Bahwa dengan memperhatikan serta mencermati faktafakta hukum tersebut,maka terbukti Gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo 'NE BIS INIDEM', dikarenakan PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT Il telahmengajukan gugatan terhadap PARA TERGUGAT dengan mempergunakan:m Pihakpihak yang memiliki kKeterkaitan atau hubungan hukum yang sama;m obyek perkara yang sama : yakni Pembatalan Risalah Lelang No.283/2011, tertanggal 9 Nopember 2011 terkait obyek lelang berupa :Sebidang Tanah dan Bangunan, seluas 473 M2 dengan Sertipiikat

Bahwa Gugatan Penggugat mengenai Pembatalan Risalah Lelang Nomor283/2011 tertanggal 01 Desember 2011 yang diajukan oleh Penggugatdengan Para Tergugat sudah pernah diajukan oleh Turut Tergugat Il (Kakakdari Penggugat) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwaberdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata dan SEMA No. 03 tahun 2002 suatuperkara tidak dapat diajukan untuk yang kedua kalinnya apbila obyek dansubyeknya sama, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakantidak dapat diperiksa kembali (

Kamboja No. 39RT 008 RW 015 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama ,Jakarta Selatan padahal Penggugat dan Turut Tergugat Il sudah tidakberada disitu oleh karena Tanah dan Bangunan tersebut sekarang dalamkektuasaan Tergugat IV dan bangunan tersebut sekarang sudah tidak adaoleh karena sudah dirobohkan;Bahwa gugatan Penggugat Kabur dimana dalam Titel gugatan Penggugatperihal Gugatan Pembatalan Risalah Lelang Nomor 283/2011 tertanggal 9Nopember 2011 akan tetapi dalam posita dan petitum Gugatan

Penggugatmengajukan gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum sehingga disiniterjadi kontradiktif apakah mengenai Pembatalan Risalah Lelang atauPerbuatan Melawan Hukum;Bahwa karena dalam posita maupun gugatanPENGGUGAT telah terjadikesalahan kontruksi dalam menyusun gugatan dan kekacauan balk dalamposita maupun petitumnya, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugatkabur dan tidak jelas ;Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak ( EXCEPTIO PLURIUM LITISCONSORTIUM) Dimana Penggugat dalam Provisi angka 2 Penggugatmenginginkan

ABSOLUT);Bahwa dan Gugatan Para Penggugat dalam Perkara ini adalahincompetency/salah dalam menentukan Kewenangan Absolut Pengadilan,dimana dalam Gugatannya Penggugat Mernohon adanya Pembatalan atasRisalah Lelang No 894/2013 tanggal 26 November 2013;Bahwa Permohonan Pembatalan Risalah Lelang No 894/2013 tanggal 26November 2013. yang dilakukan oleh Para Penggugat jelas bukankewenangan dan Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Banyumas.Hal ini dikarenakan Sebuah Risalah Lelang in casu Risalah

risalah lelang terjadi karenaprosedur pelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan atau adanya tindakan melawan hukum daripelaksana lelang (Tergugat Il) dan pihak yang memohon lelang (Tergugat !)

ABSOLUT)Bahwa dan Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalahincompetency/salah dalam menentukan Kewenangan Absolut Pengadilan,dimana dalam Gugatannya Penggugat Mernohon adanya Pembatalan atasRisalah Lelang No 894/2013 tanggal 26 November 2013;Bahwa Permohonan Pembatalan Risalah Lelang No 894/2013 tanggal 26November 2013. yang dilakukan oleh Para Penggugat jelas bukankewenangan dan Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Banyumas.Hal ini dikarenakan Sebuah Risalah Lelang in casu Risalah Lelang

Individual sertafinal.Dengan demikian sudah seharusnyalah Pembatalan atas sebuah RisalahLelang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi absoluttersebut, Para Penggugat menyatakan dalam repliknya yaitu pada pokoknyagugatan Para Penggugat mengenai pembatalan risalah lelang terjadi karenaprosedur pelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan atau adanya tindakan melawan hukum dari pelaksana lelang(Tergugat Il) dan pihak

risalah lelang terjadi karena prosedur pelaksanaan lelangyang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan atau adanya tindakanmelawan hukum dari pelaksana lelang (Tergugat Il) dan pihak yang memohonlelang (Tergugat I) maupun pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan lelang(Tergugat IIl/Peserta Lelang);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, yang menjadipokok permasalahan dalam perkara gugatan Para Penggugat Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Bms adalah mengenai prosedur atau tata cara penjualan

PUTUSANNomor 97/Pdt.G/2017/PTA.MdnSBI 2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadiliperkara Pembatalan Risalah Lelang pada tingkat banding dalam persidanganHakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara:Asniar Zebua Binti Mahyah Zebua, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di JalanSudirman No.87, Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, KotaGunungsitoli,

pasalpasalsesual ketentuan hukum yang berlaku, yurisprudensi maupun pendapat paraahli hukum dan dari tinjauan ketiga unsur tersebut, Majelis Hakim tingkatpertama menyimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembandingtelah memenuhi unsur nebis in idem, namun demikian Majelis Hakim tingkatbanding Pengadilan Tinggi Agama Medan memandang perlu untuk menambahpertimbangannya sendiri yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut;Menimbang, bahwa pada dasarnya Para Penggugat/Para Pembandingmengajukan gugatan tentang pembatalan

risalah lelang, akan tetapi dalamkenyataannya gugatan a quo lebih dititikberatkan pada masalah harta waris,sedangkan masalah waris mal waris tersebut telah pernah diajukan kePengadilan Agama Gunungsitoli dan telah diputus yaitu putusan No.15/Pdt.G/2012/PA.Gst., putusan No. 81/Pdt.G/2013/PTA Medan dan putusan35/Pdt.G/2013/PA Gst.

TURUT TERGUGAT dan sekaligus pembatalan Risalah Lelang Nomor : 126/2005, tanggal27 Desember 2005, disertai penggantian biaya,kerugian dan bunga ; nnonane nnn nn nnn nnn nnnnneeOleh karenanya berdasarkan hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT berkewajiban untukmengembalikan uang yang telah bayar oleh TERGUGAT dan / atau TERGUGAT Il kepadaPENGGUGAT sebesar Rp.Gd. 000, ( dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah ), yang berasal dari :e Uang muka sebesar Rp. 1.000.000.000, ( satu milyar rupiah );e Uang

TURUT TERGUGAT dan sekaligus pembatalan Risalah Lelang Nomor :126 / 2005, tanggal 27 Desember 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara(KP2LN) Jakarta i.c. TURUT TERGUGAT II dikarenakan TERGUGAT dan / atau TERGUGAT II yangtelah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap PENGGUGAT, maka berdasarkan Pasal 267K.U.H.Perdata, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq.

Lelangmelainkan gugatan wanprestasi dimana dalam dalil Penggugat menyatakanbahwa Tergugat telah ingkar janji atawvanprestasi terhadapPerjanjian KreditNomor 031/054/V/KPD/TSM/12 tanggal 9 Oktober 2012 dan PerpanjanganPerjanjian Kredit Nomor 121/PPK/KPD/TSM/12 tanggal 28 November 2012.Dengan telah menggabungkan dua hal yang berbeda maka menurut TergugatIll substansi gugatan menjadi tidak jelas dan kabuoOscuur libel):Bahwa menurut Tergugat III, gugatan yang ditujukan Penggugat kepadaTergugat III, dengan pembatalan

risalah lelang adalah sangat merugikanTergugat Ill, sebagai pembeli beri ktikad baik maka gugatan Penggugatyang demikian merupakan gugatan Penggugat yang beri ktikad tidak baiksehingga gugatan yang demikian sepatutnya untuk tidak diterima;Halaman 6 dari 17 Hal.

ini otomatis dan karenanyaakan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan PenggugatKonvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;Bahwa Tergugat Konvensi mendalilkan pelaksanaan lelang eksekusi haktanggungan adalah pelaksanaan lelang yang tidak memenuhi prosedurlelang yang benar sehingga oleh karenanya Salinan Risalan Lelang Nomor586/2015 tertanggal 10 Juli 2015 adalah tidak sah dan harus dinyatakanbatal demi hukum dan berdasar dalil tersebut Tergugat Rekonvensimenggugat dan atau menuntut pembatalan

risalah lelang yang jelas jelasakan sangat merugikan Penggugat Rekonvensi sebagai pemenang lelangatau pembeli yang beriktikad baik;Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai pemenang lelang telahmenyelesaikan secara tuntas kewajibannya sebagai pemenang lelang,sejak tanggal 3 September 2015 Penggugat Rekonvensi adalah pemilikyang sah dan berdasar hukum atas objek sengketa dengan telahdibaliknamakannya hak kepemilikan atas objek sengketa dari namapemegang hak PT BCA , Tbk. yang berkedudukan di Jakarta menjadipemegang

Bahwa antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan petitumpembatalan risalah lelang adalah suatu materi dalam gugatan yang sangatberbeda karena materi perobuatan melawan hukum adalah perkara perdataumum, sedangkan pembatalan risalah lelang bukan merupakan materiperkara perdata umum yang seharusnya masuk ke materi perkara TataUsaha Negara sehingga hal ini menjadikan gugatan dari Penggugat tidakjelas atau kabur (obscuur libel);2.

Bahwa tidak jelas apakah ini surat gugatan dalam hukum keperdataanataukah Hukum Tata Usaha Negara, dan dapat disimpulkan bahwaPenggugat tidak mengerti hukum bahkan tidak dapat membedakan ranahgugatan (secara perdata) dan tuntutan (secara Tata Usaha Negara) dalamhal pembatalan risalah lelang dalam petitum surat gugatan Penggugat.Sehingga dengan demikian Penggugat mencampuradukan Hukum PerdataHalaman 6 dari 13 hal. Put.

Penggugat memohon pembatalan Risalah Lelang tetapi tidakmenyertakan KPKNL sebagai pihak dalam perkara ini padahalHalaman 12 Putusan Nomor 665/PDT/2020/PT.DKI19.2.19.3.19.4.19.5;KPKNL yang menerbitkan Risalah Lelang dan tidak menyertakan PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tok. sebagai pihak dalam perkaraini padahal PT.

Bank Negara Indonesia (Persero), Tok. adalah pihakyang memohonkan pelaksanaan proses lelang;Penggugat menuntut pembatalan Risalah Lelang akan tetapi tanpamencantumkan nomor dan tanggal Risalah Lelang tersebut;Penggugat mencantumkan alamat Penggugat dan alamat Tergugatbukan alamat yang sebenarnya;Penggugat dalam posita surat gugatan menguraikan alasangugatannya yaitu adanya surat dari Kantor Hukum Sangap &Partners yang tidak berhak mengirim surat kepada Theresiasehingga menjadi perbuatan melawan hukum

akan tetapi dalampetitum gugatan mengajukan pembatalan Risalah Lelang dan tidakmemohonkan pembatalan surat a quo;Bahwa terlebin pula ternyata materi gugatan bukan soal surat dariSangap & Partners melainkan soal harga rumah saat lelang padaTahun 2012 dan pembatalan perjanjian;Saat sebelum dilakukan pelelangan oleh KPKNL Wilayah III padaTahun 2012 terlebin dahulu~ dilakukan pengumuman danpemberitahuan tertulis kepada Penggugat selaku debitur macet akantetapi saat itu Penggugat tidak menyampaikan keberatan

Tergugat I danTergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :bahwa gugatan Penggugat adalah bersifat prematur karena dasargugatan Penggugat terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat dalam RegisterNo.447/Pdt.G/1996/PN.Jak.Sel tanggal 9 Desember 1996 adalah mengenai jumlahhutang dan pembatalan lelang yang telah dilakukan (bukti T.11) akan tetapi dalamgugatannya Penggugat menyatakan telah menggugat Tergugat I, II, II denganNo.95/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel yaitu mengenai pembatalan

risalah lelang ataumanyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum risalah lelangNo.840/1005 dan gugatan tersebut masih belum mempunyai putusan, sehinggagugatan tersebut menjadi prematur oleh karena gugatan masih tertunda karena adafaktor yang menangguhkan, yang hingga saat ini belum mempunyai kekuatanhukum tetap, maka menjadi jelas bahwa perkara No.447/Pdt.G/1996/PN.Jak.Seltanggal 9 Desember 1996 masih tertunda oleh perkara No.95/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut

;Bahwa Pembatalan Risalah Lelang akibat Perobuatan Melawan Hukummerupakan kewenangan Pengadilan Negeri;Berdasarkan selurun uraian diatas maka Penggugat dengan segalakerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memutussebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan bahwa Tergugatl, Tergugatll dan Tergugatlll telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum;3.

Penggugat menjadi tidak sempurna maka berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorHalaman 16 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Gto1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 Tentang gugatan yang harus ditujukankepada pemerintah pusat, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakantidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard);Eksepsi Ill.Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur / Obscuur Libel:Bahwa Antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) denganpetitum Pembatalan

Risalah Lelang adalah suatu materi dalam gugatanyang sangat berbeda karena materi PMH adalah perkara perdata umum,sedangkan Pembatalan Risalah Lelang bukan merupakan materi perkaraperdata umum yang seharusnya masuk ke materi perkara tata usahaNegara sehingga hal ini menjadikan Gugatan dari Penggugat tidak jelasatau kabur (obscuur libel) ;Bahwa Tidak jelas apakah ini surat gugatan dalam hukum keperdataanataukah hukum tata usaha negara, dan dapat disimpulkan bahwaPenggugat tidak mengerti hukum bahkan

tidak dapat membedakan ranahgugatan (secara perdata) dan tuntutan (secara tata usaha negara) dalamhal Pembatalan Risalah Lelang dalam petitum Surat Gugatan Penggugat.Sehingga dengan demikian Penggugat mencampuradukan Hukum Perdatadan Tata Usaha Negara dan membuat kabur (Obscuure Libel) SuratGugatannya;Eksepsi IV:Pengadilan Negeri Gorontalo Tidak Berwenang Untuk Memeriksa danMemutus Perkara (Kompetensi Absolut Pengadilan).1.Bahwa Berdasarkan petitum Gugatan khususnya pada petitum Gugatannomor 11

Pemaksaan pengajuan lelang yang didalamnya mengandungdokumen yang cacat hukum (APHT dan SKMHT) itulah substansiperbuatan melawan hukum, yang menurut Yurisprudensi Mahkamah AgungRI No. 245K/TUN/199 tanggal 30 Agustus 2001, yang menyatakan, ... danapabila ternyata dalam pelaksanaan lelang ada halhal yang bertentangandengan ketentuanketentuan yang berlaku dan merugikan pihak siterhutang/si terlelang, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukangugatan pembatalan risalah lelang kepada Badan Peradilan

risalah lelang kepada Badan Peradilan Umum dengandasar perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Eksepsi Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoir) ;Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat baik dalam Posita maupunPetitumnya meminta kepada Majelis Hakim untuk memeriksa danmemutus mengenai pembatalan Risalah Lelang in casu Risalah LelangNomor 0100/2013 tanggal 14 Maret 2013 (Risalah Lelang), hal manapembatalan lelang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan TataUsaha Negara Bahwa Risalah Lelang merupakan produk hukum yang dikeluarkan olehPejabat Lelang berdasarkan peraturan perundangundangan

terpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG HUKUMNYA DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Gugatan Penggugatadalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan eksepsi sebagaiberikut : 229 22222 n none n nnn nnn nnn nnnEksepsi Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoir) = ;Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat baik dalam Posita maupunPetitumnya meminta kepada Majelis Hakim untuk memeriksa danmemutus mengenai pembatalan

Risalah Lelang in casu Risalah LelangNomor 010/2013 tanggal 14 Maret 2013 (Risalah Lelang), hal manapembatalan lelang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan TataUsaha Negara ;Bahwa Risalah Lelang merupakan produk hukum yang dikeluarkan olehPejabat Lelang berdasarkan peraturan perundangundangan ic.

lagimempertimbangkan ;Menimbang bahwa terhadap bukti TIl.5 dan TIil.7 yaitu) suratketerangan pendaftaran tanah , kumpulan peraturan menteri keuangannomor 93/PMK.06/2010 karena ini masalah surat pendaftaran tanah danbuku tentang kumpulan peraturan tentang lelalng maka majelis hakim tidakakan mempertimbangkan ;Menimbang bahwa bukti TII.8 karena bukti surat tersebut samadengan bukti surat TIIl.3 yaitu risalah lelang nomor 010/2013 tanggal 14maret 2013 sebagai mana dalam gugatan penggugat pada petitum 2tentang pembatalan

risalah lelang tersebut majelis hakim berpendapatbahwa karena syarat syarat dalam lelang tidak sesuai dengan proseduryang dilakukan oleh tergugat dan Tergugat II dimana dalam pasal 52 ayat 3huruf a tergugat II dalam melakukan ralat pada pelelangan ke dua tentanguang jaminan tidak sama dengan pelelangan pertama sehingga majelishakim berkeyakinan risalah lelang no 0010/2013 patut unutukdibatalkan;Menimbang bahwa , selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan bukti surat TIll yaitu bukti surat TIll

Adapun kronologis dan dasar hukum yang melandasi pengajuangugatan Perbuatan Melawan Hukum Pembatalan Risalah Lelang Nomor1005/72/2018, tanggal 30 November 2018 ini adalah:Bahwa Penggugat dan Iwan Darmawan Tandiawan Tan diikatkandalam perjanjian kawin berdasarkan akta perkawinan, kemudian Penggugatdan Iwan Darmawan Tandiawan Tan membeli Obyek sengketa sekitar padatahun 2002 dengan membuka usaha serta bertempat tinggal di lokasiObyek sengketa tersebut, yaitu di UD Surya Putra, Jalan Teuku Umar No.36

Negeri Makassar Nomor 127/Pdt.g/2017/PN.Mks.Akan tetapi pada tanggal 30 November 2018 Tergugat tetap melaksanakanLelang sehingga terbitlah surat Nomor 1005 /72/2018 tanggal 30 November2018 tersebut padahal haruslah gugatan Penggugat diatas patut lahdiperhitungkan agar Tergugat dan Tergugat 2 dapat melakukan Penundaanuntuk pelaksanaan Lelang tersebut;Bahwa sehingga diketahui bahwa dalarn prosedur pelaksanaanlelang tersebut yang pada dasarnya telah salah prosedur, adapun dasarkami mengajukan Gugatan Pembatalan

Risalah Lelang Nomor1005/72/2018 Tanggal 30 November 2018 ini karena adanya beberapaprosedur lelang yang dilanggar Para Tergugat, antara lain adalah:1.

BahwaAntara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan petitumPembatalan Risalah Lelang adalah suatu materi dalam gugatan yangsangat berbeda karena materi PMH adalah perkara perdata umum,sedangkan Pembatalan Risalah Lelang bukan merupakan materiperkara perdata umum yang seharusnya masuk ke materi perkara tatausaha Negara sehingga hal ini menjadikan Gugatan dari Penggugattidak jelas atau kabur (obscuur libel);Tidak jelas apakah ini surat gugatan dalam hukum keperdataan ataukahhukum tata usaha negara

BankRakyat Indonesia (Persero) Tok Cabang Ternate memiliki persona standi in judiciodalam perkara ini, oleh karena itu eksepsi kedua ini beralasan untuk dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsiKetiga Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / kabur /obscuur libel dengan alasan pada pokoknya bahwa antara gugatan PerbuatanMelawan Hukum (PMH) dengan petitum pembatalan Risalah Lelang adalah suatumateri dalam gugatan yang sangat berbeda karena

materi PMH adalah perkaraperdata umum, sedangkan pembatalan Risalah Lelang bukan merupakan materiperkara perdata umum yang seharusnya masuk kemateri perkara Tata Usaha Negarasehingga hal ini menjadikan gugatan dari Penggugat tidak jelas atau kabur ataudengan kata lain bahwa Penggugat mencampur adukkan antara hukum perdata dantata Usaha Negara;Menimbang, bahwa atas eksepsi ini Majelis mempertimbangkan bahwadengan memperhatikan gugatan Penggugat, Majelis telah memperoleh gambaranyang jelas bahwa yang

Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum mengenai Jumlah yang harusdibayar dan menjadi tanggungjawab Para Pelawan yang juga menjadi syaratbisa dilaksanakan lelang, maka hal ini dapat dipakai sebagai dasar untukmengajukan pembatalan risalah lelang yang berkaitan dengan Barang MilikPara Pelawan yaitu sebidang tanah dan bangunan tersebut dalametifikat HakMilik Nomor 644 Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga.

Bahwa Para Pelawan dalam posita gugatan perlawanannya pada butir (1)sampai dengan butir (9) bagian Analisa Yuridis, pada intinya Para Pelawanmeminta pencabutan dan pembatalan Risalah Lelang Nomor 2026/2011tanggal 19 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor PelayananKekayaan Negara dan Le lang (KPKNL), sebagaimana pula dinyatakandalam petitumnya pada butir (6), yang berbunyi sebagai berikut:Halaman 11 dari 27 hal. Put.

produk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Pekalongan (Berupa Risalah Lelang), yang mana produk institusi tersebut yaitu RisalahLelang atas obyek sengketa / obyek lelang dimaksud adalah termasuk produk dokumenyang dipersamakan sebagai obyek Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara(KTUN) karena memiliki sifat "beslissing";Bahwa hal tersebut telah didalilkan dalam posita gugatan Para Penggugatpoin 6 (enam) bagian kedudukan hukum dan poin 10 (sepuluh), 12 (dua belas)dan 13 (tiga belas), serta pembatalan

Risalah Lelang terurai dalam petitum poin 2(dua) dan 4 (empat) gugatan Penggugat agar dinyatakan batal demi hukum.

Terlebih lebih obyek lelang / obyek sengketa sudah beralihmenjadi hak milik pihak lain yakni Bapak Achmat Zurozim ;12Bahwa seharusnya gugatan Para Penggugat mengenai kesalahan obyekobyek lelang dan pembatalan risalah lelang haruslah menyertakan pihak pemilikbaru / pembeli obyek lelang yakni Bapak Achmat Zurozim, Kantor PertanahanKabupaten Batang dan PPAT Dra.

Penggugatharusmemiliki hubungan Hak, hubungan hukum dan kepentingan hukum (poind'interet point d'action) yang merupakan syarat mutlak untuk mengajukantuntutan perdata (burgerHjk vordering) sebagaimana pula ditegaskan dalamYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K /Sip/1971 tertanggal 7 Juli1971 yang menyatakan;" bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yangmempunyai hubungan hukum"Bahwa Para Penggugat selain telahmencampuradukkan konstatasi gugatan apakah bersifat keperdataan biasa,ataukah meminta pembatalan

Risalah Lelang yang notabene dapatdipersamakan dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, Para Penggugatjuga tidak meminta pembatalan terhadap perouatan hukum atau dokumendokumen / produk produk / akta akta yang menjadi dasar dilakukannyapelelangan atas obyek lelang / obyek sengketa a quo , diantaranya adalahPerjanjian Kredit beserta Syarat Ketentuan Umum Pemberian Fasititas Kredit,Akta Pemberian Hak Tanggungan, Sertifikat Hak Tanggungan, SuratKeterangan Pendaftaran Tanah.

Dan apabila ternyata dalam pelaksanaan lelangada halhal yang bertentangan dengan ketentuanketentuan yang berlaku danmerugikan pihak si terhutang/si terlelang, maka pihak yang bersangkutan dapatmengajukan gugatan pembatalan risalah lelang kepada Badan Peradilan umumdengan dasar perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Murabahah telah diikuti dengan akadWakalah,yang berarti Penggugat/sekarang Terbanding menjadiWakil dariTergugat I/ sekarang Pembanding untuk membeli barang sesuai daftar yangdisepakati bersama sebelumnya,sehingga secara hukum (gabal al hukmi )barang sudah dimiliki oleh Tergugat I/sekarang Pembanding sebagaimanamaskud Pasal 119 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga dengandemikian Majelis Hakim Banding berpendapat akad al Murabah tetap sah,tidak batal demi hukum;Menimbang,bahwa mengenai petitum pembatalan

risalah lelang, MajelisHakim Banding berpendapat harus ditolak, dengan pertimbangan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa Penggugat/sekarang Terbanding mengakui hanyamelaksanakan prestasi dalam akad al Murabahah sejak Desember 2016sampai dengan Nopember 2017, padahal tenor pembiayaan al Murabahahselama 3 (tiga)tahun sampai Desember 2019, selebinnya Penggugat/sekarangTerbanding lalai, tidak melaksanakan kewajibannya sampai mendapat teguran(somasi) 3 (tiga) kali dari Tergugat l/sekarang Pembanding, karena

produk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Pekalongan (Berupa Risalah Lelang), yang mana produk institusitersebut yaitu Risalah Lelang atas obyek sengketa / obyek lelang dimaksudadalah termasuk produk dokumen yang dipersamakan sebagai obyekKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) karena memiliki sifat"beslissing";Bahwa hal tersebut telah didalilkan dalam posita gugatan ParaPenggugat poin 6 (enam) bagian kedudukan hukum dan poin 10 (sepuluh), 12(dua belas) dan 13 (tiga belas), serta pembatalan

Risalah Lelang terurai dalampetitum poin 2 (dua) dan 4 (empat) gugatan Penggugat agar dinyatakan bataldemi hukum.

Terlebih lebih obyek lelang /obyek sengketa sudah beralin menjadi hak milik pihak lain yakni BapakAchmat Zurozim;Bahwa seharusnya gugatan Para Penggugat mengenai kesalahanobyek obyek lelang dan pembatalan risalah lelang haruslah menyertakanpihak pemilik baru / pembeli obyek lelang yakni Bapak Achmat Zurozim,Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dan PPAT Dra.