Ditemukan 2371 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema semi semua semy samu setu sempu
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pilkada
Register : 02-10-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 24-10-2020
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY
Tanggal 19 Oktober 2020 — Tata Usaha Negra 1. drh. MARIA GEONG, Ph.D 2. SILVERIUS SUKUR, SP PARA PENGGUGAT MELAWAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT KABUPATEN MANGGARAI BARAT TERGUGAT
464 — 397
  • BuktiBuktiyang ada sebagaimana telah dikemukakan di atas, serta telah berimplikasimelahirkan persoalan Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etikdan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Hukum dalamPenetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mabar Tahun 2020, yangmengncam BATAL, TIDAK SAH dan harus DICABUT melalui PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yang berwenangmemeriksa dan mengadilinya.Bahwa PARA PENGGUGAT, berpandangan bahwa TERGUGAT,sesungguhnya sedang membangun demokrasi semu
    Oleh karenanya dalildaliltersebut harus ditolak, karena tidak relevan untuk ditanggapi.Bahwa tentang dalil penggugat pada poin 12 dan 13 halaman 25 dan26 yang pada pokoknya menyatakan: "7ERGUGAT sesungguhnya sedangmembangun demokrasi semu di atas sikap tidak jujur, tidak terpuji,melanggar hukum dan berkolaborasi dengan perilaku yang nyatanyataPutusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 82bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila,membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan Masyarakat
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 19-01-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 21-05-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 1/G/2021/PTUN.TPI
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
1.DPD F SP LEM SPSI Propinsi Kepulauan Riau
2.PD KEP SPSI Kepulauan Riau
Tergugat:
Gubernur Propinsi Kepulauan Riau
Intervensi:
RAFKI RS, SE., MM
299 — 158
  • Kota tahun 2021 sama denganUpah Minimum tahun 2020 tanpa mempertimbangkan Regulasi yangberlaku.Bahwa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan bukanlah merupakansuatu Produk hukum yang wajib dijalankan tanoa mempertimbangkanrujukan hukum dalam menetapkan Upah Minimum, sehingga SuratEdaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/11/HK.04/X/2020tertanggal 26 Oktober 2020 bukanlah suatu Produk hukum yangdapat mengesampingkan Undangundang yang berlaku, melainkansuatu instrument kebijakan Administratif bersifat semu
    Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaanbukanlah suatu) produk hukum yang wajib dijalankan tanpamempertimbangkan rujukan hukum dalam menetapkan upah minimum,melainkan suatu instrument kebijakan administratif yang bersifat semu(beleidsregel), yang bersifat internal untuk memberikan petunjuk lebihlanjut terhadap suatu norma peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dalamjawabannya masingmasing telah membantah dalildalil Para Penggugattersebut, yang pada pokoknya menyatakan
Pengadilan PA BLITAR Perdata Agama Perceraian
Register : 22-12-2015 — Putus : 25-07-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PA BLITAR Nomor 4349/Pdt.G/2015/PA.BL
Tanggal 25 Juli 2016 — PEMOHON KONVENSI DAN TERMOHON KONVENSI
16 — 1
  • Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada jawaban semu la kecuali yangsecara tegas diakui dalam oleh Termohon.Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 4349/Padt.G/2015/PA.BL2. Bahwa poin3 replik Pemohon tidak benar.a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-10-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 PK/PDT/2015
Tanggal 23 Oktober 2015 — TIO SOELAYMAN vs 1. PT. KANTOR TATA USAHA VERSLUIS,2. PT. ARBENA INDONUSA,3. PT. ADUMA NIAGA,4. PT. KERTA NIAGA,5. MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA, dan 1. R. AY. SRI HARTINI, S.H,2. KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA
139 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pemohon PK menolak setegastegasnya, tidak dapat menerimadan tidak sependapat atas dalildalil yang disampaikan Para TermohonPK/Para Tergugat karena dalildalil yang disajikan merupakan daliretorika semu tanpa dilandasi dengan dasar hukum dan dasarkeabsahan hak yang benar dan sah, melainkan hanya bertujuan untukmemenuhi keinginan subjektif yang beriktikad buruk bagi kepentingandan keadilan yang seharusnya menjadi hak dari Para PemohonPK/Penggugat;2. Bahwa adanya kewenangan yang ada pada PT.
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 17-01-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PA SURABAYA Nomor 500/Pdt.G/2020/PA.Sby
Tanggal 2 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
36 — 8
  • kaidah usul figih yang berbunyi:Wlactl ule GLE prio swlaoll 55sArtinya: Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mencarikemaslahatan.Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan,sekalipun nafkah iddah, mutah dan nafkah anak merupakan kewajiban yangterjadi setelah perceraian namun harus dibayar terlebin dahulu sebelumTergugat mengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang dituntut Penggugat bisamenjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidak memandang putusan pengadilansebagai putusan semu
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-09-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 36 /Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 6 Januari 2016 — I GUSTI NYOMAN SUTAPA Alias GUSTI TOPONG.
78 — 48
  • Ditemukan pinjaman semu / fiktif atas nama PUTU MAWANsebanyak 2 (dua) kitir dengan jumlah total Rp. 434.000.000,(Empat ratus tiga puluh empat juta rupiah), pinjaman semu iniakibat adanya pendapatan bunga fiktif yang di lawankan dengantransaksi pinjaman atas nama PUTU MAWAN;c.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 04-09-2013 — Putus : 13-03-2014 — Upload : 20-03-2014
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 35/G/2013/PTUN-SMD
Tanggal 13 Maret 2014 — PT. SENTIKA MITRA PERSADA; melawan BUPATI PENAJAM PASER UTARA; PT. KALTIM JAYA MINERAL (TERGUGAT II INTERVENSI);
135 — 72
  • Norma yang terdapat dalam Lampiran III huruf B angka 16 Objek Sengketa yangmengatur mengenai kewajiban pemilik hak untuk mengajukan peningkatanperijinan menjadi UP Operasi Produksi paling lambat 3 bulan sebelum habisnyamasa berlaku perijinan adalah norma yang dalam hukum administrasi dikenalsebagai norma semu atau pseudo norm atau perundangundangan semu ataupseudo wetgeving atau dalam literatur sering disebut sebagai peraturankebijaksanaan (dibuat oleh Pejabat TUN, in casu. Tergugat).
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 20-02-2013 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 31-07-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.Krw
Tanggal 31 Juli 2013 — SIGIT SETIAWAN LAWAN 1. Tuan MOHAMAD ARTASIM Bin BASARI 2. Nyonya Hj. NYAI ROSIDAH AR.
89 — 7
  • sebenarnya adalah sebagai jaminan hutang mereka, namunkalau hutang tersebut tidak dibayar, maka menurut hukum tidak dapatbegitu saja dapat ditarik menjadi milik Penggugat atau otomatisdialihkan menjadi obyek jual beli , atau karena timbulnya akte jual belitanah dan rumah sengketa tersebut, bermula dari masalah hutang piutangkemudian dengan menjaminkan tanah dan rumah sengketa tersebutkarena tidak dapat dilunasinya hutang itu lalu dijadikan jual beli, makaperjanjian tersebut merupakan perjanjian semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-06-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 504 K/Pdt/2017
Tanggal 21 Juni 2017 — DULLAH MONI vs YAYASAN LEMBAGA ALKITAB
55 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan ikutdipertimbangan dalam putusan oleh Judex Facti tingkat banding sebelummenjatuhkan putusan, namun sebaliknya Judex Facti tidakmempertimbangkannya;Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya halhal yang diajukan olehPemohon Kasasi/Pembanding tentang adanya kesalahan prosedural dancacat hukum serta mengindahkan prinsipprinsip dasar daldam proseseksekusi suatu perkara seperti yang dialami oleh PemohonKasasi/Pembanding, maka harapan untuk mendapatkan keadilan yangsama dimata hukum merupakan harapan semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-01-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1412 K/Pdt/2010
Tanggal 26 Januari 2011 — RIDWAN WIJAYA, DKK VS DIREKSI PT SEMEN BATURAJA (PERSERO), DKK
32 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1412 K/Pdt/201010.11.12.Untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat :1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan3. suatu hal tertentu.4. suatu sebab yang halal; Pasal 1338 :Semu persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuanpersetujuan itutidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak,atau karena alasanalasan yang oleh undangundang dinyatakan cukupuntuk itu.
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 07-04-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 01-07-2021
Putusan PA PEKANBARU Nomor 684/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
47 — 35
  • Dengan demikian memberi hak kepada orangyang merasa dirugikan kepentingannya untuk: Mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yangbersifat semu (quasi derden verzet) selama proses pemeriksaanpermohonan berlangsung; Pihak yang merasa dirugikan tersebut bertindak: Sebagai Pelawan; Sedang Pemohon ditarik sebagai Terlawan; Dasar perlawanan ditujukan kepada pengajuan permohonan(voluntair) tersebut; Perlawaanan meminta agar permohonan ditolak serta perkaradiselesaikan secara contradictoir,Bahwa
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Umum Pencurian
Register : 05-09-2013 — Putus : 28-11-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 715/Pid.B/2013/PN.Bwi
Tanggal 28 Nopember 2013 — RIMA MAYANGSARI Binti RUDI SUCAHYO DIRJO
139 — 85
  • ,MH masingmasing selaku Hakim Anggota, Putusan mana23diucapkan dalam Sidang yang terobuka Untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga oleh HakimKetua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota, dibantu oleh PONIYAH,SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri SEMU, SH sebagai Penuntut Umum, dan PenasihatHukum terdakwa serta terdakwa ;Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis ,1. IMAM SANTOSO, SH JAMUJI. SH 2. LKETUT SOMANASA, SH..MHPanitera Pengganti,PONIYAH, SH
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 20-04-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PN POLEWALI Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pol
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
116 — 52
  • lagi ada bantahan karena Rudi Bato sudah meninggal duniayang tidak mungkin lagi bangkit untuk membantah rekayasrekayasa yangdilakukan oleh Penggugat;Bahwa demikian juga uraianuraian Penggugat tentang pinjaman pokok danselurunh bunga pinjaman yang menurut perhitungan yang didalilkan olehPenggugat hingga gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Polewali dengan jumlah Rp.628.380.000 (enam ratus dua puluhdelapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) jelas merupakanperhitungan semu
Pengadilan PA KABUPATEN MADIUN Perdata Agama
Register : 21-08-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 05-03-2015
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 1009/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.
Tanggal 23 Februari 2015 — PEMOHON KONVENSI X TERMOHON KONVENSI
15 — 8
  • Bahwa oleh karena itu majelis berpandangan, sekalipun nafkah iddah danmut'ah merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian namun harusdibayar terlebin dahulu sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak, sehinggaapa yang dituntut Penggugat bukanlah pepesan kosong, tetapi bisa menjadikenyataan dan pihakpihak pun tidak memandang putusan pengadilansebagai putusan semu, sehingga kewajiban Tergugat dalam hal pembayarannafkah iddah dan mut'ah harus dipaksakan pemenuhannya sebelum ikrartalak tanpa harus
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 17-12-2019 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 24-02-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 19 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat I : TIMBUL NAIBAHO Diwakili Oleh : JAMIN NAIBAHO, SH
Pembanding/Penggugat II : Nelson Hutasoit Diwakili Oleh : JAMIN NAIBAHO, SH
Pembanding/Penggugat III : NY. RUNGGU SITANGGANG BR NAIBAHO Diwakili Oleh : JAMIN NAIBAHO, SH
Terbanding/Tergugat I : EDISON LUMBAN TOBING
Terbanding/Tergugat II : REINHARD LUMBAN TOBING
Terbanding/Tergugat III : REMUS LUMBAN TOBING
Terbanding/Tergugat IV : OKTO LUMBAN TOBING
Terbanding/Tergugat V : TINUR LUMBAN TOBING
Terbanding/Tergugat VI : NURTIAH LUMBAN TOBING
Terbanding/Tergugat VII : DIANA LUMBAN TOBING
165 — 76
  • Batak ) tallik mulani juma , sakkul mulani hakna = yaknisiapa yang mulai membuka dan mencangkul itulah yang berhak.Bahwa dalildalil Para Penggugat berdasarkan fakta yang konkret danrelevan yang bersifat prima facie , yaitu membuktikan suatukeadaanatauperistwayang langsung berkaitan eratdenganperkara.Jadi, fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian, dikategorikansebagai hal yang khayali atau semu, oleh karena itu tidak bernilaisebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dari ParaTergugat/Terbanding
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 13-07-2015 — Putus : 18-11-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 PK/TUN/2015
Tanggal 18 Nopember 2015 — PT. PABRIK KERTAS INDONESIA (PT. PAKERIN) VS MENTERI KEHUTANAN RI;
135 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang berfungsi sebagai camp kerja di Blok Rayon UnitBayuLincir dan Sei Sungsang;Telah melakukan persemaian pohon jabon + 70.000 batang diBlok Rayon;Pada Blok Belagan, ditemukan areal yang akan dibangunpersemaian sudah dilaksanakan penyiapan lahan, pengadaansarana prasarana, pengisian poly bag dan penyapihan bibitAcacia SP sebanyak + 60.000. bibit;Pada lokasi camp Sei Sungsang pada unit Babat Tomanditemukan bangunan camp semu permanen ukuran 60 M?pada koordinat UTM X=0328920 dan Y=9716136.
Pengadilan PA PALU Perdata Agama Perceraian
Register : 16-11-2011 — Putus : 18-07-2012 — Upload : 23-08-2012
Putusan PA PALU Nomor 0551/Pdt.G/2011/PA.PAL
Tanggal 18 Juli 2012 — PEMOHON VS TERMOHON
59 — 46
  • Berdasarkan hal tersebutdi atas, apakah dengan dalil TermohonRekonvensi yang mengajak persidangan ini untuk berasumsi yangberujungIba dengan kondisinya adalah hal yang mutlak dan absolut untuk padaakhirnya pengadilan melalui majelis hakim yang memeriksa kemudianmelepaskan Termohon Rekonvensi dari semu tanggungjawabnya, tentunyahal ini jangan sampai terjadi dan menimpa seorang isteri dan anakanaknyayang dicampakkan serta ditelantarkan begitu saja oleh suami dan ayahnyayang seharusnya melindungi mereka
Pengadilan PN BANGIL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-10-2014 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 28-12-2015
Putusan PN BANGIL Nomor 34/PDT.G/2014/PN Bil
Tanggal 6 Juli 2015 — PENGGUGAT : - ANDRI, TERGUGAT : - PT. WIJAYA KARYA (WIKA), - H. WAHYUDI, - BASUKI NUGROHO - KASIYATUN
75 — 5
  • ., tanpameperhitungkan jumlah nilai biaya pembuatan bangunan, perawatan danpenyusutan nilai bangunan, sehingga dengan demikian kerugian yangdidalilkan oleh Penggugat hanya bersifat semu dan tidak perlu ditanggapi;12.Bahwa, Penggugat juga menyatakan telah mengalami kerugian immaterialyang menurut Penggugat dapat diuraikan sebesar Rp. 200.000.000, (duaratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggungrenteng, perlu diingat adanya perkara ini secara sengaja dikehendaki sendirioleh
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 28-04-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 160/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 28 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA KSP SB Diwakili Oleh : KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA KSP SB
Terbanding/Tergugat I : Sdr Benny Tjokrosaputro
Terbanding/Tergugat II : PT Rimo International Lestari, Tbk
Terbanding/Tergugat III : PT. NongHyup Korindo Securities Indonesia
250 — 187
  • Bahwa kerugian Imaterial yang dialami Penggugat dikarenakan munculnyarasa cemas, gelisah, susah tidur selama satu tahun ini, serta kondisipsikologis terganggu yang menghantui Para Pengurus Penggugat danKaryawan Penggugat dikarenakan termakan gambaran semu bisa ditaksirsenilai: Rp.100.000.000.000, (Seratus Miliar Rupiah);26.Bahwa untuk menghindari agar gugatan ini menjadi illusoir/siasiadikemudian hari dikarenakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidakmelaksanakan isi Putusan yang telah mempunyai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Lelang
Register : 06-11-2012 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 30-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 K/TUN/2012
Tanggal 20 Februari 2013 — PT. INDAUDA vs KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;
135 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • karenamasih memerlukan tindak lanjut keputusan instansi lain yaitu(KPKNL) yang dituangkan dalam Risalah Lelang, bukanlahberdasarkan hukum publik melainkan menurut hukum privat ic.Pasal 2 sub a UndangUndang No. 5 Tahun 1986;e Bahwa objek gugatan a quo tersebut merupakan rentetan/rangkaiantindakan hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangkapengurusan piutang negara yang dilakukan oleh PUPN karenaadanya Surat Paksa yang merupakan Putusan PUPN, yang manaPUPN adalah Badan Pengadilan Administrasi Semu