Majelis Kasasi belum memeriksa secara keseluruhan dan belummemberikan alasanalasan hukum yang jelas (regel van het objectiverecht) serta belum mencukupkan alasan hukum yang sempurnasebagaimana diatur dalam Pasal 182,183 dan Pasal 184 HIR;b. Adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan ataupenyimpangan etika pada Majelis Kasasi.

Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007yang menyatakan sebagai berikut:"Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang taat terhadap berbagai ketentuanperaturan perundangundangan termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan;Bahwa walaupun Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan Direktur JenderalPajak bukan merupakan sumber hukum dan tata urutan perundangundangan karena sifatPeraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan Direktur Jenderal Pajak merupakanperaturan kebijaksanaan (beleid regel

Trackpad2;

- 2 (dua) buah charger Macbook Pro;

Dikembalikan kepada Saksi DANIEL ANTONIO

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DK 2780 FAI;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: DK 2780 FAI;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor: 08493522.A atas nama EVINIELS REGEL

Akantetapi, dalam hal tertentu, hukum memaksa (dwingende regels)harus diterapkan dan tidak dapat dikesampingkan oleh arbiter;Menimbang, bahwa perjanjian pembiayaan konsumen denganjaminan fidusia, yang diatur dalam undang undang No. 42 tahun1999 adalah merupakan hukum memaksa (dwingende regel); Dimanamenurut UU No. 42/1999, yang menjadi debitor/konsumen adalahErnawati dan sebagai kreditor adalah PT. U.

Prima Icon Stell untuk pembuatan unit kolom open web, regel daun pintu geserbaja untuk gudang PT. Sawit Sukses Sejahtera dan PT. Bumu Hutani Lestari diKalimantan dengan sistem upah borongan;10. ABDUL HALIM Bin ANSHARI Keterangan saksi di bacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:AHLIBahwa benar, saksi bekerja sebagai Direktur Utama di PT. BW Plantation di MenaraBatavia Lt. 22 JI. KH Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat;Bahwa benar, PT. BW Plantation melakukan kerja sama dengan PT.

PenggugatRekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sejak kecil diasuholeh saksi I sehingga kakak kandung Tergugat Rekonpensiyang saat ini Tergugat Rekonpensi hidup bersama saksiMenimbang, bahwa anak yang belum mumayyiz padaasasnya hak asuh anak tersebut berada pada ibunya,namun asas hukum tersebut tidak bersifat absolut dandibenarkan adanya pengecualian atau penyimpangansepanjang ada kepentingan yang memihak pada anaktersebut dalam disiplin hukum terdapat dikenal denganistilah DE UIT ZONDERINGEN BEVESTIGEN DE REGEL

Atas kejadian kecelakaan ini terdakwa sangatmenyesal dan mohon maaf kepada keluarga korban ; Menimbang, bahwa mengenai tindakan pidana (strafmaat Regel) yang didakwakankepada terdakwa dalam pertimbangan unsurunsur dakwaan Majelis Hakim sependapatdengan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan mengenai lamanya hukuman yang dikenakanterhadap terdakwa atau dikenakan hukuman (strafbaar), berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat terhadap Jaksa PenuntutUmum dan

Beban pembuktian tidak dilakukan secara seimbang dan wajar;XI Keberatan Kesebelas:Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 439 K/Pdt/2009 tanggal 12 April2011, yang telah menolak putusan Judex Facti adalah putusan yang keliru dalampenerapan hukum dan adanya pelanggaranpelanggaran dalam due proses of law,dikarenakan:a Majelis Kasasi belum memeriksa secara keseluruhan dan belum memberikanalasanalasan hukum yang jelas (regel van het objective recht) serta belummencukupkan alasan hukum yang sempurna sebagaimana

Peraturan Daerah Kabupaten/KotaHalaman 54 dari 62 halamanPutusan Nomor: 18/G/2019/PTUN.BNAMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkanbahwa Peraturan Bersama tidak termasuk dalam jenis dan hierarki PeraturanPerundangundangan, maka terbitnya peraturan bersama termasuk sebagaibentuk Peraturan Kebijakan (beleids Regel) ;Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T11 berupa KeputusanBersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, danReformasi Birokrasi dan Kepala

Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJtanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai NegeriSipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, sertadikuatkan dengan bukti T13, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun objeksengketa a quo terbit bukan didasarkan pada kebijakan Nasional yang dituangkandalam peraturan kebijakan (beleids Regel

Namun demikian,dalam suatu peraturan dimungkinkan terdapat suatupengecualian, yang dikenal dengan asas de uitzonderingenbevestigen de regel, yakni pengecualian memastikanperaturan yang ada. Mengutip pendapat Prof. J.ESahetappy yakni dalam hukum selain memiliki asas positifjuga dikenal dengan asas de uitzonderingen bevestigen deregel (pengecualian memastikan aturan yang ada).

2013dan Kantor Pertanahan yang setelah Majelis Hakim cermati dan teliti dikaitkandengan bukti P3 berupa keberatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugattertanggal 9 September 2013 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal itu juga dengantanda cap dinas Kantor Pertanahan Kota Makassar dan hal ini diakui oleh Tergugatsehingga telah bersesuaian;Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah Majelis Hakim meneliti danmencermati ketentuan mengenai jangka waktu yang diberikan UndangUndang(Regelling bukan Beled Regel

Beban pembuktian tidak dilakukan secaraseimbang dan wajar;XIII Keberatan Ketiga Belas:Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3083 K/Pdt/2011 tanggal 24 April2012, yang telah menguatkan putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) adalahputusan yang keliru dalam penerapan hukum dan adanya pelanggaranpelanggarandalam due proses of law, dikarenakan:a Majelis Kasasi belum memeriksa secarakeseluruhan dan belum memberikan alasanalasanhukum yang jelas (regel van het objective recht)serta belum mencukupkan alasan

1993, karena latar belakang pendidikansaksi adalah STM Pembangunan Gedung Bahwa yang dimaksud dengan Pekerjaan Konstruksi adalahpembangunan satu kesatuan bangunan yang terdiri dari beberapajenis yaitu sebagai berikut : Bangunan yaitu satu kesatuan yang terdiri dari galian, pondasi,slop, tiang beton, reng balak, kudakuda plus atap;Halaman 32 dari 139Putusan No.31/Pid.SusTPK/2019/PN.Pal Jembatan permanen yaitu satu kesatuan yang terdiri dari pondasibawah, pondasi atas, balok beton, plat beton, dan regel

(pagar); Jembatan semi permanen yaitu satu kesatuan yang terdiri daripondasi bawah, pondasi atas, balok kayu, lantai papan, papan aus,dan regel; Saluran yaitu satu kKesatuan yang terdiri dari pondasi kiri kanan pluslantai yang elevasi Bahwa yang menjadi pedoman adalah gambar dan hasil surveyyang dimasukkan dalam analisa SNI untuk mendapatkan suatuharga yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya(RAB).

Menurut Pasal 178 Herziene Indonesische Reglement(HIR) Majelis Hakim diwajibkan menangani perkara haruslah memeriksasecara keseluruhan dan membuat alasanalasan hukum yang jelas (Regel/van het objective recht) bahkan diharuskan mencukupkan alasanalasanhukum yang menyeluruh dan akurat (vide Pasal 182, 183 dan Pasal 184Herziene Indonesische Reglement (HIR) ;Bahwa, Majelis Kasasi dan Majelis Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalamputusan selain telah melanggar Pasal 45 ayat (3) berikut menjelaskan jugatelah

Pertamadan Tingkat Banding tersebut, seraya mengabulkan seluruh gugatanPemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;Bahwa, oleh karena Putusan Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertamadan Tingkat Banding tersebut adalah Putusan yang keliru dalammenerapkan hukum serta adanya pelanggaranpelanggaran dalam dueproses of law, maka:e Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri dan Pengadilan TinggiTanjung Karang belum/tidak memeriksa secara menyeluruh sertabelum/tidak memberikan alasanalasan yuridis yang jelas (regel

namunmengingat penerbitannya adalah berdasarkan kewenangan atribusi sebagaimanadiatur dalam Pasal 31 Undangundang Ketentuan Umum dan TatacaraPerpajakan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia makaketentuan tersebut mengikat warga negara sebagai Yuridische regel;Bahwa untuk sahnya Keputusan Tatausaha negara harus memenuhi syarat formalHalaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 256/B/PK/PJK/2014dan material;Bahwa syarat formal yang harus dipenuhi dalam pembuatan suatu keputusan tatausaha

Regel,Sdr. Soleman Manduka, Sdr. Revan dan Sdr. Jovi sedang minumminuman keras jenis Sopi di kamar Saksi4 sehingga Saksi ikutbergabung minum dan tidak lama kemudian Terdakwa dan lainnyapindah melanjutkan minumminuman keras di depan kamar Saksiselanjutnya pada saat sedang minumminuman keras tersebut,Saksi1 dan Saksi2 Sdri.Nevin Korina Sewta lewat dari depanSaksi dan yang lainnya menuju tempat parkir sepeda motor,kemudian tibatiba Sdr.

No. 218 K/Pdt/201222Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan kesalahan penerapanhukum karena tidak memberikan alasan hukum dan kaidah hukum (regel vanhet objectieve recht) dalam putusan banding a quo padahal alasanalasanhukum dari para Pemohon Kasasi adalah hal yang sangat patut dan layak untukdipertimbangkan sebagai berikut:A.

ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yangtelah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan HukumTetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, Majelis Hakim berpendapatbahwa Objek Sengketa a quo terbit didasarkan pada kebijakan Nasional yangdituangkan dalam peraturan kebijaksanaan (beleids Regel

ayat (2), akan dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa petitum Penggugat di atas pada pokoknya menuntutpembebanan biaya nafkah anakanak kepada Tergugat yang seyogyanyaberpijak pada aturan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, meskidemikian Majelis Hakim berpendapat kekeliruan Penggugat tersebut dapatditolerir hal mana merupakan nilainilai yang tertanam dalam Pasal 189 RBgbahwa Hakim diwajibkan menambah dasardasar hukum yang tidakdikemukakan dan membuat alasanalasan hukum yang jelas (regel