Ditemukan 876516 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memukul meratus melitus memotius menurus meutui
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 15-12-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3816 K/Pid.Sus/2021
Tanggal 15 Desember 2021 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, telah memutus perkara para Terdakwa: HENRICUS ADITYA PRATAMA NUGRAHA;
91 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur,telah memutus perkara para Terdakwa: HENRICUS ADITYA PRATAMA NUGRAHA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 21-12-2021 — Upload : 15-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3785 K/Pid.Sus/2021
Tanggal 21 Desember 2021 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa: AGUS SALIM DAHLAN alias AGUS;
15 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa: AGUS SALIM DAHLAN alias AGUS;
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata
Register : 03-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 06-12-2019
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Blb
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat:
SAMSUDIREDJA SUNADIM
Tergugat:
1.KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP ADITYA ISKANDAR dan REKAN
77 — 28

    1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I Tentang Kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan memutus serta mengadili perkara ini ;
    2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus serta mengadili perkara ini ;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.486.000,- (Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 01-12-2010 — Putus : 10-02-2011 — Upload : 19-10-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 265 / B /2010/PT.TUN.JKT.
Tanggal 10 Februari 2011 — PT. INTERNATIONAL MACHINERY CORPORATION; KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA;
217 — 7
  • Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini
    kepadaTergugat / Terbanding pada tanggal 25 Oktober2010 ; Bahwa atas memori banding tersebut Tergugat / Terbandingmengajukan kontra memori banding tertanggal 08 November 2010, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 23 Nopember 2010 yang pada pokoknya menyatakan ; e Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk mengadiliperkara a quo secara hukum sudah tepat ;e Bahwa judex factie didalam memutus
    No. 265/B/2010/PT.TUN.JKT.menerbitkan objek sengketa in litis bertindak sebagai Badan atau PejabatTata Usaha Negara atau tidak, terlabih dahulu harus memperhatikanmaksud dan tujuan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugasdan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tatausaha negara di tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara berwenang
    memeriksa dan memutus sengketa Tata UsahaNegara di tingkat banding (vide Pasal 50 dan Pasal 51 ayat 1 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usahanegara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negaraantara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan
    tentangPeradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang berkenaan danbersangkutan dengan perkara ini ; MENGADILIe Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 07Oktober 2010 Nomor : 120/G/2010/PTUN.JKT, yang dimohonkan banding,dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar putusan; DALAM EKSEPSI :e Menerima Eksepsi Tergugat / Terbanding ; e Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidakberwenang untuk memeriksa, memutus
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama Harta Bersama
Register : 12-08-2013 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 14-03-2014
Putusan PA MEDAN Nomor 1292/Pdt.G/2013/PA.Mdn
Tanggal 20 Februari 2014 — Penggugat vs Tergugat
60 — 15
  • Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menetapkan dan memutus hukum bahwa, tanah yang terletak terletak di `Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan Kecamatan Medan xxxxxxxx., sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1817/ Desa/ Kel. Sunggal Seluas 180.M2 atas xxxxxxxxx (Tergugat) merupakan harta Gono Gini/ Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat; Menetapkan dan memutus hukum bahwa, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1817/ Desa/ Kel.
    Sunggal Seluas 180.M2 atas nama xxxxxxxxx (Tergugat) yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan Kecamatan Medan xxxxxxxx berikut segala sesuatu yang berdiri dan dibangun serta terdapat atas sebidang tanah tersebut, terutama 1 (satu) unit bangunan tempat tinggal permanent tersebut hak mewarisi Jatuh kepada Penggugat; Menetapkan dan Memutus hukum bahwa, mengalihkan hak Tanggungan No. 208/ 2010, tanggal 25 Juni 2010 jo.
    Sertifikat hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) tanggal 19 Juli 2010 atas nama xxxxxxx (Tergugat) sepenuhnya menjadi hak Tanggungan Penggugat; Menetapkan dan memutus hukum bahwa , untuk membebankan Tergugat tetap membayar biaya kredit angsuran sampai saat Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1817/ Desa/ Kel. Sunggal Seluas 180.M2 atas xxxxxxxxxx balik menjadi nama Penggugat.
    Majelis Hakim untuk menetapkan dan memutushukum sebagai berikut ;Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menetapkan dan memutus hukum bahwa, tanah yang terletak terletak di*Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan Kecamatan Medan xxxxxxxx., sesuaiSertifikat Hak Guna Bangunan No.1817/ Desa/ Kel. Sunggal Seluas 180.M2atas XXxXxxxxxx (Tergugat) merupakan harta Gono Gini/ Harta bersama antaraPenggugat dan Tergugat;Menetapkan dan memutus hukum bahwa, Sertifikat Hak Guna BangunanNo.1817/ Desa/ Kel.
    Sunggal Seluas 180.M2 atas nama xxxxxxxxx (Tergugat)yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan Kecamatan MedanXXXXXXXX berikut Segala sesuatu yang berdiri dan dibangun serta terdapat atassebidang tanah tersebut, terutama 1 (satu) unit bangunan tempat tinggalpermanent tersebut hak mewarisi Jatuh kepada Penggugat;Menetapkan dan Memutus hukum bahwa, mengalihkan hak Tanggungan No.208/ 2010, tanggal 25 Juni 2010 jo.
    Sertifikat hak Tanggungan Peringkat (Pertama) tanggal 19 Juli 2010 atas nama xxxxxxx (Tergugat) sepenuhnyamenjadi hak Tanggungan Penggugat; Menetapkan dan memutus hukum bahwa , untuk membebankanTergugat tetap membayar biaya kredit angsuran sampai saat Sertifikat HakGuna Bangunan No.1817/ Desa/ Kel.
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus
Register : 28-10-2022 — Putus : 25-01-2023 — Upload : 26-01-2023
Putusan PN SERANG Nomor 143/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg
Tanggal 25 Januari 2023 — Penggugat:
R. TOMMY GATOT SAMPURNO
Tergugat:
PT. TIGER WATER SOLUTIONS
191 — 98
  • Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 143/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial nomor 143/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg;
3.
Pengadilan PN KUDUS Perdata
Register : 29-03-2023 — Putus : 15-08-2023 — Upload : 15-08-2023
Putusan PN KUDUS Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Kds
Tanggal 15 Agustus 2023 — Penggugat:
1.MOCHAMAD CONDRO BUWONO Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
2.NOOR HIDAYAT Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
3.MOKH KHADIQ Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
4.SUDAR Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
5.M PANJI WAHYU MUKTI Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
6.NGASNO Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
7.ACHMAD MUSTA'IN Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Bulung Cangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
8.ULIN NUHA Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
9.HARTONO Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa, Desa Sadang Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
10.HERY YUDI PRATIKNO Ketua Panitia Pengisian Perangk
Tergugat:
WIDYA SETIABUDI SUMADINATA Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (UNPAD)
Intervensi:
1.Teguh Santoso
2.Saiful Absor
3.Septian Ganda Pratama
4.Ikhsanudin Saputra
5.Syaiful Anam
6.Umi Roufatuz Zahro
7.Revangga Dwi Chaya
8.Mirza Selvira Aryani Putri
9.Habib Alwi
10.Junaidi
11.Anggun Hardianasari
12.Hadiyanto
13.Fahrudin
14.Intan Maddhiyatun Nisa
15.Muhammad Shiuulana Aniqon Niam
16.Bagus Burhanuddin Suhud
17.Amni Norwidasyaroh
18.Habibur Rohman
19.Auva Nashan Mushoffa
20.Agus Setiawan
21.Dwi Setiawan
22.Kholidatul Chilmiya
23.Salvi Umami
24.Irfan Eko Wahyudi
25.Muhammad Hanif
26.Imam Mafruch
27.Tomi Sebastian
28.Khoirotun Nisa Ussalamah
29.Camila Era Dina Zulfadila
30.Alfiani Nur Ramadani
31.Dewi Palupi
32.Faizah Haris
33.Nor Huda
34.Yusa Mahmudi
35.Lusiana Maulida
36.Ana Nor Laili
37.Fifi Tri Utami
38.Rahardian Surya Nugraha
39.Zumrotun
40.Sri Hartanti
41.Saidatul Fitroh
42.Huda Ardiana
4
332 — 172

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi mengenai kompetensi relatif;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
    3. Menyatakan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Sumedang;
    4. Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp4.366.500,- (empat juta tiga ratus enampuluh enam ribu lima ratus rupiah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 10-02-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1100 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 10 Februari 2017 — AJI AHMAD WAHIDIN VS YAYASAN ASEAN (ASEAN FOUNDATION)
336 — 252 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memerintahkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo
    PUTUSANNomor 1100 K/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:ADJIE AKHMAD WAHIDIN, Warga Negara Indonesia,bertempat tinggal di Gg N 1/38, RT 012, RW 03, KelurahanCipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dalamhal memberikan kuasa kepada Melky L.
    Memerintahkan Pengadilan Huubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;2. Memerintahkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat untuk mengirimkan kembali putusan perkara a quo kepadaMahkamah Agung untuk diperiksa dalam tingkat kasasi;3.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 23-11-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 119/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
PT Sarana Ventura Selaras / diwakili Alamsyah
Tergugat:
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI
101 — 54
  • Menerima eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo yang diajukan Tergugat.

    2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini.

    Dalam Pokok Perkara

    1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

    2.

    Oleh karena itu, Sudah tepatbagi Yang Mulia Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yangmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo agar berkenanuntuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.2.
    Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa,Mengadili dan Memutus Perkara a quo ;2. Eksepsi Objek Gugatan Error In Objecto;3.
    sikap terhadap eksepsi Pengadilan Tata UsahaNegara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara a quo(eksepsi kewenangan absolut Pengadilan) yang diajukan Tergugat diputusbersama dengan pokok sengketa setelah melewati proses pembuktiandipersidangan, selain itu untuk kesempurnaan dalam memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa a quo guna menemukan kebenaran materiel terhadapmaksud dan tujuan gugatan Penggugat apabila eksepsi kewenangan absolutterbukti tidak beralasan hukum, paralel
    Pasal 50 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah ditentukanbahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
    Menerima Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak BerwenangMemeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara a quo, yang diajukanTER QUG Erman nnn nnn nnn nnn nn nnn nnnnnnennnannnaenanenannnnsensenmannenmas2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini ; Halaman 88 dari 90 halaman Putusan Nomor 119/G/2018/PTUN.BDGIl. DALAM POKOK PERKARA:o ooo oo ene1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;2.
Pengadilan PA AMUNTAI Perdata Agama Waris Islam
Register : 07-05-2012 — Putus : 23-01-2013 — Upload : 25-02-2013
Putusan PA AMUNTAI Nomor 204/Pdt.G/2012/PA.Amt
Tanggal 23 Januari 2013 — Penggugat

Tergugat
383 — 253

  • MENGADILISebelum memutus pokok perkara:- Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan para Penggugat;- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;
    pihak Tergugat dan TurutTergugat akan berusaha menghilangkan harta tersebut dengan maksud untukmenghindarkan diri dari gugatan para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan sita jaminan tersebut tidak beralasan, olehkarena itu permohonan sita tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini belumselesai, maka ditangguhkan hingga putusan akhir;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berkaitan dalamperkara ini;MENGADILISebelum memutus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 08-09-2016 — Upload : 25-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 8 September 2016 — WARYOTO SAKUAN VS PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. CABANG PONTIANAK
95 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • - Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
    BPSK Kota Singkawang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, danmemutus sengketaBahwa pemohon menolak Putusan Arbitrase BPSK Kota Singkawang Nomor02 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 karena didasarkan padapertimbangan hukum yang keliru, yaitu bertentangan dengan kaidah hukumyang berlaku dan praktik perbankan yang berkaitan dengan perjanjian kreditdengan alasan sebagai berikut:1.Bahwa BPSK Kota Singkawang tidak berhak untuk memeriksa, mengadilidan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon
    Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas yang berhak untukmemeriksa, mengadili, dan memutus sengketa antara Pemohon danDebitur bukanlah BPSK Kota Singkawang, melainkan Pengadilan NegeriMempawah.
    Adi Putra, serta pendapatsarjana (doktrin) Shidarta;Bahwa sebagaimana Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan NegeriMempawah yang menyatakan pada halaman 26 dari 27 paragraf ke 1(satu) putusan Nomor 7/Pdt.SusBPSK/2016/PN Mpw, bahwa yangmenjadi dari permasalahan dalam perkara ini adalah mengenaimasalah perjanjian kredit investasi sehingga wewenang untukmemeriksa, mengadili, serta memutus perkara perjanjian dalam hal iniadalah mutlak wewenang dari Pengadilan Negeri dan bukanwewenang dari Badan Penyelesaian
    Sengketa Konsumen (BPSK)Kota Singkawang untuk memeriksa, mengadili, serta memutus,sehingga putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kota Singkawang, Nomor 02 Tahun 2016, tanggal 25 Januari 2016tersebut sangatlah tidak beralasan dan pantaslah untuk dinyatakanbatal dan tidak mempunyai kekuatan Hukum;Bahwa kami berpendapat Majelis Hakim Judex Facti PengadilanNegeri Mempawah telah keliru dan salah dalam menerapkan Hukumjika dihubungkan dengan Maksud, Asas dan Tujuan sebagaimanadimaksud pada
    Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi WARYOTOSAKUAN tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 7/Pdt.SusBPSK/2016/PN Mpw tanggal 30 Maret 2016 yang membatalkan PutusanMajelis Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota SingkawangNomor 02 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016;MENGADILI SENDIRI Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidakberwenang memeriksa dan memutus
Pengadilan PTA PALEMBANG Perdata Agama Waris Islam
Register : 18-05-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PTA PALEMBANG Nomor 25
Tanggal 9 Juli 2015 — TIEN SUPARTIENI Binti MAS NGABEL ASMAUDIN dkk VS Hj.ROHMAH Binti H.MUHAMMAD AMIN
102 — 49
  • Menyatakan Pengadilan Agama Palembang berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 0263/Pdt.G/2015/PAPlg tanggal 23 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1436 H;2. Memerintahkan Pengadilan Agama Palembang untuk memeriksa dan memutus pokok perkara tersebut diatas;3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
    tingkatbanding memeriksa pokok perkara yang belum diputus oleh Majelis HakimTingkat Pertama, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding harusmemerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memeriksa danmemutus pokok perkaranya secara tuntas, hal mana sesuai dengan maksudPasal 15 ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 Jo PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 346/K/Sip/1982. maka MajelisHakim Tingkat Banding dapat memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertamamemeriksa secara sempurna dan memutus
    /mengadili pokok perkaranya;Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatasMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan PengadilanAgama Palembang Nomor 0263/Pdt.G/2015 tanggal 23 Maret 2015 tidakdapat dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan, dan dengan mengadilisendiri menyatakan Pengadilan Agama Palembang berwenang memeriksadan mengadili perkara tersebut, oleh karenanya memerintahkan untukmelakukan pemeriksaan secara sempurna dan memutus pokok perkaranya;Menimbang
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Waris Islam
Register : 11-06-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PA JEMBER Nomor 2731/Pdt.G/2015/PA.Jr
Tanggal 2 Maret 2016 — 1. Penggugat I 2. Penggugat II , 3. Penggugat III 4. Penggugat IV 5. 6. Penggugat V 7. Penggugat VI 8. Penggugat VII 9. Penggugat VIII 10. Penggugat IX 11. Penggugat X; 12. Penggugat XI m e l a w a n 1. Tergugat I 2. Tergugat II 3. Tergugat III 4. Tergugat IV 5. Tergugat V 6. Tergugat V I 7. Tergugat VII, 8. Tergugat VIII 9. para Tergugat 10. Tergugat X 11. Tergugat XI 12. Tergugat XII 13. Tergugat XIII 14. Tergugat XIIV, 15. Tergugat XV 16. Tergugat XVI 17. Tergugat XVII 18. Tergugat XVII 19. Tergugat XIX 20. Tergugat XX 21. Tergugat XXI 22. Tergugat XXII 23. turut Tergugat I 24. turut tergugat II.
210 — 130
  • Sebelum memutus pokok perkara;-Menolak permohonan sita jaminan ( conservatoir beslag ) para penggugat tersebut;-Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.
    Menimbang bahwa objekobjek sengketa dalam perkara a quo yang dimohonkanagar diletakkan sita jaminan ( conservatoir beslag ) yang kini sementara dalam prosespemeriksaan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jember belum menjadi faktatentang kejelasan kepemilikannya, sehingga dengan demikian permohonan sita tersebutharus dinyatakan ditolak;Memperhatikan Pasal 226 dan Pasal 227 HIR, dan Pasal 95 Kompilasi HukumIslam, serta ketentuanketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.61MENGADILISebelum memutus
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 01-10-2021 — Putus : 14-06-2022 — Upload : 28-11-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 481/Pdt.G/2021/PN Bks
Tanggal 14 Juni 2022 — Penggugat:
Rudolf Naibaho
Tergugat:
1.Anggia Meisesari
2.Ledi Hari Setiawan
3.PT Business Software Solution
4.Judika Malau
Turut Tergugat:
ASEP SUDJANA SH.
29 — 22

  • MENGADILI

    Dalam Eksepsi :

    1. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang Ketidak berwenangan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A Khusus memeriksa dan memutus perkara ini;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A Khusus tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

    Dalam Pokok Perkara

    1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
    2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Pengadilan PA LUBUK LINGGAU Perdata Agama Perceraian
Register : 21-01-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 108/Pdt.G/2015/PA.LLG
Tanggal 11 Juni 2015 — PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI vs TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI
13 — 3
  • Sebelum Memutus Pokok Perkara1. Menolak permohonan Penggugat;2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;
    Put.Nmr 108/Pdt.G/2015/PA.LLG.mendukung dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka6 gugatannya,maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensitersebut tidak terbukti, oleh karena itu petitum dalam jawaban tertulisPenggugat Rekonvensi pada angka 7 dalam gugatannya tersebut harusditolak;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlakuberkaitan dengan perkara ini.MENETAPKANSebelum Memutus Pokok Perkara1. Menolak permohonan Penggugat;2.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Tanah
Putus : 23-09-2013 — Upload : 14-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 78/PDT.G/2013/PN.Dpk
Tanggal 23 September 2013 — IVONE FELICIA INTAN D.S. also NYI RATU EPON IRMA FELICIA IVONE NATA SASTRANAGARA GELAR INTAN DUANAPAKEN. vs TEDDY SOEMANTRY, SH, dkk,
115 — 84
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;
    Bahwa Gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.733/Harjamuktiatas nama Tergugat Sentosa pernah juga diajukan di Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung, yang mana Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungmenyatakan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketatersebut dan sekaligus menolak gugatan Pemohon (Tumbur ManaorTampubolon,SH Cs) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimanaPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.83/B/2006/PT.TUN.JKTtanggal 6 Juli 2006
    terhadap jawab menjawab yang terjadi antara Penggugat danTergugat , sebagaimana terurai dalam eksepsi dan repliknya, majelis hakim memberikanpertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa antara sengketa keperdataan dengan sengketa Tata Usahaadalah dua hal yang berbeda yang masingmasing memiliki yurisdiksi sendiri, dimanamenurut ketentuan Pasal 50 UndangUndang NO.2 Tahun 1986 Jo UndangUndang No.8Tahun 2004 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri bertugasdan berwenang memeriksa, memutus
    kepemilikan (sengketa hak milik) dan bukannya mengenai pembatalansertifikat, oleh karena itu mengingat masalah sengketa kepemilikan (sengketa hak milik)bukan merupakan sengketa yang diakibatkan karena dikeluarkannya Keputusan TataUsaha Negara akan tetapi sengketa kepemilikan (sengketa hak milik) merupakansengketa keperdataan sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 50 UndangUndang NO.2Tahun 1986 Jo UndangUndang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum diatas makayang berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutus
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 27-05-2024 — Putus : 01-07-2024 — Upload : 15-07-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 13/Pid.Pra/2024/PN Mks
Tanggal 1 Juli 2024 — Pemohon:
AMRINA RACHIM WARHAM, S.KM
Termohon:
NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ PRESIDEN RI CQ KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULSEL CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO
12 — 12
    • Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pra peradilan Pemohon tersebut ;
    • Biaya perkara Nihil ;
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 28-10-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 217/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 10 Maret 2016 — TATANG SANTANG; EMAN SUHERMAN; NIA KURNIA; ISMAWAN HERMAN, DKK LAWAN ; PT PRIMARINDO PUTRA PERKASA;
299 — 46
  • 1.Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir; 2.Memutus perkara dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek); Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    A KhususBandung yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubunganindustrial pada tingkat pertama, telah menjatunkan putusan sebagai berikutdalam1 NamaTempat/Tgl LahirPekerjaanJabatanKebangsaanAlamat2 NamaTempat/Tgl LahirPekerjaanJabatanKebangsaanperkara gugatanTATANG SANTANGSumedang, 24 Januari 1973Karyawan PT. Primarindo Putra PerkasaSolIndonesiaJl. Cijerah Gg Al Ihsan RT01/05 Cibuntu BandungKulon Kota BandungEMAN SUHERMANBandung, 28 Maret 1973Karyawan PT.
    SusPHI/2015/PN.Bdgtetap wajib membayar upah beserta hakhak lainnya yang biasa diterimapekerja/buruh37.Bahwa dengan ini kami PARA PENGGUGAT memohon agar MajelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1ABandung memutus sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) dan Pasal155 ayat (3) Undangundang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaansebagai berikut :1. TATANG SANTANGMasa Kerja : 13 TahunUpah Terakhir : Rp. 2.000.000.
    putusan dalam perkara ini;40.bahwa gugatan ini didasarkan atas alatalat bukti sebagaimana dimaksuddalam pasal 180 (1) HIR/191 ayat (1) RBg sehingga putusan dalamperkara ini dapat dinyatakan dan dijalankan lebih dahulu (sertamerta)meskipun ada upaya hukum verset maupun kasasi (uit voerbar bijvoorraad) ;TUNTUTANBerdasarkan uraian tersebut di atas mohon kiranya Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung dalam hal ini Majelis Hakimyang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus
    Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;Memutus perkara dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;> oYMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampaihari ini ditetapkan sejumlah Rp.751.000, (tujuh ratus lima puluh saturidu rupiah);Hlm 99 dari 51 hlm Putusan Nomor.217/Pdt.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-12-2015 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 699/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 25 Mei 2016 — - JOLY SULAIMAN SITANGGANG, ST (PENGGUGAT) - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA (TERGUGAT I) - PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS KEHUTANAN (TERGUGAT II) - PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PANGURURAN (TERGUGAT III)
25 — 7
  • - Mengabulkan eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) ;- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 25-02-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Yyk
Tanggal 28 April 2020 — Penuntut Umum:
PPFN.ACSIN NOENOEHITOE,SH
Terdakwa:
Ir. MICHAEL SANTOSA SUNGGIARDI
639 — 496
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili dan memutus perkara Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Yyk atas nama Terdakwa Ir. Michael Santosa Sunggiardi tersebut di atas.
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang mengadili dan memutus perkara atas nama Terdakwa Ir. Michael Santosa Sunggiardi tersebut di atas.
  • Membebankan biaya perkara kepada negara.