Ditemukan 2647 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Pra peradilan
Register : 09-10-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 21-02-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 11/Pid.Pra/2017/PN Smg Tanggal 13 Nopember 2017 — ARIF WIJAYA, ST. alias ARIF WIJAYA, ST Bin KASETYAN (Alm), Tempat lahir : Malang, Tgl Lahir : 20 Juli 1973, Jenis Kelamin : Laki-laki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Jl. Simo Sidomulyo 9/92 Rt 05 Rw 15 Kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya atau Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husono Gg 28 Baru Blok D, No. 10 Rt 5 Rw 2 Kel, Rundu Agung Kec. Kebomas Kab. Gresik. Agama : Islam.Pendidikan : S- 1. dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ENRICO ADITYA SH.MH. dan JUNASRIL AGUS SH. Advokat /Penasihat Hukum di Jl. Semarang Indah C8/8 Kota Semarang Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 September 2017, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN.
Melawan :
1.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KAPOLDA JAWA TENGAH, Jabatan Penyidik Polri alamat di Jl. Pahlawan No. 1 Semarang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH, Jabatan Jaksa Penuntut Umum, alamat di Jl. Pahlawan No. 14 Semarang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERMOHON PRAPERADILAN
406 — 234
406 — 234
Upload : 12-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 PK/PID/2010 Rustam bin Baidowi >< Menteri Kehutanan RI
56 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Upload : 20-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 PK/PID/2010 Suhendra Prawira Widjaja bin A. Sabana >< Kepolisian RI
188 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
188 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 16-05-2017 — Putus : 09-06-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Agm Tanggal 9 Juni 2017 — PEMOHON : YOGI PRANOTO
TERMOHON : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bengkulu Utara
95 — 51
95 — 51
Putus : 09-09-2015 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 9/Pid.Pra/2015/PN.Smg Tanggal 9 September 2015 — 1. EKA EVINA Binti EFENDI (pemohon 1)
2. NURUL HIDAYAH Binti PAIRIN (pemohon 2)
melawan
Negara RI Cq.Kementrian Dalam Negeri RI Cq Pemerintah Kota Semarang Cq Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON
157 — 65
157 — 65
Register : 11-01-2017 — Putus : 13-01-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr. Tanggal 13 Januari 2017 — Pemohon : Made Ardika
167 — 108
167 — 108
Bahwa setelah korban meninggal dunia dan sampai sampai saat inipengemudi mobil kendaraan pick up DK 9859 UR yangdikemudikan oleh sdr M Imron Arfianto tidak ada etikad baik untukdatang menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban;Berdasarkan atas alasanalasan tersebut di atas maka Pemohonmemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untukmenetapkan Hakim Pra Peradilan untuk memeriksa, mengadili danmemutus sebagai berikut :1.
Register : 21-08-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PN AMBON Nomor 06/Pid.Pra/2017/PN.Amb Tanggal 31 Agustus 2017 — N a m a
U m u r
P e k e r j a a n
A l a m a t :
:
:
: Drs. PAULUS SEMUEL PUTTILEIHALAT.
53 Tahun.
Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat.
Jl. Kabaressy Kota Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat dan saat ini sementara ditahan di Rumah Tahanan Negara Polda Maluku-Tantui Kota Ambon.
Selanjutnya disebut sebagai âÃÂàPEMOHON âÃÂÃÂ.
M e l a w a n :
PEMERINTAH RI Cq. GUBERNUR MALUKU Cq KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU Cq. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT SELAKU PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, berkedudukan di Jalan Tulukabessy No. 23 Ambon- Provinsi Maluku, Selanjutnya disebut sebagai âÃÂÃÂTERMOHONâÃÂà.
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 06/Pid.Pra/2017/PN.Amb tanggal 21 Agustus 2017 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Praperadilan Nomor : 06/Pid.Pra/2017/PN.Amb tanggal 21 Agustus 2017 Tentang Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan bukti-bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
Telah mendengar :
1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan/pendapat ahli dipersidangan ;
3. Keterangan Para Pihak dipersidangan ;
416 — 237
416 — 237
Mengabulkan Permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya.2. Menyatakan Penangkapan terhadap diri Pemohon oleh Termohon sesuaiSurat Perintah Penangkapan No. SP. Tangkap. 01 / PPNSDK / VII /2017, Tanggal 16 Agustus 2017 adalah tidak sah.3. Menyatakan Penahanan terhadap diri Pemohon sesuai Surat PerintahPenahanan Nomor. SP.Han.01 / PPNSDK / VIll / 2017, Tanggal 16Agustus 2017 adalah tidak sah.4.
perintahpenahanan diketahui bahwa penahanan dilakukan guna penyerahan tersangkadan barang bukti Kepada Jaksa Penuntut Umum.Menimbang bahwa sebaimana diketahui dari bunyi pasal diatas bahwapenahanan hanyadapat dilakukan dengan alasan tersangka atau terdakwa akanmelarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangitindak pidana.Menimbang bahwa sehingga dengan demikian tidak ditemukan klausuluntuk penyerahan tersangka atau terdakwa dan barang bukti Kepada JaksaPenuntut Umum sehingga Hakim Pra
peradilan berpendapat pemeriksaanperkara tingkat penyidikan sudah selesai dan kalau tersangka atau terdakwadikhawatirkan melarikan diri harusnya sudah dilakukan penahanan sejakdimulainya penyidikan sebagaimana jawaban termohon yang menyatakanbahwa Termohon sudah sering dipanggil tetapi tidak hadir.Menimbang bahwa sebagaimana diketahui dalam KUHAP maupunPERKAP bahwa penyerahan Tersangka dan barang bukti haruslah melaluiPenyidik Polri sehingga seharusnya Termohon tidak perlu lagi mengambiltindakan
Putus : 17-11-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan PN LANGSA Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Lgs Tanggal 17 Nopember 2016 — Abdullah
310 — 88
310 — 88
Menyatakan Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon (Abdullah) gugur;2. Menetapkan biaya perkara nihil ;
PUTUSANNomor 1/Pid.Pra/2016/PN LgsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Langsa yang mengadili Permohonan Pra peradilandalam tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Permohonan Pra peradilan dari:Abdullah, Tempat Lahir Bandar Khalifah, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Petua Saleh Desa BandarKhalifah Kec. Bendahara Kab.
Baru pada akhir nya diketahui bahwaorang yang tidak dikenal tersebut adalah Termohon Ill dan IV;Bahwa selama proses perawatan baik dari Rumah Sakit Umum Langsasampai Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin dan sampai Pemohon dikembalikanlagi ke Rumah Sakit Umum Langsa Pemohon tetap dijaga dan digari/diborgoltangannya oleh pihak Termohon Ill dan M meskipun kondisi Pemohon tidakberdaya dengan kata lain jangankan lari duduk saja susah dan hal ini terjadisampai Gugatan Pra Peradilan ini diajukan;Bahwa dari seluruh
peradilan karena terinpirasi dari prisipprinsipyang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam system peradilan AngloSexon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusiakhususnya terhadap hak kemerdekaan maka Habeas Corpus art memberikan hakkepada seseorang melalui suatu perintah surat pengadilan untuk menuntutpejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggarhukum sehingga melaksankan hukum pidana formil tersebut benarbenar sahsesuai dengan ketentuan
Menyatakan Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon(Abdullah) gugur;2.
Menetapkan biaya perkara nihil ;Demikianlah diputus pada hari ini Kamis tanggal 17 November 2016 olehkami Muhammad Dede Idham, SH. selaku Hakim Pra Peradilan padaPengadilan Negeri Langsa, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Langsa Nomor : 1/Pid.Pra/2016/PN.Lgs tanggal 04 Oktober2016, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariitu. juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Nila Kesuma WardhaniHasibuan, SH.
Putus : 29-06-2005 — Upload : 14-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 406K/PID/2005 Tanggal 29 Juni 2005 — HUTABAGAS Alias BANGSA SAGALA
140 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
Upload : 30-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 PK/PID/2010 George Gunawan Bsc, SH >< Pemerintah RI
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-01-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 23/Pid/2016/PT SMG Tanggal 27 Januari 2016 — ROZIN Bin MUHISAM
102 — 0
102 — 0
M E N G A D I L I :- Menyatakan permintaan banding dari Pemohon banding/ Pembanding Pra Peradilan tidak dapat diterima ;----------------------------------------------------- - Membebankan biaya perkara kepada negara dalam kedua tingkat Pengadilan
Register : 03-10-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 10/Pid.Pra/2017/PN.Smg Tanggal 24 Oktober 2017 — NOOR RACHMAD DJUNAIDI, SH.,MH Bin ROHADI SOETJIPTO;
172 — 121
172 — 121
Putus : 23-01-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 1/Pid.Pra.Peradilan/2017/PN Gto Tanggal 23 Januari 2017 — - ZAINUDIN HASIRU
- FRENGKY ULOLI
215 — 72
215 — 72
Pemohon tidak memiliki legal standing:Bahwa pemohon praperadilan tidak berkapasitas sebagai pihakyang berhak untuk mengajukan permohonan pra peradilan atau tidakmempunyai hak gugat (legal standing) dengan alasan: Bahwa menurut Pasal 80 KUHAP, permintaan memeriksa sah atautidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapatdiajukan oleh penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yangberkepentingan.
Pemohon tidak memiliki legal standing;Bahwa pemohon praperadilan tidak berkapasitas sebagai pihakyang berhak untuk mengajukan permohonan pra peradilan atautidak mempunyai hak gugat (legal standing) dengan alasan,pemohon tidak berkapasitas sebagai pihak ketiga, dan pemohonyang menyatakan dirinya sebagai pegiat anti korupsi bernanungdibawah perkumpulan Jaringan Masyarakat Peduli Aspirasi RakyatProvinsi Gorontalo sebagaimana tercatat dalam Akta PendirianNomor 43 tanggal 24 November 2016 dibuat dan ditanda
Bupati Bone Bolango dengan SuratPenetapan Tersangka Nomor 136/R.5/Fd.1/03/2016 (bukti T.1, T.3, T4);Menimbang, bahwa pada saat Hamim Pou,S.Kom., M.H. dijadikantersangka maka tersangka Hamim Pou,S.Kom,M.H., mengajukan Pra Peradilanke Pengadilan Negeri Gorontalo dengan nomor 4/Pid.Pra/2016/PN.Gto, akantetapi Pra Peradilan yang diajukan oleh tersangka Hamim Pou,S.Kom,M.H.
,mengajukan pra peradilan atas penetapannya sebagai tersangka denganperkara nomor 4/Pid.pra/2016/PN.Gto, yang putusannya menolak pra peradilantersangka Hamim Pou, S.Kom.
., sehingga tidak bisa dijadikanpedoman karena pra peradilan dengan perkara nomor nomor4/Pid.pra/2016/PN.Gto, lebih dahulu diputus dan tidak menjadi permasalahansedangkan perkara kedua terdakwa tersebut tidak mengenai formilnya tetapimengenai salah satu unsur dari pasal yang didakwakannya oleh Majelis HakimHal 60 dari 61 hal, Put.No.1/Pid.Pra Peradilan/2017/PN Gto.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalodinyatakan tidak terbukti dan akan beda halnya dengan perkara yang sudahdilimpah
Putus : 09-01-2007 — Upload : 24-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1820K/PID/2003 Tanggal 9 Januari 2007 — Drs. OHIAO HALAWA vs. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kapolda Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resort Nias (Kapolres Nias)
69 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 26-05-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/Pid/2015 Tanggal 26 Mei 2015 — KAPOLRI di Jakarta Cq. KAPOLDA Sul-Sel di Makassar Cq. KAPOLRESTABES di Makassar >< H. SAAD ACHMAD alias H. SAAD DINAR
191 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
191 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/PID/2010 Antonius Torang Parulian Siahaan >< Kapolri cq. Kapolda Jawa Barat
104 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
dahulu sebagaiTermohon Pra Peradilan dengan alasan sebagai berikut :1.
No.130 PK/Pid/2010Bahwa selanjutnya Pemohon Pra Peradilan telah mengajukantambahan permohonan Pra Peradilan tertanggal 11 Januari 2010dengan alasan sebagai berikut :4.
Pra Peradilan terhadapTermohon Peninjauan Kembali/Termohon PraPeradilan di Pengadilan Negeri Bandungkarena Termohon PeninjauanKembali/Termohon Pra Peradilan telahmenetapkan Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Pra Peradilan sebagaiTersangka dan =melakukan penahananterhadap Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Pra Peradilan tanpadidasarkan pada bukti permulaan yang cukupsebagaimana diamanatkan oleh Pasal 17KUHAP dan Penjelasannya ;Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapatdilakukan dengan
No.130 PK/Pid/2010permulaan yang dapat dipakai sebagai dasaruntuk =menahan Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Pra Peradilan ;Bahwa dalil tersebut di atas didasarkan atasdalil Termohon Peninjauan Kembali/TermohonPra Peradilan yang dimuat dalam halaman 28angka 11 a putusan, dan Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Pra Peradilan membantahdalil tersebut, karena faktanya PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Pra Peradilanhanya menerima panggilan TermohonPeninjauan Kembali/Termohon Pra Peradilan 1(satu) kali yaitu
No.130 PK/Pid/2010Kembali/Termohon Pra Peradilan dalammenetapkan Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Pra Peradilan sebagaiTersangka yang diikuti dengan penangkapandan penahanan sama sekali tidak berdasar,karena tidak ada bukti permulaan yang cukupuntuk hal tersebut :2.
Putus : 08-08-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MAUMERE Nomor 03/Pid.Pra/2012/PN.MMR Tanggal 8 Agustus 2012 — - PETER DAMIEN VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL IMIGASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II MAUMERE
175 — 90
175 — 90
MMR.telah menarik Termohon sebagai pihakdalam Permohonan Pra Peradilan ini dengan mengemukakan halhal sebagai berikut :1.
MMR,sedangkan Termohon hadir Kuasanya bernama : MARIANUS MOA,SH,MARIANUS RENALDYLAKA,SH, FALENTINUS POGON,SH masing Advokad berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 31 Juli 2012, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawahNomor: 09/SK.PID/VII/2012/PN MMR ;Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Pra Peradilan tersebut,Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 1Agustus 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :A.Dalam Eksepsi:.
Foto copy Berita Acara Pengeluaran Detensi , tanggal 18 Agustus 2011 atas namaPETER DAMIEN yang dibuat oleh PUTU SUHENDRA TRESNADITA,SH ,JabatanKepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas IIMaumere, telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberitanda bukti ( T7 ) ;Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak mengajukan saksisaksi sehubungan denganPermohonan Pra Peradilan tersebut ;Menimbang bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara menyatakan
Putus : 08-04-2014 — Upload : 04-08-2014
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 01/Pid.Pra/2014/PN.PYK Tanggal 8 April 2014 — DWI SUSANTO lawan Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Cq. Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Barat, Cq. Polresta Payakumbuh/ Polsek Kaniang Bukik Resort Kota Payakumbuh
221 — 77
221 — 77
Register : 14-01-2016 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 1/Pra.Pid/2016/PN Gst Tanggal 2 Februari 2016 — MERCYANI TELAUMBANUA Als INA FANI LAWAN Presiden Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Nias
197 — 50
197 — 50
Upload : 02-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 PK/PID/2011 Monsantoso Widjaya Lie >< Mabes Polri Jakarta cq.Polda Metro Jaya
55 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap