Ditemukan 2258 data
Urut Berdasarkan
Putus : 23-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 511 /B/PK/PJK/2015 Tanggal 23 September 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)
22 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Register : 08-01-2015 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 B/PK/PJK/2015 Tanggal 31 Maret 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA (Pemda Nusa Tenggara Barat);
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Putus : 31-03-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17/B/PK/PJK/2015 Tanggal 31 Maret 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bermotor Stbl 1934 Nomor 718 sebagaimanatelah ditambah dan diubah terakhir dengan Perpu Nomor 8 Tahun 1959,Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dari luarnegeri atau dibeli langsung dari importer, kendaraan seperti ini juga dibebaskan dariBea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai dengan Perpu Nomor 27 Tahun1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) Nomor 1788
Putus : 31-03-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66/B/PK/PJK/2015 Tanggal 31 Maret 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
59 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 66/B/PK/PJK/2015Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi danSumber daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18September 2006, menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturantersebut di atas, yang petikannya adalah sebagai berikut:1.
Putus : 31-03-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11/B/PK/PJK/2015 Tanggal 31 Maret 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA
BARAT),
394 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
394 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Register : 07-06-2017 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN BLANGKAJEREN Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Bkj Tanggal 19 Oktober 2017 — . perdata
- Bupati Gayo Lues sebagai Penggugat
- Mukhtar Karim Ali sebagai Tergugat
104 — 14
104 — 14
Penegasan itu dikemukakan dalam putusanMahkamah Agung RI Nomor 1788 K/SIP/1976 dan putusan Mahkamah AgungRI Nomor 279K/SIP/1976, gugatan provisi seharusnya bertujuan agar adatindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokokperkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harusditolak (vide M.Yahya Harahap,SH.
Register : 12-12-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 838 B/PK/PJK/2012 Tanggal 25 Februari 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);
28 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dari luarnegeri atau dibeli langsung dari importer, kendaraan seperti ini juga dibebaskan dariBea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai dengan Perpu Nomor 27Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakanpendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Register : 07-04-2015 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 223 B/PK/PJK/2015 Tanggal 10 Juni 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT);
31 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dari luarnegeri atau dibeli langsung dari importer, kendaraan seperti ini juga dibebaskan dariBea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai dengan Perpu Nomor 27 Tahun1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakanHalaman 13 dari 42 halaman.
Putus : 25-02-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 847 B/PK/PJK/2012 Tanggal 25 Februari 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)
34 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendin dariluar negeri atau dibeli langsung dari importir, kendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuaidengan Perpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi danSumber daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18September 2006, menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturantersebut
Register : 02-06-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 441 B/PK/PJK/2014 Tanggal 27 Agustus 2014 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT;
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importir, Kendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi danSumber daya Mineral (DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18September 2006, menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturantersebut
Putus : 18-03-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 978/B/PK/PJK/2013 Tanggal 18 Maret 2014 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA TENGGARA BARAT)
279 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
279 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dari luarnegeri atau dibeli langsung dari importir, kendaraan seperti ini juga dibebaskan dariBea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai dengan Perpu Nomor 27 Tahun1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakanpendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Putus : 25-02-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 845 /B/PK/PJK/2012 Tanggal 25 Februari 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
17 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor & tahun 1959;Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiridari luar negeri atau dibeli langsung dari importer, kendaraan seperti inijuga dibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal inisesuai dengan Perpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakanpendapat yang sejalan dengan
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 205/G/2015/PTUN.JKT Tanggal 23 Juni 2016 — PT. ERA SISTEM INFORMASINDO ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
162 — 82
162 — 82
Era Sistem Informasindo (fotokopisesuai dengan fotokopi);Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan olehSyahbandar di Pelabuhan Perikanan (fotokopisesuai dengan fotokopi);Surat Direktorat Jenderal Perikanan TangkapNomor : B.1788/DJPT.2/P1.230.D2/IIV2015 PerihalAnalisis dan Evaluasi Kapal Perikanan Buatan LuarHalaman 106 dari 210 halaman. Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT58. Bukti P 5859. Bukti P 5960. Bukti P 6061. Bukti P 6162.
Asing)(fotokopi sesuai dengan asili);Eksecutive Summary Laporan Hasil Analisis danEvaluasi (ANEV) 1.132 (seribu seratus tiga puluhdua) Kapal Perikanan yang pembangunannyadilakukan di Luar Negeri (fotokopi sesuai denganasli);Nota Dinas Dirjen PSDKP ke Dirjen PerikananTangkap Nomor 11/DJPSDKP/VV2014 tanggal 10Juni 2014 (fotokopi sesuai dengan asili);Surat Dirjen Perikanan Tangkap NomorB.1788/DJPT.2/P1.230.D2/IIV2015 Perihal Analisisdan Evaluasi Kapal Perikanan Buatan Luar Negeri(Eks.
B. 1788/DJPT2/PL.230 D2/Ill tanggal 10 Maret 2015 diperoleh faktahukum bahwa Dirjen Perikanan Tangkap telah mengirimkan surat akandilakukan analisis dan evaluasi terhadap perusahaan Penggugat denganmenilai 3 (tiga) aspek utama meliputi : 1) keabsahan pemilik kapal, 2)tingkat kepatuhan operasional kapal perikanan, dan 3) ketaatanpembayaran pajak dan penerimaan negara bukan pajak denganmemverifikasi dokumen, kondisi fisik di laoangan dan datadata lainnya;Menimbang, bahwa didalam Keputusan Menteri Kelautan
Putus : 27-08-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449/B/PK/PJK/2014 Tanggal 27 Agustus 2014 — PT. Newmont Nusa Tenggara vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat)
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importir, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi danSumber daya Mineral (DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18September 2006, menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturantersebut
Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1007/B/PK/PJK/2013 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1007/B /PK/PJK/2013Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut di atas, yangpetikannya adalah sebagai berikut:1.Ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selaku pemegang(KK) Kontrak Karya adalah bersifat "Nailed down", dengan demikianpengenaan Pajak Kendaraan
Register : 10-06-2013 — Putus : 26-05-2014 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 320/PDT.G/2013/PN.MDN Tanggal 26 Mei 2014 — YUSMAN, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Umur 83 tahun, bertempat tinggal di Jalan T. Fachcrudin Lubuk Pakam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUARA GADING,S, SH,NHASUDUNGAN SILAEN,SH, LINTONG SIHOMBING,SH, masing-masing sebagai Advocate & Legal Consultan pada LAW OFFICE GADING & PARTNERS, beralamat di Jalan Letda Sujono N0.103 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;
L A W A N
1. HANSEN, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sutomo Ujung No. 58 Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya OSDIMAN TAMPUBOLON, SH,. Advokat dari Kantor Advokat âÃÂÃÂOSDIMAN TAMPUBOLON &Rekan; beralamat kantor di Jl.Mampang Prapatan No.56 A Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2013 selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk (Persero) Kantor Pusat cq PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk (Persero) Kantor Cabang berkedudukan di Jl.Putri Hijau, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kuasa Hukumnya SENO TRI PAPTONO, dkk Legal Officer Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal No. B.11-KW.II/LOK/01/2014 tanpa tanggal selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIRJEN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara Medan berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Jl.Diponegoro No.30 A Medan ,dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya MUHAMMAD SAIFUDDIN, Pelaksana Seksi Hukum &Informasi; KPKNL Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: SKU-205/MK.1/2013 tanggal 19 Juli 2013 selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
60 — 13
60 — 13
gugatannya Penggugat' adamengajukan tuntutan Provisi berupa tuntutan agar Majelis hakimmemerintahkan Tergugat III untuk menunda dan menghentikan seluruhproses pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap obyekperkara aquo ;Menimbang, bahwa putusan provisi merupakan putusan yangbersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampaiputusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, sehingga putusanprovisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara (lihat PutusanMahkamah Agung RI No. 1788
Putus : 19-02-2013 — Upload : 03-06-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 678 PK/Pdt/2012 Tanggal 19 Februari 2013 — PURNOMO NIKISWATI ditulis juga PURNOMO NIK ISWATI, dkk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA,
103 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Makademi hukum, mohon Perum Bulog dinyatakan dikeluarkan dari perkara a quo ;Bahwa oleh karena gugatan perkara a quo didalilkan atas dasar perbuatanmelawan hukum atas pelaksanaan Akta Kuasa Nomor 123 tanggal 25 Januari 1980,maka berdasarkan ketentuan Pasal 1788 Jo Pasal 1801 KUHPerdata, seharusnya gugatanpara Penggugat diajukan terhadap di penerima kuasa, yaitu Salechan (atau ahliwarisnya).
Putus : 18-03-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 980/B/PK/PJK/2013 Tanggal 18 Maret 2014 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA BARAT)
152 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
152 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dari luarnegeri atau dibeli langsung dari importir, kendaraan seperti ini juga dibebaskan dariBea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai dengan Perpu Nomor 27 Tahun1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakanpendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
Putus : 31-03-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71/B/PK/PJK/2015 Tanggal 31 Maret 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA
TENGGARA BARAT)
267 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
267 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi danSumber daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18September 2006, menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturantersebut
Putus : 31-03-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34/B/PK/PJK/2015 Tanggal 31 Maret 2015 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMDA NUSA
TENGGARA BARAT)
246 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
246 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi danSumber daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18September 2006, menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturantersebut