Ditemukan 3758 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : waladun walatun walaupun walaun waladin walupun walauun walaupunã
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2013 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 46/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG
Tanggal 4 September 2013 — Drs.MUCHLIS
79 — 16
  • Adapun perubahantersebut adalah sebagai berikut :e Satker Kota Bandung dan Cimahi sebesar Rp. 59,5,/Kg. atau dipotongsebesar Rp.24,5/KgSatker Kabupaten Bandung I sebesar Rp. 65,5,/Kg. atau dipotongsebesar Rp.18,5/KgSatker Kabupaten Bandung II sebesar Rp. 65,5/Kg. atau dipotongsebesar Rp.18,5,/KgSatker Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 65,5/Kg. atau dipotongsebesar Rp.18,5/KgSatker Sumedang sebesar Rp. 69,5/Kg. atau dipotongSebesar Rp.14,5/KgBahwa walapun Terdakwa Drs.
    Adapun perubahantersebut adalah sebagai berikut :e Satker Kota Bandung dan Cimahi sebesar Rp. 59,5,/Kg. atau dipotongsebesar Rp.24,5/KgSatker Kabupaten Bandung I sebesar Rp. 65,5,/Kg. atau dipotongsebesar Rp.18,5/KgSatker Kabupaten Bandung II sebesar Rp. 65,5/Kg. atau dipotongsebesar Rp.18,5,/KgSatker Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 65,5/Kg. atau dipotongsebesar Rp.18,5/KgSatker Sumedang sebesar Rp. 69,5/Kg. atau dipotongsebesar Rp.14,5/KgBahwa walapun Terdakwa Drs.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 09-10-2015 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 199/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG
Tanggal 1 Februari 2016 — 1.TEGUH IMAM SANTOSO; 2.RUDI HERMAWAN; 3.EKO DODIK SULISTIYONO; 4.DADI; 5.KASDI, Dkk LAWAN; PT. SELECTRIX INDONESIA;
78 — 17
  • Selectric Indonesia tidak ada SerikatPekerja dan berlaku Peraturan Perusahaan;Sepengetahuan saksi Perusahaan melakukan Relokasi ataupindah kota dari wilayah Bekasi ke wilayah Bandung;Halaman 109 dari 132 Putusan PHI Nomor 199/Pdt.SusPHI/2015/PN BdgMenimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugatdipersidangan tidak mengajukan Kesimpulan walapun telah diberi kesempatanuntuk itu;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 03-03-2011 — Putus : 02-08-2011 — Upload : 16-07-2013
Putusan PTUN MEDAN Nomor 25/G/PTUN-MDN/2011
Tanggal 2 Agustus 2011 — SELAMAT RIADY,DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN,
129 — 66
  • yang defenitip, juga dalam hal ini objek perkara adalahSertipikat Hak Guna Usaha yang luasnya 6.364,5 Ha yang lokasinyameliputi beberapa Desa di Kecamatan Barumun Tengah, bukan berartikarena objek sengketa adalah Nomor : 1/Simangambat Jae bukan berartiSertipikat Hak Guna Usaha tersebut hanya berlaku sebagai alas Hak di DesaSimangambat Jae, akan tetapi berlaku terhadap lokasi yang dipetakan dalamPeta Bidang/Surat Ukur yang merupakan lampiran Sertipikat Hak GunaUsaha No : 1 Simangambat Jae tersebut walapun
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 28-02-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 9/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 2 Agustus 2017 — Penggugat:
JULIATY
Tergugat:
Walikota Samarinda
Intervensi:
PT. SARANA INDAH PERKASA
218 — 255
  • SaranaIndah Perkasa yang telah merugikan kepentingan Penggugat antara lainkerusakan saluran pembuangan air dan saluran air PDAM sertadibongkarnya AC kamar Penggugat dan tidak dapat dipasang kembalikarena dilarang oleh pemilik Hotel Midtown tidak boleh melewati tembokpagar yang jaraknya hanya 30CM , akan tetapi walapun Penggugatsudah dilaporkan keadaan itu kepada bawahan Tergugat, tetap saja tidakditanggapi oleh Tergugat sehingga jalan satusatunya adalah mengajukangugatan sengketa Tata Usaha Negara
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 21-09-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 16 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat I : SUKATMA Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat II : SUKARDI Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat III : AMINULLAH Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat IV : MALEM KERINA LIMBENG Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat V : PAINI Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat VI : SURATMIN Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat VII : SUHARSO Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Terbanding/Tergugat I : PT. AMAL TANI
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI cq. Kepala BPN Pusat cq. Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara cq. Kantor Pertanahan (BPN) kabupaten Langkat
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Kabupaten Langkat cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat
98 — 72
  • sebagai Tanah Objek Perkara, yang saat ini tanah tanahtersebut berada didalam HGU TERGUGAT ;FAKTA DAN PERISTIWA HUKUMBahwa PARA PENGGUGAT bersama masyarakat dari Desa Sebertungdan Desa Tanjung Lenggang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkatdahulu pada tahun 1979 telah memiliki tanah untuk petanian tempatbercocok tanam dengan cara membuka lahan areal hutan tua, hamparanHalaman 6 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDNhutan Desa Sebertung dan Desa Tanjung Lenggang dan termasuk arealTanah Negara Bebas, walapun
Pengadilan PT MEDAN Perdata Wanprestasi
Register : 22-01-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 01-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 33/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 24 April 2019 — CIA KIM HAN
54 — 32
  • KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penetapan TarifPelayanan Penggunaan Barang/Jasa Yang Dikelola Perusahaan Umum (Perum)Perikanan Indonesia Cabang Belawan, artinya Para Terbanding masihmenggunakan tarif lama yaitu Keputusan Direksi Perum Perikanan Indonesia No.KEP221/PERINDO/DIR.A/X/2014, tertanggal 13 Oktober 2014 sebagai dasarpembayaran sewa lahan di Gabion Belawan pada tahun 2016 walapun telahdikeluarkannya tarif sewa lahan yang baru;Bahwa dihubungkan dengan sewa lahan
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 14-11-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT MANADO Nomor 105/PDT/2019/PT MND
Tanggal 14 Nopember 2019 — Pembanding/Tergugat I : JEFRI TUMIWA
Terbanding/Penggugat II : FATH FRANKY NGANTUNG
Terbanding/Penggugat III : Ir. ONNY NGANTUNG
Terbanding/Penggugat I : Dr. TEDDY NGANTUNG
Turut Terbanding/Tergugat IV : ELLIA SUMANGKUT
Turut Terbanding/Tergugat II : MEISKE TUMBEL
Turut Terbanding/Tergugat III : YOLANDA ESTER TUMIWA
75 — 41
  • Kerugian Immateriil:Bahwa Penggugat Rekonpesi secara psikis tertekan, kehilangan waktu,tenaga dan pikiran, merasa tidak nyaman serta merasa terhina denganperbuatanperbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonpensi/Para PenggugatRekonpensi, walapun secara materi tidak dapat dinilai dengan uang, akantetapi dapat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tetapkan sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah);Bahwa tanah yang dikuasai dan diduduki oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, perolehannya jauh
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 08-11-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 26-04-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
HALIJAH. DKK.
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NUNUKAN
2.KEPALA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN NUNUKAN
3.KEPALA DESA SUNGAI PANCANG
129 — 54
  • Walapun pada saat gugatan ini didaftarkan telah ada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)Halaman 28 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMDKabupaten Nunukan akan tetapi pertanggungjawaban hukumnyaterhadap penerbitan sertifikat sebagai dimaksud dalam perkara aquo tetap melekat pada Kantor BPN Kabupaten Bulungan.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 06-06-2017 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 362/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
Ivy Djaya Susantyo
Tergugat:
1.SIMON TAKKAENDENGAN
2.MUHAMMAD ARIEF SISWANDANA
3.RIA SOEMARDI IRIJONO
4.OBONG KUSUMA WIJAYA
5.YAMAL
Turut Tergugat:
1.L. RINA KARTIKA ATAU LUCIA RINA KARTIKA
2.YUNINGSIH, Spd
330 — 186
  • yang dibuat dihadapanNotaris Asbar Imran SH dinyatakan batal atau setidak tidaknyadinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ; Menyatakan akta No. 86 Tanggal 28 Juni 2008 yang dibuat dihadapanNotaris Yosephina Vhesta Raya S.H. dinyatakan batal atau setidaktidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum ; Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar ongkosperkara yang timbul ; Memerintahkan Turut Tergugat rekonpenasi untuk menghormati isiputusan ; Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu walapun
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-12-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 147/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 1 Desember 2015 — ABDUL KODIM kejaksaan negeri Sidoarjo
34 — 11
  • ;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 telahdibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 003/PUUIV/2006tangggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.I. (MARI) mengemukakan pendiriannya sendirimengenai pengertian perbuatan melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 08-12-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 100/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 18 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : ZULFIKAR. A
Terbanding/Tergugat I : FADHLURRAHMAN
Terbanding/Tergugat II : MANJURIA M.AMIN
Terbanding/Tergugat III : Effendi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan Dan Perkotaan
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Aceh Cq Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh Cq Sekretaris Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh
Terbanding/Turut Tergugat I : M. DAHLAN AR
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Aceh Cq Bupati Kabupaten Aceh Besar Cq Camat KEcamatan selimum Cq Geuchik Menasah Baro
Terbanding/Turut Tergugat III : JULIANI MUKHTAR, S.H, M.Kn
63 — 31
  • BNA13.14.Negeri Jantho yang memiliki kesaman tanggal, bulan dan tanggal suratsurat adat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II padahal subjek hukumdan objek tanah perkara a quo berbeda dengan perkara lain yangsedang berjalan adalah perkara No. 15/Pdt.G/2019/PN Jth, perkara No.20/Pdt.G/2019/PN Jth, perkara No. 21/Pdt.G/2019/PN Jth, perkara No.22/Pdt.G/2019/PN Jth, perkara No. 24/Pdt.G/2019/PN Jth;Bahwa dalil gugatan angka 6sampai angka 8 adalah tidak benardan Tergugat Il, Ill keberatan dan menolaknya, walapun
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-01-2017 — Upload : 14-02-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 180/Pid.Sus/PTK/2016/PN.Sby
Tanggal 27 Januari 2017 — Kejasaan Negeri Kediri Tri Waspodo, SE., MM. Bin Kartoharsono.;
62 — 36
  • No. 180/Pid.S us/TPK/2016/PN.S byMenimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun1999 telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No.003/PUUIV/2006 tangggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.l. (MARI)mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian perbuatan melawanhukum dalam perkara tindak pidana korupsi.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 01-02-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Juli 2021 — Penggugat:
PT. PUDAN KREASI
Tergugat:
1.KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BLPPBMN)
2.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
3.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XXV PROPINSI PAPUA dan PAPUA BARAT
4.KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XXV PROPINSI PAPUA dan PAPUA BARAT
314 — 102
  • Surat Edaran No. 3, tahun 1978, tanggal 1April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepadaKetua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidakmenjatuhkan putusan serta merta walapun syaratsyarat dalampasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) Rbg telahdipenuhi.b.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-11-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 39/Pid.Sus.TPK/2017/PN Bna
Tanggal 23 Oktober 2017 — Nizwar, S.T Bin Usman Abdullah
86 — 25
  • Pemeriksaan Kualitas Mutu Air hasilolahan dari pembangunan WTP Kota Sabang juga belum dilakukan padasaat itu untuk memastikan apakah air yang dihasilkan IPA/WTP tersebuttelah memenuhi standar kualitas air minum sesuai peraturan MentriKesehatan Nomor : 492 / MENKES / SK / VII / 2010 tentang kualitas airminum;Bahwa walapun uji coba secara resmi dan lengkap serta uji kualias mutuair belum dilakukan sehingga WTP tersebut belum memiliki sertifikatstandar SNI dari pihak yang berkompeten, Terdakwa tetap
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 22-11-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 10/PID.SUS/TPK/2017/PN SBY
TARIJANTO Kejaksaan Negeri Mojokerto
57 — 12
  • ;Halaman 72 dari 94, Putusan No. 10/Pid.SusTPK/2017/PN.SbyMenimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31Tahun 1999 telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melaluiPutusannya No. 003/PUUIV/2006 tangggal 25 Juli 2006 namun MahkamahAgung R.I.
Pengadilan PN KRAKSAAN Perdata
Register : 24-10-2018 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Krs
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat:
S A T E M binti RASIT
Tergugat:
1.TINI al. SARIP binti P DISAH
2.MOH. ALI bin SANTO
3.SULAMA al. NARDI binti P. LATEP
4.YUDI KURNIAWAN WIJAYA, SE.
5.MOHAMAD HARI
6.SITI MISNAWATI
7.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO
65 — 3
  • dantertekan karena setiap hari harus memikirkan masalah a quo, yaitusebesarRp. 500.000.000, (/ima ratus juta rupiah);Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar denda atasketerlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp. 1.000.000 (satu jutarupiah) per hari, secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan perkara aquo diucapkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan sampai dengandilaksanakan putusan atas perkara a quo;Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (u/tvorbar bijvorraad) walapun
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 30-03-2015 — Putus : 19-06-2015 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT AMBON Nomor 11/PDT/2015/PT AMB
Tanggal 19 Juni 2015 — Pembanding/Tergugat : NEGERI SAWAI SEBGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI. Diwakili Oleh : M. AMIN TANGKE
Terbanding/Penggugat : NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI. Diwakili Oleh : HAMZA MAUDY MAUSSA, SH
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
262 — 1161
  • membuktikan bahwa, Bupati sangat memahami kedudukan Sawai adalahNegeri Adat sejak dahulu kala, sehingga walapun Sawai disebut sebagaiNegen, serta Kepala Pemerintahnya ada/ah "Raja", Padaha/ SK Bupatitersebut dibuat sebelum ada UU No. 32 Tahun 2004 yang sudah digantidengan UU No. 23 Tahun 2014, sudah ada PERDAMaluku Tengah No. 01Tahun 2006 tentang Negeri.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 29-09-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 323/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 14 Desember 2017 — PT. MILLER BAHROENY, DK VS Dr. JANUARI SIREGAR, SH, M.Hum
57 — 31
  • bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak diHalaman 61 dari 120 halaman Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDNJalan Sei Kapuas Nomor 103 Kelurahan Babura, Kecamatan MedanSunggal, Kota Medan ;Bahwa, oleh karena Gugat rekonvensi dalam perkara ini adalah diajukanberdasarkan bukti bukti yang sangat otentik dan tidak dapat disangkalkebenarannya, maka mohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk sudi menyatakan putusan dalam perkara ini dapatdilaksanakan terlebih dahulu, walapun
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 28-10-2019 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 518/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 24 Februari 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
57 — 44
  • Terbanding/Para Penggugat yang pada pokoknya menerangkanbahwa Desa Siharjulu/dahulu Lumbanjulu jaraknya masih jauh sekitar +2 Km dari objek perkara ;Bahwa demikian juga dengan fakta lapangan pada saat dilakukannyapemeriksaan setempat (plaatselyk Onderzook), di atas tanah perkaraterdapat 2 (dua) buah Gapura yang diperbuat oleh Kepala DesaNagasaribu bertuliskan Selamat Jalan dari Desa Nagasaribu I, danGapura yang diperbuat oleh Kepala Desa Sigompul yang bertuliskanSelamat Datang di Desa Sigompul, dan walapun
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 27-11-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 11-01-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 94/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : ARMIA Diwakili Oleh : Fatchullah, S.H.
Terbanding/Tergugat I : FADHLURRAHMAN
Terbanding/Tergugat II : MANJURIA M.AMIN
Terbanding/Tergugat III : Effendi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan Dan Perkotaan
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Aceh Cq Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh Cq Sekretaris Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh
Terbanding/Turut Tergugat I : M. DAHLAN AR
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah RI Mendagri Gubernur Provinsi Aceh Bupati Kab Aceh Besar Camat Kec selimum Geuchik Menasah Baro
Terbanding/Turut Tergugat III : JULIANI MUKHTAR, S.H, M.Kn
86 — 55
  • PengadilanNegeri Jantho yang memiliki Kesaman tanggal, bulan dan tanggal suratsurat adat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II padahal subjekhukum dan objek tanah perkara a quo berbeda dengan perkara lainyang sedang berjalan adalah perkara No. 15/Pdt.G/2019/PN Jth,perkara No. 20/Pdt.G/2019/PN Jth, perkara No. 21/Pdt.G/2019/PN Jth,perkara No. 22/Pdt.G/2019/PN Jth, perkara No. 24/Pdt.G/2019/PN Jth;Bahwa dalil gugatan angka 6sampai angka 8 adalah tidak benar danTergugat Il, Ill keberatan dan menolaknya, walapun