sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab AlAhwalusy Syakhshiyahhalaman 332 yang diambil alin sebagai pendapat Majelis, berbunyi :l> x25 Wir aioll GMbILS oI yaJl a>Artinya :Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya;Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan pertimbangan ter sebut diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhisyarat dan alasan perceraian dan tidak melawan hak dan sesuai denganketentuan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemrintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto Pasal 116 huruf(f) KompilasiHukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan diubah yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbulakibat dari permohonan ini ;Mengingat segala ketentuan PerundanganUndangan yang

., joncto Nomor 594/PDT/2004/PN.Sby. jonctoNomor 1964 K/PDT/2005 joncto Nomor 467 PK/PDT/2008 menuruthukum yang dilawan dalam perkara adalah Penggugat pemenangyakni Terlawan Emanuel Djabah Soekarno; dan Para Terlawan dan II yakni Pemkota Surabaya c.g.

Bahwa mencermati pokok gugatan Pelawan dikaitkan dengan kedudukanTerlawan Ill. selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di bidangAdministrasi Pertanahan maka secara yuridis tidak sepatutrnya KepalaKantor Pertanahan Kota Surabaya ditarik selaku pihak dalam perkara ini.Karena sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 53 Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 joncto Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004.ditegaskan dan diatur bahwa terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara(beschiking) yang diterbitkan suatu Badan atau Pejabat

tersebut telah dikuatkan oleh PengadilanTinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 285/PDT/2011/PT.SBY., tanggal 15Juni 2011;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerlawan I/Pembanding pada tanggal 8 Agustus 2011 kemudian terhadapnyaoleh Terlawan Il/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2009 diajukan permohonan kasasipada tanggal 19 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor Nomor 436/Pdt.Plw/2009/PN.Sby. joncto

Pembanding II/Terlawan Il pada tanggal 8 Agustus 2011 berdasarkan RisalahPemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor285/Pdt/2011/PT.Sby jo. 436/Pdt.Plw/2009/PN.Sby tanggal 15 Juni 2011;Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, PemohonKasasi/Pembanding Il/Terlawan Il telah mengajukan pernyataanpermohonan kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabayapada tanggal 19 Agustus 2011 berdasarkan Risalah PernyataanPermohonan Kasasi Nomor 436/Pdt.Plw/2009/PN.Sby. joncto

apalagi terlihat denganadanya penambahan pihakpihak lain atau penambahan pihakpihakyang dianggap berhubungan dengan perkara ini.Bahwa berdasarkan Pasal 378 RV (reglement op de rechtsvordering)pihakpihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatuputusan yang merugikan hakhak mereka.Lebih lanjut, bahwa Putusan yang diajukan Perlawanan oleh Pelawanadalah Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu PutusanNomor 317/Pdt.G/2003/PN.Sby. jo Nomor 594/Pdt/2004/PT.Sby. jonctoNomor 1964 K/Pdt/2005 joncto

NovitaSunaryati, TTL: Banyumas/07 November 1986;b) 1 (satu) lembar blangko kosong form Akta Kelahiran;c) 1 (satu) lembar blangko kosong form Kartu Keluarga;halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN PwtPerbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 94 Undangundang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahanatas Undangundang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan Joncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;ATAUKETIGABahwa Terdakwa Slamet Musahir Alias Slamet

NovitaSunaryati, TTL: Banyumas/07 November 1986;b) 1 (satu) lembar blangko kosong form Akta Kelahiran;c) 1 (satu) lembar blangko kosong form Kartu Keluarga ARTU;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 263 ayat 1 KUHP Joncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwamenyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi

silaturrahim denganTergugat begitu juga hubungan silaturahiim Tergugat dengan4L3.14.LS.ketiga buah hatinya Penggugat dan Tergugat serta keluargaTergugat;Bahwa, dikarenakan satu anak masih belum mumayyiz (DzakialiytaAltisya Sunaryo Binti Agus Sunaryo, umur + 8 (delapan) tahun 3(tiga) bulan) maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini juga untuk menetapkan hakhadhonah anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat(sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan huruf c joncto

Menetapkan biaya pengasuhan serta pendidikan kedua buahhati dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat menjaditanggungan Tergugat; sebagaimana diatur di dalam Pasal 105huruf c joncto. Pasal 156 huruf d dan huruf f, Kompilasi HukumIslam;5.

Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan dan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joncto

tidak senang terhadap suaminya, maka hakimmenjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan perkawinan yang telahpecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tangga dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuanperkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974tentang Perkawinan joncto

terbaik;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara dirinya dengan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus harus dinyatakan telah terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di ataskemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksudPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto

Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, olehkarena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama joncto

denganTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapatdisimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudahtidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt) karenarumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown),sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah,warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 joncto

tidak senang terhadap suaminya, makahakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikanperkawinan yang telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan tersebut sudah tidakdapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

materil suatu alat bukti surat, dengandemikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yangsah;Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok gugatan Penggugatbercerai dengan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat menampar Penggugat, Tergugatmeninggalakan Tergugat tidak diberi biaya hidup atau nafkah;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 39 ayat ( 1 ) huruf f UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

perselisihan danpertengkaran, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diberi biaya hidup;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata bahwa Penggugat danTergugat telah pisah rumah Tergugat tidak menghiraukan Penggugat hingga tidakdiberi biaya hidup oleh Tergugat, hal ini menunjukan bahwa rumah tangga Penggugatdan Tergugat telah menjadi rapuh yang berarti Penggugat dan Tergugat gagal membinarumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki olehUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

Olehkarena itu, ketentuan sebagaimana diatur pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975 joncto, pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa majlis perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinansebagaimana dimaksud AlQur'an dalam surat Arruum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo., pasal 3 Kompilasi Hukum Islamyang menyatakan bahwa; perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

ketidakhadirannya itu berdasarkanhalangan yang sah, sedangkan permohonan pemohon sebagaimana telahdipertimbangkan dimuka telah terbukti dan tidak melawan hak, maka berdasarkanketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., perkara ini akan diputus secara verstek ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut MajelisHakim berkesimpulan bahwa, dalil permohonan pemohon telah terbukti, alasanperceraian telah terwujud dan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 joncto

tersebut dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang telah disumpah;Menimbang, bahwa ternyata upaya menasihati pemohon agar tidakbercerai dengan termohon tidak berhasil, dengan demikian majelis berpendapatbahwa pemohon dan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuahrumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telahcukup alasan untuk bercerai dengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19f Peraturan Pemerintah No. 9/1975 joncto

No. 176/Pdt.G/2013/MSSTR.tahun 2006 joncto perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 MajelisHakim telah mendengar keterangan saksisaski dari keluarga Penggugat, sedangkansaksi dari keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugattidak pernah hadir dalam sidang .Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksisaksi, telah terbukti bahwa Penggugat dengan tergugat telah pisah selama (satu)tahun serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah

tangga yangbahagia sebagai suami isteri .Menimbang, bahwa ~ gugatan Penggugat telah memenuhi syarat menuruthukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (1) dan (2) UndangUndang Nomor 1 tahun1974 dan telah memenuhi alasan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975, Joncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam , oleh karenanya gugatan Penggugat patut dipertimbangkan dan dapat diterimaMenimbang, bahwa berdasarkan fakta dan buktibukti tersebut diatas, telahterbukti bahwa

Olehkarena itu, ketentuan sebagaimana diatur pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975 joncto, pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa majlis perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinansebagaimana dimaksud AlQur'an dalam surat Arruum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo., pasal 3 Kompilasi Hukum Islamyang menyatakan bahwa; perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

ketidakhadirannya itu berdasarkanhalangan yang sah, sedangkan permohonan pemohon sebagaimana telahdipertimbangkan dimuka telah terbukti dan tidak melawan hak, maka berdasarkanketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., perkara ini akan diputus secara verstek ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut MajelisHakim berkesimpulan bahwa, dalil permohonan pemohon telah terbukti, alasanperceraian telah terwujud dan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 joncto

Oleh karena itu, ketentuan sebagaimana diatur pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 joncto, pasal 134 Kompilasi HukumIslam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa majlis perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinansebagaimana dimaksud AlQur'an dalam surat Arruum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang nomor tahun 1974 tentang Perkawinan jo., pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan bahwa; perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah,;Menimbang

ketidakhadirannya itu berdasarkanhalangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkandimuka telah terbukti dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat(1) HIR., perkara ini akan diputus secara verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut majlisberkesimpulan bahwa, dalil permohonan Pemohon telah terbukti, alasan perceraian telahterwujud dan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahnomor 9 tahun 1975 joncto

; Joncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 yang berbunyi : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yangsah atau karena hal lain di luar kemampuannya Joncto Pasal 116 huruf.Putusan Nomor: 1128/Pdt.G/2019/PA.WsbHalaman 3 dari 8 halaman(b) Kompilasi Hukum Islam berbunyi : Salah satu pihak meninggalkanpihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dantanpa alasan yang sah atau karena

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepadaPemohon, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara parapihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islammaka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini,hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Joncto

Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayahKabupaten Nunukan, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan AgamaNunukan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Joncto Pasal 73 ayat 1 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telahmelangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumahtangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit

Majelis HakimPeninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI yangmemeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkanPeninjauan Kembali a quo berkenan: membatalkan: "putusan hukum Mahkamah Agung RI Nomor :~ 1258KZPdi/2007 iter fanggal 06 = Pebruari 2008, jonctoputusan Pengadilan Tinggi Medan No.218/ PDT/2005/PTMdn tertanggal 5 April 2006 joncto putusan PengadilanNegeri Medan No. 327/Pdt.G/2004/PNMdn., tertanggal 1Maret 2005";TERHADAP BUKTI KETERANGAN SAKSI SAKSI10.

Majelis Hakim Peninjauan Kembalipada Mahkaman Agung RI yang memeriksa dan mengadiliperkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali a quoberkenan: membatalkan : "putusan hukum MahkamahAgung RI Nomor : 1258 K/Pdt/2007 tertanggal 06Pebruari 2008, joncto putusan Pengadilan Tinggi MedanNo.218/ PDT/2005/PTMdn tertanggal 5 April 2006 jonctoputusan Pengadilan Negeri Medan No. 327/Pdt.G/2004/PNHal. 18 dari 22 hal. Put.

Bahwa hal initerlihat dari putusan Judex Juris yang tidakmencerminkan rasa keadilan terhadap diri Para PemohonPeninjauan Kembali seperti terbukti melalui amarputusannya No.1285 K/PDT/2007 bertanggal 06 Pebruari2008, joncto putusan Pengadilan Tinggi Medan No.218/PDT/2005/PTMdn tertanggal 5 April 2006 joncto putusanPengadilan Negeri Medan No. 327/Pdt.G/2004/PN Madn.,tertanggal 1 Maret 2005" ;18.

Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telahberalasan sesuai ketentuan pasal 39 undangundang nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan joncto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun1975 joncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Majelishakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah beralasan sesuai ketentuan pasal39 undangundang nomor tahun 1974 tentang perkawinan joncto pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 joncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.Maka atas dasar itulah petitum gugatan Penggugat angka dan angka 2 dapat dikabulkandengan menjatuhkan thalak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuanpasal

sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil/kuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dengan relass panggilan tanggal 13 Januari 2015 dan 22Januari 2015, Nomor 12/Pdt.G/2015/PA.Mrs. selanjutnya Termohon tidak pulamengirimkan eksepsinya secara tetulis serta tidak ternyata bahwa ketidak hadiranTermohon tersebut didasari oleh suatu halangan yang sah secara hukum, olehsebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. joncto

antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikanperkawinan yang telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmahdan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinanseperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan joncto

.), makaPembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam kedua tingkat pemeriksaan perkara ini, Sedangkan untukpemeriksaan tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusandi bawah;Mengingat peraturan perundangundangan, khususnya UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman Joncto UndangUndang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Peradilan Umum serta Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah LuarJawa Dan Madura (Reglement

daliltersebut dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang telah disumpah;Menimbang, bahwa ternyata upaya menasihati pemohon agar tidakbercerai dengan termohon tidak berhasil, dengan demikian majelis berpendapatbahwa pemohon dan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuahrumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telahcukup alasan untuk bercerai dengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19f Peraturan Pemerintah No. 9/1975 joncto