• p>MENGADILI

  Dalam Eksepsi

  • Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

  Dalam Pokok perkara

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Tindakan Tergugat berupa melakukan pemblokiran dan tidak melakukan pencatatan data perubahan Organ Yayasan Universitas Siliwangi Periode Tahun 2020-2025 sebagaimana yang dimohonkan Penggugat melalui Sistem

  Administrasi Badan Hukum ( SABH );

• Mewajibkan Tergugat untuk membuka pemblokiran dan melakukan pencatatan data perubahan Organ Yayasan Universitas Siliwangi Periode Tahun 2020-2025 sebagaimana yang dimohonkan Penggugat melalui Sistem Administrasi Badan Hukum ( SABH );
• Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 389.300,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus

• 1 ( satu ) lembar kertas laporan clasflow sistem master atau laporan sistem pembelian pulsa CV. SINAR SURYA MAGELANG dari Smartfren Pusat / Head office.
• 6 ( enam ) lembar kertas laporan manual penjualan pulsa CV. SINAR SURYA MAGELANG yang dibuat Sdr. DENY INDRA PRASETYA.
• 14 ( empat belas ) lembar kertas laporan manual real penjualan pulsa CV. SINAR SURYA MAGELANG dan sudah ditandai dengan warna orange sebagai tanda transaksi pulsa dari chip SD milik CV.

  SINAR SURYA MAGELANG ke chip ROSA cell

• 8 ( delapan ) lembar kertas rekap Cashflow sistem penjualan lamsum / laporan real sistem penjualan pulsa CV. SINAR SURYA MAGELANG yang sudah ditandai tanda / garis kuning.
• 1 ( satu ) lembar kertas laporan real/sistem rekap transaksi pulsa dari CV. SINAR SURYA MAGELANG ke chip ROSA CELL.
• 40 ( empat puluh ) lembar kertas laporan sistem transaksi pulsa chip Konter ROSA CELL.

• Penyediaan Air Minum Lokasi IKK Oelamasi, IKK Tarus dan IKK Semau;

• Laporan, Spesifikasi Teknis, Laporan BOQ dan EE Pekerjaan Survey dan Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lokasi IKK Oelamasi, IKK Tarus dan IKK Semau TA. 2015;
• Laporan Antara Pekerjaan Survey dan Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lokasi IKK Oelamasi, IKK Tarus dan IKK Semau TA. 2015;
• Laporan Pendahuluan Pekerjaan Survey dan Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan

  Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Tarus Kecamatan Kupang Tengah;

• Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Harga Satuan Nomor: 134/PSPAM-AB/PDAM-KPG/IX/2015 tanggal 29 September 2015 Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Oelamasi, Kecamatan Kupang Timur;
• Adendum Kontrak Nomor: 212.B/PSPAM-AB/PDAM-KPG/XI/2015 tanggal 20 November 2015 Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Oelamasi, Kecamatan Kupang Timur (Asli dan Fotocopy)

  ;

• Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor Kontrak: 134/PSPAM-AB/PDAM-KPG/IX/2015 tanggal 29 September 2015 Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Oelamasi, Kecamatan Kupang Timur;
• Dokumentasi Pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih IKK Oelamasi, Kecamatan Kupang Timur CV.

  Kupang Nomor : 031.A/PDAM-KPG/III/2016 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Survey dan Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum, Pengawasan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum dan Pembangunan sistem Penyediaann Air Minum, pada PDAM Tahun Anggaran 2016;

• SK Dirut PDAM Kab.

  Kupang Nomor : 031.B/PDAM-KPG/III/2016 tentang Pembentukan panitia pengadaan jasa konsultasi pekerjaan survey dan perencanaan teknis sistem penyediaan air minum, pengawasan teknis sistem penyediaan air minum dan panitia pengadaan pembangunan sistem penyediaan air minum pada PDAM Kab Kupang tahun anggaran 2016;

• SK Dirut PDAM Kab.

• Menetapkan identitas Pemohon yang benar adalah atas nama SUNARMI dengan NIK: 3505206905810002, dan menghapus data atas nama WINARTI dengan NIK 3505204107800041 dalam data biometrik sistem computer pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

  3.

  Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan Penetapan Penghapusan data atas nama WINARTI dengan NIK 3505204107800041 tersebut dalam data biometrik sistem computer serta dicatat pada Buku Register yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

  4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

  tanggal 29 Mei 1981;Bahwa datadata administrasi kependudukan Pemohon, yaitu KutipanAkta Nikah dan KK telah tertulis atas nama SUNARMI juga datadatayang lainnya;Bahwa Pemohon memiliki hambatan pada saat mengurus Kartu TandaPenduduk Elektronik (eKTP) yang mana menurut Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar terdapat dataHalaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 307/Padt.P/2021/PN Bitganda, yaitu pada pengajuan atas nama Sunarmi dengan NIK:3505206905810002 namun dalam data biometrik sistem

  menuruthukum;Berdasarkan alasanalasan sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk berkenan memanggil Pemohondan saksisaksi guna didengar keterangannya di persidangan yangselanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menetapkan data atas nama SUNARMI dengan NIK: 3505206905810002sebagai nama Pemohon dan menghapus data atas nama WINARTIdengan NIK 3505204107800041 dalam data biometrik sistem

  komputerKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Blitar untuk mencatat tentang Penetapan Nama Pemohontersebut atas nama SUNARMI dengan NIK: 3505206905810002 danmenghapus data atas nama WINARTI dengan NIK 3505204107800041dalam data biometrik sistem komputer serta dicatat pada Buku RegisterHalaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 307/Padt.P/2021/PN Bityang berlaku bagi Warga Negara Indonesia setelah Pemohon

  RIYANTO :Bahwa benar Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;Bahwa benar Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilmemiliki data ganda;Bahwa dalam data biometrik sistem komputer Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar data Pemohonyaitu atas nama SUNARMI dengan NIK: 3505206905810002 dan namaWINARTI dengan NIK 3505204107800041;Bahwa saksi memperlihatkan Fotokopi Kartu.

  Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkanPenetapan Penghapusan data atas nama WINARTI dengan NIK3505204107800041 tersebut dalam data biometrik sistem computerserta dicatat pada Buku Register yang berlaku bagi Warga NegaraIndonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Blitar;4.

• PATAWONUA CIPTA MANDIRI ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI adalah Perbuatan Melanggar Hukum ;

• Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan PT.

  PATAWONUA CIPTA MANDIRI ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI dan meneruskan seluruh Dokumen IUP OP PT. PATAWONUA CIPTA MANDIRI kepada Kementerian ESDM RI ;

• Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

• Penggugat:
  1.Ny Grace Lukman
  2.Anthony Sumitro Rahardjo
  Tergugat:
  1.PT Satria Tri Perkasa
  2.Nyonya Sicilia Pujiyanti, SH
  3.Dep Keuangan RI qq Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
  Turut Tergugat:
  Dr. Misahardi Wilamarta, SH, MH, MLN, LLM

  Departemen Keuangan RI qq Direktorat Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi, Gedung DJKN lantai 9,Jalan Lapangan Banteng Timur No.24, Jakarta Pusat,selanjutnya disebut sebagai Tergugat Ill ;4. Dr.

  Bank HastinInternational dibawah pengawasan PPA/Departemen Keuangan qq Dit.Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, incasu Tergugat III.Bahwa dari SAPB yang dikeluarkan oleh Tergugat III, Saldo Rekeningpinjaman atas nama Tergugat adalah sebesar Rp. 15.979.609.840 (limabelas miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilanHalaman 2 Putusan No. 256/Pdt.G/2017/PN.Jkt.

  Dalam kurun waktu tertentu, BPPN dibubarkan danpengelolaan terhadap PT Bank Hastin International dialinkan kePPA/Kementerian Keuangan cq Direktorat Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi in casu Tergugat III.3. Bahwa terhadap dalildalil gugatan Para Penggugat dimaksud, TergugatIIisampaikan penjelasan dan tanggapan sebagai berikut:A.

  Sistem Aplikasi Pengganti Bunysis (SAPB) merupakan Bukti Yang Sahdan Mengikat3.15.3.16,Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat padaangka 8 yang mendalilkan bahwa ...SAPB yang dikeluarkan olehTergugat III yang memuat angka sejumlah Rp15.979.609.840 (limabelas miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratussembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) tidak mempunyalkekuatan hukum yang mengikat karena bukan bukti yang sah....Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 19 ayat

  Anthony Sumitro Rahardjo;Bukti T.lll5 : ==Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 118/Keb.Lama/1998 tanggal 24 Maret 1998;Bukti T.Ill6 : = Sistem Aplikasi Pengganti Bunysis (SAPB) Saldo rekeningpinjamin a.n. Tergugat debitur PT. Bank HastinInternasional sebesar Rp.15.979.609.840 (lima belas miliarHalaman 17 Putusan No. 256/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim.Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratusSembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);7.

• Pembanding/Tergugat II : Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi Kementerian Keuangan R.I Diwakili Oleh : Sahat.B.J Pardede
  Terbanding/Penggugat : PT. SAKALO
  Terbanding/Turut Tergugat : Cq Kepala Kantor Badan Pertahanan Kota Samarinda
  Turut Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia

• Memerintahkan kepada Jurusita pengadilan negeri Samarinda untuk memberitahukan dan menyampaikan putusan ini kepada Sistem Administrasi Badan Hukum pada kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia guna dicatat kedalam sistem yang dipergunakan untuk akta tersebut;4. Memerintahkan para Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;5.

• TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI adalah Perbuatan Melanggar Hukum merupakan Perbuatan Melanggar Hukum ;

• Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan PT.

  TATARAN MEDIA SARANA kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI ;

• Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 488.500,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

• DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI CQ. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG JAKARTA tersebut;

  DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI CQ.PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG JAKARTA ILawanTuan ANDRIANTO; dkk

  DIREKTORAT PENGELOLAANKEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI CQ.PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANGDKI JAKARTA CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAANDAN LELANG JAKARTA I, Jalan Prajurit KKO Usman danHarun (dahulu Jalan Prapatan) Nomor 10, Jakarta Pusat,dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan,S.H., LLM., Kepala Biro Advokasi Sekretariat JenderalKementrian Keuangan, dan kawan kawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019;Pemohon Kasasi/Tergugat;Lawan1.

  DIREKTORAT PENGELOLAANKEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI CQ. PANITIA URUSANPIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA CQ.

  DIREKTORATPENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI Ca.PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKIHalaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1011 K/Pdt/2021JAKARTA CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANGJAKARTA tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

• Pembanding/Penggugat : PT Envy Technologies Indonesia Tbk Diwakili Oleh : PT Envy Technologies Indonesia Tbk
  Terbanding/Tergugat I : PT Teknoglobal Multi Sistem Integrasi
  Terbanding/Tergugat II : PT Abyor International
  Terbanding/Turut Tergugat I : PT Telkom Sigma
  Terbanding/Turut Tergugat II : Direktorat Jenderal Pajak

• M E N E T A P K A N :

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan status Kawin pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan elemen data Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 3403105305610001 atas nama KATIMAH dirubah dengan status belum kawin;
  3. Menyatakan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk

  melakukan perubahan data Pemohon atas status perkawinan yang semula tercatat Kawin dirubah dengan status belum kawin pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

• Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

• MENGADILI :

  DALAM POKOK PERKARA :

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
  2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Sambulu Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan Nomor : 02 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Desa Sambulu Kecamatan Uluyono Kabupaten Nias Selatan atas nama Memoris Halawa tanggal 02 April 2020.

• Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Sambulu Kecamatan Ulunoyo Kabupaten Nias Selatan Nomor : 02 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Desa Sambulu Kecamatan Uluyono Kabupaten Nias Selatan atas nama Memoris Halawa tanggal 02 April 2020.:
• Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan tugas dan fungsinya seperti semula.

  Keputusan Kepala Desa Sambulu Kecamatan Ulunoyo KapupatenNias Selatan Nomor : 02 Tahun 2020 tertanggal 02 April 2020Tentang Pemberhentian Operator Sistem Informasi KesejahteraanSosial Next Generation (SIKSNG) Desa Sambulu atas namaMemoris Halawa Jabatan Operator Sistem Informasi KesejahteraanSosial Next Generation (SIKSNG).b.

  Keputusan Kepala Desa Sambulu Kecamatan Ulunoyo KapupatenNias Selatan Nomor : 02 Tahun 2020 tertanggal 02 April 2020Halaman 14PutusanPerkara Nomor : 103/G/2020/PTUNMDN.Tentang Pemberhentian Operator Sistem Informasi KesejahteraanSosial Next Generation (SIKSNG) Desa Sambulu atas namaMemoris Halawa Jabatan Operator Sistem Informasi KesejahteraanSosial Next Generation (SIKSNG).Keputusan Kepala Desa Sambulu Kecamatan Ulunoyo KabupatenNias Selatan Nomor : 03 tahun 2020 Tentang PengangkatanOperator Sistem

  Nomor : 103/G/2020/PTUNMDN.Penggugat adalah sebagai Operator Sistem Kesejahteraan Sosial Next(SIKSNG) yang seharusnya lebih layak dan berprestasi untuk menjadiOperator Sistem Kesejahteraan Sosial Next (SIKSNG) di Desa Sambulu,maka sudah sepatutnya dimohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara a quo untuk mengeluarkan keputusanagar Penggugat dapat melaksanakan tugas dan fungsinya semula sebagaiOperator Sistem Kesejahteraan Sosial Next (SIKSNG).4.

• - Memerintahkan agar Panitera pada Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret Permohonan Intervensi dari Buku Register Perkara Gugatan dan menginput pencabutan perkara tersebut ke dalam fitur Register Induk Perkara Gugatan di dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Medan dan salinannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara

  oleh karenanya maka permohonan pencabutan permohonanintervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka pemeriksaan perkara aquo tidakdapat dilanjutkan ;Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi peradilan, Majelismemerintahkan agar Panitera pada Pengadilan Negeri Medan untuk mencoretPermohonan Intervensi dari Buku Register Perkara Gugatan dan menginputpencabutan perkara tersebut ke dalam fitur Register Induk Perkara Gugatan di dalamaplikasi Sistem

  Memerintahkan agar Panitera pada Pengadilan Negeri Medan untuk mencoretPermohonan Intervensi dari Buku Register Perkara Gugatan dan menginputpencabutan perkara tersebut ke dalam fitur Register Induk Perkara Gugatan didalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Medandan salinannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;4.

• TRISED MEGA CEMERLANG kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI adalah Perbuatan Melanggar Hukum merupakan Perbuatan Melanggar Hukum ;

• Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan PT.

  TRISED MEGA CEMERLANG kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI ;

• Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.488.500,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

• 3311031505680003;

• Menyatakan batal demi hukum pencatatan identitas Pemohon dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atas nama HARDIYANTO SAPUTRO, NIK.

  3512130309700003 beserta setiap dokumen kepegawaian yang diterbitkan daripadanya;

• Memerintahkan Pemohon untuk memberitahukan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan ditindaklanjuti dengan:
1. Pencoretan/penghapusan data kependudukan atas nama Hardiyanto Saputro NIK. 3512130309700003 dari Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan;
2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Ponadi NIK.

• Penggugat:
  NURHAMSYAH
  Tergugat:
  Kemenkeu RI cq DirJen Kekayaan Negara cq Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
  Turut Tergugat:
  1.Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
  2.PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Cabang Pattimura Bandar Lampung
  3.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

• M E N E T A P K A N :

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan status CERAI HIDUP pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan elemen data Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 3403100309195 serta Kartu Keluarga Nomor 3403100309190005 atas nama DWI ARFIANI dirubah dengan status CERAI MATI;
  3. Menyatakan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan

  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan perubahan data Pemohon atas status perkawinan yang semula tercatat CERAI HIDUP dirubah dengan status CERAI MATI pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Kartu Keluarga;

• Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp145.000,00- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

• 6 (enam) lembar Laporan Data Transaksi Member yang dikeluarkan melalui sistem parkir.
• 2 (dua) lembar Laporan Data Transaksi Harian yang dikeluarkan melalui sistem parkir.

Dikembalikan kepada PT. KIM MAY INDONESIA melalui saksi BONG THIAM KIM.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar data hasil audit.6 (enam) lembar Laporan Data Transaksi Member yang dikeluarkanmelalui sistem parkir. 2 (dua) lembar Laporan Data Transaksi Harian yang dikeluarkan melaluisistem parkir.Dikembalikan kepada PT. KIM MAY INDONESIA melalui saksi BONG THIAMKIM.4.

Kim May Indonesiadan menerima upah setiap bulannya bertanggung jawab untuk menerima uanghasil setoran parkir dari masingmasing kasir parkir untuk kemudian disetorkan kerekening Perusahaan, bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan uang hasilparkir Gedung OnePM untuk digunakan kepentingan pribadinya, kemudian atasinformasi tersebut Perusahaan melakukan audit internal dan setelah dilakukanaudit oleh saksi Lydia Grace ditemukan selisih data antara laporan sistem parkirdengan laporan Mutasi Bank milik

(tiga juta rupiah) setiap harinyadan setiap membernya dengan total jumlah sekitar Rp. 53.902.000, (lima puluhtiga juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) oleh Terdakwa tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa untukkeperluan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan dari perusahaan,Setelah dilakukan audit internal oleh perusahaan yang dilakukan dengan caramenghitung selisin antara Laporan sistem parkir dengan Mutasi Rekening BankMilik Perusahaan PT.

parkir dengan laporan MutasiBank milik Perusahaan, lalu setelah dilakukan Konfirmasi kepada Terdakwaterkait dengan adanya selisih data antara Laporan sistem parkir dengan MutasiBank milik Perusahaan akhirnya Terdakwa mengakui telah melakukanPenggelapan Uang hasil parkir yang dilakukan dengan cara sebagian danaatau uang hasil setoran parkir yang diterima oleh Terdakwa dari masingmasing Kasir parkir terhitung mulai dari bulan Agustus 2018 sampai denganbulan Oktober 2018 dengan jumlah rupiah mulai

Memerintahkan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar data hasil audit. 6 (enam) lembar Laporan Data Transaksi Member yang dikeluarkanmelalui sistem parkir. 2 (dua) lembar Laporan Data Transaksi Harian yang dikeluarkan melaluisistem parkir.Dikembalikan kepada PT. KIM MAY INDONESIA melalui saksi BONG THIAMKIM.6.

• Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120100902944 oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
• Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
• Surat Iziin Usaha Perdagangan oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
• Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
• Surat Izin Lokasi oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.

• Surat Izin Lingkungan oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018
• Surat Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
• Surat Izin Komersial/Operasional oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
• Surat Perizinan Berusaha berbasis risiko NIB : 8120100902944 berikut lampiran.
• Surat Keterangan Nomor : 16/Ket_PERTEK/AB/VIII/2022, tanggal 20 Agustus 2022 dikeluarkan oleh CV. ABADI KONSULTAN.