Ditemukan 1900 data
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : TAGOP SUDARSONO SOULISA Diwakili Oleh : RUSTI MARGARETH SIBUEA, S.H.
859 — 230
Menyatakan Terdakwa TAGOP SUDARSONO SOULISA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Suap dan grativikasi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Komulatif Alternatif Kesatu Pertama dan Dakwaan Komulatif Kedua;
104 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila pemberisuap menurut Pasal 13 Undang Undang Tipikor tidak pernah dipersalahkandan dipidana, maka pegawai negeri yang menerima suap tersebut jugasepatutnya tidak dipersalahkan dan tidak dipidana pula karena menerimasuap menurut Pasal 11 Undang Undang Tipikor.Bahwa dalam putusannya judex facti (Pengadilan Tinggi Tipikor)menyatakan Pemohon Kasasi terbukti memenuhi unsurunsur dakwan ke3,yaitu melakukan tindak pidana korupsi penyuapan pasif (passieveomkoping), kongkritnya menerima hadiah berupa
123 — 47
Artinya, tindak pidana korupsi suap dengan bentuk perbuatanmemberikan dapat selesai secara sempurna, bilamana perbuatan itu telah selesai dilakukan ;Menimbang, bahwa Ada perbedaan antara memberikan sesuatu dengan menjanjikansesuatu. Memberikan sesuatu berarti perbuatan itu telah diselesaikan sebelum pegawai negeriyang disuap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangandengan kewajibannya sebagaimana yang dimaksudkan si pembuat.
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
Perry Widyananda
538 — 239
Peraturan itu bersifat Perdata,bukan tindak pidana kecuali Terdakwa melakukan Suap. Bahwa anak perusahaan BUMN dapat dimintakan pertanggungjawabanpidana jika terjadi korupsi dan penggelapan.
235 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rumajar tanggal 7 Juni 2005 denganNomor Rekening 150.000,00.4538789.BARANG BUKTI DAKWAAN KEDUA (SUAP)BB NOMOR 1 S/D 11 TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA1)3 (tiga) lembar fotokopi dilegalisir Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor : 131.51494 Tahun 2005 TentangPemberhentian Pejabat walikota dan PengesahanPengangkatan Walikota Tomohon Propinsi Sulawesi Utaradengan isi keputusan Memberhentikan dengan hormat NICOPELEALU,SH.
Rumajar tanggal 7 Juni 2005 denganNomor Rekening 150.000.4538789.BARANG BUKTI DAKWAAN KEDUA (SUAP)BB NOMOR 1 S/D 11 TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA1)2)3)3 (tiga) lembar Foto Copy dilegalisir Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor : 131.51494 Tahun 2005 TentangPemberhentian Pejabat walikota dan PengesahanPengangkatan Walikota Tomohon Propinsi Sulawesi Utaradengan isi keputusan Memberhentikan dengan hormat NICOPELEALU,SH.
809 — 2399
Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatuseperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu,akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya selaku Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara tersebut memberikan kemungkinan untukdapat melakukan perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa unsur untuk menggerakkan agar tidakmelakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya merupakan unsur kesalahan si pembuat dalam korupsimenerima suap
254 — 75
RI/Sekarang Gubernur Bank Indonesi;e Bahwa saksi mengetahui dari media masa bahwa adakasus terkait Hambalang dan terdakwa menjadi pihakyang disidangkan;e Bahwa saksi menjelaskan perkara Hambalang dalamkapasitas sebagai mantan Menteri Keuangan;e Bahwa saksi bahwa baru menjabat sebagai MenteriKeuangan pada bulan Mei tahun 2010;e Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengetahuitentang proyek Hambalang, saksi baru mengetahui proyekHambalang setelah ramai diberitakan di media massapada mulanya terkait suap
1102 — 871 — Berkekuatan Hukum Tetap
. = =sUCCSDLULUC(KO MO =~ Sdua ratus delapan milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratussembilan belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah dua puluh dua sen).Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Nomor14/PID/TPK/2009/PT.DKI tanggal 6 Februari 2009 atas nama Ir.Burhanuddin Abdullah MA (Gubernur Bank Indonesia, kasus penggunaanDana YPPI untuk pemberian suap) yang salah satu amarnya memutuskan :Memerintahkan perampasan terhadap harta kekayaan yang diperoleh darihasil tindak pidana
JULI ANTORO HUTAPEA, SH
Terdakwa:
YA IRWAN SYAHRIAL
126 — 25
/PN Ptk Bahwa kesalahan prosedur pada proses pengadaanbarang/jasa sifatnya lebih kepada penyimpangan administrasi, daripenyimpangan administrasi dapat beralin menjadi pidana jikaterdapat suap dan mark up dan persekongkolan.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa terdakwa adalah selaku Direktur dari PT. Annisa Farma Dewi.
Ahmad Hidayat Nurdin
Terdakwa:
1.SYOPIAN
2.SOFYAN ALI
3.SAINUDDIN
4.MUNTALIA
5.RUDI WIJAYA
6.SUPRIYANTO
197 — 40
JUBER, dkk
392. 1 (satu) lembar slip Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tertanggal 3 Maret 2023 yang telah divalidasi 03/03/2023 2:55:30 PM, untuk setoran tunai sebesar Rp.50.000.000,- dari penyetor atas nama ELAN REINHARDT ke rekening Bank Mandiri nomor 8881201810000011 atas nama REK KPK PERKARA JAMBI dengan berita transaksi Pengembalian uang kasus suap DPRD Jambi AN. TERSANGKA TARTINIAH RH.
1.Hendra Eka Saputra
2.Oktafianta Ariwibowo
3.Freddy Dwi Prasetyo Wahyu
4.Heni Nugroho
5.Titto Jaelani
6.Martopo Budi Santoso
7.Agus Subagya
8.Tony Indra
9.Fahmi Ari Yoga
10.Ade Azharie
Terdakwa:
RICKY HAM PAGAWAK.
184 — 38
Rek Penampungan KPK Perkara TPK Suap Bupati Mamberamo Tengah Periode 2013-2018 dan 2018-2023 sejumlah Rp480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
1.TAUFIQ IBNUGROHO, SH., MH
2.TITTO JAELANI, SH, MH
3.RICHARD MARPAUNG
4.ERLANGGA JAYANEGARA
5.MEYER VOLMAR SIMANJUNTAK
6.MUHAMMAD HADI
7.MARTOPO BUDI SANTOSO
8.AGUS SUBAGYA
9.FAHMI ARI YOGA
10.TONY INDRA
Terdakwa:
1.RICHARD LOUHENAPESSY
2.ANDREW ERIN HEHANUSSA
263 — 107
RICHARD LOUHENAPESSY dan Terdakwa II ANDREW ERIN HEHANUSSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi secara bersama-sama dan berbarengan sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama dan dakwaan Kumulatif Kedua ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RICHARD LOUHENAPESSY dan Terdakwa II ANDREW ERIN HEHANUSSA dengan pidana penjara:
- Terdakwa I.