Walaupun tanpa hak padaumumnya merupakan bagian dari melawan hukum namun sebagaimana simpulan angka 1di atas yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalahtanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsurini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen melawan hukum dapat berartimelawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

melawanhukum (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid), dengan melihat aspekfilosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomisterdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3(tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilannurani (moral justice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undangundang (legaljustice) belaka.Bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan

peredaran usaha, sehingga selisihtersebut tidak dapat serta merta dijadikan koreksi, karena harus dibuktikan;bahwa Terbanding di dalam persidangan tidak dapat membuktikan atas selisih sebesarRp.7.073.517.406,00 yang merupakan objek dikoreksi tersebut dijual kepada siapa;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 Ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 16 Tahun 2000 dalam Penjelasannya disebutkan :Pendapat dan simpulan

hanya koreksi Pajak Masukan) 0Oktober 255, 935,000November 716,618,000Desember 186,087,000Total Koreksi DPP PPN oleh Terbanding 1,743,890,250 bahwa atas koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 1.706.390.250,00, Pemohon Banding telahmengajukan banding ke Pengadilan Pajak dan telah diperiksa dan diputus oleh Majelis IPengadilan Pajak dengan Putusan Nomor: Put51316/PP/M.IA/15/2014 yang telahdiucapkan tanggal 17 Maret 2014, dengan amar putusan Mengabulkan sebagianpermohonan banding Pemohon Banding dengan simpulan

ekspor sesuai Pemberitahuan Ekspor Barangsebesar Rp.18.172.728.890,00 tersebut adalah penjualan lokal yang harusdikenakan PPN 10%, namun Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa penjualantersebut dilakukan kepada siapa;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 Ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 dalam Penjelasannya disebutkan :MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatMemutuskanPendapat dan simpulan

Selanjutnya, keduanya tidakmengajukan bukti apapun di persidangan;Menimbang, bahwa dalam simpulan, Pemohon tetap pada pendiriannya untukmenceraikan Termohon, sedangkan Termohon dalam simpulan tidak keberatandiceraikan Pemohon.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepadahalhal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknyasebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa pada

bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurianyang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wibbertempat di masjid Al Ikhlas Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku Kabupaten OKU Timur yang menjadi korban yaitu masjid Al Tkhlas dan yangditeguhkan pula dengan keterangan saksi Solid dan saksi Muhammad Irwan yangdisampaikan didepan persidangan dan atas keterangan tersebut terdakwa ROMBin BUNYAMIN membenarkan dan tidak merasa keberatan, sehingga PenuntutUmum memperoleh simpulan

malam mempengogi terdakwa sedang membawa sesuatu danberlari setelah melihat saksi Supawi, dan kemudian saksi mengejar terdakwanamun terdakwa dapat melarikan diii Kemudian saksi memberitahukan kejadiantersebut kepada saksi Solidi yang berada didalam masjid kemudian saksiSupawi dan saksi solid Memeniksabarang di sekitar masjid dan di ketahuibahwa mesin pompa air masjid telah hilang, kesaksian tersebut terdakwa RomBin Bunyamin membenarkan dan tidak menasa keberatan, sehingga PenuntutUmum memperoleh simpulan

Namun,putusan dan simpulan Majelis tidak dapat memberikan gambaranmenyeluruh dan lengkap dalam bentuk mutasi angkaangkamengenai alur pinjaman tersebut sejak masuk rekening sampaidengan digunakan.14.2.

Bahwa sebagian besar simpanan deposito Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) berasal dari penjualan,namun putusan dan simpulan Majelis tidak dapat menunjukkanrincian nilai saldo deposito beserta mutasi nilai masingmasingtransaksi penjualan yang masuk dan menjadi simpanan deposito.Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 788 B/PK/PJK/201614.3.

Bahwa dengan demikian, putusan dan simpulan Majelis yangmembatalkan koreksi biaya bunga sebesar Rp1.824.741.016,00tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakanyang berlaku.15.

dia yang harusmembuktikan, sesuai Pasal 163 RIB/HIR, Barang siapa, yang mengatakan iamempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknyaitu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikanadanya hak itu atau adanya kejadian itu;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan,Pendapat dan Simpulan

rumah orang tuapemohon sejak Mei 2017 hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya.Sehingga, antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggalsejak Mei 2017 hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya, dan selama ituantara pemohon dan termohon sudah tidak pernah berkomunikasisebagaimana layaknya suami istri yang baik;Bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut, pemohon dan termohontelah membenarkannya dan selanjutnya pemohon menyatakan sudahmencukupkan buktibuktinya;Bahwa terakhir, pbemohon mengajukan simpulan

Demikianjuga, termohon mengajukan simpulan yang pada pokoknya adalah termohonbersedia dicerai oleh pemohon dengan syarat semua tuntutan termohon dipenuhi oleh pemohon.

Pct.antara Pemohon dan Termohon dalam merawat anak bawaan Pemohonyang kondisinya kurang cakap; bahwa sejak Desember 2016 Pemohon meninggalkan Termohon danantara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang; bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidakberhasil;Bahwa Pemohon telah menyampaikan simpulan yang intinya Pemohontetap pada permohonan untuk bercerai;Bahwa Termohon telah menyampaikan simpulan yang intinyaPemohon tidak keberatan atas perceraian dan menyatakan mencabuttuntutan

Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawanhukum namun sebagaimana simpulan angka 1 (satu) di atas yangdimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berartielemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formilsedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formildan melawan hukum materiil;Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata atau yang terletak diantara frasa tanpa hak

afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid), dengan melihataspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspeksosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusantersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilansosial (Social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanyamementingkan keadilan undangundang (/egal justice) belaka;Menimbang, bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas makadapat diperoleh simpulan

Penggugat sampaikan bahwa Risalah PembahasanTertanggal 05 November 2015 tersebut tidak ditandatanganiTergugat selaku Kepala Kantor yang menunjukkan Tergugat selakuPejabat Tata Usaha Negara tidak memperhatikan/tidak menerapkanAsasasas Umum Administrasi Pemerintah yang Baik.Bahwa sesuai anjuran Supervisor Tergugat agar permasalahandiserahkan kepada Tim QA Kanwil maka Tim QA bersamaPenggugat telah mengadakan pembahasan sebagaimana RisalahTim Quality Assurance Pemeriksaan tertanggal 19 November 2015.Dalam simpulan

Terkaitsimpulan dan Keputusan Tim QA tersebut Tim Pemeriksamemberikan tanggapan akan menindaklanjuti simpulan dankeputusan melakukan pengujian terhadap SPT tahunan PPh OPwajib pajak yang menyatakan atas penambahan piutang merupakanpengembalian hibah saham yang bukan merupakan tambahankemampuan ekonomis.Bahwa untuk mendukung data terkait simpulan Tim QA dalam point20 tersebut diatas, Penggugat telah memberikan data tambahankepada Tergugat berupa, antara lain:Pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak

di Jakarta; Bukti pembayaran fiskal luar negeri; Tanda Terima SPT Nomor 12303 tertanggal 31 Maret 2009; Tanda Terima SPT Nomor 12304 tertanggal 31 Maret 2009; Rincian penerimaan piutang saham Tahun 2010; Rincian penurunan piutang saham Tahun 2010;Datadata tambahan mana disampaikan kepada Tergugatmelalui Kurir/JNE resi nomor CGKAB10090037415 tanggal 24November 2015 dan Penggugat telah konfirmasi ke pihakTergugat dokumen dimaksud telah diterima pada tanggal 26November 2015 (siang).Bahwa faktanya, Simpulan

Bahwa berdasarkan Pasal 49 Permenkeu Nomor184/PMK.03/2015 tertanggal 30 September 2015 dinyatakan : TimQuality Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 48 ayat (1) bertugas (a) Membuat risalah Tim QualityAssurance Pemeriksaan yang berisi simpulan dan keputusan hasilpembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan bersifatMengikat.

Risalah TimQuality Assurance Pemeriksaan tertanggal 19 November 2015,khususnya butir 2.C tentang simpulan dan Keputusan Tim QualityAssurance Pemeriksaan Mengikat kepada Tergugat maupunPenggugat.Oleh karena Keputusan Tergugat dimaksud dalam penerbitannyamengandung cacat yuridis tanpa meneliti kebenaran substansiadanya jual beli tanah yang diindikasikan Tergugat, terlebihpenerbitan Objek Sengketa telah melebihi batas waktu yangditentukan Perundangundangan yang berlaku, maka KeputusanTergugat telah

Keberatan Nomor: KEP746/WPJ.24/2012 tanggal 02 Mei 2012, sehingga ataskeputusan Terbanding tersebut Pemohon Banding mengajukan banding ke PengadilanPajak melalui surat Nomor: 697/MPMPPPPh2908/VIII/2012 tanggal 01 Agustus 2012;bahwa atas sengketa PPh Badan tahun 2008 dimaksud telah diperiksa dan diputus olehMajelis I Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor: Put49458/PP/M.I/15/2013 yang telahdiucapkan tanggal 16 Desember 2013, dengan amar putusan Menambah pajak yangharus dibayar oleh Pemohon Banding dengan simpulan

Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawanhukum namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksudtanoa hak dalam kaitannya dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berartielemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formilsedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formildan melawan hukum materiil;Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2018/PN BilBerdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka

afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid), dengan melihataspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspeksosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusantersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilansosial (Social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanyamementingkan keadilan undangundang (/egal justice) belaka;Menimbang, bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas makadapat diperoleh simpulan

Keberatan Nomor: KEP746/WPJ.24/2012 tanggal 02 Mei 2012, sehinggaatas keputusan Terbanding tersebut Pemohon Banding mengajukan banding kePengadilan Pajak melalui surat Nomor: 697/MPMPPPPh2908/VIII/2012 tanggal01 Agustus 2012;bahwa atas sengketa PPh Badan tahun 2008 dimaksud telah diperiksa dan diputusoleh Majelis Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor: Put49458/PP/M.1/15/2013yang telah diucapkan tanggal 16 Desember 2013, dengan amar putusan Wenambahpajak yang harus dibayar oleh Pemohon Banding dengan simpulan

subjek hukum pelaku tindak pidanadalam perkara ini adalah terdakwa Agus Tian als Baiti Bin Iskandar (alm) yangHalaman 7 Putusan Perkara Nomor 468/Pid.B/2019/PN.Btaselama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupunalasan pembenaran pada diri terdakwa.Menimbang bahwa berdasar hasil keterangan saksi Endang Bin Joni, saksiRahman als Man Bin Joni, saksi Edi Kurniawan Bin Jauhari dan saksi Dona BinUsin yang disampaikan dipersidangan dan keterangan terdakwa, Penuntut Umummemperoleh simpulan

OKUTimur terdakwa Agus Tian als Baiti Bin Iskandar (alm) telah melakukan tindakpidana penganiayaan terhadap saksi korban Rahman als Man Bin Joni dikarenakansaksi korban menegur terdakwa.Menimbang bahwa berdasar hasil keterangan saksi Rahman als Man BinJoni, saksi Edi Kurniawan Bin Jauhari dan saksi Dona Bin Usin yang disampaikandipersidangan dan keterangan terdakwa Agus Tian als Baiti Bin Iskandar (alm),Penuntut Umum memperoleh simpulan faktafakta sebagai berikut : Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan

Sehingga,antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei2019 hingga sekarang sudah + 1 tahun 4 bulan lamanya, dan selamaPemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, antaraPemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimanalayaknya Suami istri yang baik;Bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut Pemohon telahmembenarkannya, dan Pemohon menyatakan sudah mencukupkanbuktibuktinya;Putusan No. 4610/Pdt.G/2020/PA Clip.Bahwa terakhir, Pemohon mengajukan simpulan

Demikian pula, Termohontelan mengajukan simpulan yang pada pokoknya adalah Termohon mohonpurtusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusasn ini, maka segala hal ihwalyang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidangperkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan talakan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2016, maka Pemohon

kerusakandiakibatkan oleh adanya bahan peledak (obat petasan) di rumah tersebutdan dalam pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan adanya sisa bahan peledak(obat petasan) dalam jumlah kecil yang disimpan Terdakwa di rumah orangtuanya sejak tahun lalu' berikut bahan (gulungan kertas) sebagaibahan/wadah petasan;Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1373/BHF/2021 tanggal 10 Mei 2021 terhadap barang bukti 1 (Satu) kantongplastik berisikan serbuk warna abuabu dengan berat kotor 78,65 gram,dengan Simpulan

tersebutdan dalam pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan adanya sisa bahan peledak(obat petasan) dalam jumlah kecil yang disimpan Terdakwa di rumah orangtuanya sejak tahun lalu. berikut bahan (gulungan kertas) sebagaibahan/wadah petasan;Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 441/Pid/2021/PT SMG Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1373/BHF/2021 tanggal 10 Mei 2021 terhadap barang bukti 1 (Satu) kantongplastik berisikan serbuk warna abuabu dengan berat kotor 78,65 gram,dengan Simpulan

Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang selama inibertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan dikaruniai seoranganak yang sekarang ikut Termohon; bahwa sejak Mei 2015, antara Pemohon dan Termohon. terjadiperselisinan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal lebih kurangsetahun, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon; bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agarmenyelesaikan masalah tersebut dengan baik, namun tidak berhasil;Bahwa Pemohon telah menyampaikan simpulan

secara lisan yangintinya Pemohon tetap pada permohonan untuk bercerai dan berdasarkankemampuan Pemohon sanggup membayar mutah sejumlah Rp500.000, (limaratus ribu rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000, (satu juta lima ratusribu rupiah), dan nafkah anak minimal sejumlah Rp500.000, (lima ratus riburupiah) setiap bulan, dan Termohon telah menyampaikan simpulan yangintinya tidak keberatan atas perceraian tersebut diikuti tuntutan mutah, nafkahiddah, dan nafkah anak, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon

harus berpegang pada undang dan hukum lainnya dimasyarakat, selanjutnya dalam Memori Penjelasan Pasal 78 UndangNomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa, "Keyakinan Hakim didpada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan;bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KeUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 22007 dalam penjelasannya disebutkan, Pendapat dan Simpulan