selambatlambatnyadalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Para Pemohon menerima salinanpenetapan pengadilan negeri tentang perubahan ganti nama tersebut makamewajibkan Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan dari perubahan gantinama dari nama anak Para Pemohon tersebut untuk menyampaikan kepadaKantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk mencatatkantentang perubahan nama anak Para Pemohon tersebut untuk dibuat catatanpinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang

., MH. namun upaya mediasi juga telah gagaluntuk mendamaikan Penggugat dan TergugatBahwa oleh karena Pengugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan ketentuan Disiplin Pegawai Negeri yang harusmendapatkan izin perceraian dari atasan sesuai dengan Peraturan yangberlaku dan ternyata surat izin atasan dimaksud telah diperoleh olehPenggugat dengan surat Nomor 810/665/k/2014, tertanggal 31 Desmber 2014yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Padang Lawas Utara, dengandemikian oleh dan

tentang Administrasi Kependudukan Jo.UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanmenyebutkan :Ayat (1) : Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap* ;Ayat (2) : Berdasarkan Putusan Pengadilan mengenai pembatalan aktasebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuatcatatan pinggir pada register Akta dan mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipilyang

alih dan dijadikansebagai alasan dan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi;Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor :104/PID/2017/PT.MND.Menimbang, bahwa namun demikian tentang lamanya pidanayang dijatunhkan terhadap terdakwa haruslah dirubah denganpertimbangan disamping halhal yang memberatkan yang telahdikemukakan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama menurut majelishakim Pengadilan Tinggi, masih ada halhal yang memberatkan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

RlNomor: 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang No 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak, maka YONATAN MAUKAMANG dan ADILENAOMANI merupakan Wali dari SELFINA ATAPULA yang menjalankankekuasaan asuh terhadap SELFINA ATAPULA;Menimbang, bahwa dari segi ekonomi dan sosial, Para Pemohon mampuuntuk mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik, baik untukkehidupan seharihari maupun untuk kepentingan pendidikan dan kesehatananak tersebut karena Pemohon 1 (satu) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Banjarnegara, terhadap anak perempuan bernamaTERMOHON, yang lahir di di B pada tanggal 2014, anakkandung dari suami istri sah bernama AYAH KANDUNGTERMOHON dengan IBU KANDUNG TERMOHON;3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara atauPejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara yang ditunjuk untuk segeramengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk dicatat Pengangkatan Anak tersebut kedalam daftar pencatatan sipilyang

Bahwa setelah kumpul kemudian SaksiIV memberikan arahan kepadapara Terdakwa, Saksi dan II untuk segera berangkat ke daerah KacangSingkarak Solok dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan yaitu mobilKijang Patroli warna Hijau Noreg 1264Il dan mobil Sedan Coronna warna BiruNopol : BM1615TF tujuannya membubarkan, menangkap masyarakat sipilyang sedang melakukan pemungutan liar di jalan rusak Desa Lorong Biteh.Hal. 3 dari 30 hal. Put.

Terdakwall Serma Rinaldi dan TerdakwaIll Serka Zudiar, Saksi Serka Tengku dan Saksill Serka Efripen untuk segeraberkumpul dirumah SaksiIV di Asrama Perwira Kodim0309/Solok.3, Bahwa setelah kumpul kemudian SaksiIV memberikan arahan kepadapara Terdakwa, Saksi dan II untuk segera berangkat ke daerah KacangSingkarak Solok dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan yaitu mobilKijang Patroli warna Hijau Noreg 1264Il dan mobil Sedan Coronna warna BiruNopol : BM1615TF tujuannya membubarkan, menangkap masyarakat sipilyang

Putusan Nomor 65 PK/TUN/2014dijatunkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang disangkamelakukan pelanggaran disiplin dan menentukan pejabat yangakan melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipilyang disangka melakukan pelanggaran disiplin, sesuai dengantingkat wewenangnya;8.

Hal ini dipertegas dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan bahwa:Apabila ada alasanalasan kuat, pejabat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat meninjaukembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh pejabatbawahannya yang berwenang menghukum dalam lingkungan masingmasing;e.

Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat Pembina Tingkat golongan ruang IV/b ke atas;2. Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangkujabatan struktural eselon atau jabatan lain yang wewenangpengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden.;b.

Bukti T8Penyerahan Keputusan Adminsitrasi Kepegawaian yangditujukan untuk penerima SK (Sesuai dengan aslinya);Surat Undangan Bupati Pelalawan Nomor: 890/BKP2DPEM.DIK/2019/159 tanggal 6 Februari 2019 perihalPenyerahan Keputusan Administratif Kepegawaian yangditujukan untuk pimpinan OPD terkait (Sesuai dengan aslinya);Berita) Acara Nomor: 863/BAP/BKPPDPEMDIK/2019/164tanggal 8 Februari 2019 tentang Penyerahan KeputusanAdminsitrasi Kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipilyang Melakukan Tindak Pidana

Februari 2019 perihalPetunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadapPNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Sesuai denganfotokopinya);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun2018, Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri SipilYang

Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintahhalaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUNPBRNomor 11 Tahun 2017, mengatur bahwa Bupati / Walikota selaku PejabatPembina Kepegawaian daerah Kabupaten / Kota telah menerima pendelegasianwewenang dari Presiden untuk menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang menduduki jabatan fungsional (JF) ahli madya, ahli muda, dan ahli pertamaserta jabatan fungsional (JF) penyelia, mahir, terampil dan pemula;Menimbang, bahwa Pasal

OBJEK GUGATAN :Adapun yang menjadi Objek gugatan adalah mengenai Surat Keputusan (SK)Bupati wajo Nomor: 00045/27313/AV/03/21 tanggal 15 Maret 2021 Tahun2021 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri SipilYang Mencapai Batas Usia Pensiun di lingkungan pemerintah Kabupatenwajo, atas nama PENGGUGAT ;Il.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 00045/27313/AV/03/21, tanggal 15maret 2021 tentang pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipilyang mencapai batas usia pensiun telah di terbitkan sesuai dengan wewenangdan prosedur yang diatur dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : K.2630/V.1053/99, Tanggal 15 September 2017 (Angka 1 Huruf D PoinHalaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor: 38/G/2021/PTUN.Mks.2 C) Tentang wewenang pemberhentian PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017

S.Ked,tanggal 15 Maret 2021;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengantar, Nomor: 800/3408/BKPSDM, yang ditujukan kepada Para Kepala Unit KerjaLingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, yang ditandatangani olehKepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kab.Wajo, tanggal 16 Oktober 2017;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kepala BadanKepegawaian Negara, Nomor: K.2630/V.1052/99, tanggal 15September 2017 yang dikeluarkan oleh Badan KepegawaianNegara;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Data Pegawai Negeri Sipilyang

AdministrasiKependudukan yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun2013 serta peraturan pelaksananya sebagai lex specialis terkait denganAktaAkta Catatan Sipil; wannnennan Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yangtelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturanpelaksananya tidak diatur tentang perubahan tempat dan tahun kelahiranakibat kesalahan atau kekeliruan dalam proses penerbitan Akta Catatan Sipilyang

Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagai upaya perdamaian Majelis telah berusaha menasehati Pemohonuntuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akantetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untukmenceraikan Termohon;Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakankarena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;Menimbang, bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama definisi saksi berdasarkanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwasaksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentinganpenyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang iadengar sendiri, ia linat sendiri, dan ia alami sendiri, dalam pemeriksaantingkat pertama yang seharusnya menjadi saksi adalah masyarakat sipilyang pernah bersamasama dengan Terdakwa mengkonsumsi sabusabu,namun kenyataanya justru mereka

Putusan Nomor 0496/Pdt.G/2018/PA.Mr.Bahwa mediasi dengan Mediator Non Hakim pada Pengadilan AgamaMojokerto tersebut telah dilaksanakan, dan dalam laporannya bahwa mediasitidak berhasil mencapai kesepakatan;Bahwa berkaitan dengan status Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif, yang digugat cerai oleh isterinya (Penggugat), maka MajelisHakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengurus SuratKeterangan Perceraian dari Pejabat yang berwenang, namun surat yangdimaksud tidak turun

Bie KecamatanMeurah Dua Kabupaten Pidie JayaBerdasarkan hasil KunjunganPenunggak dan copy identitasTergugat (Bukti P.3 dan P.6)Pekerjaan : Pegawai Negeri SipilYang selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT.

Tindakan administratif kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakejahatan jabatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap (inkracht), berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5)UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 8 Tahun 1974, tentang PokokPokok Kepegawaian dan Pasal 9 huruf aPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang PemberhentianPegawai Negeri

Sehingga berdasarkanAsas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, terhadap Pegawai Negeri Sipilyang melakukan tindak pidana menggunakan dasar hukum Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;.

dan kemudian olehTERGUGAT dilantik dan diangkat sebagai Kepala Desamasih berstatus sebagai PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS).Bahwa sebagaimana ketentuan atau norma yangmengatur calon dari PNS harus mendapatkan ijin daripembina kepegawaian adalah norma yang imperative atauwajib bukan pengecualian karena kejelasan normatersebut sangat terang dan tidak butuh interprestasi lagiyaitu :Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan UndangUndang no. 6 tahun 2014 : Pegawai negeri sipilyang

mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desaharus mendapatkan izin tertulis dari pejabatpembina kepegawaian.Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 112 Tahun 2014 TentangPemilihan Kepala Desa : Pegawai negeri sipilyang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desaharus mendapatkan izin tertulis dari pejabatpembina kepegawaian.Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Daerah LombokTengah Nomor 1 Tahun 2016 TentangPenyelenggaraan Pemerintahan DanPembangunan Desa : PNS yang mencalonkan dirisebagai Calon

PegawaiNegeri Sipil No.800/1097/PPP.1.99/BPKP/ oleh BupatiLombok Tengah atas nama LALU JELIDRA tanggal 25Juli 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);Surat Badan Kepegawaian Pendidikan dan PelatihanKabupaten Lombok Tengah No. 881 / 1437 /PPP.03.771 / BPKP tanggal 22 Nopember 2018 perihalusul Pertimbangan Teknis Pemberhentian denganhormat PNS atas permintaan sendiri (Fotokopi sesuaidengan fotokopinya);Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah No.303/tahun2018 tentang pemberian izin bagi Pegawai Negeri Sipilyang

keputusan yangdikeluarkan oleh Tergugat sehingga tidak merugikan ParaPenggugat a quo;Asas Fair Play;Seharusnya sebelum mengeluarkan Surat Keputusan a quo,Tergugat bersikap untuk tidak akan = menghalanghalangikesempatan seseorang/Pegawai Negeri Sipil lainnya yangberkepentingan untuk memperoleh suatu keputusan yang akanmenguntungkan baginya untuk itu seharusnya Tergugat secara jujurdan adil dalam mengeluarkan keputusan in casu, sehingga haksubyektifnya Para Penggugat yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Karena terdapat Pegawai Negeri Sipilyang lain yang memiliki kepangkatan dan golongan lebih tinggi danberupaya dengan bersusah payah baik secara formil maupunmateriil untuk mendapatkan jabatan in casu, akan tetapi di sisi lainterdapat Pegawai Negeri Sipil yang kepangkatan dan golongannyalebih rendah mendapatkan Jabatan yang tidak seharusnya sehinggamengakibatkan adanya fakta yang tidak menjamin kepastian hukumformal;3.

Gunungsitoli KotaGunungsitoli pada tanggal 29 Juli 2012 , untukdijadikan anak angkat oleh Para Pemohon; Bahwa sebagai penerus keturunan Para Pemohonselain anak Para Pemohon yang 1(satu) orangtersebut , maka Para Pemohon mengangkat seoranganak angkat tersebut untuk dipelihara, diasuh, dididikdan disekolahkan serta dibesarkan sebagaimana26layaknya seorang ayah dan ibu kandung memelihara,mengasuh, mendidik dan menyekolahkan sertamembesarkan anak kandungnya sendiri;Bahwa Para Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang

Pasal 138 Kompilasi HukumIslam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruhorang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya,terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PeraturanMahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasidi Pengadilan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebihdahulu mempertimbangkan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan peraturan perundangundangan