Ditemukan 1654 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 10-09-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1115/PID.B/2015/PN Lbp
Tanggal 10 September 2015 — 1. Nama lengkap : Hery Munandar Chaniago als Bes 2. Tempat lahir : Medan 3. Umur/Tanggal lahir : 36/10 Mei 1979 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal : Jalan Letda Sujono Gg. Parsambilan No. 04 Kec. Medan Tembung 7. Agama : Islam 8. Pekerjaan : Security
342
  • Saksi Gomgom Kristopel Dolok Saribu dibawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa pada Kamis tanggal 16 April 2015 sekira pukul 13.30 Wib,saksi Yusuf Faisal, saksi Gomgom Kritopel Dolok Saribu dan saksi Z.Affan mendapat informasi bahwasannya di Jalan Garuda PerumnasMandala tepatnya di bawah jalan tol telah terjadi bentrokan antaraorganisasi kepemudaan antara PP dan IPK;e Bahwa yang mana selanjutnya saksi Yusuf Faisal, saksi GomgomKritopel Dolok Saribu dan saksi Z.
    Affan terhadap terdakwadiperoleh bahwa terdakwa adalah anggota organisasi PemudaPancasila yang mana sebelumnya terdakwa mendapat SMS yangberisikan bahwa telah terjadi keributan antara PP dan IPK diPerumnas Mandala kemudian terdakwa menuju kantor PAC PP danmelihat 2 (dua) buah plang PP tumbang dan terdakwa berjagajaga dilokasi tersebut dengan mebawa 1 (satu) buah pisau tersebut untukberjagajaga diri dari serangan lawan;Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untukmembawa 1 (satu
    Saksi Yusri Faisal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa pada Kamis tanggal 16 April 2015 sekira pukul 13.30 Wib,saksi Yusuf Faisal, saksi Gomgom Kritopel Dolok Saribu dan saksi Z.Affan mendapat informasi bahwasannya di Jalan Garuda PerumnasMandala tepatnya di bawah jalan tol telah terjadi bentrokan antaraorganisasi kepemudaan antara PP dan IPK;Bahwa yang mana selanjutnya saksi Yusuf Faisal, saksi GomgomKritopel Dolok Saribu dan saksi Z.
    Affan terhadap terdakwaHalaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1115/PID.B/2015/PN Lbpdiperoleh bahwa terdakwa adalah anggota organisasi PemudaPancasila yang mana sebelumnya terdakwa mendapat SMS yangberisikan bahwa telah terjadi keributan antara PP dan IPK diPerumnas Mandala kemudian terdakwa menuju kantor PAC PP danmelihat 2 (dua) buah plang PP tumbang dan terdakwa berjagajaga dilokasi tersebut dengan mebawa 1 (satu) buah pisau tersebut untukberjagajaga diri dari serangan lawan;e Bahwa terdakwa tidak memiliki
    , senjata penikam atausenjata penusuk;Menimbang, bahwa anasir dalam unsur ini bersifat alternatif sehinggajika salah satu anasir dalam unsur ini terobukti maka unsur terbukti seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang ditemukandipersidangan yakni:e Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 April 2015sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Garuda Medan tepatnya di dekatPasar Garuda Perumnas Mandala;e Bahwa pada saat penangkapan terjadi keributan antar OKP yakniantara PP dan IPK
Putus : 30-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 236/Pid.B/2017/PN Lbp
Tanggal 30 Maret 2017 — Nama : DENDI WAHYUDI Alias KAMERUN; Tempat Lahir : Sampali; Umur /Tgl Lahir : 33 Tahun / 4 Mei 1984; Jenis Kelamin : Laki-Laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat Tinggal : Jalan Musyawarah D Desa Saentis Kecamatan Percut sei Tuan Kabupaten Deli Serdang; Agama : Islam; Pekerjaan : Mocok-Mocok;
447
  • bertempat di Jalan Irian Barat Pasar V KebunSampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan terangterangan dan dengantenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yangmengakibatkan lukaluka, perouatan mana dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan temanterdakwa yang samasama anggota lkatan Pemuda Karya (IPK
    ) pulang dariacara pelantikan ketua ranting IPK dengan mengendarai sepeda motordimana saat itu terdakwa dibonceng oleh Heri alias Doyok, sewaktumelintas didepan gerbang rumah Kamirin oleh Heri alias Doyokmemberhentikan sepeda motor yang dia kendarai dan mendatangi EdiSyahputra alias Black yang sedang berdiri dipintu gerbang dan mengatakanmain kita lalu dijawab oleh Edi Syahputra Alias Black ayo main kitaselanjutnya oleh terdakwa bersama Heri alias Doyok serta Gindamengambil batu sebesar kepalan tangan
    Ginda (belum tertangkap dan masuk dalam daftarpencaharian orang/DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana telahdiuraikan dalam dakwaan pertama tersebut diatas, sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban Edi Saputra,Bambang hendriko dan Sahbudin, perobuatan mana dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan temanterdakwa yang samasama anggota lkatan Pemuda Karya (IPK
    ) pulang dariHalaman 4 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2017/PN.Lbpacara pelantikan ketua ranting IPK dengan mengendarai sepeda motordimana saat itu terdakwa dibonceng oleh Heri alias Doyok, sewaktumelintas didepan gerbang rumah Kamirin oleh Heri alias Doyokmemberhentikan sepeda motor yang dia kendarai dan mendatangi EdiSyahputra alias Black yang sedang berdiri dipintu gerbang dan mengatakanmain kita lalu dijawab oleh Edi Syahputra Alias Black ayo main kitaselanjutnya oleh terdakwa bersama Heri alias Doyok
    rumah dengan menggunakan sepeda motordan saksi sempat berjalan keluar pagar untuk melihat dan pada saatdidepan gerbang rumah Kamirin melihat 2 (dua) orang lakilaki yangmemakai pakaian Ormas IPK dengan mengendarai sepeda motor tibatiba berhenti;Bahwa saksi tahu 2 (dua) orang diantara salah satu mengenalnya yangbernama Kamirun;Bahwa pada saat kejadian yang dikatakan mereka ada mengatakankatakata kepada teman saksi yang bernama Edy Syahputra Als Blackdengan perkataan main kita dan selanjutnya teman
Register : 01-08-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 57/PDT/2018/PT JAP
Tanggal 26 September 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
4121
  • Lokasi Industri kayu Izin PemanfaatanKayu (IPK) tersebut terletak di Kampung Kriku, Distrik Arso Timur,Kabupaten Keerom, Provinsi Papua . Dengan ijin Pemanfaatan Kayuyang diberikan berdasarkan Keputusan BUPATI KEEROM Nomor : 37Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepadaIKATAN PENGUSAHA KAYU LOKAL PROVINSI PAPUA pada ArealPenggunaan Lain (APL) di Distrik Arso Timur Kabupaten KeeromProvinsi Papua tertanggal 10 Mei 2010.3.
    Surat Gubernut Provinsi Papua Nomor ; 522/191/SETtanggal 22 Januari 2009 perihal : Persetujuan PrinsipPenerbitan ljin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama IKATANPENGUSAHA KAYU LOKAL PROVINSI PAPUAHalaman 2 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT JAP2. Surat Bupati Keerom Nomor : 522/273/BUP tanggal 10Agustus 2009 perihal : Rekomendasi Penerbitan IjinPemanfaatan Kayu (IPK) An. IKATAN PENGUSAHA KAYULOKAL PROVINSI PAPUA;3.
    Blok Tebangan IPK dan rencana jalan angkutan kayusesuai Peta dengan skala 1 : 100.000 sebagaimana tercantumdalam lampiran keputusan ini.5. Bahwa, dalam Keputusan BUPATI KEEROM Nomor : 36 Tahun2010 tertanggal 10 Mei 2010 tersebut diatur kewajiban yang harusdilakukan Penggugat adalah sebagai berikut :a.
    Membuat dan menyampaikan Laporan Bulanan ataspelaksanaan kegiatan IPK meliputi luas Tebangan dan ProduksiKayu serta informasi Perkembangan Pemanfaatan Lahan kepadaGubernur Provinsi Papua, Bupati Keerom, Kepala DinasPerkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom dengan tembusankepada Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papuad. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya IPK;e. Melaksanakan kegiatan IPK berdasarkan Bagan Kerjaf.
    Bahwa, pada tanggal 10 Maret 2011, Menteri Kehutanan RepublikIndonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.14/MenhutlI/2011 Tentang Izin PemanfaatanKayu, yang mana dalam ketentuan Bab II TATA CARA PERMOHONANDAN PENYELESAIAN PERMOHONAN Bagian~ Kesatu IzinPemanfaatan Kayu pada APL Yang Telah Dibebani Izin PeruntukanPasal 11 dinyatakan sebagai berikut :(1) Pemegang IPK wajib membayar penggantian nilai tegakandari IPK(2) Volume kayu untuk perhitungan penggantian nilai
Putus : 08-09-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1113/Pid.B/2015/PN Lbp
Tanggal 8 September 2015 — Nama lengkap : ZAINAL ABIDIN NASUTION; Tempat lahir : Medan; Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 08 September 1989 ; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat Tinggal : Jl.Nuri XVI No.237 Perumnas Mandala Kec. Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang Agama : Islam; Pekerjaan : Wiraswasta; Pendidikan : S-1;
215
  • Limban Batu,saksi Zuhari Affan, saksi Doddy Chandra Silitonga (ketiga para saksi tersebutmerupakan anggota Polsek Percut Sei Tuan) mendapatkan informasi danmasyarakat yang memberitahukan terjadi bentrok massa atau kelompok ormasantara massa ormas Pemuda Pancasila (PP) dengan massa ormas lkatanPemuda Karya (IPK) di di jembatan tol Perumnas Mandala di jalan Nuri XVIPerumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan Kab.
    Deli Serdang, atas infomasi tersebutpara saksi polisi langsung menindaklanjutinya dan para saksi polisi langsungmenuju ke lokasi untuk mengecek kebenaran dan informasi tersebut, setelah parasaksi polisi Sampai di lokasi dan para saksi polisi melihat petugas dan PolrestaMedan sedang berjagajaga di lokasi kejadian, para saksi polisi melihat adaseorang pemuda berpakaian seragam ormas IPK yang membuang tas ranselwarna hitam ke tempat sampah yang ada di tempat tersebut, kemudian para saksipolisi mengambil
    Deli Serdang, terdakwa ditangkapoleh saksi anggota Kepolisian dari Polsek Sei Tuan karena dengan tanpahak menguasai, membawa senjata penikam atau penusuk ;e Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebelumnyasaksi menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan terjadibentrok massa Ormas Pemuda Pancasila (PP) dengan massa Ormas ikatanPemuda Karya (IPK) di jembatan tol Perumnas Mandala di JI.
    Deli Serdang, terdakwa ditangkapoleh saksi anggota Kepolisian dari Polsek Sei Tuan karena dengan tanpahak menguasai, membawa senjata penikam atau penusuk ;Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebelumnyasaksi menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan terjadibentrok massa Ormas Pemuda Pancasila (PP) dengan massa Ormas ikatanPemuda Karya (IPK) di jembatan tol Perumnas Mandala di JI.
    Deli Serdang, terdakwa ditangkap oleh saksi anggota Kepolisian dariPolsek Sei Tuan karena dengan tanpa hak menguasai, membawa senjata penikamatau penusuk ;Menimbang, bahwa awalnya perbuatan tersebut diketahui saksisaksi dariinformasi masyarakat yang memberitahukan terjadi bentrok massa Ormas PemudaPancasila (PP) dengan massa Ormas ikatan Pemuda Karya (IPK) di jembatan tolPerumnas Mandala di Jl. Nuri XVI P.
Register : 14-01-2019 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 224/Pdt.G/2016/PN Jap.
Tanggal 28 September 2017 — JAMRES SIMANJUNTAK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia QQ Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura QQ Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Propinsi Papua QQ Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom Propinsi Papua QQ Pejabat Penagih
9551
  • Lokasi Industri kayu Izin PemanfaatanKayu (IPK) tersebut terletak di Kampung Kriku, Distrik Arso Timur,Kabupaten Keerom, Provinsi Papua .
    Surat Gubernut Provinsi Papua Nomor ; 522/191/SET tanggal22 Januari 2009 perihal : Persetujuan Prinsip Penerbitan jinPemanfaatan Kayu (IPK) atas nama IKATAN PENGUSAHAKAYU LOKAL PROVINSI PAPUA2. Surat Bupati Keerom Nomor : 522/273/BUP tanggal 10 Agustus2009 perihal : Rekomendasi Penerbitan ljin Pemanfaatan KayuHalaman 2 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT JAP(IPK) An.
    Timber Cruishingoleh Tim Dinas Perkebunan dan Kehutanan KabupatenKeerom;Bahwa, berdasarkan IPK dan suratsurat yang berhubungan denganpenerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu tersebut, jelaslan Penggugat berhakuntuk melakukan pemanfaatan kayu dengan melakukan penebangankayu dengan target : a.
    Membuat dan menyampaikan Laporan Bulanan atas pelaksanaankegiatan IPK meliputi luas Tebangan dan Produksi Kayu sertainformasi Perkembangan Pemanfaatan Lahan kepada GubernurProvinsi Papua, Bupati Keerom, Kepala Dinas Perkebunan danKehutanan Kabupaten Keerom dengan tembusan kepada DinasKehutanan dan Konservasi Provinsi Papuad. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambatlambatnya 30(tiga puluh) hari sejak diterbitkannya IPK;e. Melaksanakan kegiatan IPK berdasarkan Bagan Kerjaf.
    Nomor 57/PDT/2018/PT JAP(2) Volume kayu untuk perhitungan penggantian nilai tegakan dihitungberdasarkan volume pada Laporan Hasil Produksi (LHP)(3) Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPenagih SPPGR menerbitkan SPPGR kepada pemegang IPK(4) Selain membayar penggantian nilai tegakan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), pemegang IPK tetap diwajibkan membayar PSDH(Provisi Sumber Daya Hutan), DR (Dana Reboisasi) sesuai denganketentuan peraturan perundangundanganLebih lanjut dalam
Register : 27-04-2016 — Putus : 14-09-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps
Tanggal 14 September 2016 — Drs. Anak Agung Gede Putrayasa,M.SI .
7619
  • Dalam pemberian beasiswa pendidikan khusus kepada PerguruanTinggi Sekolah Tinggi IImu Teknologi Jembrana (STITNA) danSekolah Tinggi llmu Kesehatan Jembrana (STIKES) denganpersyaratan dan ketentuan memiliki IPK 2,5. Bahwa dalam pelaksanaan tugas pemberian bantuan beasiswa bagiMahasiswa STIKES dan STITNA terdakwa tidak mempedomaniPeraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 12 Pebruari2009 sebagaimana kegiatan yang dilaksanakan terdakwa pada saat ituyaitu :Tahun 20091.
    tanggal 1 Pebruari 2010 yang intinyamenyebutkan besaran beasiswa yang diterima setiap anak persemester untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa lama tanpamenyebutkan kualifikasi IPK yang disyaratkan.Menandatangani surat permohonan lanjutan bantuan beasiswa untukperiode Januari Juni 2010 kepada Ketua STIKES dan KetuaSTITNA tertanggal 5 Pebruari 2010 dengan surat Nomor : 422. 5/191/Dikporaparbud/2010.Hal 15 dari 155 Perk.
    Mengajukan permohonan persyaratan pemberian beasiswa untukmahasiswa STITNA dan STIKES Tahun Anggaran 2009 kepadaBupati Jembrana, dengan surat Nomor422.5/782/Dikporaparbud/2009 tanggal 8 Juni 2009 pada intinyamenyebutkan besaran beasiswa yang diterima setiap anak persemester untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa lama tanpamenyebutkan kualifikasi IPK yang disyaratkan.3.
    Serta kajian bantuan beasiswa bagimahasiswa STIKES pada tanggal 1 Maret 2010 Nomor : 422.5/295/Dikporaparbud/2010 dan pada tanggal 22 Oktober 2010 Nomor422.5/1366/Dikporaparbud/2010 tanpa menyebutkan IPK yangdisyaratkan.setelah kajian yang diajukan oleh terdakwa mendapat persetujuan (acc)dari Bupati Jembrana, maka selanjutnya pemberian bantuan beasiswakepada Mahasiswa STITNA dan STIKES dibuatkan draf KeputusanHal 24 dari 155 Perk.
    Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2016/PN Dpspelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkandalam penyaluran pemberian beasiswa bagi Mahasiswa STITNA danSTIKES menjadi tidak sesuai yaitu ; terdapat Mahasiswa yang tidakberasal dari Jembrana, terdapat Mahasiswa yang mengikuti perkuliahanbukan dari program studi regular, terdapat Mahasiswa yang memiliki IPKkurang dari 2,5 (IPK
Putus : 31-07-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 PK/Pid.Sus-LH/2018
Tanggal 31 Juli 2018 — JONNI SIHOTANG
1144656 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Samosir Nomor 522.21/407/PH/DKP/2012 tanggal 4Mei 2012 perihal Permintaan Pertimbangan Teknis IzinPemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL)atas nama PT. Gorga Duma Sari tanggal 4 Mei 2012 sebanyak1 lembar;Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pemeriksaan LokasiPermohonan IPK atas nama PT.
    Gorga Duma Sari di DesaHariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir tanggal21 Mei 2012 sebanyak 12 lembar;Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera UtaraNomor 522.21/9236 tanggal 10 Desember 2012 perihalPermohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT.Gorga Duma Sari tanggal 10 Desember 2012 sebanyak 2lembar;.
    Gorga Duma Sari;Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan KabupatenSamosir Nomor 522.21/407/PH/DKP/2012 tanggal 4 Mei 2012perihal Permintaan Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Kayu(IPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL) atas nama PT. GorgaDuma Sari;Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pemeriksaan LokasiPermohonan IPK atas nama PT.
    Gorga Duma Sari di Desa HariaraPintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;10)Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara1112Nomor 522.21/9236 tanggal 10 Desember 2012 perihalPermohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT.
    Gorga Duma Saritanggal 14 Januari 2013;16)Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan KabupatenSamosir Nomor 005 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu(IPK) di areal izin lokasi atas tanah yang terletak di Desa HariaraPintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir seluas + 800 ha atasnama PT. Gorga Duma Sari;17)Surat PT.
Register : 20-12-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 3633/Pid.B/2018/PN Mdn
Tanggal 6 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HENTIN PASARIBU
Terdakwa:
SIHOL PARDAMEAN MANULLANG
515
  • 1 (satu) lembar kwitansi yang berlogo IPK
  • dimusnahkan.
  • Uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Sukarlan.

  1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
dan Rp.10.000, (sepuluh riburupiah) untuk uang parkir truk bongkar.Bahwa saksi menerangkan terdakwa merupakan anggota dari SPTSI danOrmas IPK namun saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memilikiwewenanqd/ legalitas atas uang tersebut.Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa meminta uang kepadasupirsipur tersebut lalu terdakwa memberikan kwitansi yang didalamnyaada dituliskan jumlan uang yang diterimanya dan dibubuhkan stempellogo Ormas IPK dan SPTSI.Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut
5Bahwa saksi menerangkan terdakwa meminta uang kepada saksiSukarlan Alias Parlan, saksi Syahru Ramadhan dan supirsupir lainnyadengan mengatas namakan SPTSI yang mana uang tersebut merupakanuang administrasi.Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan saksi Sukarlan AliasParlan dan supir lainnya uang yang diminta terdakwa sejumlahRp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.30.000, (tigapuluh ribu rupiah) untuk dana iuran SPTSI, Rp.30.000, (tiga puluh riburupiah) untuk dana iuran Ormas IPK
dan Rp.10.000, (Sepuluh riburupiah) untuk uang parkir truk bongkar.Bahwa saksi menerangkan terdakwa merupakan anggota dari SPTSI danOrmas IPK namun saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memilikiwewenanqd/ legalitas atas uang tersebut.Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa meminta uang kepadasupirsipur tersebut lalu terdakwa memberikan kwitansi yang didalamnyaada dituliskan jumlah uang yang diterimanya dan dibubuhkan stempellogo Ormas IPK dan SPTSI.Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut
Bahwaperan temanteman Terdakwa Si Pelekok mengaku dari IPK danmenghadang mobil agar tidak bisa lewat, Si Amad mengaku sebagaitukang parkir dan berada di samping supir.
Bahwajumlah uang yang Terdakwa kutip dari setiap mobil sebanyakRp.70.000, Bahwahasil pengutipan Terdakwa berikan sebagai kepada Amri (orangyang menyuruh Terdakwa) dan sebagian lagi untuk keperluan Terdakwa.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar kwitansi yang berlogo SPTSI. 1 (Satu) lembar kwitansi yang berlogo IPK.
Register : 17-05-2013 — Putus : 11-06-2013 — Upload : 05-02-2014
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 246/PID.A/2013/PN.RHL
Tanggal 11 Juni 2013 — - DODI SANJAYA PANGARIBUAN
4725
  • Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kuitansi merk IPK 1 (satu) buah pisau servis hendphone Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Dipergunakan dalam perkara lain 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
    Jefrianto yangmengaku dari organisasi Ikatan Pemuda Bersatu (IPK)Bahwa selanjutnya sdr. Jefrianto menanyakan uang setoran bulanan,dengan mengatakan "gimana bos?" lalu dijawab saksi korban "belum ada"kemudian sdr. Jefrianto mendesak saksi korban, dengan berkata "kau, bukatoko bisa tapi membayar bulanan tidak bisa"Bahwa selanjutnya sdr.
    Jefrianto yang mengaku dari organisasi Ikatan Pemuda Bersatu(IPK)e Bahwa selanjutnya sdr. Jefrianto menanyakan uang setoran bulanan, denganmengatakan "gimana bos?" lalu dijawab saksi korban "belum ada" kemudian sdr.Jefrianto mendesak saksi korban, dengan berkata "kau, buka toko bisa tapi membayarbulanan tidak bisa"e Bahwa selanjutnya sdr.
    Jefrianto yang mengaku dari organisasi Ikatan Pemuda Bersatu(IPK)Bahwa selanjutnya sdr. Jefrianto menanyakan uang setoran bulanan, denganmengatakan "gimana bos?" lalu dijawab saksi korban "belum ada" kemudian sdr.Jefrianto mendesak saksi korban, dengan berkata "kau, buka toko bisa tapi membayarbulanan tidak bisa"Bahwa selanjutnya sdr.
    Rusmidi Toko 3G Ponsel kemudian datang terdakwa Dodi Sanjaya Pangaribuan dan sdr.Jefrianto yang mengaku dari organisasi Ikatan Pemuda Bersatu (IPK)e Bahwa selanjutnya sdr. Jefrianto menanyakan uang setoran bulanan, denganmengatakan "gimana bos?" lalu dijawab saksi korban "belum ada" kemudian sdr.Jefrianto mendesak saksi korban, dengan berkata "kau, buka toko bisa tapi membayarbulanan tidak bisa" Bahwa selanjutnya sdr.
    Rusmidi Toko 3G Ponsel kemudian datang terdakwa Dodi Sanjaya Pangaribuan dan sdr.Jefrianto yang mengaku dari organisasi Ikatan Pemuda Bersatu (IPK)e Bahwa selanjutnya sdr. Jefrianto menanyakan uang setoran bulanan, denganmengatakan "gimana bos?" lalu dijawab saksi korban "belum ada" kemudian sdr.Jefrianto mendesak saksi korban, dengan berkata "kau, buka toko bisa tapi membayarbulanan tidak bisa"e Bahwa selanjutnya sdr.
Register : 12-04-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2017
Tanggal 3 Agustus 2017 — ASOSIASI PENGUSAHA PEMANFAATAN KAYU KALIMANTAN VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
5435 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sejak terbitnya peraturan tersebut tanggal 4 September2009 kepada pemegang IPK dikenakan pungutan penggantian nilaitegakan (PNT).Pungutan berupa PNT sebagaimana tersebut di atas, berbedadengan pungutan lain berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)karena pungutan PNT dikenakan atas pemegang izin yangmemanfaatkan hasil hutan kayu alam tanpa melakukan tindakanpelestarian.Halaman 33 dari 47 halaman.
    Sejak terbitnya peraturan tersebut tanggal 4 September2009 kepada pemegang IPK dikenakan pungutan penggantian nilaitegakan (PNT).6.
    Bahwa IPK hanya sebagai akibat dari perubahan peruntukankawasan hutan, sehingga kayu bukan merupakan bisnis utama bagipemegang izin peruntukan lahan.8. Bahwa sejak tanggal 4 September 2009, yaitu berlakunya PeraturanMenteri Kehutanan Nomor P.58/Menhutll/2009 sampai denganditerimanya Putusan MARI Nomor 12 P/HUM/2015 pada tanggal 21Desember 2015, berdasarkan Asas Keadilan kepada pemegang IPK(akibat pemegang izin peruntukan) tetap dikenakan PNT.9.
    Bahwa berkaitan angka 6 s.d. 8, dirasa adil dan wajar terhadappemegang izin (IPK, IPPKH, dan HGU) dikenakan pungutantambahan selain PSDH dan DR, yaitu berupa pungutan PenggantianNilai Tegakan.10.
    ) pada HutanProduksi yang dapat dikonversi (HPK) yang telah dikonversi atau tukar menukarkawasan hutan, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yangmelakukan kegiatan pembukaan lahan, Pemegang IPK pada Areal PenggunaanLain (APL) yang telah diberikan izin peruntukan, LHP sah sejak tanggal 4September 2009 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015, tetap dikenakanPNT.
Register : 08-12-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 05-07-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 111/PID.SUS/2014/PT PTK
Tanggal 12 Februari 2015 — Pembanding/Terdakwa : JAYANTO ADJAN Als AJAN
Terbanding/Jaksa Penuntut : Dedi Irawan, SH., M.Kn
21039
  • Oskar Panangian Pasaribu; -
  • Foto Copy 3 (tiga) lembat Surat Keputusan Kadishut Propinsi Kalbar Nomor : 220/Dishuut-III/BPH/2011 tanggal 20 April 2011 berlaku hingga 31 Juni 2011; ---------------------------------------------------------------------------------------
  • Asli lembar ke-2 SKSKB IPK PT Mempawah Permai Lestari nomor Seri DG005301 tgl.12 Juli 2011 beserta satu lembar DKB Nomor : 01/DKB/MPL/VII/2011 tgl. 12 Juli 2011; -------------------------------------------
  • >Asli lembar ke-2 SKSKB IPK PT Mempawah Permai Lestari nomor Seri DG 0053104 tgl 14-7-2011, beserta satu lembar DKB Nomor : 04/DKB/MPL/VII/2011 tgl. 14 Juli 2011; -------------------------------------------
  • Asli lembar ke-2 SKSKB IPK PT Mempawah Permai Lestari nomor Seri DG 005305 tgl.14-7-2011, beserta satu lembar DKB Nomor : 05/DKB/MPL/VII/2011 tgl. 14 Juli 2011; -------------------------------------------
  • Asli lembar ke-2 SKSKB IPK PT Mempawah Permai Lestari nomor Seri DG 0053106
  • tgl.14-7-2011. beserta satu lembar DKB Nomor : 06/DKB/MPL/VII/2011 tgl. 14 Juli 2011; -------------------------------------------
  • Asli lembar ke-2 SKSKB IPK PT Mempawah Permai Lestari nomor Seri DG 0053107 tgl. 15-7-2011, beserta satu lembar DKB Nomor : 07/DKB/MPL/VII/2011 tgl. 15 Juli 2011; -------------------------------------------
  • Asli lembar ke-2 SKSKB IPK PT Mempawah Permai Lestari nomor Seri DG 0053108 tgl.15-7-2011 beserta satu lembar DKB Nomor : 08/DKB/MPL/VII/2011 tgl
  • . 15 Juli 2011; -------------------------------------------
  • Asli lembar ke-2 SKSKB IPK PT Mempawah Permai Lestari nomor Seri DG 0053109 tgl.15-7-2011 beserta satu lembar DKB Nomor : 09/DKB/MPL/VII/2011 tgl. 15 Juli 2011; -------------------------------------------
  • Surat Menteri Kehutanan nomor : S.462/Menhut-IV/2008 tanggal 19 Agustus 2008; -------------------------
  • Asli Surat Angkut Lelang (SAL) nomor seri : 1605-000015 tanggal 21 Nopember 2010 beserta 18 lembar
  • Oskar Panangian Pasaribu; 45) Foto Copy 3 (tiga) lembat Surat Keputusan Kadishut Propinsi Kalbar Nomor :220/DishuutIll/BPH/2011 tanggal 20 April 2011 berlaku hingga 31 Juni 2011; 46) Asli lembar ke2 SKSKB IPK PT Mempawah Permai Lestari nomor Seri DG005301 tgl12 Juli 2011 beserta satu) lembar DKB Nomor01/DKB/MPL/VII/2011 tgl. 12 Juli 2011; 47) Asli lembar ke2 SKSKB IPK PT Mempawah Permai Lestari nomor Seri DG0053104 tgl 472011, beserta satu Jembar DKB Nomor04/DKB/MPL/VII/2011 tgl. 14 Jult 2011;48)
    Asli lembar ke2 SKSKB IPK PT Mempawah Permai Lestari nomor Seri DG005305 tgl.1472011, beserta satu lembar DKB Nomor : 05/DKB/MPL/VII/2011tgl. 14 Juli 2011; 49) Asli lembar ke2 SKSKB IPK PT Mempawah Permai Lestari nomor Seri DG0053106 ~~ tgl.147201. beserta satu. lembar DKB Nomor06/DKB/MPL/VII/2011 tgl. 14 Juli 2011;50) Asli lembar ke2 SKSKB IPK PT Mempawah Permai Lestari nomor Seri DG0053107 tgl. 1572011, beserta satu) lembar DKB Nomor07/DKB/MPL/VII/2011 tgl. 15 Juli 2011;51) Asli lembar ke2 SKSKB
    SKSKB IPK PT Mempawah Permai Lestari nomor Seri DG005305 tgl.1472011, beserta satu lembar DKB Nomor : 05/DKB/MPL/VI1/201 tel. 14 Juli 2011;Asli lembar ke2 SKSKB IPK PT Mempawah Permai Lestari nomor Seri DG0053106 = tgl.1472011. beserta = satu.
    =lembar DKB Nomor06/DKB/MPL/VII/2011 tgl. 14 Juli 2011;Asli lembar ke2 SKSKB IPK PT Mempawah Permai Lestari nomor Seri DG0053107 tgl. 1572011, beserta satu. lembar DKB Nomor07/DKB/MPL/VIV/2011 tgl. 15 Juli 2011;Asli lembar ke2 SKSKB IPK PT Mempawah Permai Lestari nomor Seri DG0053108 tgl.1572011 beserta satu lembar DKB Nomor : 08/DKB/MPL/VII/2011tel. 15 Juli 2011;Asli lembar ke2 SKSKB IPK PT Mempawah Permai Lestari nomor Seri DG0053109 tgl.1572011 beserta satu lembar DKB Nomor ; 09/DKB/MPL/VII/201
    IPK PT Mempawah Permai Lestari nomor Seri DG005305 tgl.1472011, beserta satu lembar DKB Nomor05/DKB/MPL/VII/2011 tgl. 14 Juli 2011;Asli lembar ke2 SKSKB IPK PT Mempawah Permai Lestari nomor Seri DG0053106 tgl.1472011. beserta satu. lembar DKB Nomor06/DKB/MPL/VII/2011 tgl. 14 Juli 2011;Asli lembar ke2 SKSKB IPK PT Mempawah Permai Lestari nomor Seri DG0053107 tgl. 1572011, beserta satu. lembar DKB Nomor07/DKB/MPL/VI/2011 tgl. 15 Juli 2011;Asli lembar ke2 SKSKB IPK PT Mempawah Permai Lestari nomor
Register : 04-10-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 35/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 11 Februari 2019 — Penggugat:
PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, diwakili NOVRIATY HILDA SIBUEA
Tergugat:
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
243264
  • Selain itu, PENGGUGAT jugamenyampaikan temuan/fakta baru sebagai data pembanding yaitu SKIzin Pemanfaatan Kayu (IPK) Nomor : 522.SK/08/DK/VI/2013 luas1.970 Ha dengan target produksi 7.903,77 M* dengan ratarata perhektar sebesar 4,41 M*, dimana data IPK ini berada bersebelahandengan lokasi PENGGUGAT serta terletak pada satu hamparan yangsama;2615.
    BMML tanpa melalui proses IPK dan tidakmembuat laporan atas kayu yang ditebang, dapat dikenakan sanksiberdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku (vide Bukti P 23 = T 7).
    BMML tidak ditemukandokumen perizinan pemanfaatan kayu (IPK) yang diterbitkan oleh pejabatyang berwenang, berdasarkan pemeriksaan dokumen, setelah tanggal 17Oktober 2007 tidak ditemukan dokumen penatausahaan hasil hutan kayudan PNBP (PSDHDR) PT. BMML selain atas nama IPK KSU Meto PenyemBolum, Realisasi pembukaan lahan pada areal Hutan Lahan KeringSekunder dalam lokasi PT.
    BMML tanpa melalui proses Izin PemanfaatanKayu seluas : 5.972 Ha (Luas Hutan Lahan Kering Sekunder : 6.972 Hadikurangi Luas IPK : 1.000 Ha), Bahwa pada areal perkebunan PT. BMML153telah diterbitkan IPK Nomor : 525/4/EkProd.I/IPK/2007 tanggal 18 Oktober2006 dengan target tebangan 91.060 M3, dimana penetapan target tersebutmerujuk Berita Acara Hasil Pemeriksaan Timber Cruising IPK an.
    Data hasil checking cruising untuk IPK KSU Metro PenyemBolumdengan Hasil evaluasi yang berbeda dengan hasil pemeriksaansebagaimana termuat dalam bukti P27 yaitu Data pembukaan lahanpada areal hutan lahan kering sekunder tanpa melalui IPK seluas 5.972Ha dengan volume sebesar 543.810,32 M3 berubah menjadi Volumetegakan pada lokasi pembukaan dari areal lahan PT.
Register : 26-09-2014 — Putus : 26-09-2014 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 6/PID.TPR/2014/PN .SAK
Tanggal 26 September 2014 — Jaksa Penuntut/Penyidik:
1.YUDHA EFIAR, SH
2.M. RUSWANTO
3.AAN HINDRI
Terdakwa:
WAN HAMZAH Bin WAN MUKTAR ALI
4216
  • dengan sdr WAN HAMZAH pada saat pemukulan danpenendangan adalah 50 (lima puluh) centimeter dan yang ada pada saat saksi ditendang dandipukul adalah sdr WAN HAMZAH, sdr ANDI, sdr UJANG, sdr WAN KATIP, sdr TENGKU DANIS dansdr JAY dan yang memisahkan saat saksi dipukul dan ditendang adalah sdr WAN KATIP;Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu mengapa saksi dipukul dan ditendang oleh sdr WANHAMZAH dikarenakan kejadiannya cepat dan yang saksi ingat adalah bahwa sdr WAN HAMZAHmengatakan saksi anggota IPK
    (Ikatan Pemuda Karya) dan saksi tidak mengetahui mengapa sdrWAN HAMZAH mengatakan seperti itu;Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal sdr WAN HAMZAH tetaapi tidak dekat;Saksi menerangkan bahwa saksi pada saat saksi datang kerumah Kepala Dinas PU dan saksiberjumpa dengan sdr WAN HAMZAH, sdr ANDI, sdr UJANG, sdr WAN KATIP, sdr TENGKU DANISdan sdr JAY kemudian sdr WAN HAMZAH mengatakan kepada saksi hallo IPK kemudian saksimerasa tersinggung dan menjawab saya tidak anggota IPK do, am jangan buat gosip
    sedang berada di rumah Kepala Dinas PU; Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adaalah sdr TENGKUHENDRAWAN;Saksi menerangkan bahwa saksi melihat sdr WAN HAMZAH dan sdr TENGKU HENDRAWANbertengkar;Saksi menerangkan bahwa saksi melihat sdr WAN HAMZAH dan sdr TENGKU HENDRAWANbertengkar didepan didepan pagar kepala Dinas PU tersebut berawal dari ejekan sdr WANHAMZAH yang mengatakan kepada sdr TENGKU HENDRAWAN ini Sekjen PP sekarang tak pakailagi do, bentar lagi nak jadi ketua IPK
    Dinas PU untuk bertugas sebagai Security, dan setelah 10 (sepuluh)menit datang sdr WAN HAMZAH dengan temantemannya dengan maksud ingin bertemu denganKepala Dinas PU namun pada saat itu Kepala Dinas PU tidak berada dirumah dan sdr WANHAMZAH dan temantemannya memutuskan untuk menunggu di depan pagar rumah Kepala DinasPU dan tak lama kemudian datang sdr TENGKU HENDRAWAN dan tibatiba sdr WAN HAMZAHmengatakan kepada sdr TENGKU HENDRAWAN ini Sekjen PP sekarang tak pakai lagi do, bentarlagi nak jadi ketua IPK
    lalu saksi menjawab bahwa saksi bkan IPK karena saksi bukan anggota IPK (Ikatan Pemuda * Karya) sebagaimana dimaksud kemudian terjadi cekcok antara terdakwa dan saksi TENGKUHENDRAWAN lalu sampai terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi TENGKUHENDRAWAN dengan cara menendang sebagaimana dilihat juga oleh oleh sdr TENGKU DARWISkemudian kejadian tersebut dileraikan oleh sdr WAN KHATIB, APRIDILLA SANDI, TENGKU DANIS danJAILANI dan pada saat itu saksi TENGKU HENDRAWAN langsung plang
Register : 23-06-2011 — Putus : 01-07-2011 — Upload : 24-07-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 122/PID/2011/PTSMDA
Tanggal 1 Juli 2011 — Pembanding/Jaksa Penuntut : GAOS WICAKSONO, SH
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD IDRIS NUR BIN MUKLIS
5024
  • Nurlinadiberikan IPK pada tahun 2008/2009 pada areal seluas 99,89 hektar dengantarget produksi kayu bulat diameter 10 s.d. 29 cm sebesar 3.110 meter kubik dengan perincian sebagai berikut : Jenis Medang sebanyak 1065 meter kubik; Jenis Penagit sebanyak 1600 meter kubik dan, Jenis Rimba campuran sebanyak 445 meter kubik.Dipindai dengan CamScanner+ Bahwa pada tanggal 17 Februari 2009 Sdr. M. Acun (belum tertangkap) selakudirektur C.V.
    Acun (DPO)membawa dan lalu menyerahkan beberapa dokumen yaitu berupa (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan kayu Bulat, 1 (satu) lembar DaftarPemeriksaan kayu Bulat Kecil , 1 (satu) lembar rekapitulasi laporanhasilProduksi Penebangan kayu bulat kecil Nomor 01/ LHPKbk /NRN IPK/2009dan 4 (empat) Iembar LHP KBK Nomor 01/LHPKBK/NRNIPK/2009semuanya diberikan kepada terdakwa agar terdakwa mengesahkan LHP CV Nurlina ;Bahwa tujuan daripada pengesahan LHP milik CV Nurlina ini agar kayu tersebuldalah sebagaidasar
    PSDH dan DR hasil Produksi CV Nurlina aakhimya dianggap legal.Bahwa temyata produksi kayu atau jenis kayu yannis kayu sebagaimana tertera diy diproduksi oleh CV Nurlinaadalah jenis kayu Ipil yang berbeda dengan jeLaporan Hasil Produksi Kayu Bulat Kecil yang telah dibuat dan disahkan olehterdakwa dan akibatnya kayu illegal tersebut beredar dan dij ual oleh beberapaperusahaan kayu.Bahwa untuk jin Pemanfaatan Kayu atas nama CV NURLINA sebagaimanaKutai Kertanegara NomorSurat Keputusan Bupati522.21/001/IPK
    /EK.V/1 1 1/2008 di area kuasa pertambangan batubara CV NurlinaSebulu KukarMedang, Penagit (kelompok Meranti ) dan Rimba Campuran dimana CVNurlina telah menjual Kayu Bulat Kecil (KBK) sebanyak 5775 batang dengankubikasi 1.541.003 meter kubik kepada CV Tunas Agung, namun ketikayidik dan Dinas Kehutanan Kutlai Kertanegaraternyata tidak terdapat jenis kayu sebagaimana tersebut dalam IPK bahkan diataslahan CV Nurlina ini tidak terdapat bekas tebangan.
    Selain itu KBK(Kayu Bulat Kecil ) yang dijual oleh CV Nurlina kepada CV Tunas Agungjenis IPIL ( Kelompok Meranti) yang bukanV Nurlina berdasarkan IPK nya dandengan lokasi di seluas 99,89 Ha dengan potensi kayu berupadilakukan pengecekan oleh Pensebagian besar merupakanmerupakan potensi kayu yang dimiliki oleh Ctidak sesuai dengan FAKB yang diterbitkan.
Register : 11-09-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 23-04-2021
Putusan PN Ngabang Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Nba
Tanggal 20 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Pewira Saputra,SH
Terdakwa:
TRISNO Alias NONOK Bin SELAMAN
6927
  • Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.62/MenlhkSetjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu diatur bahwapemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari Areal PenggunaanHal. 6 dari 37 (putusan nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.NBA) Lain (APL) hanya dapat dilakukan apabila telah diberikan IzinPemanfaatan Kayu (IPK).
    Sehingga setiap orang atau badan hukumtidak boleh melakukan penebangan pohon yang tumbuh secaraalami di area penggunaan lain yang telah dibebani izin peruntukanperkebunan, kecuali telah memperoleh izin pemanfaatan kayu (IPK);Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UndangUndang RI nomor 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan;ATAUKedua :Bahwa Terdakwa TRISNO Alias NONOK Bin SELAMAN pada hari Minggutanggal
    Melaksanakan kegiatan pengangkutan, pengolahandan/atau pemasaran atas hasil hutan kayu, sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.pasal 30 : Pemegang IPK wajib melaksanakan ketentuan sebagaiberikut : Melunasi PSDH, DR dan PNT; Membuat dan menyampaikan laporan bulanan ataspelaksanaan kegiatan IPK sesuai dengan ketentuan perundangundangan; Melaksanakan kegitan nyata di lapangan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya IPK; Mengamankan areal IPK dari berbagai macam gangguankeamanan
    IPK pada areal APL yang telahdibebani izin peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) huruf a, diajukan oleh pemohon kepada Pejabat Penerbit IPKdengan tembusan kepada: Kepala Balai; dan Kepala BPKH;pasal 5 ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilengkapi persyaratan : Fotokopi Kartu.
    lanjutan;Bahwa benar Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan HidupKehutanan Nomor : P.62/MenlhkSetjen/2015 tentang = IzinPemanfaatan Kayu diatur bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu yangberasal dari Areal Penggunaan Lain (APL) hanya dapat dilakukanHal. 19 dari *37 (putusan nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.NBA)apabila telah diberikan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).
Putus : 27-10-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 PK/Pdt/2014
Tanggal 27 Oktober 2014 —
6136 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Katingan Jaya Perkasa tersebut dan berdasarkan Pasal 3Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 29 Juni 2005; PT.Katingan Jaya Perkasamempunyai berbagai bidang usaha antara lain yang telah dijalankan adalahbidang Usaha Pemborongan (General Contractor) dan bidang Kehutanan (dhi,berdasarkan Izin Pemanfatan Kayu/IPK);2. Bahwa selanjutnya susunan Direksi PT.
    Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2014maupun sebagai kuasa usaha dibidang Kehutanan (IPK) tersebut, tidakmelaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar antara lain ternyataTergugat tidak membayar dana PSDH dan DR yang menjadi kewajibannyakepada Turut Tergugat yang seharusnya menjadi kewajiban/tanggung jawabTergugat baik selaku Direktur PT.Katingan Jaya Perkasa yang dijabatnya ketikaitu maupun selaku pemegang kuasa usaha bidang Kehutanan/pemanfaatanKayu berdasarkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang diberikan
    IPK PT. Katingan Jaya Perkasa dan Resume Berkas Penyerahan KasusPiutang Negara Macet Atas Tunggakan PSDH/DR pada PT.
    IPK PT. Katingan Jaya Perkasadan Resume Berkas Penyerahan Kasus Piutang Negara Macet Atas TunggakanPSDH/DR pada PT. Katingan Jaya Perkasa yang dibuat Turut Tergugat tanggal 29 Oktober 2008 kepada Turut Tergugat II untuk melakukan penagihanatas tunggakan utang dana PSDH/DR PT.
    Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan menyerahkan BKPNberdasarkan surat Nomor 522/2/769/PH/IX/2008 tanggal 29Oktober 2008, hal pelimpahan Tunggakan PSDH dan DR atasnama IPK PT. Katingan Jaya Perkasa;7. PT. Katingan Jaya Perkasa berjanji membayar denganmembuat surat pernyataan tertanggal 25 April 2008 yang isinyasepenuhnya menjadi tanggungjawab dari Sdr. Agus DahyarJumena secara pribadi;b.
Putus : 14-07-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 14 Juli 2010 — ANDARIAS HOMBORE DKK ;
5521 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dinasti Daya Terang Fakfak dengan SuratPerjanjian Nomor : 002/IPK MANNG/IV/2004 tanggal 19 April2004 untuk melanjutkan kegiatan pengelolaan hasil hutankayu pada areal IPKMA (ljin Pemungutan Kayu MasyarakatAdat) yang dimiliki Kopermas Ngirang Girang seluas 700 Hauntuk tahun 2004 sesuai IPKMA Nomor : 522.1/2337 tanggal13. Desember 2002 yang diterbitkan oleh Kepala DinasKehutanan Provinsi Papua (Dr. Ir. Huga J.
    Bahwa dalam kegiatan pengelolaan hasil hutan kayudari areal IPK MA Kopermas' WNgirang Girang tersebut,pengurusan dokumendokumen kayu yang berkaitan denganpenjualan/pengiriman dilakukan oleh Terdakwa ABUN MULIAselaku perwakilan dari PI.
    (tiga) lembar asli IPK MA Nomor : KEP522.112337, tanggal 13 Desember 2002 ;3. 3. (tiga) lembar asli IPK MA Nomor : KEP522.11225, tanggal 14 Mei 2004 ;4. 3. (tiga) lembar asli IPK MA Nomor : KEP522.11488, tanggal 05 Oktober 2004 ;5. 2 (dua) lembar foto copy Rekomendasi' RevisiAreal Kerja an.
    KopermasNgirang Girang ;2.3 (tiga) lembar asli IPK MA Nomor : KEP522.112337, tanggal 13 Desember 2002 ;3.3 (tiga) lembar asli IPK MA Nomor : KEP522.1/225, tanggal 14 Mei 2004 ;4.3 (tiga) lembar asli IPK MA Nomor : KEP522.1/488, tanggal 05 Oktober 2004 ;5. 2 (dua) lembar foto copy Rekomendasi RevisiAreal Kerja an.
    KopermasNgirang Girang ;2. 3 (tiga) lembar asli IPK MA Nomor : KEP522.112337, tanggal 13 Desember 2002 ;3. 3 (tiga) lembar asli IPKMA Nomor : KEP522.1/225, tanggal 14 Mei 2004 ;4. 3 (tiga) lembar asli IPK MA Nomor : KEP522.1/488, tanggal 05 Oktober 2004 ;5. 2 (dua) lembar foto copy Rekomendasi' RevisiAreal Kerja an.
Putus : 30-10-2013 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 74/PID.SUS/2013/PN.TPI
Tanggal 30 Oktober 2013 — - YOHANES YANSEN (Terdakwa) - REBULI SANJAYA, SH (JPU)
273
  • diperjalanan saksi Yohanes Yansen dan saksi AbdulAziz ditangkap oleh Polisi Polres Bintan, kemudian dilakukan penangkapan terhadapterdakwa.Bahwa terdakwa dan Yanto melakukan penebangan pohon di hutan, menjual, danmemiliki hasil hutan tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang dikarenakan kayu yangdijual oleh terdakwa dari hasil penebangan pohon di hutan adalah Kayu Rimba Campuranyang dikategorikan ke dalam Kayu Alam, jadi prosedur penebangannya harus dilengkapidengan Surat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK
    ) dari MentriKehutanan sesuai Peraturan Mentri Kehutanan Nomor 14Tahun 2011 tentang izin Pemanfaatan Kayu (IPK).Bahwa benar ada beberapa jenis kayu yang tidak perlumenggunakan IPK dalam melakukan penebangannya, yakniada 21 macam jenis kayu sebagaimana yang tercantum padalampiran Permenhut No. 33 Tahun 2007, yang mana ke 21macam jenis kayu tersebut hanya perlu izin dari Kepala Desasaja (Surat Ketarangan Asal Usul Kayu /SKAU) dalam prosespenebangannya.Bahwa benar prosedur mengenai penjualan kayu hasil
    BMW hanya memiliki penguasaan lahansaja sedangkan kayu alam yang tumbuh diatas lahan tersebutmasih dimiliki oleh Hak Negara sesuai dengan Permenhut No.P.14/MenhutII/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).Bahwa benar hak dari PT. BMW dengan adanya kayu diataslahan yang dimiliki berdasarkan HGB yakni selama pihak PT.BMW tidak memiliki IPK maka PT.
    Polisi BP 9389 TU dab foto dari 60 (enampuluh) batang kayu bulatdengan panjang sekitar 4,8 meter yang diperlihatkan kepadanya dimuka persidanganini sebagai lori yang terdakwa kemudikan dengan muatan kayu bulat tersebut ;Bahwa benar menurut keterangan saksi Ahli : Isfahan, S.Sos. prosedur penebanganpohon hasil hutan yakni harus memiliki izin pemanfaatan kayu (IPK) dari MentriKehutanan sesuai Peraturan Mentri Kehutanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang izinPemanfaatan Kayu (IPK).Bahwa benar menurut keterangan
    P.14/MenhutII/2011tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).Bahwa benar menurut saksi Isfahan hak dari PT. BMW dengan adanya kayu diataslahan yang dimiliki berdasarkan HGB yakni selama pihak PT. BMW tidak memilikiIPK maka PT.
Register : 23-06-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI VS NADZIRAH IKASARI SYAMSUL, ST.,MT.,DK DAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN;
7128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor Ujian 30102031450 atas nama Ulia Ridhani (IPK 3,39);Nomor Ujian 30102029679 atas nama Irma Nur Afiah (IPK3,32);4. Nomor Ujian 30102040606 atas nama Dewi Lestari (IPK 3,31);5. Nomor Ujian 30102037811 atas nama Aulia (IPK 3,48);Dinyatakan tidak memenuhi persyaratan Khusus untuk penerimaanDosen UNHAS formasi tahun 2014 yaitu nilai IPK pada transkrippendidikan akhir tidak memenuhi minimal 3,5.
    Putusan Nomor 304 K/TUN/2016Hasanuddin menyertakan data dan dokumen yang tidak memenuhidengan yang dipersyaratkan, yaitu minimal IPK 3,5;Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Penggugat dan Penggugat IItidak berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo;Gugatan Penggugat Kabur (Obschuur Libel):5.Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki kepentingan dengandikeluarkannya objek gugatan 1 karena nama Para Penggugat tidaktercantum pada objek gugatan 1.
    Bahwa Para Penggugat mendaftar pada seleksi CPNS Tahun2014 di Lingkungan Kemdikbud dengan IPK masingmasing: Penggugat : 3.28 (dibawah syarat minimal yang telahditentukan); Penggugat Il : 3.381 (dibawah syarat minimal yang telahditentukan);Para Penggugat telah mengetahui bahwa syarat khusus IPKminimal yang ditetapbkan Rektor Universitas Hasanuddin adalah3.5.
    Bahwa pembuatan diskresi dalam Surat Pengumuman Nomor26487/UN.4/KP.15/2014 telah dibenarkan oleh Majelis HakimPTUN Makassar yaitu penentuan syarat minimal IPK 3,5 bagilulusan program pascasarjana (S2) untuk formasi dosen. SyaratIPK yang ditetaopbkan Rektor Universitas Hasanuddin tidakbertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang GuruHalaman 23 dari 28 halaman.
    Fakta persidangan palingmenonjol yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti adalahfakta bahwa Para Termohon Kasasi yang memiliki IPK dibawahsyarat minimal yang telah ditetapkan tetap mendaftar dalamseleksi penerimaan CPNS UNHAS Tahun 2014, padahal nyatanyata UNHAS telah menetapkan syarat IPK minimum adalah 3,5.Dan ternyata Panitia Seleksi Administrasi justru meluluskanTermohon Kasasi dalam seleksi administrasi.
Register : 24-03-2015 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN BINJAI Nomor 94/Pid.B/2015/PN.BNJ
Tanggal 28 Mei 2015 —
245
  • Boby sebagai Ketua IPK BinjaiKota, 2. Heru sebagai anggota Boby, 3. Hengki sebagai anggota17Boby, 4. Perkuah sebagai anggota IPK, yang keempatnya adalahpenduduk kampung Binjai Kec. Binjai Kota; Bahwa Sdr. Boby mengejar dengan membawa tombak sambilberteriak bunuhbunuh, Sdr. Heru mengejar dengan membawaparang sambil berteriak bunuhbunuh, Sdr. Hengki mengejar denganmembawa panah sambil berteriak bunuhbunuh, Sdr.
    Bembengdengan perintah agar Saksi mengumpulkan anggota IPK yang beradadi Pajak Lincun Kec. Binjai Barat lalu Saksi dan temanteman Saksiberkumpul di Pajak Lincun Kec. Binjai Barat sekira pukul 11.00 Wib;Bahwa Sdr. Bembeng yaitu Ketua SPTI (Serikat Pekerja TransportasiIndonesia) dan Ketua Satgas IPK Kota Binjai;Bahwa tujuan Saksi dan Sdr.
    Gabel;Bahwa setelah sampai di Pajak Tavip Binjai, Saksi melihat TerdakwaBoby Sardi Als Boby yaitu kelompok IPK dari Binjai Kota yangmenjabat selaku Ketua ranting IPK Kampung Binjai dengan bersamaanggotanya yang berjumlah lebih kurang 20 (dua puluh) orang;Bahwa anggota Saksi yang bernama Sdr. Ucok Setan dan Sdr.
    Hendroyaitu Ketua IPK Sawit Sebrang untuk mengikuti pelantikan Ketua SPTI diBinjai;Bahwa Sdr. Hendro mengumpulkan Saksi dan temanteman Saksi padahari Rabu tanggal 07 Mei 2014 sekira pukul 08.30 Wib di Simpang 418Desa Mekar Sawit Kec.
    Hendro yaitu Ketua IPK SawitSebrang;Bahwa Saksi bersama temanteman sekitar 10 (Sepuluh) orang pergi kePajak Tavip dengan menggunakan mobil minibus L 300;Bahwa Saksi tidak anggota IPK tetapi hanya simpatisan terhadap Sar.Hendro dan masih tetangga;Bahwa Saksi tidak tahu alasan penyerangan ke Pajak Tavip tersebutkarena pada saat itu Saksi berangkat dari Sawit Sebrang pergi untukmenghadiri acara pelantikan di Binjai tetapi setelah sampai di PajakLincun Saksi dan temantemannya diberi arahan untuk menyerang