gugatan Penggugatsebagaimana yang telah diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukanPenggugat hadir inperson di persidangan sedang Tergugat hanya hadirpada sidang ketiga dan keempat, dengan, demikian telah terpenuhiketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, olehHal 9 dari 18 Halaman, Putusun No. 55/Pdt.G/2013/PA Pstkarenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dandilanjutkan;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa atas Permohonan Berhenti dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditujukan kepada Tergugat Tergugat tertanggal 29 Januari 2018, Tergugatmenerbitkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 330 tahun 2018 tentangPemberhentian Dengan Hormat pegawai Negeri Sipil dengan Hak PensiunHalaman 8 dari 52 halaman Putusan No: 24/G/2019/PTUN. Kdidilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Atas Nama Ir.

2019Penggugat Menerima gaji Pensiun atau tepatnya selama 11 Bulan penggugatMen eri Pen SIU 22==2e2 se see se sein rise te iene neem22.Bahwa pada tanggal 25 April 2019 Tergugat menerbitkan Keputusan BupatiNomor : 356 tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan ; 20220 22 2223.Bahwa dalam Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 356 Tahun 2019 padae Kesatu : Memberhentikan tidak dengan hormat Sebagai pengawai Negeri Sipilyang

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakHalaman 20 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 93/G/2019/PTUNJKT.Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan

Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak lagidibebani untuk mengembalikan gaji dan hak lain yang diterima;Menimbang, bahwa jika suatu Surat Keputusan berlaku surut juga akanmembawa implikasi terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan olehPenggugat khususnya dalam penandatangan surat2, penggunaan anggaran,akan menimbukan masalah baru terkait keabsahan dari perbuatan hukum danHalaman 40 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 93/G/2019/PTUNJKT.tindakan administrasi yang terlanjur dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipilyang

., M.H, namun ternyata tidakberhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Maret 2020Bahwa selanjutnya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 telahmenyerahkan Surat Izin untuk melakukan perceraian Nomor862/948/BKPSDMD/II/2020 tertanggal 28 Februari 2020, sehinggaperkara ini dapat diperiksa lebih lanjut.Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatanpenggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan olehPenggugat;Halaman 3

HakamMuslim, S.H., M.H 26 Maret 2020.Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim telah berusahamenasehati Penggugat dengan Tergugat agar berdamai, akan tetapi tidakberhasil, Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhirdengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan peraturan Pemerintah

Keputusan KenaikanHalaman 6 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUNSMDPangkat, Pemberhentian, dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yangBerpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas, tanggal24 Desember 2014, dimana dalam ketentuan Badan Kepegawaian Negaratelah dengan jelas di nyatakan dalam poin 1 (satu) huruf (a) bahwa ;Kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pemberian pensiun PegawaiNegeri Sipil golongan ruang IV/c ke atas selain kenaikan pangkat,pemberhentian, dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipilyang

KurunganKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannyadengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak denganHormat Sebagai PNS:;Foto copy sesuai Foto copy Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi DanHalaman 20 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUNSMDT.6T.7T.8TaT. 10Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15TAHUN 2018, Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018tentang PENEGAKAN HUKUMM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPILYANG

(Vide : Pasal 87 Ayat (4) Huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 250 Huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian NegaraRepublik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Ayat (4) Huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 250 Huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil yang diturunkan dalamKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & ReformasiBirokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan KepegawaianNegara Republik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

70/G/2019/PTUNKPGUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 250Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil yang diturunkan dalamKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & ReformasiBirokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan KepegawaianNegara Republik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Wijayaningsih, Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa, Ahli sejak tahun 1997 bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Puskesmas Sukorambi sampai dengan tahun 2005 ;Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2019/PN Jmr Bahwa, Ahli sejak tahun 2005 dinas di Dinas kesehatan KabupatenJember di Staf Seksi Pelayanan Farmakmin (Farmasi makanan danminuman) sampai dengan tahun 2008 kemudian sejak tahun 2009 dinas distaf Seksi Pembiayaan Kesehatan sesudai dengan

sakinah, mawaddah danranmah sesuai tujuan perkawinan menurut hukum Islam, akan tetapi usahatersebut tidak berhasil, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 154 RB.g joPasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 2009 jo PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasidipandang telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpaijin yang sah dari Dandim 0212/TS berdasarkan cerita Terdakwa setelah kembalike Kesatuan, alasannya karena Terdakwa akan menagih uang ke orang sipilyang diberi modal untuk pemborongan pekerjaan pembangunan.4. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 Terdakwa menyerahkan diri melaluipiket Provost Kesatuan Kodim0212/TS.5.

Bahwa meskipun Penggugat sudah paham dan mengerti betulkonsekuensi yang harus diterima sebagai isteri seorang prajurit/tentarayang ditinggal suami untuk melaksanakan tugas mulia, dimana waktubersamasama keluarga tidak seperti kebanyakan keluarga biasa/sipilyang mempunyai waktu lebih banyak, namun tetap saja sebagai seorangisteri, Penggugat sudah sering menasehati agar Tergugat mau merubahkebiasaannya menghabiskan banyak waktu dengan temantemannyatersebut, terlebihlebin saat ini Tergugat sudah mempunyai

Bahwa Tedakwa mengkonsumsi narkotika bersama masyarakat sipilyang seharusnya dilaporkan dan ditangkap bukan sebaliknyaTerdakwa bergabung untuk samasama mengkonsumsi, inimenunjukan Terdakwa sama sekali tidak mengindahkan anjuranPimpinan TNI untuk membantu. Pemerintah memberantaspenyalahgunaan narkotika karena dapat merusak generasi bangsa.4.

Syaukany, M.HI sesuai dengan Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi manadinyatakan tidak berhasil, berdasarkan laporan mediator tertanggal 08Februari 2017 ;Menimbang bahwa Bahwa Termohon' selaku Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif guna memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10Hal. 10 dari 23 Hal. Put.

Menyatakan Barang bukti berupa :1. 1(satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus pembayaran gaji fiktifpada Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan Tahun 2010.2. l(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor :823.2/SK/2840/2010 Tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yangtelah dilegalisir.3. l(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Nomor821.2/SK/4587/2007 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah dilegalisir.4. l(satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan

Menetapkan barang bukti berupa :1.1(satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus pembayaran gaji fiktifpada Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan Tahun 2010 ;l(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor :823.2/SK/2840/2010 Tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yangtelah dilegalisir ;l(satu) Jembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Nomor821.2/SK/4587/2007 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah dilegalisir ;.l(satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Wali

sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itudisebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwaTergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehinggaperkara ini tetap dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat ;Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang disempurnakandengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, seorang Pegawai Negeri Sipilyang

No. 0453/PdtG/2014/PA.KAGadministratif kKependudukan terbukti antara Termohon I, Termohon II danTermohon Ill merupakan anak dari Pemohon dan Mat Adam bin Husin;Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 merupakan bukti otentik yangdisertai dengan aslinya berupa pemberian tunjangan pensiun Pegawai NegeriSipil atas nama Mat Adam bin Husin oleh karenanya Majelis Hakim menilaibahwa terbukti Mat Adam bin Husin adalah pensiunan Pegawai Nagdh Sipilyang memperoleh tunjangan pensiun dari pemerintah Republik ndeteee

Putusan Nomor : 51/Pdt.G/2016/PA/Psp;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib lebih dahulu memperoleh surat izinuntuk melakukan perceraian dari atasan, dipersidangan Penggugatmenyatakan sudah memperoleh surat izin perceraian dimaksud sesuai denganSurat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang LawasUtara Nomor Kd.02.27/BA.00/76/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten

yang telah ditetapkan, Penggugatdan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian MajelisHakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugatsupaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990, Majlis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untukmemproses surat izin atasan sebagai persyaratan bagi Pegawai Negri Sipilyang

tanggal 01Juni 2016 menerangkan bahwa Penggugat telah diberikan izin untuk mengikutikegiatan persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Rangkasbitung,bukan izin perceraian dari atasan sebagaimana kehendak PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dikarenakan Penggugat tidak melaporkanstatus perkawinannya dengan Tergugat kepada Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Lebak dan sesuai dengan bukti P3, P5 dan P6, status Penggugatadalah lajang, tidak menerima tunjangan keluarga sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan/penambahan namaPemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor :2559/IST/2004.88tanggal 12 Mei 2005 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang berwenang untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp.231.000, (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;Demikian ditetapkan pada hari ini: Rabu, tanggal 26 Juni 2019, oleh MadePasek, S.H.

Bahwa untuk memenuhi maksud di atas pemohon mengajukanpermohonan pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandanganmohon kiranya dapat menerbitkan suatu penetapan dan sekaligusmemerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang berwenang untuk mencatat pada register yang diperuntukanuntuk itu dan membuatkan Akta Kelahiran anak pemohon sesuaiperaturan yang berlaku;Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan tersebut di atas, mohonkiranya Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Kandangan berkenan menerimadan