Ditemukan 280 data
57 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lamintang dalam bukunya Delikdelik KhususKejahatan Jabatan dan Kejahatankejahatan Jabatan Tertentu SebagaiTindak Pidana Korupsi (Pionir Jaya, Bandung,1991,h. 276), menjelaskan : artidengan tujuan menguntungkan..."?
HARRY ARFHAN
Terdakwa:
ABDUL HANNAS Als ANNAS
81 — 18
Lamintang & D.Simons, dalam bukunya Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van HetNederlanches Strafrecht), Pionir Jaya, Bandung, 1992, halaman 393,berpendapat masalah adiltidaknya hukuman mati itu tidaklan dapatdipersoalkan, apabila sudah jelas bahwa tanpa hukuman tersebut ketertibanhukum tidak dapat dipertahankan;Menimbang, bahwa demikian pula halnya Leden Marpaung, dalambukunya AsasTeoriPraktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,halaman 105 menerangkan bahwa Penjatuhan pidana mati tidaklah
112 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 235 PK/Pid.Sus/2014Bahwa menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya DelikDelik KhususKejahatan Jabatan dan KejahatanKejahatan Jabatan Tertentu SebagaiTindak Pidana Korupsi (Pionir Jaya, Bandung, 1991, h. 276), menjelaskan :arti .....dengan tujuan menguntungkan.... ?
84 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
P.A.F Lamintang SH, Delik Delik Knhusus KejahatanJabatan dan Kejahatan Kejahatan Jabatan tertentu sebagai Tindak PidanaKorupsi, Pionir Jaya, 1991, halaman 308).KEBERATAN KELIMABahwa Judex Facti Pengadilan Negeri dalam pertimbangan putusannyasebagaimana yang tercantum pada halaman 118 menyatakan :"Menimbang, bahwa pungutan biaya kawat yang dilakukan terdakwatersebut, oleh terdakwa tidak disetorkan ke kas negara dan tidakdipergunakan untuk pengiriman aplikasi visa ke Jakarta, namundipergunakan untuk
1.DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, SH
2.REZI DRAHMAWAN, S.H.
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
ANITA Alias TATA Binti SUDIRMAN
101 — 27
yang tidak mempunyai hak atau perbuatannya tersebut bersifatmelawan hukum, dimana parameter suatu perbuatan yang bersifat melawanhukum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas adalahperbuatan melawan hukum yang bersifat formil yaitu Ssuatu perbuatan yangbertentangan dengan UndangUndang saja, karena frasa hukum disinidipandang sama dengan UndangUndang (Simons D;, 1992, Kitab PelajaranHukum pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrech), terjemahan P.A.FLamintang (Bandung: Pionir
41 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bandung : Pionir Jaya. halaman 276).Berdasarkan pengertian tersebut di atas, di dalam persidangan samasekali tidak pernah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum unsur dengantujuan menguntungkan diri sendiri ... dst tersebut, karena di dalammenjalankan perbuatannya Terdakwa/Pemohon Kasasi tetapberpegang kepada aturanaturan hukum yang berlaku sesuai dengankewenangannya, baik sebagai Kepala Dinas maupun sebagaiPengguna Anggaran.Menurut Soedarto, dengan tujuan ini merupakan unsur batin yangmenentukan arah
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
janji, (ii) bahwaorang itu memang mengetahui bahwa yang ia terima itu merupakan suatupemberian atau suatu janji dan (iii) bahwa orang itu memang mengetahuipemberian atau janji yang bersangkutan telah diberikan kepadanya denganmaksud agar ia melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu di dalammenjalankan tugas jabatannya, yang sifatnya bertentangan dengankewajibannya, (vide : DelilDelik Khusus Kejahatan Jabatan Dan KejahatanKejahatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi, hal. 100101, penerbit :Pionir
1.DEWI KHARTIKA, SH
2.ARIE KUSUMAWATI, SH
3.LILIK HARYADI, SH
4.siska purnama sari, SH
Terdakwa:
JAMALUDIN, S.H,M.H.
140 — 32
LAMINTANGdalam bukunya Delikdelik Khusus Kejahatan Jabatan dan KejahatanKejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi, cetakan Bandung, Pionir Jaya, halaman 81, Membuat palsu atau valselijkOpmaken atau memalsu atau versclen, dikemukakannya bahwamembuat palsu tersebut meliputi baik keseluruhan isi bukubukuatau registerregister maupun tanda tangan yang tertera dalambuku registerregister tersebut.9.
bahwamembuat palsu tersebut meliputi baik keseluruhan isi bukubuku atau registerregister maupun tanda tangan yang tertera dalam buku atau registerregistertersebut, yang oleh Simons dikemukakan bahwa untuk dapat disebut sebagaitelah membuat secara palsu suatu tanda tangan itu, pelaku tidak perlu harusmencontoh tanda tangan dari seseorang yang benarbenar ada (vide P.A.F.Lamintang,Delikdelik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatankejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi,Cetl.Bandung,Pionir
1.DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, SH
2.JOKO SUTRISNO
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
JUNI FRANTO SAMOSIR Alias JUNI
61 — 39
pidana yang tidak mempunyai hak atau perbuatannya tersebutbersifat melawan hukum, dimana parameter suatu perbuatan yang bersifatmelawan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat formil yaitu Suatuperbuatan yang bertentangan dengan UndangUndang saja, karena frasahukum disini dipandang sama dengan UndangUndang (Simons D;, 1992,Kitab Pelajaran Hukum pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrech),terjemahan P.A.F Lamintang (Bandung: Pionir
131 — 36
PIONIR JAYA di Jin.
60 — 20
P.A.FLamintang, SH DelikDelik Khusus Kejahatan Jabatan KejahatanKejahatan Jabatan Tertentusebagai Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Pionir 5 Jaya, Bandung Cet Pertama, Oktober 1991,halaman: 321) ; Menimbang, bahwa menerima suap pasal 11, unsur perouatannya adalah menerima, dariunsur perbuatan ini dapat disimpulkan bahwa rumusan pasal 11 berupa rumusan formil bergantungpada selesainya dilakukan perouatan, bukan pada apakah dari perouatan tersebut menimbulkansuatu akibat terlarang ataukah belum, akan
1.DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, SH
2.REZI DRAHMAWAN, S.H.
3.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
KASMIRA AGUSTINA Als MIRA Binti KUSNADI
116 — 23
yang tidak mempunyai hak atau perbuatannya tersebut bersifatmelawan hukum, dimana parameter suatu perbuatan yang bersifat melawanhukum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas adalahperbuatan melawan hukum yang bersifat formil yaitu Ssuatu perbuatan yangbertentangan dengan UndangUndang saja, karena frasa hukum disinidipandang sama dengan UndangUndang (Simons D;, 1992, Kitab PelajaranHukum pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrech), terjemahan P.A.FLamintang (Bandung: Pionir
HARRY ARFHAN
Terdakwa:
MAHYUDIN Als BOY
90 — 21
Lamintang & D.Simons, dalam bukunya Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van HetNederlanches Strafrecht), Pionir Jaya, Bandung, 1992, halaman 393,berpendapat masalah adiltidaknya hukuman mati itu tidaklah dapatdipersoalkan, apabila sudah jelas bahwa tanpa hukuman tersebut ketertibanhukum tidak dapat dipertahankan;Menimbang, bahwa demikian pula halnya Leden Marpaung, dalambukunya AsasTeoriPraktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,halaman 105 menerangkan bahwa Penjatuhan pidana mati tidaklah
93 — 23
(Lamintang,delikdelik Khusus Kejahatan Jabatan dan KejahatanKejahatan Tertentusebagai Tindak Pidana Korupsi Penerbit Pionir Jaya,l99I hal.276).87Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah AgungRl.
85 — 14
., Delikdelik Khusus Kejahatan Jabatan dan KejahatanKejahatan Jabatan tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi , Penerbit Pionir Jaya, Bandung, Cet. Pertama, Oktober 1991 Hlm.321) ;Menimbang ....111) 111 Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi Pegawai Negeri menerima suappasal 11, unsur perbuatannya adalah menerima, yang dari unsure perbuatan inidapat disimpulkan bahwa rumusan pasal 11 berupa rumusan formil, artinya tindakpidana ini berupa tindak pidana formil.
88 — 38
. ; PAF.Lamintang menyebutkan bahwa memperoleh suatu keuntungan ataumenguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada (DelikdelikKhusus Kejahatan Jabatan dan KejahatanKejahatan Tertentu. sebagai Tindak PidanaKorupsi, Penerbit Pionir Jaya, 1991, hal. 276) ; Bahwa kata atau dalam unsur tersebut diatas mengandung makna alternatif, artinyabisa menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatukorporasi, dimana ketiganya mempunyai gradasi yang sama di
360 — 857 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 407 K/Pdt/2015lembaga peradilan tertinggi kiranya dapat menjadi pionir dalam praktekpenegakan hukum yang jujur, adil dan berwibawa;19.Bahwa dengan alasan dan keberatankeberatan yang telah dikemukakan diatas maka Pemohon Kasasi semula Pembanding Ill/Tergugat mohonkepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua/MajelisHakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia agarmembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 571/Pdt/2012/PT.Bdg tanggal 11 Desember 2012 Jo.
HARRY ARFHAN
Terdakwa:
1.M ALBAKIR Als BAKIR
2.AZHARI Als ARI
112 — 27
Lamintang & D.Simons, dalam bukunya Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van HetNederlanches Strafrecht), Pionir Jaya, Bandung, 1992, halaman 393,berpendapat masalah adiltidaknya hukuman mati itu tidaklah dapatdipersoalkan, apabila sudah jelas bahwa tanpa hukuman tersebut ketertibanhukum tidak dapat dipertahankan;Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2018/PN Bna, Halaman 72 dari 77 halaman.Menimbang, bahwa demikian pula halnya Leden Marpaung, dalambukunya AsasTeoriPraktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
HARRY ARFHAN
Terdakwa:
RAZALI M DIA Als DOYOK
63 — 16
Lamintang & D.Simons, dalam bukunya Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van HetNederlanches Strafrecht), Pionir Jaya, Bandung, 1992, halaman 393,berpendapat masalah adiltidaknya hukuman mati itu tidaklah dapatdipersoalkan, apabila sudah jelas bahwa tanpa hukuman tersebut ketertibanhukum tidak dapat dipertahankan;Menimbang, bahwa demikian pula halnya Leden Marpaung, dalambukunya AsasTeonPraktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,halaman 105 menerangkan bahwa Penjatuhan pidana mati tidaklah
105 — 64
P.A.F Lamintang, SH DelikDelikKhusus Kejahatan Jabatan KejahatanKejahatan Jabatan Tertentu sebagaiTindak Pidana Korupsi, Penerbit Pionir 5 Jaya, Bandung Cet.