JAKARTA REALTY

JAKARTA REALTY, NPWP 02.275.098.8073.000,beralamat di Gedung Jakarta City Centre, Lantai 6 JalanKebon Kacang Raya, Kebon Melati, Jakarta Pusat, yangdiwakili oleh Hadi Kusuma Christanto, jabatan Direktur:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan

Pajak NomorPut.80146/PP/M.XVIIIA/17/2017, tanggal 24 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1262/WPJ.06/2014 tanggal15 Agustus 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2006 Nomor 00001/208/06/073/13 tanggal 31Oktober 2013, atas nama PT Jakarta Realty

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1262/WPJ.06/2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2006 Nomor 00001/208/06/073/13 tanggal 31Oktober 2013, atas nama PT Jakarta Realty, NPWP02.275.098.8073.000 atas nama PT Jakarta Realty, NPWP02.275.098.8073.000, beralamat di Gedung Jakarta City CentreLantai 6 Jalan Kebon Kacang Raya, Kebon Melati, Jakarta Pusat

JAKARTA REALTY;

./2017, tanggal 10 Agustus2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT JAKARTA REALTY, beralamat di Gedung Jakarta CityCentre Lantai 6 Jalan Kebon Kacang Raya, Kebon Melati,Jakarta Pusat, yang diwakili olen Hadi Kusuma Christanto,jabatan Direktur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Setya Manaroy,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 175/JRSURATKUASA KHUSUS/IX/2017, tanggal 14 September 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat

Menimbang,bahwa amarberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak Nomortanggal 24 Januari 2017, yang telah Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1179/WPJ.06/2014 tanggal18 Juli 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2007 Nomor 00001/208/07/073/13 tanggal 31Oktober 2013, atas nama PT Jakarta Realty

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1179/WPJ.06/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2007 Nomor 00001/208/07/073/13 tanggal 31Oktober 2013, atas nama PT Jakarta Realty, NPWP02.275.098.8073.000 atas nama PT Jakarta Realty, NPWP02.275.098.8073.000, beralamat di Gedung Jakarta City CentreLantai 6 Jalan Kebon Kacang Raya, Kebon Melati, Jakarta Pusat

JAKARTA REALTY

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1587/PJ/2017, tanggal 7 April 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT JAKARTA REALTY

, beralamat di Gedung Jakarta CityCentre Lantai 6 Jalan Kebon Kacang Raya, Kebon Melati,Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Hadi Kusuma Christanto,jabatan Direktur PT Jakarta Realty;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut

Pengadilan Pajak NomorPut.80148/PP/M.XVIIIA/17/2017, tanggal 24 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP493/WPJ.06/2014tanggal 3 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00001/208/08/073/13tanggal 18 Januari 2013 atas nama PT Jakarta Realty

Putusan Nomor 827/B/PK/Pjk/2019Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2008 Nomor 00001/208/08/073/13 tanggal 18Januari 2013 atas nama PI Jakarta Realty, NPWP02.275.098.8073.000, beralamat di Gedung Jakarta City CentreLantai 6 Jalan Kebon Kacang Raya, Kebon Melati, Jakarta Pusat,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

PRISMA AGUNG REALTY;

KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4298/PJ/2017, tanggal 15 November 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PRISMA AGUNG REALTY

Agustus 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untukmembatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP501/WPJ.06/2015, tanggal 5 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib PajakAtas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai BarangDan Jasa Nomor 00037/207/11/023/13, tanggal 12 Desember 2013 MasaPajak November 2011 atas nama PT Prisma Agung Realty

Pengadilan Pajak Nomor Put86106/PP/M.VIIIB/16/2017, tanggal 23 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP501/WPJ.06/2015,tanggal 5 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor00037/207/11/023/13, tanggal 12 Desember 2013 Masa Pajak November2011 atas nama PT Prisma Agung Realty

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP501/WPJ.06/2015, tanggal 5 Maret 2015 tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang Dan Jasa Nomor 00037/207/11/023/13, tanggal12 Desember 2013 Masa Pajak November 2011 atas namaPT Prisma Agung Realty, NPWP 01.387.548.9023.000, beralamat diJalan Dewi Sartika Nomor 239, Cawang Jakarta 13630, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman 3 dari 7 halaman.

PRISMA AGUNG REALTY;

2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4304/PJ/2017, tanggal 15 November 2017:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PRISMA AGUNG REALTY

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86084/PP/M.VIIIB/25/2017, tanggal 23 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP497/WPJ.06/2015 tanggal 05Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4(2) Nomor00028/240/11/023/13 tanggal 13 Desember 2013 Masa Pajak Februari 2011atas nama PT Prisma Agung Realty

Dengan mengadili sendiri:3.1.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP497/WPJ.06/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanFinal Pasal 4 ayat (2) Nomor 00028/240/11/023/13 tanggal 13Desember 2013 Masa Pajak Februari 2011 atas nama PT PrismaAgung Realty, NPWP 01.387.548.9023.000, beralamat di JalanDewi Sartika Nomor 239, Cawang Jakarta 13630, adalah telahsesuai

PRISMA AGUNG REALTY;

2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4288/PJ/2017, tanggal 15 November 2017:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PRISMA AGUNG REALTY

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86099/PP/M.VIIIB/16/2017, tanggal 23 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP521/WP4J.06/2015 tanggal 05Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor00044/207/11/023/13 tanggal 12 Desember 2013 Masa Pajak April 2011 atasnama PT Prisma Agung Realty

PRISMA AGUNG REALTY;

/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU4297/PJ/2017, tanggal 15 November 2017:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PRISMA AGUNG REALTY

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86105/PP/M.VIIIB/16/2017, tanggal 23 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP500/WPJ.06/2015tanggal 05 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor00038/207/11/023/13 tanggal 12 Desember 2013 Masa Pajak Oktober 2011atas nama PT Prisma Agung Realty

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP500/WPJ.06/2015 tanggal 05 Maret 2015 tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00038/207/11/023/13tanggal 12 Desember 2013 Masa Pajak Oktober 2011 atas namaPT Prisma Agung Realty, NPWP: 01.387.548.9023.000, beralamatdi Jalan Dewi Sartika No.239, Cawang Jakarta 13630, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh

PRISMA AGUNG REALTY;

/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU4305/PJ/2017, tanggal 15 November 2017:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PRISMA AGUNG REALTY

telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:tanggalMengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP523/WPJ.06/2015 tanggal 05Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakPajak 4(2)00027/240/11/023/13 tanggal 13 Desember 2013 Masa Pajak Maret 2011NPWP: 01.387.548.9023.000,beralamat di Jalan Dewi Sartika No.239, Cawang Jakarta 13630, sehinggaKurang Bayar Penghasilan Final Pasal Nomoratas nama PT Prisma Agung Realty

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP523/WPJ.06/2015 tanggal 05 Maret 2015 tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanFinal Pasal 4 ayat (2) Nomor 00027/240/11/023/13 tanggal 13Desember 2013 Masa Pajak Maret 2011 atas nama PT PrismaAgung Realty, NPWP: 01.387.548.9023.000, beralamat di JalanDewi Sartika No.239, Cawang Jakarta 13630, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangHalaman 3 dari 7 halaman

METRO REALTY TBK;

PUTUSANNomor 1920/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190:Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU640/PJ/2018, tanggal 5 Februari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT METRO REALTY

tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP3235/WPJ.07/2015 tanggal 1 Oktober2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa PajakOktober 2011 Nomor 00030/240/11/054/14 tanggal 4 Juli 2014 sebagaimanatelah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00088/WPJ.07/KP.0803/2015 tanggal 30 September 2015 atas nama PTMetro Realty

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP3235/WPJ.07/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa PajakOktober 2011 Nomor 00030/240/11/054/14 tanggal 4 Juli 2014sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00088/WPJ.07/KP.0803/2015 tanggal30 September 2015, atas nama PT Metro Realty Tbk., NPWP01.363.919.0054.000, beralamat di Gedung Metro Pasar

JAKARTA REALTY VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1325/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,telah memutus dalam perkara:PT JAKARTA REALTY,beralamat di Gedung Jakarta CityCentre Lantai 6 Jalan Kebon Kacang Raya, Kebon Melati,Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Hadi Kusuma Christanto,jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam

Pengadilan Pajak Nomor80148/PP/M.XVIIIA/17/2017, tanggal 24 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP493/WPJ.06/2014tanggal 3 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00001/208/08/073/13tanggal 18 Januari 2013 atas nama PT Jakarta Realty

Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding PTJAKARTA REALTY (semula Termohon Peninjauan Kembali)sekarang Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;4.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP493/WPJ.06/2014 tanggal 3 April 2014 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2008 Nomor 00001/208/08/073/13 tanggal 18 JanuariHalaman 5 dari 11 halaman.

Putusan Nomor 1325/B/PK/Pjk/20202013 atas nama PT Jakarta Realty, NPWP 02.275.098.8073.000,beralamat di Gedung Jakarta City Centre Lantai 6 Jalan KebonKacang Raya, Kebon Melati, Jakarta Pusat, adalah tidak sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya harus dibatalkan;4.3.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali kKedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua PT JAKARTA REALTY;2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 827/B/PK/PJK/2019,tanggal 21 Maret 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Menguatkan putusan Pengadilan Pajak Nomor80148/PP/M. XVIIA/17/2017, tanggal 24 Januari 2017,2. Mengabulkan sebagian Permohonan banding Pemohon Banding PTJAKARTA REALTY;3.

PRISMA AGUNG REALTY;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4286/P J/2017, tanggal 15 November 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PRISMA AGUNG REALTY

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86102/PP/M.VIII/16/2017, tanggal 23 Agustus 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP504/WPJ.06/2015tanggal 05 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor00041/207/11/023/13 tanggal 12 Desember 2013 Masa Pajak Juli 2011 atasnama PT Prisma Agung Realty

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP504/WPJ.06/2015 tanggal 05 Maret 2015 tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00041/207/11/023/13tanggal 12 Desember 2013 Masa Pajak Juli 2011 atas nama PTPrisma Agung Realty, NPWP 01.387.548.9023.000, beralamat diJalan Dewi Sartika Nomor 239, Cawang Jakarta 13630, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman 3 dari 8 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PRISMA AGUNG REALTY

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4306/P J/2017, tanggal 15 November 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PRISMA AGUNG REALTY

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86088/PP/M.VIIIB/25/2017, tanggal 23 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP544/WPJ.06/2015tanggal 05 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4(2) Nomor00025/240/11/023/13 tanggal 13 Desember 2013 Masa Pajak Juni 2011 atasnama PT Prisma Agung Realty

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP544/WPJ.06/2015 tanggal 05 Maret 2015 tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanFinal Pasal 4 ayat (2) Nomor 00025/240/11/023/13 tanggal 13Desember 2013 Masa Pajak Juni 2011 atas nama PT PrismaAgung Realty, NPWP 01.387.548.9023.000, beralamat di JalanDewi Sartika Nomor 239, Cawang Jakarta 13630, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh

JAKARTA REALTY VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1195/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,telah memutus dalam perkara:PT JAKARTA REALTY, beralamat di Gedung Jakarta CityCentre Lantai 6 Jalan Kebon Kacang Raya, Kebon Melati,Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Hadi Kusuma Christanto,jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam

suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Banding dalam permohonan bandingnya memohon kepadaPengadilan Pajak untuk memberikan putusan sebagai berikut:Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1179/WPJ.06/2014 tanggal18 Juli 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2007 Nomor 00001/208/07/073/13 tanggal 31Oktober 2013, atas nama PT Jakarta Realty

Dengan mengadili sendiri:4.1 Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding PTJakarta Realty (semula Termohon Peninjauan Kembali) sekarangPemohon Peninjauan Kembali Kedua;4.2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1179/WPJ.06/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang KeberatanHalaman 3 dari 13 halaman.

Putusan Nomor 1195/B/PK/Pjk/2020Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2007 Nomor 00001/208/07/ 073/13 tanggal 31 Oktober2013 atas nama PT Jakarta Realty, NPWP 02.275.098.8073.000,beralamat di Gedung Thamrin City lantai 6A Jalan ThamrinBoulevard RT 006 RW 009 Tanah Abang Jakarta Pusat, adalahtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku' sehingga oleh karenanya harusdibatalkan

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua PT JAKARTA REALTY;2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 797/B/PK/PJK/2019,tanggal 4 April 2019;MENGADILI KEMBALI:1.

PRISMA AGUNG REALTY;

Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4300/PJ/2017, tanggal 15 November 2017:Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Fakhurohman,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 29November 2017:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PRISMA AGUNG REALTY

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86091/PP/M.VIIIB/25/2017, tanggal 23 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP498/WPJ.06/2015 tanggal 5Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4(2) Nomor00022/240/11/023/13 tanggal 13 Desember 2013 Masa Pajak September2011 atas nama PT Prisma Agung Realty

Dengan mengadili sendiri:Si Ls3. 2.3. 3.Atau:Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP498/WPJ.06/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanFinal Pasal 4 ayat (2) Nomor 00022/240/11/023/13 tanggal 13Desember 2013 Masa Pajak September 2011 atas namaPT Prisma Agung Realty, NPWP 01.387.548.9023.000, beralamatdi Jalan Dewi Sartika, Nomor 239, Cawang, Jakarta 13630

PRISMA AGUNG REALTY;

kepadaFatkhurohman, jabatan Pelaksana Seksi PeninjauanKembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 29 November 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PRISMA AGUNG REALTY, beralamat di Jalan DewiSartika, Nomor 239, Cawang, Jakarta 13630;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86110/PP/M.VIIIB/16/2017, tanggal 23 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP515/WPJ.06/2015 tanggal 5Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00006/207/12/023/13 tanggal 11 Desember 2013 Masa Pajak Maret 2012atas nama PT Prisma Agung Realty

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP515/WPJ.06/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00006/207/12/023/13tanggal 11 Desember 2013 Masa Pajak Maret 2012 atas nama PTPrisma Agung Realty, NPWP 01.387.548.9023.000, beralamat diJalan Dewi Sartika, Nomor 239, Cawang, Jakarta 13630, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman 3 dari 8 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PRISMA AGUNG REALTY

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4291/PJ/2017, tanggal 15 November 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PRISMA AGUNG REALTY

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86107/PP/M.VIIIB/16/2017, tanggal 23 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP502/WPJ.06/2015tanggal 05 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor00036/207/11/023/13 tanggal 12 Desember 2013 Masa Pajak Desember2011 atas nama PT Prisma Agung Realty

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP502/WPJ.06/2015 tanggal 05 Maret 2015 tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00036/207/11/023/13tanggal 12 Desember 2013 Masa Pajak Desember 2011 atas namaPT Prisma Agung Realty, NPWP 01.387.548.9023.000, beralamatdi Jalan Dewi Sartika Nomor 239, Cawang Jakarta 13630, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman 3 dari 8 halaman.

PRISMA AGUNG REALTY;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4303/P J/2017, tanggal 15 November 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PRISMA AGUNG REALTY

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86113/PP/M.VIIIB/16/2017, tanggal 23 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP534/WPJ.06/2015tanggal 05 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor00012/207/12/023/13 tanggal 12 Desember 2013 Masa Pajak November2012 atas nama PT Prisma Agung Realty

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP534/WPJ.06/2015 tanggal 05 Maret 2015 tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00012/207/12/023/13tanggal 12 Desember 2013 Masa Pajak November 2012 atas namaPT Prisma Agung Realty, NPWP 01.387.548.9023.000, beralamatHalaman 3 dari 8 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PRISMA AGUNG REALTY

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4363/P J/2017, tanggal 15 November 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PRISMA AGUNG REALTY

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86109/PP/M.VIII/16/2017, tanggal 23 Agustus 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP514/WPJ.06/2015tanggal 05 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor00005/207/12/023/13 tanggal 11 Desember 2013 Masa Pajak Februari 2012atas nama PT Prisma Agung Realty

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP914/WPJ.06/2015 tanggal 05 Maret 2015 tentang Keberatan WajibPajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00005/207/12/023/13tanggal 11 Desember 2013 Masa Pajak Februari 2012 atas namaPT Prisma Agung Realty, NPWP 01.387.548.9023.000, beralamatdi Jalan Dewi Sartika No.239, Cawang Jakarta 13630, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh

MITRA REALTY;;

TRIA PARAGON REALTY;

,dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat,Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga BantuanHukum Pemuda Pancasila (LBHPP), Majelis PimpinanCabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Paser,beralamat di Kabupaten Paser Kalimantan Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2020;Para Termohon Kasasi;DanPT TRIA PARAGON REALTY, tempat kedudukan di WismaStaco Lantai 7, Kavling 18, Kasablangca, Jakarta Selatan,yang diwakili oleh Tria Aji Nugroho, jabatan Direktur;Turut Termohon Kasasi;Mahkamah

atas nama: PT Tria Paragon Realty;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara,berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00017/Desa Tepian BatangTanggal 14 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 01315/TepianBatang/2014 tanggal 19 November 2014, Luas: 10.032 m? atas nama: PTTria Paragon Realty;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 228 K/TUN/20214.

Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat HakGuna Bangunan Nomor 00017/Desa Tepian Batang atas nama PT TriaParagon Realty;5.

Tria Paragon Realty; Bahwa Masalah hukum yang lahir dari PPJB merupakan persoalanperdata. Namun demikian apabila tidak ada fakta yang dipersoalkan makaformal dapat dikonstruksi oleh otoritas administrasi negara atau otoritasyang dapat menguji tindakan administrasi negara. Konsekuensi dari suatuPPJB berdasarkan Lampiran 1, angka IX Keputusan Menteri NegaraHalaman 5 dari 8 halaman.