Ditemukan 330 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 04-01-2010 — Upload : 03-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 360 B/PK/PJK/2009
Tanggal 4 Januari 2010 — PT. NESTLE INDONESIA, ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
2112 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 360 B/PK/PJK/200911.12.Form D adalah dokumen yang membuktikan origin/asal barangimpor, sehingga Form D bukanlah dokumen penetapan klasifikasi postarif tidak tepat, karena FORM D bukan sematamata sebagaidokumen yang menyatakan asal barang saja tetapi juga penetapanklasifikasi pos tarif atas barang yang diekspor yang dinyatakan telahbenar dalam kolom 12 oleh Bureau of CustomsDepartemen ofFinanceRepublic of the Philippina sebagaimana PemohonPeninjauan Kembali kutip sebagai berikut : it is hereby
Putus : 13-12-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166/B/PK/PJK/2010
Tanggal 13 Desember 2010 — PT. NESTLE INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
137 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 166/B/PK/PJK/201011.12.13.sematamata sebagai dokumen yang menyatakan asal barang sajatetapi juga penetapan klasifikasi pos tarif atas barang yang di exporyang dinyatakan telah benar dalam kolom 12 oleh Bureau of CustomsDepartement of Finance Philipina sebagaimana Pemohon PeninjauanKembali kutip sebagai berikut : It is hereby certified, on the basis ofcontrol carried out, that the deciration by the exporter is correct.Berdasarkan uraian di atas sudah jelas bahwa pendapat MajelisPengadilan Pajak
Putus : 30-12-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238/B/PK/PJK/2009.-
Tanggal 30 Desember 2009 — PT. NESTLE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
1411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengekspor ditegaskankembali bahwa apa yang telah dinyatakan dalarn FORM D. tersebutdinyatakan sudah benar, termasuk juga pengklasifikasian Lactogen1 danLactogen2 kedalam HS 0402.29.10,00 sudah benar, FORM D bukansematamata sebagai dokumen yang menyatakan asal barang saja tetapijuga penetapan klasifikasi pos tarif atas barang yang diexpor yangdinyatakan telah benar dalam kolom 12 oleh Bureau of CustomsDepartmentof Finance Philipina sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali kutipsebagai berikut: "it is hereby
Putus : 11-01-2011 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 427/B/PK/PJK/2009
Tanggal 11 Januari 2011 — PT. NESTLE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
2635 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengeksporditegaskan kembali bahwa apa yang telah dinyatakan dalarn FORM D tersebutdinyatakan sudah benar, termasuk juga pengklasifikasian Lactogen1 danLactogen2 kedalam HS 0402.29.10,00 sudah benar, FORM D bukan sematamatasebagai dokumen yang menyatakan asal barang saja tetapi juga penetapan klasifikasiPos Tarif atas barang yang diexpor yang dinyatakan telah benar dalam kolom 12oleh Bureau of CustomsDepartment of Finance Philipina sebagaimana PemohonPeninjauan Kembali kutip sebagai berikut: "it is hereby
Register : 29-07-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 506/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 23 September 2020 — Pembanding/Penggugat : Hendarto Sastrosutedjo Untarjo
Terbanding/Tergugat : PT. Aswata
15987
  • Notwithstanding the provisions of Article 257 of the Commercial Code(Kitab UndangUndang Hukum Dagang) and notwithstanding anythingherein contained to the contrary, and subject only and without prejudiceto clause 2 hereinafter set out, it is hereby declared and agreed that it isa condition precedent to liability under this Policy, any RenewalCertificate, Endorsement or Cover Note that any premium due must bepaid and actually received in full by the company:a.
Register : 13-04-2010 — Putus : 10-01-2012 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 B/PK/PJK/2010
Tanggal 10 Januari 2012 — PT. NESTLE INDONESIA VS DIRJEN BEA DAN CUKAI;
3022 Berkekuatan Hukum Tetap
  • paragraf 7 yangmenyatakan : bahva menurut Majelis, Form D adalah dokumen yangmembuktikan origin/asal barang impor, sehingga Form D bukanlahdokumen penetapan klasifikasi Pos Tarif tidak tepat, karena FORM Dbukan sematamata sebagai dokumen yang menyatakan asal barangsaja tetapi juga penetapan klasifikasi Pos Tarif atas barang yang diexporyang dinyatakan telah benar dalam kolom 12 oleh Bureau of CustomsDepartment of Finance Philipina sebagaimana Pemohon PeninjauanKembali kutip sebagai berikut: "it is hereby
Putus : 26-04-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70/B/PK/PJK/201070/B/PK/PJK/2010
Tanggal 26 April 2010 — PT. NESTLE INDONESIA ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKA
147 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menyatakan*bahwa menurut Majelis, Form D adalah dokumen yangmembuktikan origin/asal barang impor, sehingga FormD bukanlah dokumen penetapan klasifikasi pos tariftidak tepat, karena FORM D bukan semata matasebagai dokumen yang menyatakan asal barang sajatetapi juga penetapan klasifikasi pos tariff atasbarang yang diekspor yang dinyatakan telah benardalam kolom 12 oleh Bureau of Customs Departmentof Finance the Republic of the Philippinessebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali kutipsebagai berikut : it is hereby
Putus : 11-01-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 423 B/PK/PJK/2009
Tanggal 11 Januari 2011 — PT. NESTLE INDONESIA, ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengekspor) ditegaskan kembali bahwa apa yang telahdinyatakan dalam Form D tersebut dinyatakan sudah benar, termasuk jugapengklasifikasian Lactogen1 dan Lactogen2 kedalam HS.0402.29.10.00 sudahbenar, FORM D bukan sematamata sebagai dokumen yang menyatakan asalbarang saja tetapi juga penetapan klasifikasi pos tarif atas barang yang dieksporyang dinyatakan telah benar dalam kolom 12 oleh Bureau of CustomsDepartment of Finance Philipina sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembalikutip sebagai berikut : /t is hereby
Putus : 11-01-2011 — Upload : 02-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 B/PK/PJK/2009
Tanggal 11 Januari 2011 — PT. NESTLE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
1510 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengekspor) ditegaskan kembali bahwa apayang telah dinyatakan dalam Form D tersebut dinyatakansudah benar, termasuk juga pengklasifikasian lLactogen1 danLactogen 2 kedalam HS.0402.29.10.00 sudah benar, FORM Dbukan semata mata sebagai dokumen yang menyatakan asalbarang saja tetapi juga penetapan klasifikasi pos tarifatas barang yang diekspor yang dinyatakan telah benar dalamkolom 12 oleh Bureau of CustomsDepartment of FinancePhilipina sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali kutipsebagai berikut : /t is hereby
Register : 27-11-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mdn
Tanggal 15 Desember 2020 — Pemohon:
QATAR NATIONAL BANK CABANG SINGAPURA
Termohon:
PT. SEMEN BOSOWA INDONESIA
21553
  • :Accordingly we hereby demand the immediate repayment ofUS$13,877,091.95, being the total amount outstanding as oftoday's date under the Facility Letters and reserve our rights,without further notice, to exercise any and all rights, remediesand powers (including taking legal proceedings) pursuant to theterms of the Facility Letters.Terjemahan tersumpahnya adalah sebagai berikut:7.Sesuai dengannya kami dengan ini menuntut pembayarankembali dengan segera atas jumlah sebesar US$ 13.877.091,95,yang merupakan
    jumlah keseluruhan dari jumlah yangtertunggak per tanggal hari ini berdasarkan Surat FasilitasPerjanjian Kredit dan mempertahankan hak kami, tanpa perlumenyampaikan pemberitahuan terlebin dahulu, untukmenggunakan setiap dan seluruh hak, perbaikan dan wewenang(termasuk untuk mengambil proses hukum) berdasarkanketentuanketentuan Surat Fasilitas Perjanjian Kredit.e Paragraf 7 Surat Peringatan Kedua (Bukti P13)7.Accordingly we hereby demand the immediate repayment ofUS$14,242,514.72 being the total
Putus : 02-11-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 283/B/PK/PJK/2009.-
Tanggal 2 Nopember 2010 — PT. SISTEMINDRA KONTROLINDO, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
2419 Berkekuatan Hukum Tetap
  • paragraf 9 yang menyatakan : bahwamenurut Majelis, Form D adalah dokumen yang membuktikan origin/asalbarang impor, sehingga Form D bukanlah dokumen penetapan klasifikasiPos Tarif tidak tepat, karena Form D bukan sematamata sebagai dokumenyang menyatakan asal barang saja tetapi juga penetapan klasifikasi Pos Tarifatas barang yang diexpor yang dinyatakan telah benar dalam kolom 12 olehBureau of CustomsDepartment of Finance Philipina sebagaimana PemohonPeninjauan Kembali kutip sebagai berikut: it is hereby
Putus : 23-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 360/B/PK/PJK/2010
Tanggal 23 Februari 2011 — PT. NESTLE INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
157 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 360/B/PK/PJK/201019,20.21.22.CustomsDepartement of Finance Philipina sebagaimana PemohonPeninjauan Kembali kutip sebagai berikut : It is hereby certified, on thebasis of control carried out, that the deciration by the exporter iscorrect ;Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa untuk kepentingankonsumen atau masyarakat pembeli, penempatan Lactogen1 danLactogen2 di setiap toko atau supermarket selalu dikelompokkandalam kelompok Susu Bayi (Infant Milk), bukan masuk dalam kelompokMakanan Bayi
Putus : 18-05-2011 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 204/B/PK/PJK/2010
Tanggal 18 Mei 2011 — PT. NESTLE INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Paragraf 5 yang menyatakan :bahwa menurut Majelis, Form D adalah dokumen yang membuktikanOrigin/fasal barang impor, sehingga Form D bukanlah dokumenpenetapan klasifikasi pos tarif tidak tepat, karena Form D bukansematamata sebagai dokumen yang menyatakan asal barang sajatetapi juga penetapan klasifikasi pos tarif atas barang yang di eksporyang dinyatakan telah benar dalam kolom 12 oleh Bureau of CustomsDepartement of Finance Philipina sebagaimana Pemohon PeninjauanKembali kutip sebagai berikut : It is hereby
Register : 22-04-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 213/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 15 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat I : PT RHEMA SENDANG ABADI Diwakili Oleh : Lusiany Kosasih
Pembanding/Penggugat II : PT PRATAMA PUTRA PRIMA Diwakili Oleh : Lusiany Kosasih
Terbanding/Tergugat I : PT PANGANMAS INTI PERSADA dahulu bernama PT Citra Flour Mills Persada
Terbanding/Tergugat II : GOLD COIN SERVICES SINGAPORE Pte., Ltd.
Terbanding/Tergugat III : Interflour Limited dahulu Intermiling H.K. Limited
9844
  • Secondment Personnel: GCSS hereby agrees from time totime to second such personnel to the Company as may berequired (other than in the course of its obligations underClauses 3.1. and 3.2. hereof) on substantially the sameterms, conditions and limitations as those contained inAppendix D hereto Provided that the Company shallrender any assistance specified by GCSS in conjunctionwith the obtention of such immigration, labour and otherrequirements as may be necessary.4. Consideration4.1.
Putus : 24-11-2016 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1815 K/Pdt/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA (ASPAN), dk vs. ASIA PETROLEUM DEVELOPMENT (GLAGAH KAMBUNA) LIMITED, dk
346192 Berkekuatan Hukum Tetap
  • This should cover the requirement underpoint 3 of the Perfomance Bond;Therefore, we hereby request you to cash the amount under thePerformance Bond, which is US$246,233,75;Yang terjemahan bebasnya adalah:Perusahaan telah membatalkan Kontrak berdasarkan Kontraksebagaimana disebutkan di atas sehubungan dengan kegagalanprestasi dari Kontraktor dalam melaksanakan lingkup pekerjaan. Salinansurat pembatalan tertanggal 4 Februari 2010 terlampir bersama dengansurat ini.
    Thus, the Claimant hereby proposeBANI as an Appointing Authority.;Yang terjemahan bebasnya adalah:Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penerimaan SuratPemberitahuan Berarbitrase Tergugat belum atau gagal menunjukArbiter kedua, Arbiter kedua akan ditunjuk oleh Appointing Authorityyang ditunjuk para pihak.
    AppointingAuthority in Relation to the Notice of Arbitration under the UNCITRALArbitration Rules (1976) of Salamander Energy (North Sumatera) Limitedto PT Asuransi Purna Artanugraha, telah meminta The Permanent Courtof Arbitration, beralamat di Peace Palace, Carnegieplein 2, 2517 KJ TheHague, The Netherlands (PCA), untuk menunjuk BANI sebagaiAppointing Authority dalam perselisihan a quo (Surat Tergugat kepadaPCA) (Bukti Permulaan T.112), yang pada intinya menyebutkan:For the reasons above, the Claimant hereby
    Asuransi PurnaArtanugraha (Respondent), hereby confirm my acceptance to performas a first Arbitrator in the aforementioned disputeHalaman 35 dari 89 hal. Put.
Register : 14-11-2012 — Putus : 11-02-2012 — Upload : 20-01-2015
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 227/Pdt.G/2012/PA Jnp
Tanggal 11 Februari 2012 — Yani binti Maing LAWAN Imran alias Sinrang bin Abd. Latif
5916
  • klasifikasi pos tarif'94 f1fs24insrsid 1437692 1charrsid342354 tidak tepat, karena f1fs24insrsid14376921 Form D bukan sematamata sebagai dokumen yang menyatakanasal barang saja, tetapi juga penetapan klasifikasi pos tarif atas barang yang diekspor yangdinyatakan telah benar dalam kolom 12 oleh Bureau of Customs endashDepartement of Finance flfs24insrsid 1437692 1charrsid342354 endash the RepublicPhilippines f1fs24insrsid14376921 sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding kutip '93It is hereby
Register : 18-05-2010 — Putus : 06-09-2010 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 243 B/PK/PJK/2010
Tanggal 6 September 2010 — PT. NESTLE INDONESIA VS DIRJEN BEA DAN CUKAI;
2819 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 53paragraf 3 yang menyatakan : bahwa menurut Majelis, Form D adalah dokumenyang membuktikan origin/asal barang impor, sehingga Form D bukanlah dokumenpenetapan klasifikasi pos tarif tidak tepat, karena FORM D bukan sematamatasebagai dokumen yang menyatakan asal barang saja tetapi juga penetapan klasifikasipos tarif atas barang yang diexpor yang dinyatakan telah benar dalam kolom 12 olehBureau of CustomsDepartment of Finance Philipina sebagaimana PemohonPeninjauan Kembali kutip sebagai berikut: "it is hereby
Putus : 07-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1834/B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT PHILIP MORRIS INDONESIA
8251 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1834/B/PK/PJK/2017Sesuai dengan Pasal 2 dari License Agreement, ditetapkanbahwa:PMGB hereby grant to Grantee PT Philip Morris Indonesiaunder the terms and conditions of this Agreement the nonexclusive right to use the Trademarks and the Other IntellectualProperty Rights for the development, improvement andmanufacture by the Grantee or any Authorized Manufacturer ofthe Products and the sale and, to the extent permissible inaccordance with all applicable laws and regulations of theTerritory
    Dalam setiap penggunaanmerek produk, pembayaran royalti dihitung berdasarkanpersentase nilai penjualan bersih dari setiap merek produk yangdijual seperti yang ditetapkan dalam schedule A;Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Pasal 2 dariLicense Agreement menyatakan bahwa:PMGB hereby grant to Grantee PT Philip Morris Indonesiaunder the terms and conditions of this Agreement the nonexclusive right to use the Trademarks and the Other IntellectualProperty Rights for the development, improvement andmanufacture
    Selanjutnya, Pasal 2dari License Agreement mendefinisikan pemberian lisensisebagaimana ditetapkan di bawah ini:PMGB hereby grant to Grantee PT Philip Morris Indonesiaunder the terms and conditions of this Agreement the nonexclusive right to use the Trademarks and the Other IntellectualProperty Rights for the development, improvement andmanufacture by the Grantee or any Authorized Manufacturer ofthe Products and the sale and, to the extent permissible inaccordance with all applicable laws and regulations
Upload : 10-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2447 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. INDOLAMPUNG PERKASA
418453 Berkekuatan Hukum Tetap
  • For the implementation ofthis Agreement and all its consequences and for the adjudication of alldisputes arising hereunder the Parties hereby select and choose the clerkoffice of the District Court of Central Jakarta (Kantor Panitera PengadilanNegeri Jakarta Pusat) as their permanent and general domicile.
    For the implementation of this Agreement and all its consequences and forthe adjudication of all disputes arising hereunder, the Parties hereby selectand choose the Clerk Office of the District Court of Central Jakarta (KantorPanitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat in Jakarta).7. Perjanjian ini tunduk dan diinterpretasikan menurut hukum RepublikIndonesia dan dibuat hanya dalam bahasa Inggris.8.
    The Lender and the Borrower hereby irrevocably submit to the nonexclusive jurisdiction of the District Court of Central Jakarta, Indonesia, for alllegal proceedings and the solution of all disputes that may arise under or inconnection with this Loan Agreement.8.2. (b). The Borrower waives any objection to the institution of legalproceedings at the District Court of Central Jakarta, Indonesia onjurisdictional grounds such as forum non convenience and venue.8.3.
    The Lender and the Borrower hereby irrevocable submit to the nonexclusive jurisdiction of the District Court of Central Jakarta, Indonesia, for alllegal proceedings and the solution of all disputes that may arise under or inconnection with this Loan Agreement.8.2. (b). The Borrower waives any objection to the institution of legalproceedings at the District Court of Central Jakarta, Indonesia onjurisdictional grounds such as forum non convenience and venue.Hal. 81 dari 443 hal. Put.
    In that regard, we hereby request on behalf of our client that youprovide to us copies of all prior and current loan documentation relating to allindebtedness owed to Marubeni Corporation by each of the followingcompanies (collectively the Sugar Group Companies): (i) PT IndolampungPerkasa (ii) PT Indolampung Distillery (iii) PT Gula Putih Mataran (iv) PTSweet Indolampung.
Register : 22-12-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 22-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 701/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 15 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : Bank Danamon Indonesia QQ PT.CaturPrajna Utama Diwakili Oleh : Bank Danamon Indonesia QQ PT.CaturPrajna Utama
Terbanding/Tergugat : PT.MNC ASURANSI INDONESIA,
291249
  • GUGATAN PENGGUGAT, Bagian Judul (Hal):Perjanjian Polis Asuransi, Bagian: Clauses, Burglary, and Theft,halaman. 1:Halaman 11 Putusan Nomor 701/PDT/2020/PT.DKI16.17.18.19.It is hereby noted and agreed that the loss and/or damage to theInsured Property caused by THEFT should be any visible violent orforcible entry to the Insured premises.Bahwa, PENGGUGAT dalam GUGATANnya (GUGATAN Angka. 5,Halaman. 3) menyatakan bahwa telah terjadi pencurian terhadapObjek Pertanggungan dan atas kejadian tersebut PENGGUGATtelah