Ditemukan 162113 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pasal 111 ayat (1) undang-undang r.i nomor : 35 tahun 2009 Tentang narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang r.i nomor : 35 tahun 2009 Ganja Pidana Pasal 111 ayat (2) Pasal 127 ayat (1) Undang-undang r.i nomor : 35 tahun 2009 Tentang narkotika. 112/pdt/2015/pt.kpg Abraham abang Agustinus gulo Laurensius nurak Pemerintah r.i cq departemen dalam negeri/otda Cq pemerintah propinsi nusa tenggara timur Cq pemerintah kabupaten sikka Cq camat alok barat Cq lurah wolomarang Pemerintah r.i cq dep Keputusan presiden r.i. no. 80 tahun 2003 tanggal 3 nopember 2003 atas pasal 6 b dan pasal 39 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah “turut serta melakukan perbuatan perekrutan calon tki yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 uu r.i. no. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri”; Pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) undang-undang r.i. nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp Nyanyu hj. tuti nurdjanah aschari Dkk. Sebagai para pemohon peninjauan kembali vs 1. agus hilman Sebagai para termohon peninjauan kembali; 2. pemerintah r.l. cq. menteri dalam negeri cq. gubernur provinsi jawa barat cq. walikota bandung cq. kepala dinas pengelolaan keuangan dan asset derah (dpkad) kota bandung Sebagai termohon peninjauan kembali; 3. pemerintah r.i. cq. menteri dalam negeri cq. gubernur provinsi jawa barat cq. walikota bandung cq. camat kecamatan cibiru cq. lurah kelurahan cipadung Dk. Sebagai para termohon peninjauan kembali; 4. pemerintah r.i. cq. menteri dalam negeri cq. gubernur provinsi jawa barat cq. walikota bandung cq. camat kecamatan gedebage cq. lurah kelurahan cimincrang Sebagai para turut termohon peninjauan kembali; Kemis wandoko Sh Sebagai pemohon peninjauan kembali vs 1. boediono santoso Sebagai termohon peninjauan kembali; 2. mardjani alias pak tiasipah atau disebut juga h. mardjani atau disebut juga mardjani p. tiasipah Sebagai para termohon peninjauan kembali; 3. badan pertanahan nasional r.i. cq. kantor wilayah badan pertanahan nasional jawa timur cq. kantor pertanahan kota surabaya i Sebagai para termohon peninjauan kembali; 4. notaris edy setiawan sunur S.h. Sebagai termohon peninjauan kembali;
Pengadilan PT KUPANG Perdata Waris
Putus : 10-04-2014 — Upload : 22-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 15/PDT/2014/PTK
Tanggal 10 April 2014 — - Pemerintah Negara R.I., Cq. Menteri Dalam Negeri R.I., Cq. Gubernur Propinsi NTT, Cq. Bupati Manggarai Barat vs - ABDULLAH IBRAHIM
70 — 31
  • - Pemerintah Negara R.I., Cq. Menteri Dalam Negeri R.I., Cq. Gubernur Propinsi NTT, Cq. Bupati Manggarai Barat vs - ABDULLAH IBRAHIM
    Pemerintah Negara R.I., Cq. Menteri Dalam Negeri R.I., Cq. GubernurPropinsi NTT, Cq. Bupati Manggarai Barat,beralamat di Jalan Frans Sales Lega Labuan Bajo;2. Pemerintah Negara R.I., Cq. Menteri Dalam Negeri R.I., Cq. GubernurPropinsi NTT, Cq. Bupati Manggarai Barat, Cq.Camat Komodo, beralamat di Jalan Gabriel Gampur No. 8 Labuan Bajo ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya LIONARDKANTER,SH.MH., DANIEL DE ROZARI,SH.
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 19-05-2011 — Upload : 14-05-2012
Putusan PN MEULABOH Nomor 80/Pid.B/2011/PN.Mbo
Tanggal 19 Mei 2011 — HAMDANI Bin Alm. HASBI HASIH.
20 — 6
  • Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalampasal 111 ayat (1) UndangUndang R.I Nomor : 35 Tahun 2009, tentangNarkotika.Subsidiar :Bahwa ia terdakwa HAMDANI Bin HASBI HASIH, dan MAMAKMAULIDA, yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO ),pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011, sekira pukul 18.30.
    Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, subsidairmelanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang R.I Nomor : 35Tahun 2009, tentang Narkotika, maka hal ini Majelis Hakim terlebihdahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu pasal 111 ayat (1)UU No.35 Tahun 2009, yang unsurunsurnya sebgai berikut :1. Setiap Orang;2. Tanpa hak dan melawan hukum;3. Menanam, memelihara, memiliki, mMenyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman;Ad. 1.
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 28-07-2011 — Upload : 07-05-2012
Putusan PN MEULABOH Nomor 98/Pid.B/2011/PN.MBO
Tanggal 28 Juli 2011 — SAYUNA BIN M. ACEK
39 — 5
  • NRP.57071026.Sebagai mana terlampir dalam berkas perkara.wooo Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2)UndangUndang R.I Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.Subsidair :wonn Bahwa ia terdakwa SAYUNA Bin M. ACEK, dan AINON, KAK TITA Serta SINDA, yangsampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO), pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011,sekira pukul 16.30.
    NRP. 57071026.Sebagai mana terlampir dalam berkas perkara.nono Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat(1) huruf a UndangUndang R.I Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telahmengajukan saksisaksi, yang keterangannya diberikan dibawah sumpah adalah sebagaiberikut :1. Saksi: MURNI IBRAHIM Bin Alm.
    Acek yang telah dianalisis tersebut adalahbenar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam GolonganI Nomor urut 8 Lampiran UndangUndang R.I No.35 Tahun 2009 TentangNarkotika ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimanatercantum dalam Berita Acara persidangan untuk mempersingkat uraian putusanini haruslah dianggap dan menjadi bagian dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganterdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti
    hukuman, maka sebelum majelis menjatuhkan putusannya terlebih dahuluperlu dipertimbangkan halhal yang memberatkan maupun halhal yang meringankanbagi terdakwa ;e Halhal yang memberatkan :Akibat perbuatan terdakwa masyarakat menjadi resah ;Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantasperedaran Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika ; Halhal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;Mengingat pasal 111 ayat (2) UndangUndang R.I
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-09-2011 — Upload : 21-05-2012
Putusan PN MEULABOH Nomor 166/Pid.B/2011/PN.MBO
Tanggal 29 September 2011 — JAYA PURNAMA Bin MINTO
85 — 21
  • keamanan PT.Socfindo, selanjutnya terdakwa Jaya Purnama bersama saksi Jumari dibawa ke pos pengamanan PT.Socfindo untuk dimintai keterangan dan selanjutnya terdakwaJaya Purnama bersama barang bukti diserahkan ke Polsek Kuala, akibat perbuatan terdakwaJaya Purnama PT.Socfindo Seunagan mengalami kerugian sebesar Rp. 360.000, atausetidaktidaknya lebih dari Rp. 250,(dua ratus lima puluh rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatus dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1)ke 4 KUHP jo UndangUndang R.I
    Scopindo tersebut ;Menimbang, bahwa setelah diuraikan faktafakta hukum diatas, maka MajelisHakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Jaksa PenuntutUmum yang didakwakan atas diri terdakwa tersebut dapat diterapkan pada fakta yangterjadi diatas atau tidak ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh PenuntutUmum dalam perkara ini dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu :Pasal 363 Ayat (1) Ke4 KUHPidana jo UndangUndang R.I No. 3Tahun 1997 tentang pengadilan
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 24-08-2011 — Upload : 15-05-2012
Putusan PN MEULABOH Nomor 147/Pid.B/2011/PN.MBO
Tanggal 24 Agustus 2011 — ZULKARNAIN Bin PANAN
38 — 8
  • TARSIM TARIGAN, M, Si.Nrp.57071026.Sebagai mana terlampir dalam berkas perkara.nooo Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1)UndangUndang R.I Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Jo UU. Nomor : 3 Tahun 1997,Tentang Peradilan Anak.ATAUKEDUA : Bahwa Mereka terdakwa ZULKARNAIN Bin PANAN.
    UndangUndang R.I Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Jo UU. Nomor : 3 Tahun1997, Tentang Peradilan Anak.ATAUKEEMPAT :w Bahwa Mereka terdakwa ZULKARNAIN Bin PANAN. Bersama dengan JULIUS Bin M.YUSUF. dan ANDI SATRIA Bin ASRIL ( Kesemuanya yang penuntutan dilakukan secaraterpisah ), serta DEDI HERMANTO (yang sampai saat ini belum tertangkap/DPO), pada hariSelasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 15.30.
    TARSIM TARIGAN, M, Si.Nrp.57071026.Sebagai mana terlampir dalam berkas perkara.wooo Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UndangUndang R.I Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Jo UU.
    Nomor : 3 Tahun 1997,Tentang Peradilan Anak.AtauKEDUA :nono Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1)UndangUndang R.I Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Jo UU. Nomor : 3 Tahun 1997,Tentang Peradilan Anak.AtauKETIGA:nono Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1)huruf a. UndangUndang R.I Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Jo UU.
    Nomor : 3 Tahun1997, Tentang Peradilan Anak.AtauKEEMPAT :nono Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UndangUndang R.I Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Jo UU.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Putus : 22-09-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 112/PDT/2015/PT.KPG
Tanggal 22 September 2015 — - ABRAHAM ABANG vs - AGUSTINUS GULO, Cs.
88 — 24
  • tinggal diNangahure RT.012,RW.04,Kelurahan Hewuli,Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka ;Dalam perkara ini Terbanding , ll semula Tergugat , Ildi wakili oleh kuasanya MARIANUS MOA,SH.Penasehat Hukum dari DPC Peradi Ruteng berkantordi Jalan Jend.Ahmad Yani No.12MaumereFlores, Putusan Nomor : 112/PDT/2015/PT KPG Halaman 1berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 Juni 2015 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMaumere dibawah Nomor76/SK.PDT/VV2015/PN.MMR tertanggal 08 Juni 2015 ;3.Pemerintah R.I
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 08-09-2008 — Upload : 22-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15P/HUM/2008
Tanggal 8 September 2008 — BADAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (BPP-GAPENSI) ; vs. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
113 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNo. 15 P/HUM/2008.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara Permohonan Hak Uji Materiil terhadapKeputusan Presiden R.I. No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 atasPasal 6 b dan Pasal 39 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah yang diduga bertentangan dengan PeraturanPemerintah R.I.
    Pada tanggal 03 Nopember 2003, telah ditetapkan dan diundangkanKeputusan Presiden R.I. No.80 Tahun 2003, tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telahdilakukan perubahan ke1, pada tanggal 5 Agustus 2004 denganKeputusan Presiden R.. No.61, perubahan ke2, tanggal 20 April 2005dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 32 Tahun 2005, perubahan ke3,tanggal 15 Nopember 2005 dengan Peraturan Presiden R.I.
    Nomor 70Tahun 2005; perubahan ke4, tanggal 20 Maret 2006 dengan PeraturanPresiden R.I. No.8 Tahun 2006, perubahan ke5, tanggal 8 September2006 dengan Peraturan Presiden R..
    Mengabulkan permohonan keberatan atas Pasal 6.6 dan Pasal 39,Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 Tahun 2003, tentang PedomanPelaksanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah bertentangan denganUndangUndang Nomor 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi danPeraturan Pemerintah R.I. Nomor 29 Tahun 2000, tentangPenyelenggaraan Jasa Konstruksi.2. Menyatakan bahwa Keputusan Presiden R.I.
    No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 atas Pasal 6 b danPasal 39 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahyang diduga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah R.I.
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 21-11-2011 — Upload : 18-09-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 39/PID.B /2011/PN.SBG
Tanggal 21 Nopember 2011 — ROSDEWANTI Br. HASUGIAN Als. ROS
35 — 4
  • karena persidangan perkara ini telah beberapakali diundurkan karena terdakwa tetap tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umumdan mengingat perkara ini sudah melbih 6 ( enam ) Bulan, maka perlu adaPenyelesaian terhadap perkara ini ;nn= Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan secara Yuridis apakah terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya; won Menimbang, bahwa dalam keadaan perkara yang demikian MahkamahAgung R.I
    maka dalamhal perkara yang demikian Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan Tidak Dapat Diterima ;nn= Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntutan Penuntut Umumdinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penuntut Umum masih dapat melakukanPenuntutan kembali apabila nantinya Penuntut Umum dapat menemukan terdakwa ;ee Menimbang, bahwa selanjutnya pula bahwa biaya perkara inidibebankan hepadsNegara ;wn= Mengingat ketentuan dari Pasal 5 ayat (2) UndangUndang No. 14Tahun 1970, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 06-12-2019 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4413 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — BEKTI DRIHANDOKO bin MIYANTO
52 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Terdakwa BEKTI DRIHANDOKO bin MIYANTO telahterbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanaPerkusor Narkotika Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai,Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan Bukan Tanaman JenisSabu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132Ayat (1) UndangUndang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;2.
    pakaian.Sabusabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dariApan (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) denganmaksud akan digunakan bagi dirinya sendiri:Bahwa meskipun oknum penyidik tidak melakukan test ataupemeriksaan urine terhadap Terdakwa ataupun jika dilakukanpemeriksaan urine, tetapi berita acara hasil pemeriksaan laboratoriumtidak lampirkan dalam berkas perkara a quo, demikian pula halnyadengan oknum Penuntut Umum juga tidak mendakwakan Pasal 127Ayat (1) huruf a UndangUndang R.I
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 12-12-2019 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4187 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 12 Desember 2019 — TIANDA AULIA
31 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4187 K/Pid.Sus/2019KESATU : diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1)JunctoPasal 132 Ayat (1) UndangUndang R.I. Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;AtauKEDUA : diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) sunctoPasal 132 ayat (1) UndangUndang R.I. Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;AtauKESATU : diatur dan diancam dalam Pasal 12/7 Ayat (1) hurufaUndangUndang R.I.
    tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMedan tanggal 22 Mei 2018 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa TIANDA AULIA dan DEWI SARTIKA telahterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalahmelakukan tindak pidana Dengan permufakatan jahat tanpa hak danmelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman jenis ekctasi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) junctoPasal 132 Ayat (1) UndangUndang R.I
    Putusan Nomor 4187 K/Pid.Sus/2019Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat(1) huruf a UndangUndang R.I.
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-01-2015 — Upload : 04-02-2015
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 31/PDT/2014/PT TTE
Tanggal 20 Januari 2015 — SAINUDIN BUAMONA, DKK VS PEMERINTAH R.I. Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA
55 — 31
  • SAINUDIN BUAMONA, DKK VS PEMERINTAH R.I. Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA
    HALIR BANAPON, umur 45 tahun, pekerjaan Anggota TNI, alamat DesaFatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,disebut sebagai PEMBANDING XXXXIV semula TERGUGAT XXXxXIV ;Kesemuanya PEMBANDING sampai dengan PEMBANDING V danPEMBANDING VII sampai dengan PEMBANDING XXXXIV diwakili oleh KuasaHukumnya TAJUDIN DUWILA ( PEMBANDING VI semula TERGUGAT VI),berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2013 dan untuk selanjutnyadisebut sebagai PARA PEMBANDING ;Melawan:PEMERINTAH R.I
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 17-12-2019 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4410 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 17 Desember 2019 — FERI ARDIANTO bin RAHMAT
70 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Cipto Mangunkusumo RT 04, KelurahanGunung Panjang, Kecamatan Samarinda Seberang,Kota Samarinda;Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta (Tukang Sumur Bor).Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejaktanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarongkarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:PRIMAIR : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) junctoPasal 132 Ayat (1) UndangUndang R.I
    Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika;SUBSIDAIR : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) sunctoPasal 132 Ayat (1) UndangUndang R.I. Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika;LEBIH SUBSIDAIR : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) hurufa UndangUndang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KutaiKartanegara tanggal 26 Februari 2019 sebagai berikut:Hal. 1 dari 7 hal.
    Menyatakan bahwa Terdakwa FERI ARDIANTO bin RAHMAT tidak terbuktibersalan melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahatmelakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual belli,menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang R.I.
    bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna NarkotikaGolongan Bagi Diri Sendiri tidak salah dan telah menerapkan peraturanhukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakanmenurut ketentuan undangundang;Bahwa putusan judex facti juga telah mempertimbangkan fakta hukum yangrelevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yangterungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telahmemenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang R.I
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 12-12-2019 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4363 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 12 Desember 2019 — WELLY HERMANTO bin SAHRI DAN KAWAN
65 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4363 K/Pid.Sus/2019Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabayakarena didakwa dengan sebagai berikut:PERTAMA : diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) sunctoPasal 132 Ayat (1) UndangUndang R.I. Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;AtauKEDUA : diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) sunctoPasal 132 Ayat (1) UndangUndang R.I.
    Pasal 132 Ayat (1)UndangUndang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WELLY HERMANTO binSAHRI dan Terdakwa Il ROY ANG bin ASTANTO berupa pidanapenjara masingmasing selama 6 (enam) tahun dikurangi masatahanan yang sudah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan dendamasingmasing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka digantidengan pidana penjara masingmasing selama 3 (tiga) bulan;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-06-1989 — Upload : 13-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3783K/PDT/1987
Tanggal 14 Juni 1989 — Negara R.I. qq. Pemerintah R.I. qq. Departemen Keuangan R.I.
135 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Negara R.I. qq. Pemerintah R.I. qq. Departemen Keuangan R.I.
    Pemerintah R.I. qq. Departemen Keuangan R.1,,alamat di JI.
    Pemerintah R.I. qq. Departemen Keuangan tersebut;Dalam Eksepsi : Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal16 Juni 1987 No. 148/Pdt/G/1986/PN. JakSel. yang dimohonkanbanding tersebut;Dalam Pokok Perkara : Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal16 Juni 1987 No. 148/Pdt/G/1986/PN.
    (ruang sidang Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I.) di JalanMedan Merdeka Utara No. 9 13, Jakarta Pusat, nanti pada hari :Selasa, tanggal 11 Juli 1989, Jam 9.30 Wib.;Menetapkan bahwa Penetapan biaya perkara kasasi ditangguhkansampai adanya putusan akhir dalam perkara ini;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 1989, dengan R. PoerwotoSoehadi Gandasoebrata, S.4. Wakil Ketua sebagai Ketua, Yahya, S.H.dan Ny.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 17-12-2019 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4407 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 17 Desember 2019 — AZIZ bin H. ABDUL RACHMAN
58 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 37 Tahun/17 Agustus 1981;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Teluk Aru Utara Nomor 65, KelurahanPerak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan,Surabaya;Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta.Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negarasejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabayakarena didakwa dengan sebagai berikut:PERTAMA : diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang R.I
    Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;AtauKEDUA : diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf aUndangUndang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTanjung Perak tanggal 16 Januari 2019 sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa AZIZ bin H. ABDUL RACHMAN bersalahmelakukan tindak pidana menguasai dan memiliki Narkotikasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KeduaHal. 1 dari 7 hal.
    Putusan Nomor 4407 K/Pid.Sus/2019Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang R.I. Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;2. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu keapdaTerdakwa AZIZ bin H. ABDUL RACHMAN selama 7 (tujuh) tahun dan6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanandan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesarRp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam)bulan penjara;3.
    Lagi pula tidak ada bukti bahwa Para Terdakwa akanmengedarkannya atau akan dijual kepada pihak lain;Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapatperbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 127Ayat (1) huruf a UndangUndang R.I.
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-04-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN MAUMERE Nomor 23/Pdt.G/2012/PN.MMR
Tanggal 24 April 2013 — - HERYANTO GO VS PT. BANK DANAMON INDONESIA, DKK
172 — 157
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Waris
Putus : 09-10-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 333/PDT.G/2014/PN.JK.TIM
Tanggal 9 Oktober 2014 — YAYAT SUDRAJAT LAWAN 1.PEMERINTAH R.I. Cq.KEMENTERIAN PERTAHANAN R.I
145 — 19
  • YAYAT SUDRAJAT LAWAN 1.PEMERINTAH R.I. Cq.KEMENTERIAN PERTAHANAN R.I
    .:.cceeeeeeeeeeeeeees PENGGUGAT ;LAWAN;1.PEMERINTAH R.I. Cq.KEMENTERIAN PERTAHANAN R.I , beralamat diJl.Medan Medan Merdeka No..1314 , Jakarta Pusat ;Selanjutnya disebut sebagai.............................. TERGUGAT I;2.PEMERINTAH R.I Cq.TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARAberalamat di Markas Besar TNI AU Kelurahan Cilangkap Jakarrta Timur;Selanjutnya disebut sebagai............................
    Peraturan MahkamahHal 5 dari 43 Putusan Perdata No.333/Pdt.G/2013/PN.Jkt TimAgung R.I.
Pengadilan PN PATI Perdata Wanprestasi
Register : 22-07-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN PATI Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Pti
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penggugat: CV KHARISMA EKA PUTRA Tergugat: CV ANGKASA TANI MANDIRI
444 — 295
  • , bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian, tanggal24Oktober 2019tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dankepatutan, maka kedua belah pihak dihukum untuk mematuhi danmelaksanakan isi kesepakatan yang dituangkan di dalam KesepakatanPerdamaian yang telah dibuatnya sendiri;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diakhiri dengan perdamaian,maka biaya perkara dibebankan kepada keduabelah pihak, yaitu Penggugatdan Tergugat secara tanggung renteng;Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung R.I
Pengadilan PN SUMEDANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-07-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN SUMEDANG Nomor 133/Pid.Sus/2015/PN Smd
Tanggal 28 September 2015 — H. HADI JH Bin JAHURI sebagai Terdakwa
93 — 33
  • Bin JAHURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan perbuatan perekrutan Calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU R.I. No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; 2.
    Bin JAHURI bersalah melakukantindak pidana Turut serta melakukan perbuatan perekrutan CalonTKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 35 UU R.I. No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatandan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negerisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat (1)huruf C Undang Undang R.I. No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatandan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo.
    14.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di DusunGendereh dan Dusun Burujul Desa Gendereh Kecamatan BuahduaKabupaten Sumedang atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, yangmelakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan telah melakukan percobaan yang membawa warga negaraIndonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksuduntuk dieksploitasi diluar wilayah Negara R.I
    UDIN RODI DJAELANI dicapdan ditandatangani.= 1 (satu) buah paspor R.I. Asli, No. 911256 atas nama SAWIWAHYUNI Bt. SAMSUDIN KABUN, tempat tanggal lahirSumedang tanggal 10 Oktober 1974, yang dikeluarkan olehKantor Sub. Dit Doklan TKI tanggal 25 Mei 2010.= 1 (satu) buah paspor R.I. Asli, No.
Pengadilan PN WONOGIRI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-06-2015 — Putus : 30-12-2015 — Upload : 05-02-2016
Putusan PN WONOGIRI Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Wng
Tanggal 30 Desember 2015 — PEMERINTAH R.I. cq. PRESIDEN R.I. cq. JAKSA AGUNG R.I., DKK
62 — 13
  • PEMERINTAH R.I. cq. PRESIDEN R.I. cq. JAKSA AGUNG R.I., DKK