Ditemukan 2061436 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pemusyawaratan
Penelusuran terkait : Fatahillah ramli. Dk vs ketua majelis permusyawaratan rakyat ri; Drs. h. amiruddin vs i. badan permusyawaratan desa. Ii. camat galesong utara. Iii. bupati takalar;; H. moch. supriyadi Sh vs i. badan permusyawaratan desa trosobo Kecamatan taman kabupaten sidoarjo. Ii. h. heri achmadi Sh. Iii. panitia pemilihan kepala desa tahun 2018 Desa trosobo Kecamatan taman Kabupaten sidoarjo; - ahmad.sh melawan - 1.panitia pelaksana pencalonan badan permusyawaratan desa (bpd) desa teluk lancar / tim ix (sembilan) - 2.kepala desa teluk lancar kecamatan bantan kabupaten bengkalis - 3.camat bantan - 4.badan pemberdayaan masyarakat dan pemeri
Pengadilan PN SUMENEP Perdata
Register : 01-07-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 26-04-2023
Putusan PN SUMENEP Nomor 11/PDT.G/2013/PN.SMP
Tanggal 6 Nopember 2013 — SARONGGI, kAB. sUMENEP
2.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA TANAHMERAH, KEC. SARONGIGI, KAB. SUMENEP
38 — 10
  • SARONGGI, kAB. sUMENEP
    2.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA TANAHMERAH, KEC. SARONGIGI, KAB. SUMENEP
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 146/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
SURYONO
Tergugat:
1.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KEMIRI, KECAMATAN PANTI, KABUPATEN JEMBER
2.KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2019, DESA KEMIRI, KECAMATAN PANTI, KABUPATEN JEMBER
Intervensi:
BAIDOWI
175 — 268

  • MENGADILI

    DALAM PENUNDAAN

    • Menolak pemohon penundaan Penggugat

    DALAM EKSEPSI

    • Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi untuk objek sengketa ke II yaitu Keputusan Badan Permusyawaratan Desa No. 02 Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kemiri Terpilih, diterbitkan tanggal 28 September 2019 an.
    Penggugat:
    SURYONO
    Tergugat:
    1.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KEMIRI, KECAMATAN PANTI, KABUPATEN JEMBER
    2.KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2019, DESA KEMIRI, KECAMATAN PANTI, KABUPATEN JEMBER
    Intervensi:
    BAIDOWI
    Atas nama BAIDOWI:Surat Nomor : 32/PPKD/IX/2019 Perihal : Laporan PelaksanaanPemilihan Kepala Desa Kemiri, Kecamatan Panti Tahun 2019; Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 02 Tahun 2019tanggal 26 September 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kemiri Terpilih.
    Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 02 Tahun 2019Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kemiri Terpilin diterbitkantanggal 26 September 2019, atas nama BAIDOWI:; Mewajibkan kepada Tergugat dan Tergugat Il Mencabut SuratKeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan berupa :a.
    Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat IIberupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 02 TahunHalaman 28 dari 111 Halaman Putusan Perkara No : 164/G/2019/PTUN. SBY.2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kemiri Terpilihditerbitkan tanggal 26 September 2019, atas nama BAIDOWI; 4.
    Bukti TI & TH2.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, KeputusanBadan Permusyawaratan Desa Kemiri Nomor 01Tahun 2019 tentang Pembentukan PanitiaPemilinan Kepala Desa Kemiri, tanggal 19 Juni2019 ; 3. Bukti TI & TH2.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar AnggotaPanitia Pemilihan Kepala Desa Kemiri,Kecamatan Panti Kabupaten Jember, tanggal 19Juni 2019 ; 4.
    Cara perolehnan kewenangan dari Pejabat TataUsaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa jika dicermati dan dibaca objek sengketa ke 2perkara in litis, yaitu Keputusan Badan Permusyawaratan Desa No. 02 Tahun2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kemiri Terpilih, diterbitkantanggal 26 September 2019 an. Baidowi; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 huruf d PerdaKab.
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 22-09-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 16-03-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 76/G/2016/PTUN-Mdo
Tanggal 27 Oktober 2016 — ASTROMIJOYO
2.RASID POLIOTO
Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN MINAHASA UTARA
2.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD DESA KEMA III KECAMATAN KEMA KABUPATEN MINAHASA UTARA
78 — 26
  • ASTROMIJOYO
    2.RASID POLIOTO
    Tergugat:
    1.BUPATI KABUPATEN MINAHASA UTARA
    2.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BPD DESA KEMA III KECAMATAN KEMA KABUPATEN MINAHASA UTARA
    Nama Jabatan : KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)DESA KEMA Ill KECAMATAN KEMA KABUPATENMINAHASA UTARATempat Kedudukan : Desa Kema Ill Kecamatan Kema, Kabupaten MinahasaUtara.Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Oktober 2016memberikan kuasa kepada. : 222 n nn nn nnn n nnn nen nn nnn en nnenens Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 76/G/2016/PTUN.MDO Hal. 2Nama : Maysonny Rumangkang, SHKewarganegaraan : IndonesiaPekerjaan : Advokat/Penasehat HukumAlamat : JI.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 21-12-2023 — Putus : 30-01-2024 — Upload : 23-02-2024
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 186/B/2023/PT.TUN.MKS
Tanggal 30 Januari 2024 — AMIRUDDIN Penggugat Pembanding I 2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tamasaju Tergugat I Terbanding I 3 Camat Galesong Utara Kabupaten Takalar Tergugat II Terbanding II 4 Bupati Takalar Tergugat III Terbanding III
83 — 76
  • AMIRUDDIN Penggugat Pembanding I2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tamasaju Tergugat I Terbanding I3 Camat Galesong Utara Kabupaten Takalar Tergugat II Terbanding II4 Bupati Takalar Tergugat III Terbanding III
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-08-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 159/B/2014/PT.TUN.SBY
Tanggal 15 Oktober 2014 — Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. 3. Bupati Sampang dan JUHAIRIYAH vs AHMAD SIDIK
63 — 19
  • Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. 3. Bupati Sampang dan JUHAIRIYAH vs AHMAD SIDIK
    Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bira BaratKecamatan Ketapang, KabupatenSEM PANG ~~ = nn nnn nnnTempat kedudukan Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang;Selanjutnya disebut: TERGUGAT II / PEMBANDING3. Bupati Sampang, Tempat kedudukan Jalan Jamaludin 01SampangSelanjutnya disebut: TERGUGAT III / PEMBANDINGKemudian Para Pembanding dalam hal ini diwakili oleh kKuasanya:1. JUWAINI,SH. Kepala Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Sampang2.
    Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada duatingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp.250.000, (DuaRatus Lima Pululh Rilou Ruptalll)jpqsssc2sccnsesceseencnnsemcemeenceniensemeensnnnsnsemeecnncsDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hariRabu tanggal 15 Oktober 2014 yang terdiri dari Dr.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-11-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 117/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 12 Maret 2019 — Badan Permusyawaratan Desa Cinagara Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor
36 — 23
  • Badan Permusyawaratan Desa Cinagara Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor
    ,MH dan Rekan, beralamat di Jalan Cikopo SelatanNomor 15 Sukamanah Megamendung, KabupatenBogor, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29Nopember 2018 ;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;2, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CINAGARA KECAMATANCARINGIN, KABUPATEN BOGOR, Berkedudukan diJalan Cinagara Simpang Tiga Nomor 17 DesaCinagara, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;USEP SUPRATMAN, SH.
    Surat Badan Permusyawaratan Desa Cinagara Kecamatan CaringinKabupaten Bogor Nomor: 141/31/BPDCNG/XI/2018 perihal LaporanPenetapan Pada Calon Kepala Desa Terpilin Hasil Pemilihan KepalaDesa Masa Bakti Tahun 20182024 tanggal 6 November 2018 ;Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Pengadilan telahmemanggil secara sah dan patut secara berturuttutrut pihak ketiga atasnama Baharudin selaku pemegang objek sengketa a qua pada tanggal 3Desember 2018, 10 Desember 2018, 7 Januari 2019, 14 Januari 2019
    Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesarRp. 589.000, 00 (Lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;Demikian ditetapbkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari Rabu, tanggal O06 Maret2019 oleh kami ANNA LEONORA TEWERNUSSA, SH.,MH, selaku HakimKetua Majelis, bersama JULIAH SARAGIH, SH.,MH dan YARWAN, SH.
Pengadilan PT GORONTALO Perdata
Register : 17-10-2022 — Putus : 16-11-2022 — Upload : 16-11-2022
Putusan PT GORONTALO Nomor 44/PDT/2022/PT GTO
Tanggal 16 Nopember 2022 —
Terbanding/Tergugat I : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Manunggal Karya
Terbanding/Tergugat II : Salbani
Terbanding/Tergugat III : Nuryanto
Terbanding/Tergugat IV : Endro Prasetyo
50 — 23

  • Terbanding/Tergugat I : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Manunggal Karya
    Terbanding/Tergugat II : Salbani
    Terbanding/Tergugat III : Nuryanto
    Terbanding/Tergugat IV : Endro Prasetyo
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 04-03-2022 — Putus : 29-07-2022 — Upload : 04-08-2022
Putusan PTUN PADANG Nomor 15/G/2022/PTUN.PDG
Tanggal 29 Juli 2022 — Penggugat:
1.SUYADI
2.MOMON
3.DWI WAHYUDI
4.LASRI NOSALIA
5.RORI SUSANTO
6.SARTONO
7.HASAN BASRI
Tergugat:
BUPATI SOLOK SELATAN
Intervensi:
1.NUR FAIZAH
2.ABDUL RAHIM
3.WAHYUDI
4.SUNARDI
5.NGADIONO
6.M. ZEN
7.SAHMURIS
8.ARZAN RAHMAD ILAHI
9.AHMAT TAUFIK YUSALI
154 — 90

  • MENGADILI

    DALAM PENUNDAAN

    • Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 141.3412021 tentang Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Periode 2015 Sampai Dengan 2021 Dan Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027 Khusus Lampiran II Surat Keputusan
    Bupati Solok Selatan Nomor : 141.3412021 tentang Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Periode 2015 Sampai Dengan 2021 Dan Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Periode Tahun 2021 Sampai dengan 2027, tertanggal 29 November 2021;

DALAM EKSEPSI

  • Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

  1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 141.3412021 tentang Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Periode 2015 Sampai Dengan 2021 Dan Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027 tertanggal 29 November 2021
    khusus Lampiran II Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 141.3412021 tentang Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Periode 2015 Sampai Dengan 2021 Dan Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Periode Tahun 2021 Sampai dengan 2027 tertanggal 29 November 2021;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 141.3412021 tentang Pemberhentian
    Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Periode 2015 Sampai Dengan 2021 Dan Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027 khusus Lampiran II Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 141.3412021 tentang Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Periode 2015 Sampai Dengan 2021 Dan Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 13-04-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 18-07-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 63/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 4 Juni 2018 —
Tergugat:
1.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TROSOBO KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO
2.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA TROSOBO KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO
Intervensi:
HERI ACHMADI, S.H
132 — 90

  • Tergugat:
    1.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TROSOBO KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO
    2.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA TROSOBO KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO
    Intervensi:
    HERI ACHMADI, S.H
    ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPara Advokat, berkantor di Kantor Hukum Goodwell LawOfficeberalamat di Jalan Jemur Wonosari GG LebarNomor 61 A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 9 April 2018, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT ;Melawan :1.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TROSOBO, KECAMATANTAMAN, KABUPATEN SIDOARJO, berkedudukan diJalan Raya Trosobo Nomor : 17 Kecamatan Taman,Kabupaten Sidoarjo, yang dalam perkara ini memberikuasa kepada :ABDUL HABIR, S.H., kewarganegaraan
Pengadilan PN TEMANGGUNG Perdata
Register : 17-06-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Tmg
Tanggal 21 Nopember 2016 — Penggugat : MUL YUDONO Tergugat I :Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pingit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung Tergugat II : Badan Permusyawaratan Desa Pingit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung Turut Tergugat : Bupati Temanggung cq. Asisten I Pemerintahan Kabupaten Temanggung
24 — 9
  • Penggugat : MUL YUDONOTergugat I :Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pingit Kecamatan Pringsurat Kabupaten TemanggungTergugat II : Badan Permusyawaratan Desa Pingit Kecamatan Pringsurat Kabupaten TemanggungTurut Tergugat : Bupati Temanggung cq. Asisten I Pemerintahan Kabupaten Temanggung
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 23-11-2022 — Putus : 23-02-2023 — Upload : 24-07-2023
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Sbw
Tanggal 23 Februari 2023 — KETUA PANITIA PENGAWAS PILKADES DESA BALE BRANG
Turut Tergugat:
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BALE BRANG
49 — 20
  • KETUA PANITIA PENGAWAS PILKADES DESA BALE BRANG
    Turut Tergugat:
    KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BALE BRANG
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 17-02-2022 — Putus : 19-07-2022 — Upload : 22-07-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 17/G/2022/PTUN.SBY
Tanggal 19 Juli 2022 — Probolinggo
3.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kramatagung Kec. Bantaran, Kab. Probolinggo
4.Bupati Probolinggo
119 — 47
  • Probolinggo
    3.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kramatagung Kec. Bantaran, Kab. Probolinggo
    4.Bupati Probolinggo
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 11-05-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 3/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
1.ALBARDIN
2.NUR SLAMET, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MUNA
169 — 83

  • MENGADILI:

    Dalam Eksepsi:

    Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

    Dalam Pokok Sengketa:

    1. Mengabulkan gugatanPara Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal KeputusanBupati Muna Nomor 371 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
    Lanobake Periode 2019-2025 Penggantian Antar Waktu;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KeputusanBupati Muna Nomor 371 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lanobake Periode 2019-2025 Penggantian Antar Waktu;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Para Penggugat pada posisi dan kedudukan jabatan semula sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lanobake;
  • Menghukum
    OBYEK SENGKETABahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek Sengketa dalam perkaraini adalah Keputusan Bupati Muna Nomor: 371 Tahun 2020, tanggal 2 November 2020,Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan PengangkatanAnggota Badan Permusyawaratan Desa Lanobake Periode 20192025 PenggantianAntar Waktu.B.
    Desa dan PengangkatanAnggota Badan Permusyawaratan Desa Lanobake Periode 20192025Penggantian Antar Waktu, khusus atas nama 1.
    Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat yakni Keputusan Bupati Muna Nomor 371Tahun 2020 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa danPengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lanobake Periode 20192025 Penggantian Antar Waktu, Khusus atas nama 1. Albardin Jabatan Ketua, 2.Nama Nur Slamet, S.Pd.
    atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melaluikepala desa;Pasal 76(3) Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinanBadan Permusyawaratan Desa kepada bupati/walikota atas dasarhasilmusyawarah Badan Permusyawaratan Desa;(4) Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota;Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas, dapat ditarik kaidah bahwapemberhentian maupun pengisian keanggotaan
    Menyatakan batal Keputusan Bupati Muna Nomor 371 Tahun 2020 tentangPemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan PengangkatanAnggota Badan Permusyawaratan Desa Lanobake Periode 20192025Penggantian Antar Waktu;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Muna Nomor 371Tahun 2020 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desadan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa LanobakePeriode 20192025 Penggantian Antar Waktu;4.
Pengadilan PN KRAKSAAN Perdata
Register : 10-01-2022 — Putus : 23-03-2022 — Upload : 21-04-2022
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Krs
Tanggal 23 Maret 2022 — Penggugat:
SAHI BIN ERI
Tergugat:
Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa Kalikajar Kulon Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo
Turut Tergugat:
1.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalijajar Kulun Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo
2.Bupati Probolinggo
77 — 7
  • Penggugat:
    SAHI BIN ERI
    Tergugat:
    Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa Kalikajar Kulon Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo
    Turut Tergugat:
    1.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalijajar Kulun Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo
    2.Bupati Probolinggo
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 22-01-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 24-06-2016
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 03/G/2016/PTUN.PLK
Tanggal 1 Juni 2016 — BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUMBANG EMPAS KECAMATAN MIHING RAYA, KABUPATEN GUNUNG MAS
83 — 47
  • BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUMBANG EMPAS KECAMATAN MIHING RAYA, KABUPATEN GUNUNG MAS
    BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUMBANG EMPASKECAMATAN MIHING RAYA, KABUPATEN GUNUNG MAS, diberkedudukan di Desa Tumbang Empas Kecamatan Mihing Raya,Kabupaten Gunung Mas.Selanjutnya disebut 20 nn enc nn nnn nncnnne TERGUGAT IIPengadilan Tata Usaha Negara terse but :s00ns0nennsnnenannennonanannn1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 22 Januari 2016, yang terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 22 JanuariHalaman dari 45 hal. Put.
    Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaTumbang Empas Kecamatan Mihing Raya, KabupatenGunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016 yangmenetapkan sebagai Pemenang adalah SURIATI ;Bahwa objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang RI No. 51 Tahun 2009 tentangPerubahan ke dua UndangUndang RI Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarajunto Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang
    Pkr No. 03/G/2016/PTUN.PLKKalimantan Tengah Tahun 2016 yang menetapkan sebagai Pemenangadalah SURIATI 5Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tumbang EmpasKecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi KalimantanTengah Tahun 2016 Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 16 Januari 2016yang menetapkan sebagai Pemenang adalahSURAT ecsenecenenenstcenneennesenssenennnneinneernennnsnkansnnnnnsneniennnYang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara : tentang Penetapan PemenangPemilinan Kepala Desa Tumbang Empas
    Menyatakan batal atau tidak sah SuratKeputuSan :nnnnn nn nn nnn nn nnnne1) Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tumbang EmpasKecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas tertanggal 16 Januari2016 yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang EmpasKecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi KalimantanTengah Tahun 2016 yang menetapkan sebagai Pemenang adalahSURIAT; 22222 on nnn onan nnn nnn nnn nnn nce nnn nnn ence cnn nnneee2) Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
    Menghukum TERGUGAT dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini ; wonennne Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan Jawaban tertanggal 21 Maret 2016 pada persidangan tanggal 21 Maret2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : 0nn nnn nn cence nnn ncnsonceenee Berdasarkan Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa TumbangEmpas, Nomor 07/BPDTE/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 perihal PembentukanPanitia Pemilihnan Kepala Desa
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 15-02-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 186/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 7 Juni 2021 — Penggugat:
I NYOMAN BAGIANA
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA ANGANTAKA PERIODE 2021/2027 KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG / Ketua Panitia Pemilihan Perbekel Desa Angantaka
2.BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA ANGANTAKA KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG / Ketua Badan Permusyawaratan Desa Angantaka
Turut Tergugat:
1.CAMAT ABIANSEMAL BADUNG
2.DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BADUNG / Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
61 — 36
  • Penggugat:
    I NYOMAN BAGIANA
    Tergugat:
    1.PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA ANGANTAKA PERIODE 2021/2027 KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG / Ketua Panitia Pemilihan Perbekel Desa Angantaka
    2.BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA ANGANTAKA KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG / Ketua Badan Permusyawaratan Desa Angantaka
    Turut Tergugat:
    1.CAMAT ABIANSEMAL BADUNG
    2.DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BADUNG / Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    Untuk selanjutnya disebut sebagai TergugatI;2.BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA ANGANTAKAKECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATENBADUNG / Ketua Badan Permusyawaratan DesaAngantaka, berkedudukan di JI. Raya AngantakaNo.3, Kec. Abiansemal, Kab. Badung. dalam halini memberikan kuasa kepada SURYATIN LIJAYA,S.H., SURYADARMA, S.H., NYOMAN PUTRA,S.H., WAYAN SUGIARTHA, S.H., NI MADESUMIATI, S.H., M.H., NYOMAN OKAWIDYANTA, S.H., M.H.
    Bahwa dalam melaksanakan Pilkel di Desa Angantaka,Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, maka BadanPermusyawaratan Desa Angantaka (TERGUGAT II) membentuk PanitiaPemilihan Perbekel Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal,Kabupaten Badung Periode 2021/2027 (TERGUGAT 1) sebagaimanadalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Angantaka Nomor :42/SK/BPD/2020 Tentang Panitia Pemilinan Perbekel Desa Angantaka,Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung tertanggal 23 Oktober 2020;4.
    Desa Angantaka telah dibentuk PanitiaPemilinan Perbekel Desa Angantaka Kecamatan Abiansemal berdasarkanKeputusan Badan Permusyawaratan Desa Angantaka Nomor42/SK/BPD/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang terdiri dari 21 (dua puluhsatu) orang dengan Ketua atas nama Nyoman Subamia Riyanto; denganMasa Jabatan Panitia Pemilinan terhitung sejak ditetapbkan dan sampaidengan dilantiknya Perbekel terpilih;Bahwa Panitia Pemilihan Perbekel Angantaka telah menetapkan TataTertiod Pemilinan Perbekel Desa Angantaka
    Desa Angantaka agarCalon Perbekel yang mendapat suara terbanyak atas namaA.A.NGR.GD.EKA SURYA, SH. ditetapkan sebagai Calon PerbekelTerpilih;Bahwa atas permohonan Panitia Pemilihan Perbekel Desa Angantakatersebut, Badan Permusyawaratan Desa Angantaka berdasarkanKeputusan Badan Permusyawaratan Desa Angantaka KecamatanAbiansemal, Kabupaten Badung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 11Februari 2021 menetapkan A.A.NGR.GD.EKA SURYA, SH. sebagai CalonPerbekel Terpilih Desa Angantaka Kecamatan Abiansemal, KabupatenBadung
    Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kinisebesar Rp.1.120.000,00(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh Dr. Wayan Gede Rumega, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heriyanti, S.H.,Halaman 40 dari 41 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 186/Pat.G/2021/PN DpsM.Hum. dan A. A.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 27-09-2023 — Putus : 31-10-2023 — Upload : 01-11-2023
Putusan PT PALEMBANG Nomor 127/PDT/2023/PT PLG
Tanggal 31 Oktober 2023 —
Terbanding/Tergugat : KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Desa Bukit Batu
Terbanding/Turut Tergugat II : Ketua Badan Permusyawaratan Desa
90 — 0

  • Terbanding/Tergugat : KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA
    Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Desa Bukit Batu
    Terbanding/Turut Tergugat II : Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-09-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 6/Pdt.G/2014/PN Kubar
Tanggal 17 September 2014 — Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Lendian Liang Nayuq 3. Kepala Adat Kampung Lendian Liang Nayuq (Sebagai Para Penggugat) Melawan 1. NGEBE (Tergugat I) 2. PT. KETAPANG AGRO LESTARI (Tergugat II)
69 — 58
  • Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Lendian Liang Nayuq3. Kepala Adat Kampung Lendian Liang Nayuq(Sebagai Para Penggugat)Melawan1. NGEBE (Tergugat I)2. PT. KETAPANG AGRO LESTARI (Tergugat II)
    Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Lendian Liang Nayuqdiwakili oleh HENDRIK, berkedudukan di KampungLendian Liang Nayug, Kecamatan Siluq Ngurai,Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ;3.
Pengadilan PN SAROLANGUN Perdata
Register : 21-07-2022 — Putus : 05-09-2022 — Upload : 08-09-2022
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Srl
Tanggal 5 September 2022 — Penggugat:
MELANESIA CORRUPTION WATCH CAB.JAMBI
Tergugat:
IBNU KASIR
Turut Tergugat:
1.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUKIT
2.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA BUKIT
3.DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB.SAROLANGUN
74 — 29
  • Penggugat:
    MELANESIA CORRUPTION WATCH CAB.JAMBI
    Tergugat:
    IBNU KASIR
    Turut Tergugat:
    1.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUKIT
    2.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA BUKIT
    3.DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB.SAROLANGUN
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 18-12-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 136/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 22 Januari 2020 — Penggugat:
1.SYAHARUDDIN
2.MUHARDIN, A Ma
3.SUDIRMAN
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BIANGKEKE, KECAMATAN PAJUKUKANG, KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2019
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BIANGKEKE, KECAMATAN PAJUKUKANG, KABUPATEN BANTAENG
84 — 95
  • Penggugat:
    1.SYAHARUDDIN
    2.MUHARDIN, A Ma
    3.SUDIRMAN
    Tergugat:
    1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BIANGKEKE, KECAMATAN PAJUKUKANG, KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2019
    2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BIANGKEKE, KECAMATAN PAJUKUKANG, KABUPATEN BANTAENG
    SulawesiSelatan, emal: habibi.kaharuddin @gmail.com atauirffanidhamislami@gmail.com, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 14 Desember 2019, selanjutnya disebutsebagai PARA PENGGUGAT 5MELAWAN:Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor: 136/G/2019/PTUN.Mks1.2.Nama Jabatan : PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BIANGKEKE,KECAMATAN PAJUKUKANG, KABUPATENBANTAENG TAHUN 2019 ;Tempat kedudukan di: Desa Biangkeke, Kecamatan Pajukukang, KabupatenBantaeng, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I:;Nama Jabatan : BADAN PERMUSYAWARATAN
    Nomor: 136/G/2019/PTUN.Mks; Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor: 136/G/2019/PTUN.MksMenimbang, bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan, pada pokoknya,meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah sertamewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Panitia Pemilinan Kepala DesaBiangkeke, Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, tentang Berita Acara HasilPerhitungan Manual (Kotak Audit) Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode EVoting,Desa Biangkeke, tanggal 19 Oktober 2019 dan Surat Badan Permusyawaratan
    Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 254.000 , (Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah); Demikian diputuskan dalam MRapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020,oleh BUDI HARTONO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, HENDRY TOHONANSIMAMORA, S.H., dan SUDARTI KADIR, S.H., masingmasing selaku HakimHalaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor: 136/G/2019/PTUN.MksAnggota.