Ditemukan 3402 data
Urut Berdasarkan
Putus : 22-02-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017 Tanggal 22 Februari 2017 — I. KONSORSIUM PT LINA PERMAI SAKTI, yang diwakili oleh Direktur Utama, Lina Asmahan Abdullah, II. 1. PT NUGRAHA KARYA OSHINDA cq YULINDA JUNIARTI, S.E., yang diwakili oleh Direktur, Ny. Julinda Juniarty, S.E., 2. KONSORSIUM PT MULTI MEGA SERVICE, yang diwakili oleh Direktur Utama, Tuan Sujanto, III. PT WAHGO INTERNATIONAL CORPORATION, yang diwakili oleh Direktur Suresh G. Vaswani VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), yang diwakili oleh Dr. Ir. Benny Pasaribu, M. Ec., Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha DAN 1. Prof. Dr. RUSADI KANTAPRAWIRA, S.H., Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif Tahun 2004, DKK.
423 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
423 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
kebijakan ekonomi dan ataumenugaskan Termohon untuk menjadi Penasehat Pemerintah, dengandemikian Pasal 35 huruf e ini tidak tepat apabila digunakan Termohon sebagaidasar hukum untuk mensahkan tindakannya memerintahkan Pemerintahdalam hal ini penyidik agar mengambil tindakan terhadap pelaku usaha yangdiduga melanggar larangan monopoli termasuk juga tindakan Termohonmemerintahkan penyidik untuk mengambil tindakan kepada pelaku usahaatau Pemohon dalam pengadaan tinta sidik jari pemilu legislatif;Bahwa sangsi
yang dijatuhnkan kepada Pemohon dalam Putusan Termohona quo adalah bertentangan dengan hukum dan tidak memenuhi penegakhukum dan keadilan, sebab Termohon hanya mempunyai wewenang untukmenjatuhkan sangsi kepada pelaku usaha sebagaimana ditentukan dalamPasal 36 huruf i Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999; Bahwa dalam diktum 40 butir 16 berbunyi: Termohon telah menyarankankepada atasan dan instansi penyidik untuk melakukan tindakan danperiksaan lebih lanjut terhadap Prof.
Bahwa kewenangan memutus Termohon tersebut hanya diikuti denganpemberian sangsi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratifterhadap pelaku usaha yang melanggar Undangundang ini;2) Tindakan administratif sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dapatberupa:a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagai mana dimaksud dalamHalaman 43 dari 114 hal. Put.
bahwaPemohon melakukan atau terlibat melakukan hubungan atau menjadibagian dari orang atau pihak yang berhubungan dengan KPU.Tegasnya, pertimbangan dalam Putusan Termohon tidakmenguraikan bagaimana Pemohon berperan mengatur dan ataumenentukan pemegang tender;Keberatan Ill: Termohon Telah Menjatuhnkan Amar Hukuman yang melampauiKewenangan Yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;11.Bahwa berdasarkan Pasal 47 (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999,kewenangan Termohon adalah menjatuhnkan sangsi
Nomor 25 PK/Padt.SusKPPU/201713.Bahwa dengan amar Putusannya angka 15 diatas, Termohon telahmemberikan keputusan yang melampaui kewenangan yang diberikan olehundangundang, dalam hal ini Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun1999 sebagaimana dikutip diatas, oleh karena tidak disebutkan dalam Pasal47 tersebut sangsi tindakan administratif berupa: larangan untuk tidak bolehmengikuti dan atau terlibat dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa diinstansi yang bersangkutan;Berdasarkan dasardasar dan alasanalasan
Register : 27-06-2013 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 388/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR. Tanggal 12 Juni 2014 — JOHNNY RAMLI; 1.ANG DADDY ANTONIUS
2.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
45 — 9
45 — 9
yangdilakukan hanyalah mengikuti Izin Mendirikan Bangunan(IMB) terdahulu sambil memperlihatkan surat ijin tersebut(vide Bukti T1 dan bukti T 4), dan Bapak Kasudinmenyatakan bahwa IMB tersebut tetap berlaku, dan dipersilahkan melanjutkan kegiatan renovasi kembali162223sepanjang tidak menyalahi ijin yang telah ada, dan TERGUGAT diharuskan membuat' pernyataan yangmenyatakan bahwa TERGUGAT akan merenovasi rumahmiliknya sesuai dengan IMB terdahulu, dan apabilamenyimpang, maka TERGUGAT akan dikenakan sangsi
adalah milikTERGUGAT, dan renovasi yang dilakukan hanyalah mengikuti Izin MendirikanBangunan (IMB) terdahulu sambil memperlihatkan surat ijin tersebut, dan BapakKasudin menyatakan bahwa IMB tersebut tetapberlaku, dan dipersilahkan melanjutkankegiatan renovasi kembali sepanjang tidak menyalahi ijin yang telah ada, dan TERGUGAT diharuskan membuat pernyataan yang menyatakan bahwa TERGUGATakan merenovasi bangunan miliknya sesuai dengan IMB terdahulu, dan apabilamenyimpang, maka TERGUGAT akan dikenakan sangsi
Register : 04-06-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 560/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 1 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Junita Sitorus
Terdakwa:
Muhammad Ikbal Fauzi
18 — 3
Junita Sitorus
Terdakwa:
Muhammad Ikbal Fauzi
18 — 3
Terdakwa atauPenasihat Hukum Terdakwa, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkandalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Putus : 31-07-2017 — Upload : 16-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 777 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 31 Juli 2017 — PT SIOEN INDONESIA JAKARTA VS HUMAIRAH NOPI LESTARI
81 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
,M.H. bukan seorang Advokattidak memiliki /egal standing sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yangmenegaskan tentang hak dan kewajiban sebagai Advokat tetapi bertindakseolaholah sebagai profesi Advokat akan dikenai sangsi pidana sesuaidengan ketentuan Pasal 31 Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2003;Penggugat bukan anggota Serikat Pekerja dan Sdr. Mahmud Permanabukan Pengurus Serikat Pekerja sehingga keberadaan Sdr.
Register : 16-10-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 1028/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 3 Desember 2018 — Penuntut Umum:
Essadendra Aneksa, SH
Terdakwa:
Joko Syahputra
29 — 5
Essadendra Aneksa, SH
Terdakwa:
Joko Syahputra
29 — 5
akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaiHalaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2018/PN Kisalasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatunan sangsi
Upload : 01-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800 K/PDT.SUS/2010 MULA ABDI ZAENAL, DK; PT. MULIA GLASS
28 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kalaupun mogok kerja yang dilakukan olehpara Pemohon Kasasi (dahulu para Penggugat) tidak sah (quod non),maka hal tersebut tentu saja tidak sampai pada sangsi PHK tanpapesangon, mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka sanksinyaharus mengacu pada Keputusan Menteri in casu Keputusan MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Mogok Kerja Yang Tidak Sah;3.
Register : 11-02-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
DODY CHRISTIAN
Tergugat:
PT. SINAR MUTIARA INDAH
80 — 24
DODY CHRISTIAN
Tergugat:
PT. SINAR MUTIARA INDAH
80 — 24
Jkt.Pst.Bahwa jika Penggugat tidak melakukan pekerjaan maka tidakmendapatkan upah;Bahwa jika Penggugat menolak untuk narik selain tidak dapat upahPenggugat Tidak ada Sangsi dari Tergugat;Bahwa Penggugat Boleh untuk menolak kerjaan/tidak mau narik;Bahwa yang mendistriobusikan kerjaan dan menawarkan orderan untuksopir narik adalah ibu Laras selaku bagian Distribusi;Bahwa sopir atau kernet yang standby di perusahaan jika tidak ada tarikanmaka hanya mendapat uang tunggu/uang makan Rp. 25.000, (dua puluhlima
Bahwa jika Sopir Nolak dan tidak mau Narik maka Perusahaan tidakmemberikan sangsi, misalkan pernah Saksi Telpon pak ATAHREZA untuknarik dan dijawab pak ATAHREZA tidak bisa narik karena pak ATAHREZAsedang narik GrabCar, maka saksi cari Sopir yag lain yang siap dan maunarik; Bahwa sopir diberi I'd Card untuk pengenal masuk ke PertaminaPlumpang; Bahwa jumlah karyawan PT.
Register : 11-12-2017 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 1132/Pid.Sus/2017/PN Kis Tanggal 20 Februari 2018 — Penuntut Umum:
DENY ARMANDA F, SH
Terdakwa:
Edy Juniardi Alias Gundul
29 — 4
DENY ARMANDA F, SH
Terdakwa:
Edy Juniardi Alias Gundul
29 — 4
perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 04-09-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 109-K/PM.II-09/AD/IX/2018 Tanggal 27 September 2018 — I GEDE SUMAYASA PRATU
46 — 30
46 — 30
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela bagi prajurit TNI dan agar tidakditiru oleh prajurit lain, Majelis hakim perlu memberikan sangsi yang tegas dengan tujuanmemberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit TNI lainnya.4, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin serta keutuhankekuatan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinas.5.
Register : 17-03-2014 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 07-05-2014
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 53-K/PMT.III/BDG/AD/III/2014 Tanggal 15 April 2014 — SERTU AWALUDDIN NRP 3900282310170
97 — 32
97 — 32
Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kalimengkonsumsi narkoba bersama temantemannya baik anggotamiliter atau sipil hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi Terdakwaoleh karena itu apabila Terdakwa diberi sangsi yang tegas makatidak dapat ditiru oleh prajurit lainnya./5. Bahwa...MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingat5.
Putus : 23-12-2015 — Upload : 16-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 715 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 23 Desember 2015 — PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF GROUP) VS AMRULLAH SADAT
69 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pendapat Pemohon untuk kasasi atas pertimbangan putusantersebut adalah sebagai berikut:1)Bahwa penggunaan Pasal 4 ayat 2 dan 3 pada peraturanperusahaan Pemohon untuk Kasasi tidak ada kaitannya denganberlakunya sangsi SP bertingkat, setahu Pemohon untuk kasasitidak ada satupun arti dari pasal peraturan perusahaan tersebutyang bisa ditafsirkan sebagai dasar pemberlakuan SP bertingkatbila terjadi kasus mangkir kerja, karena bila di baca secara utuhjustru memperkuat adanya hak perusahaan untuk
Register : 10-04-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Endang Asri Pusparani, SH
Terdakwa:
Andi Syahputra Als Andi
24 — 2
Endang Asri Pusparani, SH
Terdakwa:
Andi Syahputra Als Andi
24 — 2
Sus/2019/PN Kisbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kesatu dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi pidana pada Pasal 114 Ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifatkomulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untukmenjatuhkan sanksi secara komulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yangakan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;Menimbang, bahwa
Register : 11-12-2017 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 23-02-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 170/PDT/2017/PT KPG Tanggal 19 Februari 2018 — -. THERESIA ASONTA vs -. YOHANES BUHE,cs
90 — 30
90 — 30
Maka penggugat dikenakan sangsi pelanggaran pidanaadat yang mencemarkan nama baik Tergugat Il.
Register : 12-12-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 1142/Pid.Sus/2017/PN Kis Tanggal 6 Maret 2018 — Penuntut Umum:
FEBROW ADHIAKSA SOESENO,SH
Terdakwa:
Agus Pramana Alias Agus
45 — 4
FEBROW ADHIAKSA SOESENO,SH
Terdakwa:
Agus Pramana Alias Agus
45 — 4
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 13-03-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Sdw Tanggal 13 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
61 — 32
61 — 32
,saya rasakami saat ini tidak sampal menginjak kantor pengadilan ini.dari dulu kamisudah rujuk dan damai seperti sediakala.1. saya sudah berusaha mengumpulkan keluarga kami,baik keluarga sayamaupun keluarga dari istri saya sendiri.dan mediasi secara kekeluargaankami di dasaq agar bisa ada jalan keluar Supaya kami bisa rujuk dandamai,dan saya mengaku bersalah dan siap menerima sangsi ataumembayar denda yang telah di putuskan dari pihak pengurus adat terhadapistri dan orang tuanya,namun saat itu istri
Register : 20-08-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 632/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 8 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
Eva Kartika Turnip, SH
Terdakwa:
Dedy Irwansyah
24 — 3
Eva Kartika Turnip, SH
Terdakwa:
Dedy Irwansyah
24 — 3
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kesatu dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 11-02-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
Erwin Napitupulu, SH
Terdakwa:
1.Hendrik Saragih Alias Hendrik
2.Muhamamd Swandi Syahputra Alias Andi
29 — 5
Erwin Napitupulu, SH
Terdakwa:
1.Hendrik Saragih Alias Hendrik
2.Muhamamd Swandi Syahputra Alias Andi
29 — 5
Sus/2019/PN Kisalasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi pidana pada Pasal 111 ayat (1) JoPasal 132 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika menganut sifat komulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda,maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan
Register : 09-04-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 12 Juni 2019 — Penuntut Umum:
Kartika Sari Dewi, SH
Terdakwa:
Taufik Hidayat
17 — 2
Kartika Sari Dewi, SH
Terdakwa:
Taufik Hidayat
17 — 2
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 02-06-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 479/Pid.Sus/2021/PN Dps Tanggal 10 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
Sofyan Heru, SH.
Terdakwa:
Dwi Setyawan
25 — 18
Sofyan Heru, SH.
Terdakwa:
Dwi Setyawan
25 — 18
maka unsurNarkotika Golongan bukan tanaman Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi danterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian diatas disimpulkan bahwaterdakwa DWI SETYAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan Bagi DiriSendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Pasal127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika olehkarenanya harus pula di berikan sangsi
Register : 06-01-2015 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Skt Tanggal 31 Maret 2015 — FRANKY CHRISTIAN ANGGA WIJAYA VS IDA RETNAWATI
26 — 5
26 — 5
Saya menuntut minta ganti rugi selama saya ditinggal 2 tahun lebih dua bulan dan 1bulan sebesar Rp.1.000.000 jadi membayar dengan saya sebesar Rp.1.000.000 x 26 bulan= Rp.26.000.000. dan dibayar dimuka pada saat sidang dimuka hakim dan menuntuttanggung jawabnya kepada suami tuk biaya hidup selama anak sampai menikah jugakalau tidak diberi saya minta sangsi kepada Ketua Hakim;6.