Ditemukan 2230 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-11-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 27/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 20 Desember 2017 — ERWIN P. PANGGABEAN, ST, M.IP
5139
  • proses identifikasi masalah, analisis, danevaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesionalberdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kKebenaran, kecermatan,kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara;Bahwa pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara perludilakukan dengan pendekatan pemeriksaan investigatif, karena dalampemeriksaan investigatif harus selalu berpegang pada prinsip atau azaspresumption of innocence, non self
Register : 17-03-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN CIREBON Nomor 18/PDT.G/2014/PN.CN
Tanggal 24 September 2014 — Perdata: Pengugat: - TN. KRISTANTO - NY. LUSIANA Tergugat: - PT. BANK CIMB NIAGA Tbk Pusat Jakarta Cq, PT. Bank CIMB Niaga Tbk, Cabang Cirebon
927
  • Tempo Fasilitas Kridit : Tanggal 25 April 2020Jangka Waktu Penarikan : Terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini danberakhir selambatlambatnya tanggal 25. 04. 2020Syarat Penarikan : Tersedia surat kesepakatan jual / beli meliputi harga trasaksidan terms pembayaran.Bank Financing CIMB Niaga 75 % (tujuh puluh lima persen dari harga transaksi /market value CIMB Niaga sebesar plafond Rp 4.100.000.000, (empat milyarseratus juta rupiah ) (berlaku terkecil) ; Dana di rekening CIMB Niaga atas porsi self
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1190/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
24577 Berkekuatan Hukum Tetap
  • azas kekhususan yang logis (logische specialiteit) ini sejalan denganprinsip lex specialis systematic derogat legi generali (azas kekhususan yangsistematis) artinya ketentuan pidana yang bersifat knusus adalah berlakuapabila pembentuk undangundang memang bermaksud memberlakukanketentuan pidana sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus;Halaman 74 dari 111 halaman Putusan Nomor 1190/B/PK/PJK/2015Bahwa Majelis berpendapat, ketentuan peraturan perundangundangan dibidang perpajakan dengan self
    keterangan lain yang bersumber dari PutusanKasasi Mahkamah yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;Bahwa sanksi administrasi sebagai sub sistem dari sanksi pidana,diterbitkan Terbanding berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yangtelah berkekuatan hukum tetap dan final bahwa Putusan Kasasi MahkamahAgung dalam hukum pembuktian disebut dengan probatio plena, sehinggadiberlakukan sebagai suatu dasar hukum yang kuat dan tak terbantahkandan harus dilaksanakan isinya;Bahwa sesuai dengan asas self
Register : 26-04-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 14 September 2017 — RIKA FATRISIA, SE,AK Binti DODDY EFMAN.
12334
  • Sehingga dengan kondisi tersebut para debitur tidakmemiliki self financing atau fresh money dalam bentuk apapun sebagaisalah satu syarat pemberian fasilitas kredit.b. Penyusunan analisa keuangan yang disajikan oleh Terdakwa RIKAFATRISIA,SE.
    Sehingga dengan kondisitersebut para debitur tidak memiliki self financing atau freshmoney dalam bentuk apapun sebagai salah satu syaratpemberian fasilitas kredit.b. Penyusunan analisa keuangan yang disajikan oleh TerdakwaRIKA FATRISIA, SE.
    verifikasipenghasilan dan investigasi, verifikasi agunan, mengecek IDIBI calonDebitur, jika hasil pengecekan tidak memenuhi persyaratan BJB ConsumerMortgage, ajukan surat penolakan kepada Pimpinan KCP untukditandatangani dan dikirimkan oleh staf administrasi, untuk BJB ConsumerMortgage tujuan take over, memastikan dan ditindak lanjuti dengan memintabukti jumlah kredit yang akan diambil alih di Bank asal, untuk BJBConsumer Mortgage tujuan membangun rumah tinggal, dipastikan calonDebitur telah memiliki Self
    Sehingga dengankondisi tersebut para debitur tidak memiliki self financing atau fresh moneydalam bentuk apapun sebagai salah satu syarat pemberian fasilitas kredit.Penyusunan analisa keuangan yang disajikan oleh Terdakwa RIKA FATRISIA,SE, Ak Binti DODDY EFMAN tidak memiliki validitas yang dapatdipertanggungjawabkan, dimana teknis penilaian repayment capacity yangdilakukan adalah sebagai berikut : Tidak dilakukan pengujian kembali terhadap Informasi pendapatan yangdiperoleh dari hasil kunjungan kepada
    Sehinggadengan kondisi tersebut para debitur tidakmemiliki self financing atau fresh moneydalam bentuk apapun sebagai salah satusyarat pemberian fasilitas kredit.a.
Register : 21-12-2017 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg
Tanggal 12 April 2018 — Penuntut Umum:
BENY SISWANTO, SH., MH
Terdakwa:
HAMDAN Als HAMDAN IS Bin ISMAIL
19555
  • ulir12m 17 93.500.00 1.589.500.00Besi 06 mm polos 12 11 25.000 275.000mKawat ikat 14 18.000 72.000Paku 3 12.000 360.000Papan Lispalank 4 145.000 580.000Pintu Panel 1 700000 700.000Jendela Panel 2 daun 1 1.100.000 1.100.00060 x 120Jendela Panel 1 daun 1 500.000 500.00060 x 60Batako 360 2.100 756.000Bata Angin Angin 18 5.000 90.000Spandek 0.33 mm 4 165.000 660.00Main Truss C7575 7 90.000 630.000Roof Bottom/Reng R 12 52.000 624.000330.45Self drining screw dia 343 375.00 1.28.6246X20 mm (trus screw)Self
    12 m 11 25.000 275.000Kawat ikat 14 18.000 72.000Paku 3 12.000 360.000Papan Lispalank 4 145.000 580.000Pintu Panel 1 700000 700.000Jendela Panel 2 daun 60 x 120 1 600000 600.000Jendela Panel 1 daun 60 x 60 1 300.000 300.000Batako 360 2.100 756.000Bata Angin Angin 18 5.000 90.000Spandek 0.33 mm 4 165.000 660.00 Halaman 52 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2017/PN Tpg Main Truss C7575 7 90.000 630.000Roof Bottom/Reng R 330.45 12 52.000 624.000Self drining screw dia 6X20 mm 343 375.00 1.28.624(trus screw)Self
Putus : 12-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1701/B/PK/PJK/2017
Tanggal 12 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT.PERKEBUNAN NUSANTARA V
3613 Berkekuatan Hukum Tetap
  • disampaikanoleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan";Dalam penjelasannya:"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telah menghitungdan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benar berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, serta melaporkan dalamSurat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajakataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";Bahwa sesuai dengan system Self
Register : 26-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 61/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
DEDY IRAWAN DL, ST.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
14873
  • Putusan Nomor 61/G/2019/PTUN.Mtrkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sehinggadengan adanya norma baru oleh MK tersebut membawa implikasibahwa putusan MK aquo langsung dapat dieksekusi (SelfImplementing), tanpa memerlukan pengaturan lebih lanjut, karenapengujian undangundang yang bersifat Self Implementing padadasarnya merupakan putusan yang membatalkan norma tertentu yangtidak mengganggu sistem norma yang ada sehingga
Register : 11-04-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 058-K/PM.II-09/AD/IV/2016
Tanggal 20 Juni 2016 — KOPKA MUHALI
8426
  • Dasar daritidak dipidananya orang yang disuruh adalah pasalpasal 44, 48, 51 ayat 2 (2)KUHP, serta ketentuanketentuan menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidanayang intinya bahwa padanya tiada terdapat unsur kesalahan (mens rea) ataukesalahannya ditiadakan, kendati tindakan (actus reus) telah dilakukaknnya.Dalam istilah bahasa latin : Actus non facit reum nisi mens sit rea, an actdoes not constitute it self guilt unless teh mind is quilty atau geen strafzonder schuld.Terhadap bentuk penyertaan Mereka yang
Register : 07-10-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN RAHA Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah
Tanggal 10 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.Tajuddin, S.H. MH
2.IRSAN ZULFIKAR DJAFAR, SH., MH
3.Agus R. Senjaya, S.H.,M.H
4.IPUTU ERRYC SUNAS ARINTAMA, S.H
5.Sitti Darniati, S.H.
Terdakwa:
ASRI Bin MUHTAR
14998
  • tumbuh dilahan masyarakat;Bahwa jenis kayu tersebut bisa diolah oleh masyarakat;Bahwa sudah ada penetapan kawasan hutan di Sulawesi Tenggara;Bahwa yang tetapkan yaitu Menteri Kehutanan;Bahwa Ahli bekerja di kantor Kehutanan, sejak tahun 2017 Ahli bertugas dikantor Kehutanan Prop.Sultra;Bahwa sebagai ahli sejak kapan ada perkara ini;Bahwa ada perbedaan dalam pengelolaan hasil hutan dengan hasil darilahan masyarakat, kalau dari lahan masyarakat dokumenya adalah dibuatoleh masyarakat itu sendiri (Self
Register : 23-10-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN Smr
Tanggal 6 Januari 2021 — Penuntut Umum:
SUBANDI, SH.
Terdakwa:
MUHAMMAD IQBAL FAUZIE Bin AMINUDDIN
21925
  • Mayjend SutoyoNo. 38 ART. 27, Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda;Bahwa berdasarkan asas self Assesment semua yang dilaporkan wajib pajakdianggap lengkap memuat semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsurunsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat pemberitahuan sampai diketahui data yang berbeda dengan yang telah dilaporkan;Bahwa berdasarkan asas tersebut semua SPT Masa PPN Januari 2012 sampai Deseber 2015 atas nama CV BIS dianggap benar;Halaman 24 dari 60 Putusan No. 841/Pid.Sus
Register : 07-10-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN RAHA Nomor 169/Pid.B/LH/2021/PN Rah
Tanggal 10 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.Tajuddin, S.H. MH
2.Yusnaeni, S.H.
3.Agus R. Senjaya, S.H.,M.H
4.IPUTU ERRYC SUNAS ARINTAMA, S.H
5.Sitti Darniati, S.H.
Terdakwa:
SUMARNI Binti LA SIHANA
11558
  • tumbuh dilahan masyarakat;Bahwa jenis kayu tersebut bisa diolah oleh masyarakat;Bahwa sudah ada penetapan kawasan hutan di Sulawesi Tenggara;Bahwa yang tetapkan yaitu Menteri Kehutanan;Bahwa Ahli bekerja di kantor Kehutanan, sejak tahun 2017 Ahli bertugas dikantor Kehutanan Prop.Sultra;Bahwa sebagai ahli sejak kapan ada perkara ini;Bahwa ada perbedaan dalam pengelolaan hasil hutan dengan hasil darilahan masyarakat, kalau dari lahan masyarakat dokumenya adalah dibuatoleh masyarakat itu sendiri (Self
Register : 05-08-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Dmk
Tanggal 6 Januari 2016 — KAMISAN HAMZAH lawan PT BANK DANAMON, Tbk, dkk
12730
  • Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat oleh Asset Liquidation RepDivisi Self Employed Mass Market tanggal 16 Juni 2014 tentangPerincian Hutang Debitur a.n. Kamisan Hamzah;e. Fotocopy Surat Peringatan No. 01/SPI/DSP/3704/0514 tanggal 21Mei 2014, Surat Peringatan II No. 01/SPII/DSP/3704/0514 tanggal 28Mei 2014 dan Surat Peringatan III No. 01/SPIII/DSP/3704/0614;f.
Register : 29-03-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 02-11-2016
Putusan PN SLEMAN Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Smn
Tanggal 22 Juni 2016 — Pidana HUGO SAMBUDI Als. HUGO SAMBUDI
18654
  • pembayaran pajak, dan tatacara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata carapengangsuran dan penundaan pembayaran pajak; Sesuai Pasal 1 angka 11 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) adalahsurat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaorkan penghitungandan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan.halaman 65 dari 119 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN.SmnDalam kaitannya dengan Self
    TANDO JAYA, NPWP: 02.543.824.3542.000 telah dipungut PPN 10% daripara penjual;berdasarkan mekanisme sistem self assesmentsebagaimana diatur dalam UU PPN, CV.
Register : 01-02-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 23 Mei 2016 — H.MOHAMAD HAIDAR HILMI Als H.ENCENG SOLEH.
11860
  • Tanjung Mulya Perkasa akan sutit membayarkewajiban ke bank apalagi terdapat peminjam fiktif31.Bahwa tidak ada analisa terhadap kemampuan debitur untukmenyediakan self financing sebesar Rp32,89 milyar untuk ayam petelurdan Rp6,1 milyar untuk ayam pedaging32.Bahwa pemberian plafond KKPE untuk ayam petelur dan ayampedaging total maksimal Rp40.000.000.000, ( Empat puluh milyarRupiah ) kepada 80 kelompok tani (+/ 800 petani) tanpa dilakukanverifikasi terhadap keberadaan kelompok tani tersebut.33.Bahwa
    pemerintah;Bahwa standar KUR ada di SOP tentunya harus diikuti;Bahwa kredit KUR tidak tepat sasaran;Bahwa hal tersebut terjadi karena swiching KUR tidak dimintakanrekomendasi DRK dan tidak dilakukan analisa ulang terhadap kKemampuanavalis dan repayment capacity kelompok tani;Bahwa ada rekomendasi DRK ayam pedaging namun tidak ditindaklanjutiyaitu tidak dilakukan perhitungan mengenai kemampuan and user untukmembayar beban bunga;Bahwa tidak adanya analisa terhadap kemampuan debitur untukmenyediakan self
    Tanjung Mulia Perkasa tanggal 30 September 2010.Bahwa benar pada tahap analisa kredit oleh pihak BNI tidak dilakukan verifikasisebagaimana mestinya kepada kelompokkelompok peternak selaku end useroleh Relationship Officer (RO) SKC Tasikmalaya, tidak dilakukan analisa terhadapkemampuan debitur dalam menyediakan self financing, tidak dilakukan analisakemampuan avalist untuk mencover pinjaman atas nama 20 kelompok peternakayam petelur dan 60 kelompok atas nama peternak ayam pedaging.Bahwa benar selain
    mengenai persyaratan debitur atas nama 20kelompok peternak ayam petelur dan 60 kelompok atas nama peternak ayampedaging tidak memenuhui kriteria debitur kKelompok sebagaimana dimaksud dalamPetunjuk Pelaksanaan KUR tanggal 15 November 2010, ternyata pada tahap analisakredit oleh pihak BNI tidak dilakukan verifikasi sebagaimana mestinya kepadakelompokkelompok peternak selaku end user oleh Relationship Officer (RO) SKCTasikmalaya, tidak dilakukan analisa terhadap kemampuan debitur dalammenyediakan self
Register : 24-12-2008 — Putus : 28-01-2010 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1658/Pdt.G/2008/PN. JKT.Sel.
Tanggal 28 Januari 2010 — PT. INTAN PRIMATANI. Lawan 1. PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TBK, QQ. PT. BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA (PERSERO). 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA QQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA QQ. KANTOR WILAYAH VII QQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA LELANG JAKARTA I, 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA QQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA QQ. KANTOR WILAYAH VI SURABAYA QQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA LELANG SURABAYA II,
10961
  • Selain itu akibat rendahnya agrumus (sisa ampastebu) yang seharusnya mencukupi untuk digunakan sebagai bahan bakarboiler dan menggerakkan turbin pembangkit listrik (self sufficient),menimbulkan biaya produksi menjadi tinggi mengingat pabrik terpaksamenggunakan bahan bakar batu bara dan solar;Berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, jelaslah bahwa perhitunganproduksi pabrik yang dibuat oleh Penggugat Konpensi tersebut sangatlah tidakmasuk diakal dan sangat mengadaada ;Demikian juga dengan dalil
    Selain itu akibat rendahnya agrumus (sisa ampas tebu)yang seharusnya mencukupi untuk digunakan sebagai bahan bakar boiler danmenggerakkan turbin pembangkit listrik (self sufficient), menimbulkan biayaproduksi menjadi tinggi mengingat pabrik terpaksa menggunakan bahan bakarbatu bara dan solar;Berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, jelaslah bahwa perhitunganproduksi pabrik yang dibuat oleh Penggugat Konpensi tersebut sangatlah tidakmasuk diakal dan sangat mengadaada ;Demikian juga dengan dalil
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — DEDY YOGASARA Alias DEDY TIONG Bin YO TAT JIN (Alm)
16525
  • Penggerak;Type 4 langkahBahan bakar solarDaya maksimum 8 9 HPBerat mesin maksimum 98 kgSistem pengaturan lampu IC regulator.Unit Traktor :Dimensi ;Tinggi dgn roda karet 840 1.450 mmTinggi dgn roda besi 840 1.450mmBobot operasional traktor dgn roda besi =< 350 kgTinggi penggandengan dengan roda karet 170 450 mmTinggi penggandengan dengan roda besi 300 600 mmSPESIFIKASI 564 UNITPOMPA AIRMotor Penggerak;Type 4 langkah (4 tak),Bahan Bakar Premium,Daya maksimum 5 6 HPKonstruksi dan Unjuk Kerja;Model Self
    Konstruksi dan Unjuk Kerja;Tipe Horizontal Shaft Centrifugal Self Spriming.Diameter lubang hisap buang 3 inch (75 mm),Kapasitas . debit maksimum pompa 1 m3/ menit,Efisiensi pompa 58,78%,Tinggi total pemompaan 26 meter,Kedalaman hisap 8 meter,Bobot pompa & motor 26,8 28 kgc. Material Pompa;Halaman 55 dari 192 halaman,Putusan No.179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg56Rumah pompa aluminium,Poros pompa Besi baja (steel),Kipas/Impeller Besi tuang Kelabu (grey Cash Iron)d.
    180 NTransmisi ;Sistem Transmisi Kombinasi gigi dan rantai (ChainGear)Sistem Kopling utama; Vbelt dan tension pulley atau diskclutchRumah (box) transmisi; Casting/besi tuang (cor) atau presplateSistem Pembelokan; Kopling Kemudi (Dog Clutch)Implemen dan Perlengkapan Dokumen;Roda besi dan karet standar masingmasing 1 pasangBajak singkal/luku 1 unitGaru 1 unitGelebeg 1 unitTool Kit 1 set Motor Penggerak;Type 4 langkah (4 tak),Bahan Bakar Premium,Daya maksimum 5 6 HPKonstruksi dan Unjuk Kerja;Model Self
    roda karet1.140 mmTinggi dgn roda besi 1.280mmBobot operasional traktordgn roda besi 268 kgUnjuk Kerja:Kapasitas lapang efektifminimum 0,077 ha/jamEfesiensi Lapang minimuntB7,05 %Kecepatan kerja optimumD,99 km/jamKedalaman pembajakan14,24 cmBlip roda maksimum 11,30a)Pemakaian bahan bakar1,00 Lt/JamEfisiensi penerusan dayaP3,19 %Type 4 langkah (4 tak),Tinggi total pemompaan 264Motor Penggerak;Bahan Bakar Premium,Daya maksimum 5 HP (3,1KW).Konstruksi dan Unjuk Kerjafipe Horizontal ShaftCentrifugal Self
    Konstruksi dan Unjuk Kerja;Tipe Horizontal Shaft Centrifugal Self Spriming.Diameter lubang hisap buang 3 inch (75 mm),Kapasitas . debit maksimum pompa 1 m3/ menit,Efisiensi pompa 58,78%,Tinggi total pemompaan 26 meter,Kedalaman hisap 8 meter,Bobot pompa & motor 26,8 28 kgRumah pompa aluminium,Poros pompa Besi baja (steel),Kipas/Impeller Besi tuang Kelabu (grey Cash Iron)D.
Register : 11-03-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 443/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
DEDI IRAWAN, SH.,M.Kn.,MH
Terdakwa:
ZUL AKMAL SYAFEI
303218
  • Putusan No. 332/ Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Brt.dilakukan agar pelunasan dari Lembaga Pembiayaan Dana BergulirKemenkop tidak perlu ada Self Financing dari KIP PLN.o Bahwa terdakwa bertindak melampau kewenanganya dengan carabelum melakukan pengikatan Jaminan, namun pembiayaan telah dicairkan, dalam pencairan Pada tanggal 30 April 2012, telah dilakukanpencairan pembiayaan sesuai MPP nomor : 113/MPP/JAS/11, tanggal 30April 2012 yang diusulkan oleh terdakwa, dimana Pada saat pencairanterdapat syaratsyarat
    Teknopreneurs),dimana Mark Updilakukan agar pelunasan dari Lembaga Pembiayaan Dana BergulirKemenkop tidak perlu ada Self Financing dari KIP PLN.o Bahwa terdakwa bertindak melampau kewenanganya dengan carabelum melakukan pengikatan Jaminan, namun pembiayaan telah dicairkan, dalam pencairan Pada tanggal 30 April 2012, telah dilakukanpencairan pembiayaan sesuai MPP nomor : 113/MPP/JAS/11, tanggal 30April 2012 yang diusulkan oleh terdakwa, dimana Pada saat pencairanterdapat syaratsyarat sebagaimana tercantum
Register : 05-07-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 123/Pid.B/LH/2017/PN Skw
Tanggal 9 Agustus 2017 — PUI RUDY anak PUI SANTONO
40416
  • Nomor 123/Pid.B/LH/2017/PN Skw.menerima kayu bulat, selanjutnya oleh industri tersebut kayu diolah sesuai denganpesanan hingga akhirnya sampailah ke tangan pembeli;Bahwa yang berwenang mengeluarkan izin pengolahan kayu bulat adalah BKPMMasyarakat yang membeli kayu dari PO/PD sedangkan pengirimannya hanyacukup dengan nota saja;Bahwa PSDH/DR dibayarkan pada saat kayu masih dalam bentuk kayu bulat,karena kayu baru boleh diangkut setelah membayar PSDH/DR karena sekarangsistem yang digunakan secara self
Register : 10-09-2012 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 02-04-2013
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 121/Pid.B/2012/PN-LSM
Tanggal 13 Maret 2013 — Effendi Baharuddin Bin Baharuddin
426150
  • tahun2009 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI No. 10 tahun1998 mengandung subtansi prinsip kehatihatian juga didapat dalam pasal 8, pasal 10, pasal11 dan pasal 29 ayat (2), (3) (4);Menimbang, bahwa dalam rangka mendukung atau menjamin telaksananya prosespengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehatihatian,bank wajib memiliki dan menerapkan prinsip kehatihatian, bank wajib memiliki danmenerepkan sistem pengawasan internal dalam bentuk self
Putus : 12-08-2015 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 132/Pid.Sus/2015/PN.SMG
Tanggal 12 Agustus 2015 — PHOA TUNG HENG Alias HENY
15168
  • ;Bahwa selaku direktur APRIH ALMANTO ALIAS APRIH ALAMANTOmelaporkan kegiatan usaha dan memasukkan SPT Masa PPN Januari sampaiDesember tahun pajak 2007 CV PUTRI PERTIWI SEJATI ke KantorPelayanan Pajak Semarang BaratBahwa asas dalam Perpajakan yang menganut sistem self assesmentPerpajakan memiliki kewajiban sebagai berikut :a.