Ditemukan 167 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bersam bersana bersama bermain berhak berman berlan berdan bertan berson
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 11-02-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 32/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 3 Agustus 2015 — Tuan Chairul Munir, dkk;1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,2.PT. PERTAMINA (PERSERO),
136 — 113
  • ; Menimbang bahwaberdasarkan Pasal23 hurufa angka 1 Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 disebutkan:untuk keperluan pendaftaran hak:a.hak atas tanah baru dibuktikan dengan:Halaman 117 dari 129 halaman Putusan Nomor: 32/G/2015/PTUNJKT.enetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersan; rkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak Pengelolaan; Menimban bahwa pembukuan hak atas tanah didaftar dengan membukukannya
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-08-2013 — Upload : 26-02-2014
Putusan PN PALU Nomor 08/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL
Tanggal 29 Agustus 2013 — AGUS SALIM BATALIPU, SE
71 — 11
  • Sedangkan yangdimaksud pereken egara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagaiusaha bersan (ety rkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiriyang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerahsesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bertujuanmemberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupanmasyarakat; Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pembahasanunsurunsur terdahulu bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 27-10-2014 — Upload : 08-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 995 K/Pid/2014
Tanggal 27 Oktober 2014 — Drs. EDWARDLY IDRIS PAMUNTJAK, S.E., S.H., Dk
123 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkatkasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanyapelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersan gkutan atau bila Pengadilantidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;Menimbang
Pengadilan PT JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-12-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PT JAMBI Nomor 101/PDT/2018/PT JMB
Tanggal 19 Februari 2019 — 1. NURBAYA, bertempat tinggal di Desa Mendalo Laut RT.03 Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula disebut sebagai Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi ; 2. KASMIADI Bin BUSTAMI, bertempat tinggal di Desa Mendalo Laut RT.03 Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula disebut sebagai Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi ; 3. JUNAIDI Bin BUSTAMI, bertempat tinggal di Desa Mendalo Laut RT.03 Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula disebut sebagai Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi ; 4. ASIAH Binti BUSTAMI, bertempat tinggal di Perumahan Aur Duri BlokD Nomor 198 Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula disebut sebagai Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi ; 5. NURJANA Binti BUSTAMI, bertempat tinggal di Desa Mendalo Laut RT.03 Kecamatan Jambi Luar, Kota Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula disebut sebagai Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi ; 6. SALMA Binti BUSTAMI, bertempat tinggal di Desa Mendalo Laut RT.03 Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula disebut sebagai Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi ; 7. ALPIAN RIYADI Bin BUSTAMI, bertempat tinggal di Slamet Riyadi RT.20 Kelurahan Legok, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula disebut sebagai Penggugat VII Konvensi/Tergugat VII Rekonvensi ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Pengacara Ujang Saleh, S.H., Ibnu Kholdun, S.H, M.H., , Warfian Saputra, S.H, M.H., Syaipuddin, S.H., dan J. Siboro, SH yang berkantor pada “Kantor Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum SAPTA KEADILAN”, beralamat di Jalan Yunus Sanis Lorong Andalas No. 79 A RT.02 Kebon Handil, Kota Jambi, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24/SK-Pdt/Spt/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 dengan Nomor: 24/SK/Pdt/2018/PNSnt, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi ; L A W A N : 1. HASANUDDIN alias COANG AYAM, bertempat tinggal di Simpang Gado Gado RT.07 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Pengacara Muhammad Taufik, S.H dan A. Kadir, S.H., yang berkantor pada “Kantor Advokat/ Konsultan Hukum Muhammad Taufik, S.H & Partner”, beralamat di Jalan H. Adam Malik Nomor 1, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/MT/Pdt/IV/2018 tanggal 2 April 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 dengan Nomor: 36/SK/Pdt/2018/PN Snt, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi; 2. PAING HADI SAPUTRO, bertempat tinggal di Slamet Riyadi RT.20 Kelurahan Legok, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I Konvensi/Turut Penggugat I Rekonvensi ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Pengacara Muhammad Taufik, S.H dan A. Kadir, S.H., yang berkantor pada “Kantor Advokat/ Konsultan Hukum Muhammad Taufik, S.H & Partner”, yang beralamat di Jalan H. Adam Malik Nomor 1, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/MT/Pdt/IV/2018 tanggal 2 April 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 dengan Nomor: 36/SK/Pdt/2018/PN Snt, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I Konvensi/Turut Penggugat I Rekonvensi ; 3. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) KABUPATEN MUARO JAMBI, beralamat kantor di Jalan Lintas Timur Muaro Jambi Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Bukit Baling Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II Konvensi; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rino Oetami, S.Kom, Ardiansyah, S.Sos dan Syafe’i Saat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 dengan Nomor: 47/SK/Pdt/2018/PN Snt, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat II Konvensi ; 4. DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, beralamat kantor di Jalan Lintas Timur Muaro Jambi Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula sebagai Turut Tergugat III Konvensi ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Feryando Putra, S.STP, Dadang Hidayad, S.E., dan Jurnal, S.H., yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 April 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 dengan Nomor: 48/SK/Pdt/2018/PN Snt, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula sebagai Turut Tergugat III Konvensi ; 5. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUARO JAMBI, beralamat kantor di Jalan LintasTimur Muaro Jambi Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula sebagai Turut Tergugat IV Konvensi ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elinahombang Rambe, S.H., Sukarman Harianto, S.H., dan Ratnawati, S.H., yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 April 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 dengan Nomor: 35/SK/Pdt/2018/PN Snt, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula sebagai Turut Tergugat IV Konvensi ; Untuk selanjutnya Turut Terbanding I / Turut Tergugat I sampai dengan Turut Terbanding IV/ Turut Tergugat IV Konvensi disebut sebagai Para Turut Terbanding/ Para Turut Tergugat Konvensi ; DAN 1. M. HATTA Bin SAHAK, umur 68 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pensiunan PNS, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di JalanMerpati III, Nomor 07, RT.19 Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung - Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula sebagai Tergugat Intervensi I Konvensi/ Penggugat Intervensi I Rekonvensi ; 2. AZHAR Bin BUJANG NAPI, umur 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kyai Mas Mansyur, RT.19, Kelurahan Murni, Kecamatan Telanaipura - Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula sebagai Tergugat Intervensi II Konvensi/Penggugat Intervensi II Rekonvensi ; 3. JANGTI Bin HUSIN BILAL, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.04 Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula sebagai Tergugat Intervensi III Konvensi/ Penggugat Intervensi III Rekonvensi ; 4. A. RUDIN Bin A. RAHMAN, umur 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.03, Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Tergugat Intervensi IV Konvensi/ Penggugat Intervensi IV Rekonvensi ; 5. SARBANI Bin SAIB, umur 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.03, Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VII semula sebagai Tergugat Intervensi V Konvensi / Penggugat Intervensi V Rekonvensi ; 6. MUHAMMAD Bin MANSUR, umur 72 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.35 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VIII semula sebagai Tergugat Intervensi VI Konvensi/Penggugat Intervensi VI Rekonvensi ; 7. FAUZI Bin HALIK, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.02Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IX semula sebagai Tergugat Intervensi VII Konvensi / Penggugat Intervensi VII Rekonvensi ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Pengacara Azwardi, SH dan Sam’un Muchlis SH yang berkantor pada “Kantor Hukum Azwardi SH dan Rekan”, beralamat di Jalan Kapten Pattimura RT. 06 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/AZ/Pdt/IV/2018 tanggal 2 April 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 dengan Nomor: 46/SK/Pdt/2018/PNSnt, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V sampai dengan Turut Terbanding IX disebut sebagai Para Turut Turut Terbanding semula Para Tergugat Intervensi Konvensi/Para Penggugat Intervensi Rekonvensi ;
71 — 24
  • hukum di atas makaMajelis Hakim berkesimpulan gugatan intervensi yang diajukan Para PenggugatIntervensi (dalam Rekonvensi) dinyatakan kabur dan tidak jelas (obscuur libel).Dengan demikian, secara yuridis gugatan intervensi tidak dapat diterima (NietOntvankelijk Verklaarad);Memperhatikan, pasalpasal dalam Recht Reglement Buitengewesten (RBg)Jo Burgerlijk Wetboek (BW) Jo Pasal 118 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Pokokpokok Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangundangan yang bersan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-09-2013 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 29 Januari 2014 — Pidana Korupsi - UMAR RUKHYAT
147 — 45
  • .> Melakukan verifikasi apakah sudah ditera/ditandatangani oleh yang bersan gkutanatau belum disesuaikan Standar Biaya Umum yang berlaku di DepartemenKeuangan.Bahwa untuk SPPD di Migas, benar Terdakwa yang memverifikasinya.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 9 Oktober 2017 — MUHAMAD NURDIANSYAH bin DADANG SADELI.
118 — 17
  • Muhamad Hasan Safari menerangkan yang bersan gkutanmengajukan pinjaman kepada KOHIPPI sebesar Rp. 300.000.000, (tigaratus juta rupiah) padahal yang bersangkutan bukan merupakan anggotaKOHIPPI dan tidak pernah mengajukan pinjaman apapun kepadaKOHIPPI3.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-12-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 25 April 2018 — - ZAINUDIN HASAN
1858 — 3764
  • Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) ke1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Dan Pasal 3 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian UangJo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersan