Termohon tidakpernah datang menghadap' di persidangan dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil ataukuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (Relaas)Nomor : 107/Pdt.G/2011/PA.Ptk tanggal 31 Januari 2011,tanggal 18 Februari 2011 dan tanggal 4 Maret 2011 yang telahdibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sahdan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkansuatu alasan yang sah menuruthukum; Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipilyang

lagi dan memberikan kesimpulan secaralisan tertanggal 17 Maret 2011 dan menyatakan tetap padapermohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkanputusan;Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup13ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dariputusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipilyang

ketempat Penggugat danpula tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepadaPenggugat serta tidak meninggalkan sesuatu yang dapatdipergunakan sebagai ganti nfkah Penggugat dan untukmemenuhi kebutuhan setiap harinya Penggugat dibantu orang Bahwa saksi mengetahui keluarga para pihak sudah berusahamerukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidakberhasil;Bahwa, atas keterangan saksisaksi tersebut di atas,Penggugat menyatakan tidakkeberatan;Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang

secara hukum harus dinyatakan Penggugat bertempattinggal di wilayah Kabupaten Nganjuk, maka bukti P2 tersebutdikaitkan dengan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor50 Tahun 2009, tempat kediaman tersebut termasuk kompetensirelative Pengadilan Agama Nganjuk, oleh karenanya berwenangmemeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkaraMenimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBanjarnegara untuk mencatat perubahan Nama anak Pemohon yang tertulispada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama PUJI NURVITAHANDAYANI Nomor 13893/TP/2011 tanggal 6 Oktober 2011 tertulis danHal 2 dari 12 Hal Penetapan Nomor 34/Padt.P/2017/PN Bnrterbaca PUJ NURVITA HANDAYANI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis danterbaca PUJI NURFITA HANDAYANI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang

Pengadilan Negeri Banjarnegarauntuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBanjarnegara untuk mencatat perubahan Nama anak Pemohon yang tertulispada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama PUJI NURVITAHANDAYANI Nomor 13893/TP/2011 tanggal 6 Oktober 2011 tertulis danterbaca PUJI NURVITA HANDAYANI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis danterbaca PUJI NURFITA HANDAYANI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang

Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;~ dan atau mohon putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan,Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat danTergugat samasama hadir di persidangan;Hal 4 dari 15 Halaman, Putusun No. 58/Pdt.G/2013/PA PstMenimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapat surat izin dari atasan

gugatan Penggugatsebagaimana yang telah diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukanPenggugat hadir inperson di persidangan sedang Tergugat hanya hadirHal 8 dari 15 Halaman, Putusun No. 58/Pdt.G/2013/PA Pstpada sidang ketiga dan keempat, dengan, demikian telah terpenuhiketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, olehkarenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dandilanjutkan;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Memerintahkan kepada pegawai kantor Catatan Sipil Kota Bitung di Bitunguntuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register Catatan Sipilyang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkanAkte Kematian atas nama Aurelia Silvilia Zachawerus;4. Mebebankan Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesarRp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

. : 474.1/69/Dsp/2008, serta pada Buku Register Catatan Sipilyang bersangkutan;3.

Bahwa, dengan adanya kenyataan tersebut Penggugat menghendakiputusnya tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatasPUTUS KARENA PERCERAIAN* dengan segala akibat hukumnya danmemerintah kepada Pegawai luar Biasa Catatan sipil Kantor Catatan sipilyang bersangkutan untuk mencatat tentang putusnya perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat dalam Daftar yang di peruntukan untuk itu.8.

Bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang telah mengajukan permohonan izin perceraian kepada atasanPenggugat. Namun hingga saat ini Izin Perceraian dari atasanPenggugat belum dikeluarkan oleh atasan Penggugat. Namundemikian Penggugat tetap mengajukan gugatan perceraian inibersamaan dengan izin perceraian dari atasan Penggugat;10.

Bahwa pada bulan Desember 2014 kehidupan rumah tangga Pemohondengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan danpercekcokan yang disebabkan: Termohon selalu cemburu tanpa alasan jelas kepada Pemohon; Termohon tidak menerima penghasilan suami sebagai Pegawai Negeri Sipilyang setiap bulannya banyak tanggungan dan kebutuhan seharihari;4.

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Srh Bahwa Penggugat mampu untuk mengasuh, mendidik danmerawat anak Penggugat dengan Tergugat; Bahwa Penggugat juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang memiliki penghasilan tetap sehingga lebih layak untukmengasuh anak Penggugat dan Tergugat;Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat danTergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;2. Saksi Il, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanPNS, tempat tinggal di Dusun Ill Desa P.

Putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Srh Bahwa Penggugat mampu untuk mengasuh, mendidik danmerawat anak Penggugat dengan Tergugat; Bahwa Penggugat juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang memiliki penghasilan tetap sehingga lebih layak untukmengasuh anak Penggugat dan Tergugat;Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat danTergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;Bahwa Tergugat di dalam persidangan menyatakan tidak akanmengajukan alat bukti, baik alat bukti tertulis maupun

tentang Peraturan DisiplinPegawai Negeri Sipil Pasal 7 ayat (1) butir C, yangberbunyi : Pejabat yang berwenang menghukumadalah ; Pimpinan Kesekretariatan LembagaTertinggi/Tinggi Negara dan Pimpinan LembagaPemerintah Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipildalam lingkungannya masing masing, kecuali jJjenishukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam poin 1,Pasal 6 ayat (4) huruf d, juncto ayat (2) berbunyijenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang merupakan Dasar Hukum dan pembuatan obyekdalam gugatan ini, dalam Pasal 31, berbunyiKewenangan penjatuhan hukuman disiplin danpenilaian prestasi kerja PegawaiNegeri Sipil serta kewenangan lain dilaksanakansesuail dengan peraturan perundangundangan' yangmengatur masalah tersebut dengan memperhatikanPeraturan Pemerintah ini.

Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untukhadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak hadir dantidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, olehkarena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130HIR. junctis Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctis Pasal 7 ayat(1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

dalam perkara a guo adalah mengajukan gugatan cerai, maka haruslahtunduk pada ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawalNegeri Sipil, yang menyatakan dengan tegas bahwa Pegawai Negeri Sipil yangakan melakukan perceraian wajid memperoleh izin lebih dahulu dari pejabatsecara tertulis;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Kelahiran Pemohon yangbernama MUHAMAD EFENDI Nomor 1701/TP/1997 tanggal SebelasSeptember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh tertulis dan terbacaMUHAMAD EFENDI, DUA PULUH APRIL SERIBU SEMBILAN RATUSSEMBILAN PULUH TIGA DAN ROJIIN DENGAN SRI SULASTRI dirubah /diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MOHAMAD EFENDI, DUA PULUHPenetapan Nomor 172/Pat.P/2019/PN Bnr halaman 9 dari 11EMPAT APRIL SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA DANROZIKIN DENGAN SRI SULASTRI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang

Kelahiran Pemohon yang bernamaMUHAMAD EFENDI Nomor 1701/TP/1997 tanggal SebelasSeptember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh tertulis danterbaca MUHAMAD EFENDI, DUA PULUH APRIL SERIBUSEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA DAN ROJIINDENGAN SRI SULASTRI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis danterbaca MOHAMAD EFENDI, DUA PULUH EMPAT APRIL SERIBUSEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA DAN ROZIKINPenetapan Nomor 172/Pat.P/2019/PN Bnr halaman 10 dari 11DENGAN SRI SULASTRI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang

kekuatanhukum tetap maka oleh karenanya maka Pencatatan Kelahiran anak Pemohon yakni Mhd.Basir wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan aktaPencatatan Sipil untuk itu in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Mandailing Natal paling lambat 30 ( tiga puluh hari ) sejak diterimanya salinanpenetapan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berkekuatan hukum tetap in casuuntuk didaftarkan dalam register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipilyang

diajukan oleh Pemohon,maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepadaPemohon ;MemperhatikanpasalpasaldariUndangUndangdanketentuanhukum lainyang bersangkutan ;MENETAPKAN:1 Mengabulkan permohonan Pemohontersebutdiatas;2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dariLIEN HOA digantimenjadi LIVIA SOLAIMAN, danuntukselanjutnyaakanmenyebutdirinyamenjadi LIVIASOLAIMAN ;3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepadaInstansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipilyang

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untukmengirimkan Salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipilyang berhak agar mencatat dalam register yang ada;5. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil yang berhak, agarmengeluarkan Akte Perceraian;6.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untukmengirimkan Salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipilyang berhak yaitu Kantor Dinas Catatan Sipil Jember atau Kantor DinasCatatan Sipil Sidoarjo agar mencatat dalam register yang ada;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2020/PN. Sda6.

Memberi izin kepada pemohon untuk melaporkan pengesahan perkawinansebagai mana dimaksud pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipilyang berwenang untuk itu;4. Memerintahkan kepada Kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipiluntuk mencatatkan perkawinan para pemohon ke dalam registerperkawinan yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan kutipan akteperkawinannya;5.

Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Wonosobo diWonosobo untuk mencatat tentang Penggantian nama anakHalaman 4 dari 5 halaman, Nomor 354/Pdt.P/2019/PN Wsb.Pemohon tersebut dengan menerbitkan akte kelahiran baru (atausesuai kebijakan) serta pencatatan pada Buku Register Catatan Sipilyang bersangkutan:4.

Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 April 2019,dihadapan Tim Pemeriksa, Penggugat pada periode JanuariApril 2019,Penggugat tidak mengisi daftar hadir masuk (TMDHM), tidak mengisi daftarhadir pulang (TMDHP, telat masuk kerja (TM), dan pulang cepat (PC) selama22.980 menit, yang apabila dikonversi sebagai hari kerja menjadi 51 (limapuluh satu) hari kerja, sedangkan Pasal 10 angka 9 huruf d PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipilyang tidak masuk kerja tanpa alasan

oleh Pemohon,maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepadaPemohon ;MemperhatikanpasalpasaldariUndangUndangdanketentuanhukum lainyang bersangkutan ;MENETAPKAN:1 Mengabulkan permohonanPemohontersebut;2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecilanaknya dari ANAK PERTAMA diganti menjadi ANAKPERTAMA, dan untuk selanjutnya akan menyebut dirinyamenjadi ANAKPERTAMA ;3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepadaInstansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipilyang