Saksi Il: Muhammad Adam Jabir bin Jabir, umur 23 tahun, agamaIslam, pekerjaan Honorer pada Kantor Kearsipan Kota Palopo, tempattinggal di Desa Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu.

PUTUSANNomor 2179/Pdt.G/2017/PA.TbnSe DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan perceraian, antara :PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNSDinas Perpustakaan dan Kearsipan, tempat tinggal di RT.02, RW. 03,ALAMAT, Kelurahan ALAMAT, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban,sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT

No. 1199/Pdt.G/2017/PA Bjm.Hal. 17 dari 24 halamandimusnahkan oleh instansi terkait sebagaimana diatur didalam UndangUndangNomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009tentang Kearsipan, dan juga ada pengakuan dari Pemohon, Termohon danketerangan ketiga orang saksi dari Pemohon dipersidangan, maka dapatdinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dan tetapterikat dalam satu tali perkawinan

Poto Kopy Surat Permohonan ljin cerai Nomor 800/473/DPKP/2020tanggal 5 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor kantor DinasPendapatan dan Kearsipan Kota Mataram , bukti surat tersebut telahdicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, dan telah diberimaterai dan telah dinazegelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3)Saksi:1.

PUTUSANNomor 1723/Pdt.G/2017/PA.PasBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaraCerai Gugat antara :PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,pekerjaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KabPasuruan, tempat kediaman di D/a rumah KotaPasuruan, sebagai Penggugat;MELAWANTERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

Menyelenggarakan administrasi suratsurat, kearsipan, laporan ;Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi JawaTimur No. 16. 35 tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi Proyek OprasionalNasional Pertanahan (PRONA) dan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Tulungagung Nomor : SK. 045.352.719 Tahun 2007tanggal 2 Januari 2007 tentang Penunjukan Lokasi Wilayah Kecamatan danDesa Proyek Peningkatan Administrasi Pertanahan (PPAP) Prona TahunAnggaran 2007 menetapkan Desa Padangan

Menyelenggarakan administrasi suratsurat, kearsipan, laporan ;Hal. 8 dari 23 hal. Put.

Golongan IV/aJabatan Sekretaris Dinas Perpusatkaan dan Kearsipan PemerintahKabupaten Nias Barat ;. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatanadalah tentang diri Penggugat dan Keputusan tersebut menimbulkankerugian bagi kepentingan diri Penggugat yakni dengan terbitnyaobjek sengketa dimaksud maka sejak tanggal yang disebutkan dalamobjek sengketa tersebut Penggugat berhenti sebagai Pegawai NegeriSipil dan tidak menerima gaji lagi serta lepas seluruh hak hakpensiun ..

Bahwa Penggugat memiliki Legal Standing oleh karena Orang yangsemula berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di DinasPendidikan Kabupaten Nias Barat yang saat diberhentikan menjabatsebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkanSurat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 821.2 332 Tahun 2018Tanggal 23 Juli 2018 ;.

Barat/ Eselon III.Asesuai dengan keputusan Bupati Nias Barat No 821.2556 tahun 2016;Bahwa pada tanggal 04 September 2017 Penggugat diangkat menjadiSekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten NiasBarat/ Eselon IIl.A sesuai dengan Keptusan Bupati Nias Barat No 821.2407 ;Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 823.4/800/2018 tanggal 06 Maret 2018 Naik Pangkat dalampangkat Pembina IV.a;Bahwa kemudian Penggugat diangkat menjadi Sekretaris DinasPerpustakaan dan Kearsipan

Masale Gulo dari Pemerintah Kabupaten NiasSelatan ke Kabupaten Nias Barat tanggal 23 April2018 oe ceecccececeeceeseeseeeteseteserteeeetsitetiratestsessessesee (Bukti P12);Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 821.2332 Tahun 2018tentang Pengangkatan Jabatan baru menjadi sekretaris DinasHalaman 39 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUNMDN.Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nias barat/JabatanAdministrator/Eselon III.A tanggal 23 Juli 2018 ..............

. = 11.b. 1.24.1.08.01.15.09/Penataan sistem kearsipan 3.129.00, 2Il. 14.b. 1.02.1.02.02.36.01/Reviu laporan realisasi penyerapan19.500.500, 2Halaman 58 dari 92 halaman. Putusan Nomor 22 P/HUM/2020 dana dan capaian output DAK fisik regulerSub total 22.629.000,17.d. 1.24.1.07.01.15.09/Penataan sistem kearsipan 10.000.000, 2Sub total 10.000.000,TOTAL 11.393.405.150, Catatan:Keterangan angka pada kolom Ket, yaitu:1.

Rp1.02.1.02.01.16.104/Penyediaan operasional Rumah Sakit 42.000.000,PratamaSub total 42.000.000,1.03.1.03.01.02.05/Pengadaan kendaraan dinas operasioanl 569.735.000, Sub total 569.735.000, 1.04.1.04.01.15.19/Tata bangun gedung kantor, perumahan dan 450.000.000, fasilitas umum 1.04.1.04.01.16.07/Pembangunan sanitasi lingkungan perdesaan7.199.041 .150, 1.09.1.04.01.16.01/Penataan penguasaan, pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah2.500.000.000, Sub total 10.749.041.150, 1.24.1.08.01.15.09/Penataan sistem kearsipan

3.129.00, 1.02.1.02.02.36.01/Reviu laporan realisasi penyerapan dana dan 19.500.500, Capaian output DAK fisik regulerSub total 22.629.000,1.24.1.07.01.15.09/Penataan sistem kearsipan 10.000.000,Sub total 10.000.000,TOTAL 11.393.405.150, .

dan struknya kepada Saksi1tetapi hanya memberi Saksi1 setiap bulannya sebesarRp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwagunakan untuk mengirim orang tua Terdakwa dankeperluan pribadi dan Terdakwa menyadari uang yangdiberikan kepada Saksi1 tidak mencukupi untukmemenuhi kebutuhan hidup seharihari, sehingga untukmenutupi kekurangannya Saksi1 menggunakan gajiyang diterimanya setiap bulan sebagai karyawanhonorer di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

keterangan Saksi1 dan Saksi2yang dibenarkan oleh Terdakwa tidak pernah diberitahuberapa besar gajinya yang diterima tiap bulannya danTerdakwa tidak pernah memberikan nafkah berupa uanggaji maupun uang remunerasi kepada Saksi1 selamakurang lebin selama 16 (enam belas) bulan yaitu dari bulanJuni 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018 sehinggauntuk menghidupi kebutuhan Saksi1 dan anaknya seharihari menggunakan uang gaji Saksi1 sendiri karena Saksi1bekerja sebagai pegawai tenaga honorer di perpustakaandan kearsipan

keterangan Saksi1 dan Saksi2yang dibenarkan oleh Terdakwa tidak pernah diberitahuberapa besar gajinya yang diterima tiap bulannya danTerdakwa tidak pernah memberikan nafkah berupa uanggaji maupun uang remunerasi kepada Saksi1 selamakurang lebih selama 16 (enam belas) bulan yaitu dari bulanJuni 2017 sampai dg bulan Agustus 2018 sehingga untukmenghidupi kebutuhan Saksi1 dan anaknya sehariharimenggunakan uang gaji Saksi1 sendiri karena Saksi1bekerja sebagai pegawai tenaga honorer di perpustakaandan kearsipan

KI/2019/PTUN.BKL1.2 Pasal 17 huruf b UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008tentang Informasi Publik;1.3 Pasal 17 huruf h angka 3 UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Informasi Publik;1.4 Pasal 17 huruf j UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008tentang Informasi Publik;1.5 Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroniksebagaiman telah diubah dengan Undangundang Nomor19 Tahun 2016;1.6 Pasal 44 ayat (1) huruf h Undangundang Nomor 43Tahun 2009 tentang Kearsipan

Putusan No. 73/G/KI/2019/PTUN.BKLTahun 2009 tentang Kearsipan (dalil tersebut telah diuraikandalam lembar pengujian konsekuensi).Bahwa Pasal 6 ayat (3) huruf d UU KIP yang berbunyi :Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh BadanPublik adalah informasi yang berkaitan dengan rahasiajabatan; dan/atau .0Terhadap ketentuan Pasal tersebut Pemohon Keberatan/Termohon Informasi telah kemukakan pada Kesimpulanhalaman 7 angka 9 bahwa fakta dipersidangan Pemohonmenginginkan dokumen Izin Lokasi, Daftar

tentang Peradilan TataUsaha Negara.TENTANG TENGGANG WAKTUBahwa PENGGUGAT baru mengetahui adanya objek sengketa yaitu AktaKelahiran No. 3215.AL.2005.008950 atas nama Bayu Aldo Putratertanggal 12 September 2005 dan ~Akta Kelahiran No.3215.AL.2020.020533 atas nama Nita Pebriyanti tertanggal 19 Mei 2010yaitu pada tanggal 17 September 2020 dengan cara melakukanpenelusuran dokumen ke Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil, Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat dan DinasPerpustakaan dan Kearsipan

Mimin Sumiatitersebut sangat merugikan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT padatanggal 17 September 2020 melakukan penelusuran dokumen keDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang,Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat dan DinasPerpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang;Bahwa berdasarkan hasil penelusuran tertanggal 17 September 2020tersebut telah ditemukan dokumendokumen yaitu:a. SalinanAkta Kelahiran atas nama Bayu Aldo Putra.b.

Keterangan Saksi bernama Ubay Dillah;Halaman 29 dari 60 Putusan Perkara Nomor: 24/G/2021/PTUN.BDGSaksi mengatakan sebagai petugas register dibagian kearsipan catatansipil Kab.Karawang sejak tahun 2008 ;Saksi mengatakan mengetahui apa yang sedang dipermasalahkandalam perkara ini, yaitu mengenai pembatalan Akta Kelahiran anak atasnama Bayu Aldo dengan Nia Pebriyani ;Saksi mengatakan mengetahui apa saja yang menjadi syarat dalammengajukan permohonan akta kelahiran, yaitu Kartu Keluarga, BukuNikah atau

tidak mengetahui kalau Bayu Aldo dan Nita PebriyantiSiapa yang mengajukan permohonan akta kelahirannya, namun tercatatdi buku register;Saksi mengatakan tugas dari petugas register itu adalah setiap adaberkas yang masuk disusun dan dibukukan kedalam buku Register,diantaranya Pengajuan Akta Kelahiran yang sudah di Verifikasi;Saksi mengatakan mengenai bukti T 5 di Tahun 2005 atas nama BayuAldo, setiap Tahun itu di pencatatan buku Register selalu tercatat dimasingmasing Register;Saksi mengatakan di kearsipan

Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkaraCerai Talak antara:Novan Candra Dermawan bin Irwan Tukadjil, umur 40 tahun, agama Islam, D1(Diploma satu), pekerjaan wiraswasta (Penjahit), tempat kediamaJalan Sungai Lewara Nomor 6 Kelurahan Ujuna, Kecamatan PaluSelatan, Kota Palu, sebagai Pemohon;melawanFatmawati binti Ahmad Nur, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (stratasatu), pekerjaan honorer di Kantor Dinas Kearsipan

IdiLD se=2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidkan S.1, pekerjaan PNS(Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah), bertempat tinggaldi Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;MelawanTergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidkan SMP

berkelanjutan terusmenerus sehingga akhirnya sejak tanggal 17 bulan Januari Tahun 2020hingga sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Penggugat danTergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugattelah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalampisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jin.Waringin Rt. 7 No, 55 Kelurahan Jogoboyo Kecamatan LubuklinggauUtara Il dan Tergugat bertempat tinggal di gang swadaya belakangKantor Perpustakaan dan Kearsipan

PUTUSANNomor 1298/Pdt.G/2018/PA.PdgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 08 September 1967, agamaIslam, pekerjaan PNS di Dinas Perpustakaandan Kearsipan Kota Padang, Pendidikan Stratall, tempat kediaman di Kota Padang, ProvinsiSumatera Barat, sebagai Penggugat;melawanTergugat

catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitandengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuanpendidikan nonformal.Ayat (3)HurufaCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundangundangan antara lain peraturan perundangundanganmengenai pemberantasan tindak pidana korupsi danperaturan perundangundangan mengenai komisipemberantasan tindak pidana korupsi.Pasal 9Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundangundanganantara lain peraturan perundangundangan mengenai kearsipan

Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yangseadiladilnya ;Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperolehIzin dari Pejabat yaitu dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengansuratnya tanggal 19 Nopember 2018 Nomor 800/127/DKPS/2018 ;Bahwa, pada harihari persidangan Penggugat telah hadir sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak juga mengutusorang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah di persidangan

Bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaiPelaksana di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar danPenggugat telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian berdasarkanSurat Keputusan Pemberian Izin Untuk Melakukan Sidang PerceraianNomor: 783/103PPPK.2/BKD PSDM tanggal 28 Desember 2017 yangdikeluarkan oleh Bupati Banjar;10.

., yang dikeluarkan oleh Dinas Perpustakaandan Kearsipan Daerah per bulan Maret 2021, yang ditanda tangani olehBendahara Pengeluaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah,Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup,telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, laludiberi kode P.2;3. Fotokopi Surat Riwayat Pembayaran Angsuran motor tahun 2018sampai dengan 2021 atas nama Hijazi, yang dikeluarkan oleh PT.

ELFA EDISON, SP untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan dan Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 September s.d 02 Oktober 2020 di Palembang terdapat tandatangan Bupati Lahat yang dipalsukan / ditempel.

Kearsipan dalam daerah wilayah I (satu) Kabupaten Lahat.

Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan sosialisasi/penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta.

Tugas No. 090/193/SPT/PERPUS/2020 tanggal 2 November 2020, SPD Nomor : 931/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 933.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 933/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 932/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 930/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan Pengumpulan Data Bidang Kearsipan.

/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah /swasta.