Ditemukan 4985 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-05-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 0050/Pdt.P/2018/PA.RAP Tanggal 7 Juni 2018 — Pemohon melawan Termohon
12 — 0
12 — 0
Surat Pernyataan Tidak Merupakan Pasangan Sejenis tanggal 2710.id.12.13.April 2018, yang telah dinazagelen (P. 9);Surat Pernyataan Belum Pernah Melahirkan Dan Memiliki Anaktanggal 27 April 2018, yang telah dinazagelen (P. 10);Surat Pernyataan Berpenghasilan Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diketahui oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri nomor 112242Desa Lohsari Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten LabuhanbatuSelatan tanggal 27 April 2018, yang telah dinazagelen (P. 11);Surat Pernyataan Orang Tua Kandung
Register : 05-03-2019 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 87/Pdt.P/2019/PN Bnr Tanggal 15 Maret 2019 — Pemohon:
MUHAMAD FAUZAN HELLYO SABARA
26 — 6
MUHAMAD FAUZAN HELLYO SABARA
26 — 6
NegeriBanjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk mencatat perubahanNama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yangbernama MOCHAMAD FAOZAN HS Nomor 6336/DIS/2001 tanggal DuaPuluh Delapan Agustus Dua Ribu Satu tertulis dan terbaca MOCHAMADFAOZAN HS dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MUHAMADFAUZAN HELLYO SABARA serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang
Putus : 31-03-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 46/G.TUN/2009/PTUN.Mdo Tanggal 31 Maret 2010 — Penggugat: JOOTJE ANTONIUS REPI;
Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO;
Tergugat II Intervensi: JOHANNIS REPI;
76 — 22
76 — 22
Bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang sering berpindah tugas diluar daerah, maka Penggugat telahmeminta orang tua (Ayah dan Ibu) yaitu) FRANSICUS XAVERIUS REPI(alm) dan RUTH TIELUNG (alm) untuk tinggal dan menjaga tanahtersebut sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 2003 ; + BahwaPemegang Sertifikat (JOHANNIS REPI) ~ pada saat penerbitansertifikat objek sengketa tersebut, tidak bertempat tinggaldiatas tanah yang dikuasai Penggugat ;.
Putus : 07-12-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 331 K/TUN/2011 Tanggal 7 Desember 2011 — BUPATI TANA TORAJA VS SUDARTO PAGA PANGALA, SE.MM
61 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.Menurut Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2 PeraturanPemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Pemenintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil: Perpanjangan batasusia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampaidengan 60 (enam puluh) Tahun bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 30-08-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 30-12-2018
Putusan PA TARAKAN Nomor 0404/Pdt.G/2018/PA.Trk Tanggal 5 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 1
19 — 1
Pasal 2 Ayat (3)dan Pasal 10 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 serta Pasal 1888KUHPerdata sehingga secara formil bukti tersebut dapat diterima dandipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, Majelis Hakim berpendapat bahwabukti tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai guru di SD Negeri 023 Tana Tidung;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat jugamengajukan 2 (dua) orang saksi yang sekaligus juga
Register : 21-03-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 18-04-2019
Putusan PA BANJARBARU Nomor 132/Pdt.G/2017/PA.Bjb Tanggal 26 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 9
11 — 9
Bahwa bukti KutipanAkta Nikah merupakan prima facie evidence (bukti utama) terhadap suatuperkawinan berdasarkan agama dan perundangundangan, oleh karenanyaPengadilan Agama berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugatdan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya dikonstatasi sebagai faktahukum yang tetap;Bahwa bukti P.2 merupakan Surat Pemberian Izin Cerai dari atasanPenggugat, bukti mana menunjukkan bahwa Penggugat telahmelaksanakan ketentuan mengenai perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 19-08-2013 — Putus : 06-03-2014 — Upload : 24-06-2014
Putusan PA KENDARI Nomor 0358/Pdt.G/2013/PA Kdi Tanggal 6 Maret 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
43 — 15
43 — 15
keberatan;Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannyayang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masingmasing;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara iniyang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohonsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang terlebih dahulu, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 17-03-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 20-11-2015
Putusan PA MALANG Nomor 553/Pdt.G/2015/PA.Mlg Tanggal 29 Oktober 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
11 — 4
11 — 4
Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2015/PA.MlgMenimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) domisili Penggugat beradapada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, sesuai Pasal 73 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenanganrelatif Pengadilan Agama Malang;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan Peraturan Pemerintah
Register : 14-09-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PN AMUNTAI Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Amt Tanggal 21 September 2020 — Pemohon:
SITI MUNAWARAH
64 — 5
SITI MUNAWARAH
64 — 5
angka ke3 yang dimintaoleh Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan mengintrodusirketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 UndangUndang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, yang mana terhadap perubahan nama dan/atau pencatatanperistiwa penting perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang
Register : 02-06-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 435/Pdt.G/2017/PN Dps Tanggal 18 September 2017 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
37 — 28
37 — 28
Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, telah ditegaskan bahwa suami isteri yang bercerai wajibmelaporkan perceraiannya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipilyang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentangperceraiannya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka oleh karena itupetitum gugatan angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
Register : 05-09-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 15-11-2019
Putusan MS LANGSA Nomor 0231/Pdt.G/2017/MS.LGS Tanggal 20 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
84 — 6
84 — 6
Akan tetapi menyangkut tentang biaya nafkah anak tersebutsebagaimana yang diminta Penggugat yakni sebesar Rp. 1.500.000, (Satu jutaLima ratus ribu rupiah), Tergugat dianggap mampu memberikannya karenamemiliki gaji kurang lebin sebesar Rp.3.000.000, (Tiga Juta rupiah) setiapbulannya dan masih memiliki tunjangan lain sebagai Guru Pegawai Negeri Sipilyang sah;Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1 dan P.2, P.3, P.4, P.5)yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebutmerupakan
Register : 13-09-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 04-10-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 107/Pdt.P/2021/PN Bgl Tanggal 30 September 2021 — Pemohon:
SAYDINA ALI SIDIK
54 — 22
SAYDINA ALI SIDIK
54 — 22
penetapanpengadilan maka mewajibkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan dariperubahan/perbaikan Peristiwa Penting lainnya tersebut sesuai dengan suratbukti P4 yang diketahui telah diterbitkan oleh Kepala Kantor KependudukanDan Catatan Sipil Kota Bengkulu maka selanjutnya Pemohon melalui KantorCatatan Sipil Kota Bengkulu untuk mencatatkan tentang perubahan/perbaikanredaksional Bulan Kelahiran dari Anak Pemohon tersebut untuk dibuat catatanpinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang
Putus : 06-03-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 K/TUN/2012 Tanggal 6 Maret 2012 — BUPATI MUSI BANYUASIN VS RICHARD CHAHYADI, A.P
21 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Huruf cusul pemberhentian dari jabatan struktural, butir (1), Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil dari jabatan struktural yang perlu mendapat pertimbanganBaperjakat, adalah pemberhentian yang dikarenakan Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik, butir 2huruf b dalam pertimbangan usul pemberhentian tersebut diatas, Baperjakatdapat (tidak harus) mendengar penjelasan dari atasan langsungnya, atasandari atasan langsung, pejabat lain yang dipandang perlu dan Pegawai
Register : 29-01-2020 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PA NATUNA Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Ntn Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 29
22 — 29
tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanyauntuk datang ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatuhalangan yang sah, meskipun menurut' relaas panggilan Nomor20/Pdt.G/2020/PA.Ntn tanggal 30 Januari dan 5 Februari 2020 Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin perceraian dari atasan Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Nomor117/BKPP/2019 Tentang Pemberian izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 20-10-2016 — Putus : 28-10-2016 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 127/Pdt.P/2016/PN Srp Tanggal 28 Oktober 2016 — Nyoman Eni Wati
168 — 116
168 — 116
Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk kemudian mencatatkanPeristiwa Penting tersebut untuk dicatat pada register Pencatatan Sipilyang diperuntukkan untuk itu di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar,selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterimaoleh Para Pemohon dengan melampirkan Perjanjian Pemisahan HartaPerkawinan ;5.
Register : 23-06-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA BATANG Nomor 204/Pdt.P/2021/PA.Btg Tanggal 19 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
24 — 12
24 — 12
Halaman 13Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminalapapun,Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 dan P12, jugaberdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksisaksi dipersidangan terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berpenghasilan setiap bulan sejumlah Rp 5.502.999,00, sehinggadipandang cukup mampu untuk membiayai anak angkatnya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 dan P14, jugaberdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksisaksi
Register : 15-07-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 10 Nopember 2015 — Drs. FOLULU FIRMATUS LAIA;MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
60 — 23
60 — 23
Pegawai Negeri Sipilyang menduduki jabatan, pada angka 7; struktural eselon IIIke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia kebawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c danayat (4).Menimbang, bahwa pada saat dan Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan,Penggugat adalah sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosirdengan pangkat/golongan ruang Pembina Tk.
ditetapkan.Menimbang, bahwa kemudian diatur pula dalam Keputusan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pendelegasian wewenangpemeriksaan pelanggaran disiplin sedang dan berat yang diduga dilakukanPegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama, yang menyebutkan :mendelegasikan wewenang kepada Inspektur Jenderal untuk membentuk TimPemeriksa Pelanggaran Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
akan dipertimbangkan mengenai materi atausubstansi dari Surat Keputusan objek sengketa.Menimbang, bahwa Surat Keputusan objek sengketa adalah mengenaipenjatuhan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari jabatan, dengan dasarpertimbangan adanya pelanggaran terhadap beberapa pasal dalam PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 disebutkan bahwa apabila Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-04-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan MS MEULABOH Nomor 0099/Pdt.G/2015/MS.Mbo Tanggal 9 Juni 2015 — Pemohon dan Termohon
23 — 9
23 — 9
No. 0099 /Pdt.G/2015/MS.MboMenimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakanperdamaian namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang berlaku aturan sebagaimana dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo.
Register : 18-03-2014 — Putus : 06-01-2015 — Upload : 23-02-2015
Putusan PA SIDOARJO Nomor 837/Pdt.G/2014/PA.Sda Tanggal 6 Januari 2015 — PEMOHON & TERMOHON
10 — 0
10 — 0
Sda.Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 22 April 2014 pokoknyamenyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menunda persidangandengan tenggang yang cukup ternyata Termohon tetap belum memperolehsurat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat maka Majelis Hakimmemperingatkan Termohon akan sangsisangsi bagi Pegawai Negeri Sipilyang melakukan perceraian tanpa memperoleh surat keterangan untukmelakukan perceraian dari Pejabat namun Termohon
Register : 15-01-2021 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PN BANGLI Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bli Tanggal 28 Januari 2021 — Pemohon:
1.I Wayan Mertadana
2.II. Ni Komang Wati
38 — 24
1.I Wayan Mertadana
2.II. Ni Komang Wati
38 — 24
Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan peristiwaperubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanpenetapan ini oleh yang bersangkutan, guna kepentingan pembuatan catatanpinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksanatersebut;5.