kembaliterdakwa Ibrahim Sahupala, S.Pi dan saksi TAUFIKSIAPU, SH. dan mengatakan uang sudah ada dannanti berurusan dengan Bendahara Bansos yaitu saksiBASIRUN IM, selanjutnya terdakwa Ibrahim Sahupala,S.Pi dan saksi TAUFIK SIAPU, SH bertemu dengansaksi BASIRUN IM selaku bendahara Bansos, saatbertemu dengan saksi BASIRUN IM, saksi BASIRUN IMmenyerahkan uang sebanyak Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah) kepada terdakwa IbrahimSahupala, S.Pi alias BAHIM di ruangan

Sugiati ;- 1 (satu) lembar kartu Bansos An. Suwanto ;- 1 (satu) kartu ATM BANK BNI An. Sugiati ;- 1 (satu) buah dompet warna biru merk Gucci ;- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam ;- Alat Mek-Up ;- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BM 5385 WB ;Dikembalikan kepada yang berhak ;6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Sugiati, 1 (satu) lembarkartu Bansos An. Suwanto, 1 (satu) kartu ATM BANK BNI An.

Sugiati, (satu) lembar kartu Bansos An. Suwanto, (satu) kartu ATMBANK BNI An.

Sugiati, 1 (satu) lembar kartu Bansos An.Suwanto, (satu) kartu ATM BANK BNI An.

Sugiati, 1 (satu) lembar kartu Bansos An. Suwanto, (satu)kartu ATM BANK BNI An.

Pasal 37 ayat 1 Permendagri nomor : 32 tahun 2011 tentang pedomanpemberian hibah dan bansos yg bersumber dari APBD : Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan materialatas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.2.Pasal 15 ayat 1 huruf Perguob DIY nomor: 46.1 tahun 2012 tentangtata cara hibah dan bansos : Penerima hibah/ bansos berupa uang vwejib menyampaikan laporanpenggunaan dan surat pernyataan tanggungjawaban penggunaanhibah/bansos kepada Gubernur melalui SKPD Teknis untuk

Pasal 37 ayat 1 Permendagri nomor : 32 tahun 2011 tentang pedomanpemberian hibah dan bansos yg bersumber dari APBD: Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan materialatas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.2.

Pasal 15 ayat1 huruf Pergub DIY nomor: 46.1 tahun 2012 tentangtata cara hibah dan bansos : Penenma hibah/ bansos berupa uang wejib menyampaikan laporanpenggunaan dan surat pernyataan tanggungjawaban penggunaanhibah/bansos kepada Gubernur melalui SKPD Teknis untuk diserahkankepada PPKD, dengan tembusan kepada Inspektorat, dengan formatlaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Il, yangmerupakan bagian tidak terpisahkan an Peraturan Gubernur ini.Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2016

Pasal 37 ayat 1 Permendagri nomor : 32 tahun 2011 tentang pedomanpemberian hibah dan bansos yg bersumber dari APBD: Penerima bantuan sosial bertanggungjavab secara formal dan materialatas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.2.Pasal 15 ayat1 huruf Pergub DIY nomor: 46.1 tahun 2012 tentangtata cara hibah dan bansos : Penenma hibah/ bansos berupa uang vejib menyampaikan laporanpenggunaan dan surat pernyataan tanggungjawaban penggunaanhibah/bansos kepada Gubernur melalui SKPD Teknis untuk diserahkankepada

Pasal 37 ayat 4 Permendagri nomor : 32 tahun 2011 tentang pedomanpemberian hibah dan bansos yg bersumber dari APBD yaitu :Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2016/PT YYK.Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cdisimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyekpemeriksaan.3. Pasal 15 (4) Pergub DIY nomor : 46.1 tahun 2012 tentang tata carahibah dan bansos pertanggungjawaban penenma bansos meliputibuktibukti pengeluaran yg lengkap dan sah 4.

14 Proyek Subsidi bansos TIK SMP 2011 untuk SMP Negeri 1Fanayama Kabupaten Nias.Surat Dukungan dan Jaminan Purna Jual Nomor190/TDVV2012 tertanggal 24 Januari 2012 sesuai denganProyek Subsidi bansos TIK SMP 2011 untuk SMP Negeri 1Hibala Kabupaten Nias.Surat Dukungan dan Jaminan Purna Jual Nomor191/TDVV2012 tertanggal 24 Januari 2012 sesuai denganProyek Subsidi bansos TIK SMP 2011 untuk SMP Negeri 1Lolowau Kabupaten Nias.Surat Dukungan dan Jaminan Purna Jual Nomor192/TDVV2012 tertanggal 24 Januari

2012 sesuai denganProyek Subsidi bansos TIK SMP 2011 untuk SMP Negeri 1Maniamolo Kabupaten Nias.Surat Dukungan dan Jaminan Purna Jual Nomor193/TDVV2012 tertanggal 24 Januari 2012 sesuai denganProyek Subsidi bansos TIK SMP 2011 untuk SMP Negeri 1PulauPulau Batu Kabupaten Nias.Surat Dukungan dan Jaminan Purna Jual Nomor194/TDVV2012 tertanggal 24 Januari 2012 sesuai denganProyek Subsidi bansos TIK SMP 2011 untuk SMP Negeri 1Susua Kabupaten Nias.Surat Dukungan dan Jaminan Purna Jual Nomor195/TDVV2012

/TDVV2012 tertanggal 24 Januari 2012 sesuai dengan 15 Proyek Subsidi bansos TIK SMP 2011 untuk SMP Negeri 2Lahusa Kabupaten Nias.Surat Dukungan dan Jaminan Purna Jual Nomor199/TDVV2012 tertanggal 24 Januari 2012 sesuai denganProyek Subsidi bansos TIK SMP 2011 untuk SMP Negeri 2Susua Kabupaten Nias.Surat Dukungan dan Jaminan Purna Jual Nomor200/TDVV2012 + tertanggal 24 Januari 2012 sesuai denganProyek Subsidi bansos TIK SMP 2011 untuk SMP Negeri 2Teluk Dalam Kabupaten Nias.Surat Dukungan dan Jaminan

Purna Jual Nomor201/TDVWV2012 + tertanggal 24 Januari 2012 sesuai denganProyek Subsidi bansos TIK SMP 2011 untuk SMP Negeri 3Amandraya Kabupaten Nias.Surat Dukungan dan Jaminan Purna Jual Nomor202/TDVV2012 = tertanggal 24 Januari 2012 sesuai denganProyek Subsidi bansos TIK SMP 2011 untuk SMP Negeri 3Lahusa Kabupaten Nias.Surat Dukungan dan Jaminan Purna Jual Nomor203/TDVV2012 tertanggal 24 Januari 2012 sesuai denganProyek Subsidi bansos TIK SMP 2011 untuk SMP Negeri 3Lolowau Kabupaten Nias.Surat

Dukungan dan Jaminan Purna Jual Nomor204/TDVV2012 = tertanggal 24 Januari 2012 sesuai denganProyek Subsidi bansos TIK SMP 2011 untuk SMP Negeri 3Teluk Dalam Kabupaten Nias.Surat Dukungan dan Jaminan Purna Jual Nomor205/TDVV2012 tertanggal 24 Januari 2012 sesuai denganProyek Subsidi bansos TIK SMP 2011 untuk SMP Negeri 4Gomo Kabupaten Nias.Surat Dukungan dan Jaminan Purna Jual Nomor206/TDVV2012 tertanggal 24 Januari 2012 sesuai denganProyek Subsidi bansos TIK SMP 2011 untuk SMP Negeri 4Lolomatua

KelompokTani Lontangnge Kota Parepare;1 (satu) Rangkap Daftar NamaNama Penerima BANSOS UntukKategori Peternak pada Kelompok Lontangnge;1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani KepalaDinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan KotaParepare Ir. Hj.

Hj.Damilah Husain;1 (satu) bundel asli Kwitansi/Nota/Biaya Administrasi PengeluaranDana Insentif Bantuan Sosial (Bansos) APBN Tahun Anggaran2012;1 (satu) bundel asli Kwitansi Penerima/Pembayaran Dana InsentifBantuan Sosial (Bansos) APBN Tahun Anggaran 2012 kepadaanggota Kelompok Tani Lontangnge;1 (satu) Bundel Foto Copy Proposal Bantuan ternak Sapi BetinaBunting pada Kelompok Tani Lontangnge Kota Parepare tahun2011;Hal. 4 dari 34 hal. Put.

Hj.Damilah Husain;1 (satu) bundel asli Kwitansi/Nota/Biaya Administrasi PengeluaranDana Insentif Bantuan Sosial (Bansos) APBN Tahun Anggaran2012;1 (satu) bundel asli Kwitansi Penerima/Pembayaran Dana InsentifBantuan Sosial (Bansos) APBN Tahun Anggaran 2012 kepadaanggota Kelompok Tani Lontangnge;Hal. 13 dari 34 hal. Put.

Damilah Husain;1 (satu) bundel asli Kwitansi/ Nota/ Biaya AdministrasiPengeluaran Dana Insentif Bantuan Sosial (Bansos) APBNTahun Anggaran 2012;1 (satu) bundel asli Kwitansi Penerima/ Pembayaran DanaInsentif Bantuan Sosial (Bansos) APBN Tahun Anggaran 2012kepada anggota Kelompok Tani Lontangnge;1 (satu) bundel foto copy Proposal Bantuan ternak Sapi BetinaBunting pada Kelompok Tani Lontangnge Kota Parepare tahun2011;1 (satu) bundel Buku Petunjuk Juknis Penyelamatan BetinaProduktif Insentif Betina

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 April 2011 nomor: BS 260/Kesos&PB/K/IV/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.139. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 9 Mei 2011 nomor: BS 333/Kesos&PB/K/V/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.

Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.142. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Mei 2011 nomor : BS 390/Kesos&PB/K/VI/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.143. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011 direvisi menjadi Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 06 September 2011 nomor: BS 555/Kesos&PB/K/IX/2011 Perihal Pengajuan Kembali Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.147. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.150. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 04 November 2011 nomor: BS 682/Kesos&PB/K/XI/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011 Kepada Panitia Pembangunan Gedung Balai Pertemuan Serbaguna Korps Cacad Veteran RI Jenderal Soedirman Purwokerto.151. 1(

Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.153. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 November 2011 nomor: BS752/Kesos&PB/K/XI/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.154. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada

Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara menentukan jumlah nominalBansos Kemasyarakatan yang akan direkomendasikan kepadaGubernur untuk diberikan kepada calon penerima bansos. Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pencairan bantuansosial kepada penerima bansos.

Kemasyarakatan TA 2011.Bahwa saksi juga tidak tahu siapa saja yang aktif mengikutipengkajian proposal.Bahwaberkaitan dengan Bansos Kemasyarakatan TA 2011, dalamrangka pengkajian proposal Bansos Kemasyarakatan TA 2011,apakah Tim Pengkaji pernah melakukan peninjauan lapangan untukmengetahui kebenaran materiil atas proposal pengajuan bansos yangdiajukan dan untuk menentukan kelayakan calon penerima bansossebelum direkomendasikan kepada Gubernur, saksi tidak ingat.Bahwa berkaitan dengan Bansos Kemasyarakatan

Kemasyarakatan berkaitandengan pelaporan atau pemberitahuan yang memuat nama penerimabansos, jumlah bansos yang diserahkan dan rekening apa yangdigunakan sebagai sarana pencairan bansos untuk melaporkankembali ke SKPD Pengampu, di akhir tahun anggaran, dalam bentuk :laporan penggunaan dana bansos kemasyarakatan tiap tahun diKabag Akuntansi(Peraturan Gubernur tentang Pedoman PelaksanaanAPBDTA ).Bahwa saksi tidak ingat berapa Penerima Bantuan Sosial tersebutsudah membuat Laporan Pertanggungjawaban

Hanya ada pengantar yang menerangkan bahwa paracalon penerima bansos tersebut sudah melalui proses pengkajian.Bahwa pada saat pengajuan SK Gubernur Jawa Tengah untukpenetapan penerima bansos kemasyarakatan, tidak adaperubahan/revisi terhadap jumlah nominal penerima bantuan yangtercantum pada SK Gubernur yang diajukan.

negaranya adalah sebesar nilai bansos yang ditransfer kepadaSdr.

30. 2 (dua) lembar kuitansi bukti penerimaan uang dari Saksi UNTUNG S.31. 1 (satu) satu lembar kuitansi atas uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat uluh juta rupiah) untuk pembayaran diminta pak UNTUNG, dan diberikan kepada Kepala Desa Kalibening sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangi oleh SaksiRITAM yang menerima dan Saksi UNTUNG S yang memberikan.32. 1 (satu) satu buah Tas Model RANSEL dari Kain Warna Doreng Merk.TNI 2003,14733. 2 (dua) lembar kuitansi penerimaan dana Bansos

Adimulyo, Kab.Kebumen hingga pencairan dana Bantuan Sosial (Bansos) bidang Pendidikandari Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah sebagai berikut :Memberitahu saksi untuk membuat proposal pengajuan dana Bantuan Sosial(Bansos) bidang Pendidikan dari Provinsi Jawa Tengah.Memberitahu saksi agar membuat rekening atas nama panitia pembangunan /rehab di Bank BPD Jateng.Memberitahu saksi untuk menyiapkan kuitansi kosong yang sudah ditempelmaterai Rp. 6.000, dan ditandatangani ketua panitia pembangunan

Adimulyo, Kab.Kebumen hingga pencairan dana Bantuan Sosial (Bansos) bidang Pendidikandari Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 adalah sebagai berikut :. Memberitahu saksi untuk membuat proposal pengajuan dana Bantuan Sosial(Bansos) bidang Pendidikan dari Provinsi Jawa Tengah.. Memberitahu saksi agar membuat rekening atas nama panitia pembangunan /rehab di Bank BPD Jateng..

Kebumen dan dicairkan dengancara ditransfer ke rekening masingmasing dengan perincian sebagai berikut :Untuk Bidang Pendidikan yang dicairkan pada tanggal 4 Agustus 2008.dengan jumlah dana bansos yang diterima dari 7 (tujuh) proposal bidangpendidikan adalah sebesar Rp. 480.000.000, (empat ratus delapan puluh jutarupiah). danUntuk Bidang Keagamaan yang dicairkan pada tanggal 2 Desember 2008Jumlah dana bansos yang diterima dari 16 (enam belas) proposal bidangKeagamaan adalah sebesar Rp. 740.000.000

RUKMA SETYA BUDI,MM).e Bahwa cara dalam mengajukan proposal permohonan dana Bantuan Sosial1.Dre(Bansos) bidang Keagamaan Propinsi Jawa Tengah tahun 2008 kepadaGubernur Jawa Tengah Ada 2 (dua) macam yaitu :Pengajuan langsung kepada Gubernur Jawa Tengah (Reguler).Pengajuan melalui aspirasi DPRD Provinsi Jawa Tengah.e Bahwa yang membedakan proposal permohonan dana Bantuan Sosial (Bansos)bidang Keagamaan Propinsi Jawa Tengah tahun 2008 yang diusulkan secarareguler melalui Biro Bintal dan aspirasi DPRD

(Bansos) bidang Keagamaan Propinsi Jawa Tengah tahun 2008 kepadaGubernur Jawa Tengah Ada 2 (dua) macam yaitu :Pengajuan langsung kepada Gubernur Jawa Tengah (Reguler).Pengajuan melalui aspirasi DPRD Provinsi Jawa Tengahe Bahwa yang membedakan proposal permohonan dana Bantuan Sosial (Bansos)bidang Keagamaan Propinsi Jawa Tengah tahun 2008 yang diusulkan secarareguler melalui Biro Bintal dan aspirasi DPRD Propinsi Jawa Tengah melaluiBiro Keuangan:1.

Atau setidaktidaknya sekitar itu ;Terdakwa Ill menerima bagian uang dana Bansos Setda Kabupaten KerinciTahun Anggaran 2008 dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :. Tahap Terdakwa Ill menerima pemberian dana Bansos dari saksi AdiMuklis, S.H. sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) bertempatdi Ruang Utama DPRD Kabupaten Kerinci ;ll.

Atau setidaktidaknya sekitar itu ;Terdakwa Ill menerima bagian uang dana Bansos Setda Kabupaten KerinciTahun Anggaran 2008 dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :. Tahap Terdakwa Ill menerima pemberian dana Bansos dari saksi AdiMuklis, S.H. sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) bertempatdi Ruang Utama DPRD Kabupaten Kerinci ;Il.

Atau setidak tidaknya sekitar itu ;Terdakwa Ill menerima bagian uang dana Bansos Setda Kabupaten KerinciTahun Anggaran 2008 dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :. Tahap Terdakwa Ill menerima pemberian dana Bansos dari saksi AdiMuklis, S.H. sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) bertempatdi Ruang Utama DPRD Kabupaten Kerinci ;ll.

Tahap Ill Terdakwa IV menerima pemberian dana Bansos dari saksi AdiMuklis, S.H. sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)Hal. 60 dari 191 hal. Put.

Maka saya jawab"Demi Allah, haram saya untuk mau menerima status Tersangka dalamkasus Bansos ini karena saya tidak mengetahui dan tidak pernah terlibatapalagi menerima Dana Bansos atau Fee Proyek tersebut. KemudianSdr. Agus Widodo mengatakan Sdr. Irmanto harus bertanggung jawabdan saya juga menyampaikan kalau begitu Sdr. Agus Widodo juga harusbertanggung jawab.

untuk KONI Kota Pontianak ; Bahwa proses pencairan dana Bansos tahun 2007 untuk KONIadalah : adanya SK Walikota No.63 tahun 2007 tentangPemberian Bansos ke KONI sebesar Rp.10.000.000.000, dan24SK Walikota No.540a tahun 2007 tentang Pemberian Bansoske KONI sebesar Rp.550.000.000, dan berdasarkan keduaSK Walikota tersebut, saksi selaku Kepala BPKKD (BadanPengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah) mengajukan SPP(Surat Perintah Pembayaran) yang ditandatangani olehKasubbag Perencanaan dan Keuangan yaitu

Firayanta(Bendahara KONI Kota Pontianak) selama ini mekanismepencairan dana Bansos tersebut hanya surat permohonandan kwitansi yang ditanda tangani oleh si penerima danabansos tersebut 5; Bahwa mekanisme penggunaan dana Bansos maupun dana Hibahtetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam NegeriNo.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah jo.

untukmelaporkan pertanggungjawaban penggunaan Bansos tersebutBahwa mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 dalam butir 10 = danbutir 6 huruf a tersebut dan berdasarkan keterangansaksi H.

tahun 2007 tersebut dimintakan oleh WalikotaPontianak secara global, karena pada tahun 2007 pada saatBantuan Sosial diterima oleh IMI Kota Pontianak, tidak ada peraturan Kepala daerah/Peraturan Walikota Pontianak yangmengatur mengenai tata cara dan batas waktu yang diberikankepada penerima Bansos untuk melaporkan pertanggungjawabanpenggunaan Bansos tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penerimaanBansos oleh IMI Kota Pontianak tahun 2007 tidak ada aturanyang mengatur tentang Tata cara

bahwa IMIKota Pontianak dapat kapan saja mengajukan laporan realisasipenggunaan dana bansos tersebut sebagai akibat tidakditerbitkanya Peraturan Walikota Pontianak yang mengaturmengenai tata cara dan batas waktu untuk mengajukan laporanrealisasi penggunaan dana bansos tahun 2007 tersebut,sehingga laporan pertanggungjawaban dana hibah tahun 2009diminta kepada IMI Kota Pontianak oleh Walikota Pontianak8687untuk dilaporkan secara global dengan laporanpertanggungjawaban dana Bansos 2007 sebagaimana

/2006, tanggal13 November 2006 dan Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Fisik No21/BA/BanSos/2006 tanggal 13 November 2006 yang menyatakan pekerjaanselesai 100%, Berita Acara Persetujuan Kemajuan untuk Pembayaran AngsuranNomor 21/BA/BanSos/2006 tanggal 14 November 2006 dan Berita Acara SerahTerima Pekerjaan Pelaksanaan Nomor 21/BA/BanSos/2006 tanggal17 November 2006 telah ditandatangani oleh Muhammad Nazlan MZ selakuKetua Yayasan Al Azmi demikian juga telah ditandatangani oleh Terdakwadengan

/2006, tanggal13 November 2006 dan Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Fisik No21/BA/BanSos/2006 tanggal 13 November 2006 yang menyatakan pekerjaanselesai 100%, Berita Acara Persetujuan Kemajuan untuk Pembayaran AngsuranNomor 21/BA/BanSos/2006 tanggal 14 November 2006 dan Berita Acara Serah21/BA/BanSos/200617 November 2006 telah ditandatangani oleh Muhammad Nazlan MZ selakuTerima Pekerjaan Pelaksanaan Nomor tanggalKetua Yayasan Al Azmi demikian juga telah ditandatangani oleh Terdakwadengan

Rokan Hilir Nomor 75/BanSos/2006 tanggal 28 Juli 2006 (PihakPertama) dan Nomor 05/A/NA/VIV2006 tanggal 28 Juli 2006 (Pihak Kedua),Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 21/BanSos/2006, tanggal 13 November2006 dan Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Fisik No. 21/BA/BanSos/2006 tanggal 13 November 2006 yang menyatakan pekerjaan selesai100%, Berita Acara Persetujuan Kemajuan untuk Pembayaran Angsuran Nomor21/BA/BanSos/2006 tanggal 14 November 2006 dan Berita Acara SerahTerima Pekerjaan Pelaksanaan

Nomor 21/BA/BanSos/2006 tanggalHal. 16 dari 34 hal.

No. 556 K/Pid.Sus/2012 Proposal Bantuan Pembangunan Balai Pengobatan dan Klinik BersalinAl Azmi Bagansiapaiapi, tanggal 08 Mei 2006 ; 1 (satu) buah memori card berisi percakapan antara Iswandi denganIsmet Ibrahim ; Berita Acara Persetujuan Kemajuan untuk Pembayaran Angsuran No. 21/BA/BANSOS/2006 tanggal 14 November 2006 ; Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan No. 21/BA/BANSOS/2006 tanggal 17 November 2006 ; Berita Acara Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prop.

);SP2D Nomor : 1241/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1256/SP2D/2010 ( Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1656/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor : 1657/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai sebesar

Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1257/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)SP2D Nomor : 2554/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada Organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 2531/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor : 2312/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada

Malut.Halaman 24 dari 33 halaman16171819202122232425262728dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh jutarupiah);SP2D Nomor : 1564/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor : 1241/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1256/SP2D/2010 ( Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000

,(seratus lima puluh jutarupiah);SP2D Nomor : 1656/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor : 1657/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1257/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasimasyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus jutarupiah)SP2D Nomor : 2554/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada Organisasimasyarakat

) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh jutarupiah);SP2D Nomor : 2531/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasiMasyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus jutarupiah);SP2D Nomor : 2312/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasiMasyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,(seratus limapuluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1516/SP2D/2010 (Dana Bansos Bos Triwulan II) dengan nilaiSP2D sebesar Rp. 808.500.000,(delapan ratus delapan juta lima ratus riburupiah);Foto

Bahwa seingat saksi Sekda tidak melaporkan kepada saksi, setelahbanyaknya demo terkait dana hibah dan dana bansos baru saksimenanyakan pada salah satu staf TAPD (Tim Anggaran PemerintahDaerah) terkait penyaluran dana hibah dan dana bansos kemudiandijawab oleh staf tersebut bahwa untuk penyaluran dana hibah dandana bansos ada temuan dari BPK yaitu ada pihak ketiga (pihakpenerima dana hibah dan bansos) belum mempertanggungjawabkanpenggunaan dana yang diterima dan saksi tidak tahu siapasiapa yangyang

Sumut Tahun2013 yang tidak dapat menunjukkan bukti pertanggungjawabanpenggunaan dana, menerima tidak utuh dana bansos/hibah, bantuanhibah/bansos sudah dibayarkan tetapi tidak ada pelaksanaan kegiatansebagaimana dalam proposal, Bantuan hibah/Bansos diterima olehHalaman 100Putusan Perkara No.19/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdnyang tidak berhak;Bahwa ke 16 lembaga Swadaya Masyarakat yang tidak diketahuikeberadaannya atau alamatnya tidak sesuai dengan proposal dan jugaditemukan ada 5 (lima) lembaga / Organisasi

dan Hibah PAPBDtahun 2012.1 (satu) bendel rekomendasi SKPD Bansos dan Hibah APBDtahun 2013.1 (satu) bendel rekomendasi SKPD Bansos dan Hibah PAPBDTahun 2013.1 (satu) keping CD.RW GTPRO Multi Speed 12 x dengantulisan 8 Soft Copy RKA Penjabaran APBD 20122013.1 (satu) bendel DPA PPKD tahun 2012 (Asli).

bulan Oktober 2013.408.255 (dua ratus lima puluh lima) Bundle dokumen SPP dan SPM danaHibah dan dana Bansos bulan Nopember 2013.409.576 (lima ratus tujuh puluh enam) Bundle Dokumen SPP dan SPM danaHibah dan dana Bansos bulan Desember 2013.DISITA DARI RAJA INDRA SALEH, SH.410.Berkas SP2D Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2013 Biro BinkemsosPropinsi Sumatera Utara sebanyak 637 (enam ratus tiga puluh tujuh).DISITA DARI MUHAMMAD ILLYAS, S.Sos, M.Si.411.56 (lima puluh enam) berkas permintaan penerbitan

bulan Oktober 2013.408. 255 (dua ratus lima puluh lima) Bundle dokumen SPP dan SPM danaHibah dan dana Bansos bulan Nopember 2013.409. 576 (lima ratus tujun puluh enam) Bundle Dokumen SPP dan SPMdana Hibah dan dana Bansos bulan Desember 2013.DISITA DARI RAJA INDRA SALEH, SH.410.

Hersan Asli Rosa dan saksi EkaKurniawan membicarakan tentang dana Bansos yang akan menjadi bagianuntuk DPRD Kota Pontianak sebagai dana komitmen.Kesepakatan tentang dana Bansos TA 2007 yang akan menjadi danakomitmen kepada DPRD Kota Pontianak tersebut dilaporkan oleh TerdakwaDrs.

Hasan Rusbini selaku Sekda Kota Pontianak dandana Bansos tersebut dinikmatiTerdakwa Drs.

Bahwa alokasi dana Bansos TA 2008 tersebut masih tetap ditempatkan pada/ dikelola oleh BPKKD Pemkot Pontianak sebagai SKPD dan selaku KepalaBPKKD adalah saksi Rudy Enggano Kenang. Adapun prosedur/mekanismepencairan dana Bansos TA 2008 masih sama dengan prosedur TA 2007.

Hasan Rusbini selaku Sekda Kota Pontianak dandana Bansos tersebut dinikmati Terdakwa Drs.

(Lima ratus juta rupiah) dalamDASK/APBD, dengan demikian Banteng Mahakam adalah sarana yangdigunakan Terdakwa untuk mengajukan pencairan dana Bansos melebihiplafon anggaran yang seharusnya diterima, sehingga formal pengajuanpermintaan dan pencairan dana Bansos untuk kepentingan Ormas BantengMahakam yang tercantum dalam DASKBansos APBD Kukar 2006 memilikidasar legalitas, akan tetapi nilai besarannya (5 Milyar, 5 Ratus juta rupiah)yang merupakan penyalahgunaan kewenangan dan atau kedudukan yangmerugikan

keuangan daerah/dana bansos a quo;Terhadap putusan Majelis Hakim yang mengalinkan kesalahan Terdakwayang telah teroukti menurut pendapat Penuntut Umum dan PengadilanTingkat Pertama melanggar Pasal 2 U.U.

Bahwa setelah mendisposisi surat permohonan pencairan dana segeramemerintahkan kepada Bendahara Bansos Sdr. ARI JUNAEDI,mengecek ke Bappeda, apa dananya masih tersedia di APBD TA. 2006,selanjutnya saksi menyuruh Sdr. ARI DJUNAIDI untuk menerbitkan suratbukti pembayaran ;.

Bahwa niat dan inisiatif untuk memperoleh dana Bansos senilai Rp.5.500.000.000, (Lima milyar lima ratus juta rupiah) adalah muncul danberasal dari saksi SETIA BUDI selaku Ketua Fraksi Partai Golkar, bukandari Terdakwa a quo;2.

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa mulai dari membuat danmengajukan permohonan pencairan dana Bansos, pelaksanaanpencairan dana Bansos senilai Rp. 5.500.000.000, (Lima milyar limaratus juta rupiah), hingga sampai dengan pembuatan 16 organisasimasyarakat lengkap dengan stempel organisasinya sebagaipertanggungjawaban fiktif adalah termasuk dalam bentuk penyertaan(deelneming) pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP;6.

Kelompok Tani Massiddie Kota Parepare;

(satu juta lima ratus ribu rupiah), ditanda tangani Ketua Kelompok Sukardi Bin Lawise tanggal 11 Agustus 2012;

lembar foto copy Berita Acara Penetapan Kesepakatan Pengaturan Operasional Kelompok diluar Rencana Usaha Kelompok (RUK) antara anggota dengan pemilik ternak mengetahui Rika Apriani, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok dan ditanda tangani Ketua Kelompok Tani Massiddie Sukardi Bin Lawise 21 Juni 2012;

Damilah Husain;

PL.310/6861 Tentang Hasil Musyawarah Penetapan Kelompok Peternak Penerima Dana Bansos Insentif Betina Bunting (IBB) Tahun Anggaran 2012 Mengetahui Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sul-Sel;

Seleksi Kelompok PenguatanSeleksi Kelompok penerima bantuan penguatan sapi/kerbau betina produktifdengan pola Bansos dilakukan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut:Halaman 5 dari 77 halaman Putusan No.22/PID.SUS.

DamilahHusain; 19. 1 (satu) bundel asli Kwitansi/ Nota/ Biaya Administrasi PengeluaranDana Insentif Bantuan Sosial (Bansos) APBN Tahun Anggaran20. 1 (satu) bundel asli Kwitansi Penerima/ Pembayaran Dana InsentifBantuan Sosial (Bansos) APBN Tahun Anggaran 2012 kepada anggotaKelompok TaniMassiddie; 21. 1 (satu) Bundel Foto Copy Proposal Bantuan ternak Sapi BetinaBunting pada Kelompok Tani Massiddie Kota Parepare tahun 2011;22. 1 (satu) Bundel Buku Petunjuk Juknis Penyelamatan Betina ProduktifInsentif

Kelompok Tani MassiddieKota Parepare;2. 1 (Satu) lembar asli Bukti Daftar NamaNama Anggota Kelompok TaniMassiddie Penerima Dana Insentif Bantuan Sosial (Bansos) tahap pertamamasingmasing sebesar Rp. 1.900.000,. (satu juta lima ratus ribu rupiah),ditanda tangani Ketua Kelompok Sukardi Bin Lawise tanggal 11 Agustus2012; 3. 1 (satu) lembar Asli bukti Daftar NamaNama Anggota Kelompok TaniMassiddie Penerima Dana Insentif Bantuan Sosial (Bansos) tahap keduamasingmasing sebesar Rp. 900.000,.

Damilah Husain; 19. 1 (satu) bundel asli Kwitansi/ Nota/ Biaya Administrasi PengeluaranDana Insentif Bantuan Sosial (Bansos) APBN Tahun Anggaran20. 1 (satu) bundel asli Kwitansi Penerima/ Pembayaran Dana InsentifBantuan Sosial (Bansos) APBN Tahun Anggaran 2012 kepada anggotaKelompok TaniMassiddie; 21. 1 (satu) Bundel Foto Copy Proposal Bantuan ternak Sapi BetinaBunting pada Kelompok Tani Massiddie Kota Parepare tahun 2011;22. 1 (satu) Bundel Buku Petunjuk Juknis Penyelamatan Betina ProduktifInsentif

Kelompok TaniMassiddie Kota Parepare;2. 1 (satu) lembar asli Bukti Daftar NamaNama Anggota KelompokTani Massiddie Penerima Dana Insentif Bantuan Sosial (Bansos) tahappertama masingmasing sebesar Rp. 1.900.000,. (Satu juta lima ratusribu rupiah), ditanda tangani Ketua Kelompok Sukardi Bin Lawisetanggal 11 Agustus 2012;Z. 1 (satu) lembar Asli bukti Daftar NamaNama Anggota KelompokTani Massiddie Penerima Dana Insentif Bantuan Sosial (Bansos) tahapkedua masingmasing sebesar Rp. 900.000,.

Pasal 15 Ayat (1) huruf Pergub DIY Nomor 46.1 Tahun 2012 tentangTata Cara Hibah Dan Bansos: Penerima hibah/bansos berupa uangwajid menyampaikan laporan penggunaan dan surat pernyataanpertanggungjawaban penggunaan hibah/bansos kepada Gubernurmelalui SKPD Teknis untuk diserahkan kepada PPKD, dengan tembusankepada Inspektorat, dengan format laporan sebagaimana tercantumdalam Lampiran dan Il, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Gubernur ini;3.

Pasal 37 Ayat (2) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang PedomanPemberian Hibah Dan Bansos yang bersumber dari APBD yaitu:Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:Hal. 7 dari 40 hal.

Pasal 15 Ayat (1) huruf Pergub DIY Nomor 46.1 Tahun 2012 tentangTata Cara Hibah Dan Bansos: Penerima hibah/bansos berupa uang wajibmenyampaikan laporan penggunaan dan surat pernyataanpertanggungjawaban penggunaan hibah/bansos kepada Gubernurmelalui SKPD Teknis untuk diserahkan kepada PPKD, dengan tembusankepada Inspektorat, dengan format laporan sebagaimana tercantumdalam Lampiran dan Il, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Gubernur ini;3.

Pasal 37 Ayat (4) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang PedomanPemberian Hibah Dan Bansos yang bersumber dari APBD yaitu:Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cHal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 1488 K/PID.SUS/2016disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyekpemeriksaan;3. Pasal 15 (4) Pergub DIY Nomor 46.1 Tahun 2012 tentang Tata CaraHibah Dan Bansos pertanggungjawaban penerima bansos meliputibuktibukti pengeluaran yang lengkap dan sah;4.