Nama Denny Wahyudin,SH,MH;Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum danHAM pada Biro Hukum Dan HAMHalaman 2 dari 90 Halaman Putusan. No. 26/G/2017/PTUNBDG3. NamaJabatan4. NamaJabatan5. NamaJabatan6. NamaJabatan7.

NamaJabatanSekretariat Daerah Provinsi JawaDewi Martiningsih,SH,MH;Kepala Sub Bagian Litigasi padaBiro Hukum dan HAM SekretariatDaerah Provinsi Jawa Barat;Tatang Firmansyah,SH,MH;Kepala Sub Bagian Non Litigasipada Biro Hukum dan HAMSekretariat Daerah Provinsi JawaYusuf Supriatna,SH,MAP;Kepala Sub Bagian Hak AsasiManusia pada Biro Hukum danHAM Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Barat;Mamad Suparman,S.Sos,MM;Fungsional Mediator HubunganIndustrial pada Dinas Tenaga Kerjadan Transnograsi Provinsi JawaFirman

Alamsyah,SH,MH;Pelaksana pada Biro Hukum danHAM Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Barat;Halaman 3 dari 90 Halaman Putusan. No. 26/G/2017/PTUNBDG10.11.12.13.14.NamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaAdittya Putra Perdana,SH,MH;Pelaksana pada Biro Hukum danHAM Sekretariat Daerah ProvinsiJAWE Balai ono nnnnnnnnnonsnDepi Subardi,S. IP ;Pelaksana pada Biro Hukum danHAM Sekretariat Daerah ProvinsiJawa BalaljeenssssssessnssercncemssenceeM.

Fahmi Haikal,SH;Pelaksana pada Biro Hukum danHAM Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Biarat;Ariz Ekha Suprapto,SH;Pelaksana pada Biro Hukum danHAM Sekretariat Daerah ProvinsiJaWa Bail ===Riani Wulandari,SH;Pelaksana pada Biro Hukum danHAM Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Barat;Dadi Andriyandi Nugraha,SH;Pelaksana pada Biro Hukum danHAM Sekretariat Daerah ProvinsiJAWA BQldl)=nnnn manne nnennFirman Desa,ST,MT;Halaman 4 dari 90 Halaman Putusan.

No. 28/B/2014/PT.TUN.JKTJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaKepala Bagian Hukum dan HAM padaSekretariat Daerah KotaBandung ; Asep Mulyana, S.H ;Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kota Bandung ;Santosa Lukman Arief, S.H ;Pelaksana pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah KotaPelaksana pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah KotaMuhammad Qadafi, S.H.

;Pelaksana pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah KotaBandung ; Irwan Hermawan, S.H., M.Kn. ;Fungsional Umum pada Bidang 2 BadanPelayanan Perizinan Terpadu KotaJabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah KotaBandung ; 8. Nama : Rani Suhartini, S.H. ;Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah KotaBandung. ;9.

Nama : Risman Al Isnaeni, S.H ;Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah KotaBandung ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /TERBANDDING gpssscecrsnesccsemeeneseemmeneememens2. MENIWATI MULIA MARTANA, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Centeh Nomor 12,Kelurahan Samoja, Kecamatan Batununggal, Kota3.

., Jabatan Pit.Kepala Bagian Hukum danHAM 222222 eee eee eee e ee eee2. Audia SafitriPengad lang. si., JabatanKasubbag Bantuan Hukum danHAM 2222222 e eee eee eeee3. M. Rezha Fahlevie, SH, Jabatan StafBagian Hukum danHAM selanjutnya disebut:Tergugat/Terbanding; 2. PONDOK PESANTREN DARUL ULUM TIGO JANGKO,berkedudukan di Nagari Tigo Jangko,Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten TanahDatar; Berdasarkansurat kuasa khusus Nomor: 22/ PP/ DUTJ/2010 tanggal 12 Juli 2010 memberikuasakepada; Torre 1. H.

Jabatan Kepala Biro Hukum danHAM Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat;2. Denny Wabhjudin, SH.,MH. Jabatan Kepala Bagian BantuanHukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat DaerahPropinsi Jawa Barat ;3. Dewi Martiningsih, SH.,MH. Jabatan Kepala Sub Bagian Litigasipada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Jawaa4. Tatang Firmansyah, SH.,MH.

Jabatan Pelaksana pada Biro Hukum danHAM Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat ;10.M. Fahmi Haikal, SH. Jabatan Pelaksana pada Biro Hukum danHAM Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat ;11.Ariz Ekha Suprapto, SH. Jabatan Pelaksana pada Biro Hukumdan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat ;Halaman 3dari 87 halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUNBDG12.Riani Wulandari, SH. Jabatan Pelaksana pada Biro Hukum danHAM Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat ;13.Dadi Andriyandi Nugraha, SH.

Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum danHAM RI Nomor : AHUAH.01.1041486 tanggal 23 November 2012tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.ANUGERAH PANACARAN BULAN yang ditujukan kepada NotarisMia Rochdiana Setianingsih, SH., MKn.

;Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum danHAM RI Nomor : AHUAH.01.1041487 tanggal 23 November 2012tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.BUNGA JADI LESTARI yang ditujukan kepada Notaris MiaRochdiana Setianingsih, SH., MKn.

;Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum danHAM RI Nomor : AHUAH.01.1041439 tanggal 23 November 2012tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.CAHAYA BARA KALTIM yang ditujukan kepada Notaris MiaRochdiana Setianingsih, SH., MKn.;. Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAMRI Nomor : AHUAH.01.1041346 tanggal 22 November 2012 tentangPenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.

;Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum danHAM RI Nomor : AHUAH.01.1027851 tanggal 26 Agustus 2011tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.BUNGA JADI LESTARI yang ditujukan kepada Notaris Jap Sun Jaw,SH.;Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum danHAM RI Nomor : AHUAH.01.1025939 tanggal 10 Agustus 2011tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.CAHAYA BARA KALTIM yang ditujukan kepada Notaris Jap SunJaw, SH.

;Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum danHAM RI Nomor : AHUAH.01.1026629 tanggal 16 Agustus 2011tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.SEPIAK JAYA KALTIM yang ditujukan kepada Notaris Jap Sun Jaw,SH.;Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum danHAM RI Nomor : AHUAH.01.1034413 tanggal 26 Oktober 2011tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.hal7 dari 13 hal. Put.

;NIP : 19661017 1999203 1 009 ;Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum DanHAM Pada Bagian Hukum Setda KotaSemarang 5 22 oe3. Nama : UMAR SIDIK,S.H.;NIP : 19681024 199203 1 005 ;Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum DanHAM Pada Bagian Hukum Setda KotaSemarang 5 22 oeJ Putusan No.78/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 1 dari 9 Halaman4. Nama : QURROTUN AINI,S.H.;NIP : 19860827 201001 2 017 ;Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum DanHAM Pada Bagian Hukum Setda KotaSemarang 52 225.

;NIP : 19760925 201001 1 0111 ;Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum DanHAM Pada Bagian Hukum Setda KotaSOMALANY jn nner nnn nee nekesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil Pada Pemerintah Kota Semarang beralamat di jalanPemuda Nomor 148 Semarang. " 25 Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/TERGUGAT ;MELAWANTHOMAS EDY DJOHAR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat TinggalTanggungrejo IV RT. 1 RW 6 Kelurahan Tambakrejo, KecamatanGayamsari, Kota Semarang, Pekerjaan Wiraswasta

Nama NIP JabatanKepala Bagian Hukum danHAM Sekretariat DaerahKabupatenPurbalingga; 2.Nama NIP JabatanKepala SubbagianBantuan Hukum dan HAMSekretariat DaerahKabupatenPurbalingga; 3.

NamaJUPRI SANTOSO, NIP Jabatan Staf Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah KabupatenPurbalingga; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia dan berkedudukan di Jalan OnjeNomor 1 B Purbalinggaj 2227222 on nn nnn nnn nen n en nn nen nn n=Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT:;Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang tertanggal 02 Mei 2013 Nomor: 22/PEN.DIS/2013/PTUN.SMG tentangPenestapan lolos: Dicinmistiial j

Hukum danHAM Gorontalo, beralamat di Kanwil. Hukum dan HAM JI. Tinaloga No. 1 KotaHalaman 1 dari 10 halaman Putusan No. 39/B/2016/PT.TUN.MKSGorontalo;5. Ramlan Harun, SH, MH, Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU dan HK! Kanwil.Hukum dan HAM Gorontalo, beralamat di Kanwil. Hukum dan HAM Jl. TinalogaNo. 1 KotaGorontalo j nnn n nn nn nnn nnn neces n cc nen nncnnnnne6.

Faraitody Rinto Hakim, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi,beralamat di Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum danHAM, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 67 Jakarta;10. Daniel Duardo Noorwijonarko; Analis Pendapat Hukum dan Advokasi,beralamat di Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum danHAM, JI. H.R.

;Kepala Bagian Hukum danHAM pada Sekretariat DaerahKota Bandung ; Asep Mulyana, S.H. ; sKepala Sub Bagiar BantuanNSHukum pada>Bagian Hukumdan HAM Sekretariat Daerah4ieAX)KotaBandung ; Santosa Lukman Arief, S.H. ;A~%,Fungsional Umum pada BagianHukum dan HAM SekretariatDaerah Kota Bandung $;Muhammad Qadafi, S.H. ;Fungsional Umum pada BagianHukum dan HAM SekretariatDaerah Kota Bandung ;Herman Hari Rustaman, S.H.

;Jabatan : Fungsional Umum pada BagianHukum dan Sekretariat Daerah Kota Bandung ;Kesemuanya berkewarganegaraanindonestat, BekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Baglan Hukum danHAM Sekretariat Daerah ele Bandung, berkedudukandi Jalan Wastukencana Now 2 Bandung. Selanjutnyadisebut sebagai TERGUGATITERBANDING: setae2. PT.

., M.Si, Kepala Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ; H. Aep Saepudin, S.H, Kepala Bidang Perizinan dan NonPerizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan TerpaduFOL S SGI UIE j mmm =m nnn nn cnrIda Nurfarida, S.H, Kepala Subbagian Advokasi Hukum dan HAMpada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah KabupatenKristanti Wahyuni, S.H, Kepala Subbagian Perundangundanganpada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah KabupatenHal. 1 dari 11 hal Put No. 55/B/2015/PT.TUN.JIKT5.

Cepy Fardina, S.H, Fungsional Umum pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ; 8. Sopi Feridiansah, S.H, Fungsional Umum pada Bagian Hukumdan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ; 9.

., Kepala Biro Hukum danHAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, 2. DennyWahjudin, S.H., M.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum danHAM pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Barat, 3. Drs. H. Karyono, M.Si., SekretarisHalaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1196 K/Pdt/2018pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 4. TatangFirmansyah, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Litigasi padaBiro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi JawaBarat, 5.

Firman N.Alamsyah, S.H., M.H., Pelaksana pada Biro Hukum danHAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, 8. Ariz EkhaSuprapto, S.H., Pelaksana pada Biro Hukum dan HAMSekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, 9. Adittya PutraPerdana, S.H., M.H., Pelaksana pada Biro Hukum danHAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, 10. M.Fahmi Haikal, S.H., Pelaksana pada Biro Hukum dan HAMSekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, 11.

Pelaksana pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kota Bandung; : SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H. Pelaksana pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kota Bandung ; 8. MUHAMMAD QADAFI, S,H. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kota Bandung ; HENDRA SUHENDAR, S.H. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kota Bandung ; 10.R. BUDI DRAJAT, S.H.

Kepala Bagian Hukum danHAM pada Sekretaris Daerah Kota Bandung ; DRS. IWA KOSWARA, M.Si. Kepala Bidang PengendalianTata Ruang Dan Bangunan pada Dinas Tata Ruang danCipta Karya Kota Bandung ; 3, EDI R. ZEIN, S.H. Kepala Sub, Bagian Bantuan Hukum pada BagianHukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung ;4. ASEP MULYANA, S.H. Kepala Seksi Penanganan Pengaduan danSengketa pada Dinas Tata Ruang danCipta Karya Kota Bandung ; 5. DADANG HIDAYAT, S.H.

Pelaksana pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kota Bandung; de SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H. Pelaksana pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kota Bandung ; 8. MUHAMMAD QADAFI, S,H. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kota Bandung ; 9. HENDRA SUHENDAR, S.H. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kota Bandung ; 10.R. BUDI DRAJAT, S.H.

Kepala Bagian Hukum danHAM pada Sekretaris Daerah Kota Bandung ; 2. DRS. WA KOSWARA, M.Si. Kepala Bidang PengendalianTata Ruang Dan Bangunan pada Dinas Tata Ruang danCipta Karya Kota Bandun9 ; 3, EDI R. ZEIN, S.H. Kepala Sub, Bagian Bantuan Hukum pada BagianHukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung ;4. ASEP MULYANA, S.H. Kepala Seksi Penanganan Pengaduan danSengketa pada Dinas Tata Ruang danCipta Karya Kota Bandung ; 5. DADANG HIDAYAT, S.H.

Pelaksana pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kota Bandung; 7. SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H. Pelaksana pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kota Bandung ; 8. MUHAMMAD QADAFI, S,H. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kota Bandung ; 9. HENDRA SUHENDAR, S.H. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kota Bandung ; 10.R. BUDI DRAJAT, S.H.

AHU.AH.04.03.77 beralamat di Gedung WorldTrade Center lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2931 Jakarta Selatan ; WIDIA GUSTI WARDINI, SH , Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementrian Hukum danHam dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No : AHU.AH.04.0337 beralamat di WismaMetropolitan II lantai 11 , jalan jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta Selatan ;Selaku Pengurus dalam proses PKPU Termohon PKPU /ACROSSASIALIMITED;5.

AHU.AH.040328 berkantor di SummitLaw Firm beralamat di Wisma Metropolitan II lantai Il Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31 JakartaSelatan ; IRFAN AGHASAR, SH Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementrian Hukum danHAM dengan surat bukti pendaftaran kurator dan Pengurus No.

Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum danHam dengan surat bukti pendaftaran kurator dan Pengurus No. AHU.AH.040328 berkantor diSummit Law Firm beralamat di Wisma Metropolitan II Lantai Il Jalan Jenderal Sudirman Kav.31 Jakarta Selatan;IRFAN AGHASAR, SH. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementrian Hukum danHAM dengan surat bukti pendaftaran kurator dan Pengurus No.

Ramli Chalik menghubungi kembali Saksi Sukarmin dan menyuruhSaksi Sukarmin untuk mentransfer sisa kekurangan uangnya tersebutkarena apabila tidak ditransfer maka Saksi Wiwin tidak bisa mengikuti tesdan tidak akan diterima bekerja menjadi PNS di Kementerian Hukum danHAM;Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 26 September 2011 sekira jam 14.30WIB, dikarenakan takut Saksi Wiwin tidak dapat mengikuti tes penerimaanPNS tersebut dan tidak dapat diterima di Kementerian Hukum dan HAMmaka Saksi Sukarmin kembali

Ramli Chalik bisamemasukkan orang untuk diterima menjadi PNS Kementerian Hukum danHAM dengan menggunakan imbalan uang sehingga atas rangkaiankebohongan tersebut, Saksi Sukarmin tergerak hatinya untuk menyerahkansejumlah uang yang besarnya Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh limajuta rupiah) kepada Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik sebagaipengurusan agar lulus dalam pengangkatan PNS Kementerian Hukum danHAM;Bahwa Terdakwa maupun Saksi Elly Susilawati binti H.

Ramli Chalik bisamemasukkan orang untuk diterima menjadi PNS Kementerian Hukum danHAM dengan menggunakan imbalan uang sehingga atas rangkaiankebohongan tersebut, Saksi Sukarmin tergerak hatinya untuk menyerahkansejumlah uang yang besarnya Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh limajuta rupiah) kepada Saksi Elly Susilawati binti H. Ramli Chalik sebagaipengurusan agar lulus dalam pengangkatan PNS Kementerian Hukum danHAM; Bahwa Terdakwa maupun Saksi Elly Susilawati binti H.

., Jabatan KasubbagProduk Hukum Daerah Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang;3. ARMADAN WIDODI, S.H., M.H., JabatanKasubbag Penyuluhan Hukum danDokumentasi Bagian Hukum dan HAMHalaman 2 Putusan No.173/B/2019/PT. TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMSekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang; 4.

., Jabatan KasubbagBantuan Hukum dan HAM bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah KabupatenKepahiang; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang,berkedududkan di Jalan Raya Kelobak KepahiangKabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/01/Bag.3/2019 tanggal O08 Februari 2019,Selanjutnya disebut TERGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ; Telah membaca:1.

RI di Jakarta,akhirnya belum diperoleh Surat Pengesahan Pendirian YayasanBhakti Sosial Surakarta dari Departemen Hukum dan HAM RI diJakarta, karena adanya beberapa revisi dari Departemen Hukumdan HAM RI di Jakarta menyangkut bentuk dan beberapa pasalyang dibuat NINOEK POERNOMO, SH di dalam akta BERITAACARA RAPAT YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA,Nomor 58 tanggal 15 April 2008 tersebut, serta adanya permintaanSurat Pernyataan dan Neraca Yayasan ;Bahwa akhirnya dengan petunjuk dari Departemen Hukum danHAM

No. 344/Pid/2012/PT.Smg.pihak yang memerintah dan memberikan paket pekerjaan kepadaNINOEK POERNOMO, SH, namun Terdakwa tidak memenuhikekurangan tersebut ;e Bahwa akhirnya pengurusan tersebut terjadi kKevakuman (hampirsatu tahun), dan akhirnya NINOEK POERNOMO, SH mencobauntuk mengirimkan kembali berkas tersebut tanpa dipenuhi dengankekurangan berkas yang diminta oleh Departemen Hukum danHAM, tetapi oleh Departemen Hukum dan HAM tetap dikembalikankepada NINOEK POERNOMO, SH.

RI di Jakarta, akhirnyabelum diperoleh Surat Pengesahan Pendirian Yayasan Bhakti SosialSurakarta dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, karenaadanya beberapa revisi dari Departemen Hukum dan HAM RI diJakarta menyangkut bentuk dan beberapa pasal yang dibuat NINOEKPOERNOMO, SH di dalam akta BERITA ACARA RAPAT YAYASANBHAKTI SOSIAL SURAKARTA, Nomor 58 tanggal 15 April 2008tersebut, serta adanya permintaan Surat Pernyataan dan NeracaYayasan ;Bahwa akhirnya dengan petunjuk dari Departemen Hukum danHAM

No. 344/Pid/2012/PT.Smg.NINOEK POERNOMO, SH, namun Terdakwa tidak memenuhikekurangan tersebut ;Bahwa akhirnya pengurusan tersebut terjadi kevakuman (hampirsatu tahun), dan akhirnya NINOEK POERNOMO, SH mencobauntuk mengirimkan kembali berkas tersebut tanpa dipenuhi dengankekurangan berkas yang diminta oleh Departemen Hukum danHAM, tetapi oleh Departemen Hukum dan HAM tetap dikembalikankepada NINOEK POERNOMO ;Bahwa sampai dengan saat ini status Badan Hukum YayasanBhakti Sosial Surakarta belum mendapatkan

. ; : Kepala Sub Bagian Perlindungan Hukum danHAM pada Biro Hukum dan HAM SetdaProvinsi Sumsel ;: HENDRY SETIAWAN, SH.,MH. ; : Kepala Seksi Usaha, Obyek dan DayaTarik Pada Dinas Kebudayaan dan PariwisataProvinsi Sumsel 5: M. CHANDRA EKA PUTRA, SH.,MH. ; : Fungsional Umum pada Biro Hukum danHAM PFOVINS! SUIMSGI 22mmnnnon==Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ; Telah membaca ; 1.

., M.Si ( Kepala Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kota Dumai) ; 4. Ade Wicaksono, S.STP (Kabid. Mutasi dan PengadaanPegawai BKD Kota Dumai) ; 5. Handayani, SH (Kasubbid Mutasi dan Kepegawaian BKDPOTD, UTTER) gp mmm mmm mmm nnn nnn nnn6. Dede Mirza, SH.,MH (Kasubbag. Bantuan Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kota Dumai) ; 7.

Heri Apriadi, SH (Pelaksana Pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kota Dumai) ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Dumai,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2/HKHAM/2012tanggal 28 Mei 2012 ; Selanjutnya disebut sebagai ..................665 .TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor : A.21/Pen.MH/2012/P.TUNPbr, tertanggal 16Mei 2012 tentang Penunjukan

Nama : UNTARA,SHJabatan : Kepala bagian Hukumdan HAM Setda KotaSurakarta.Alamat : Bagian Hukum danHAM Setda SurakartaJl. JenderalSudirman No. 2 Surakarta ;2. Nama : SUYONO,SHJabatan : Kepala Sub BagianBantuan hukum dan HAMSetda KotaSurakartaAlamat : Bagian Hukum dan HAMSetda SurakartaJl. JenderalSudirman No. 2 Surakarta ;3. Nama ; F.X.ANDY SUTRISNOJabatan : Staf bagian Hukumdan HAM Setda Kota SurakartaAlamat : Bagian Hukum danHAM Setda SurakartaJl. JenderalSudirman No. 2 Surakarta ;4.

Nama : YUDIANTO,SHJabatan : Staf Bagian Hukumdan HAM Setda Kota SemarangAlamat ; Bagian Hukum danHAM Setda . Jl. BhayangkaraNo. 2Surakarta ;Selanjutnya disebut sebagaiwee ee eee eee eee eee eee TERGUGATDAN2. LUISA ERIKA SANTOSO, Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan WiraswastaQWiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Jangli No.49 Semarang , dalam hal ini memberikan kuasa kepada1. ERANY KISWANDANI,SH. ;2. SAMSI PRASETYO,SH.

., MH.Fungsional Umum pada Biro Hukum danHAM Setda Provinsi Sumatera Selatan; : HERMAN FIKRI, SH., M.Si.Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum danHAM pada Biro Hukum dan HAM SetdaProvinsi Sumatera Selatan; : FAHRU NASOR, SH.Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum danHAM pada Biro Hukum dan HAM SetdaProvinsi Sumatera Selatan; : M. CHANDRA EKA PUTRA, SH., MH.Kepala Sub Bagian Peraturan Gubernurdan HAM pada Biro Hukum dan HAMSetda Provinsi Sumatera Selatan; Selanjutnya disebut TERGUGAT/PEMBANDING;DanAA.