Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Putus : 03-02-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2257 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 3 Februari 2015 — HALOMOAN Alias LOMO
40 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUH Pidana Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHPidana;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa HALOMOAN alias LOMO, selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara Nomor5145/105/c2/87.3 tanggal 24 Desember 1987 tentang Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil dan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada DinasPendidikan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Surat Keputusan BupatiLabuhanbatu Nomor : 954/31/DPPKAD
Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUH Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1)KUHPidana;LEBIH SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa HALOMOAN alias LOMO, selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara Nomor5145/105/c2/87.3 tanggal 24 Desember 1987 tentang Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil dan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada DinasPendidikan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Surat Keputusan BupatiLabuhanbatu Nomor : 954/
Register : 27-10-2017 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5664/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg Tanggal 31 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 3
12 — 3
Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadirankedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang hendak menceraikan isterinya, oleh karenanya Penggugat terikat denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang
Register : 02-05-2012 — Putus : 14-05-2012 — Upload : 29-05-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 79/Pdt.P/2012/PN.Kgn Tanggal 14 Mei 2012 — Pemohon : RAKHMAT WARDANI
36 — 6
36 — 6
Bahwa untuk memenuhi maksud di atas pemohon mengajukanpermohonan pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandanganmohon kiranya dapat menerbitkan suatu penetapan dan sekaligusmemerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang berwenang untuk mencatat pada register yang diperuntukanuntuk itu dan membuatkan Akta Kelahiran anak pemohon sesuaiperaturan yang berlaku;Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan tersebut di atas, mohonkiranya Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Kandangan berkenan menerimadan
Putus : 01-12-2016 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1100 K/PID.SUS/2016 Tanggal 1 Desember 2016 — Terdakwa Anak
284 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
284 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1100 K/PID.SUS/2016membiarkan dilakukan perobuatan cabul anak yaitu saksi korban 1 umur 6(enam) tahun 5 (lima) bulan (berdasarkan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipilyang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilDrs. H.
Register : 07-02-2019 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN BOYOLALI Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Byl Tanggal 25 Februari 2019 — Pemohon:
DWI SULISTYONINGSIH
22 — 4
DWI SULISTYONINGSIH
22 — 4
i) pengakuan anak; j) pengesahan anak;k) perubahan nama; l) perubahan status kewarganegaraan; m) Peristiwa Penting lainnya;n) pembetulan akta; dan O) pembatalan akta; n nnn nnn nnn nnn nn nnn ne nn nnn nne nnn nana nncnncnannsMenimbang, bahwa kemudian mengenai Pencatatan Kematian atas Pendudukjuga telah diatur didalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018Hal 11 dari 18 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Byl12tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Putus : 23-08-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 K/TUN/2016 Tanggal 23 Agustus 2016 — KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA VS Drs. PIETER REBA, M.Si.,
58 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Konkret, karena objek sengketa tersebut nyatanyata dibuat olehTergugat, tidak abstrak tetapi telah berwujud Surat Keputusan dandapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan KeputusanKepala Badan Kepegawaian Negara Regional IX Jayapura dalam aquo yaitu;(1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada PegawaiNegeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari danmenjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Keputusan ini;(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang namanya
Register : 27-09-2017 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Srp Tanggal 13 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 16
57 — 16
UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 15-12-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA JAMBI Nomor 1111/Pdt.G/2015/PA.Jmb Tanggal 20 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 1
16 — 1
Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi,dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap padadalildalilnya dan buktibukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnyamohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjukkepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Meinmbang, bahwa penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 16-03-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 0838/Pdt.G/2017/PA.Bks Tanggal 27 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 0
9 — 0
kembali Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetapbersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, pekerjaan Pemohonsaat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah)Kota Bekasi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik Indoesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan DanPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 11-03-2019
Putusan PA TUBAN Nomor 1920/Pdt.G/2016/PA.Tbn Tanggal 16 Februari 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
19 — 11
19 — 11
UndangUndangNomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlumempertimbangkan hakhak Penggugat rekonvensi yang harus dipenuhi olehTergugat rekonpensi selaku suami yang hendak menceraikan Penggugatrekonpensi selaku istri;Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi yang telah dibenarkanTergugat rekonpensi dan Penggugat rekonpensi, bahwa Tergugat rekonpensiadalah sebagai pensiunan TNI yang sekarang belum mempunyai pekerjaantetap, dan Penggugat rekonpensi bekerja adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 24-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 470 K/TUN/2013 Tanggal 24 Desember 2013 — Ir. GHODIMAN, M.T.P vs. GUBERNUR JAWA TENGAH
83 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
diterbitkan Tergugat telah secara nyatamerugikan Penggugat secara Materiil karena Penggugat sudah tidak mempunyaipenghasilan lagi untuk menafkai keluarga, padahal anakanak Penggugat masih butuhbiaya untuk sekolah dan kebutuhan hidup seharihari, dan kerugian secara morilbahwa pengabdian Penggugat selama ini sebagai Pegawai Negeri Sipil bahkan sampaimendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesiatidak ada artinya lagi, dihadapan masyarakat Penggugat dianggap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-11-2018 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PA TEMANGGUNG Nomor 1555/Pdt.G/2018/PA.Tmg Tanggal 25 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 8
30 — 8
Eraturan Kapolri Nomor 9tahun 2010, yang pada pokoknya menyatakan, Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahuludari Pejabat, menurut hukum yang dimaksud dengan izin lebih dahuludari pejabat, adalah adanya izin (Sepengetahuan) dari pimpinan/atauatasan si Pegawai Negeri Sipil yang akan melekukan perceraian;3) Bahwa dalam hal ini, faktanya Penggugat telah mengetahui jelas dantegas posisi dan keterkaitan Tergugat selaku anggota Polri tentunyaHalaman 22 dari 42
No.1555/Pdt.G/2018/PA.TmgNomor 9 tahun 2010 yang pada pokoknya menyatakan: Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dariPejabat, menurut hukum yang dimaksud dengan izin lebin dahulu dari pejabatadalah adanya izin (Sepengetahuan) dari pimpinan/atau atasan di PegawalNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian.
Upload : 15-11-2013
Putusan PA SLEMAN Nomor 301/Pdt.G/2013/PA.Smn PENGGUGAT DAN TERGUGAT
6 — 0
6 — 0
Halamandengan UndangUndang nomor: 50 tahun 2009, karena perkawinan Penggugatdan Tergugat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama maka secara absolut perkaraini merupakan kewenangan Badan Peradilan Agama untuk memeriksa danmengadilinya, sedangkan berdasarkan bukti P.1 dinyatakan secara relatif perkaraini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa danmengadilinya j 222222 nn nnn nen nn nnn nnn nnn nen n nn nn nen n en nn nen ne neMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-05-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA SELAT PANJANG Nomor 0091/Pdt.G/2015/PA.Slp Tanggal 8 Juli 2015 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 1
21 — 1
Bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK KANDUNG binti TERGUGATadalah masih di bawah umur dan butuh perhatian orangtuanya maka untuk hakpengasuhan, pengawasan dan pemeliharaan anak tersebut Penggugat mohon agardiberikah kepada Penggugat karena Penggugat sebagai seorang pegawai negeri sipilyang mempunyai penghasilan tetap sanggup menjaga, memeliharan dan memberinafkah seperti sandang, pangan, pendidikan terhadap anak tersebut;10.
Register : 12-03-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Mdn Tanggal 2 Juni 2021 — Penggugat dan Terguggat
24 — 5
24 — 5
2006tentang Administrasi Kependudukan maka kewajiban pelaporan adanyaperceraian tersebut disampaikan oleh para pihak paling lama 60 hari sejakputusan perceraian dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap ditempatterjadinya perceraian, akan tetapi ketentuan tersebut di atas dengan berlakunyaUU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 joSurat Edaran Mentri Dalam Negeri RI Nomor 470/327/SJ tertanggal 17 Januari2014 pada angla 2 huruf f menyatakan bahwa Penerbitan Akta Pencatatan Sipilyang
Register : 23-02-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 K/TUN/2016 Tanggal 18 April 2016 — ADI RAHMAWATY VS MENTERI KESEHATAN RI;
50 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 82 K/TUN/2016Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dijatunkan kepada ANDI RAHMAWATY;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor 141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil yang dijatuhkan kepada ANDI RAHMAWATY;4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kKedudukan, harkat danmartabat Penggugat dalam keadaan semula sebelum adanya suratkeputusan;5.
Register : 06-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 PK/TUN/2017 Tanggal 12 April 2017 — YUSRIZAL SYOFSA, DKK VS WALIKOTA PADANG;
122 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Marlis, diberhentikan dengan Surat Keputusan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 00392/KEP/MT/21371/13 tanggal O7Oktober 2013, dengan masa berlaku terhitung mulai tanggal 1Oktober 2009 (bukti P8c terlampir):Tapi tetap menerima gaji secara penuh sebagai Pegawai Negeri Sipilyang memangku Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah sampaidikeluarkannya Surat Keputusan pemberhentian sebagai Pegawai NegeriSipil:Bahwa akibat diberhentikan dan/atau dipensiunkan sebagai PegawaiNegeri Sipil sebelum waktunya dengan
Register : 17-06-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PA BENGKULU Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Bn Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 21
31 — 21
Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.BnBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segalasesuatu yang terjadi dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, yangmerupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan perkara ini;TENTANG HUKUMNYADalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonkonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang bekerja di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu
Register : 16-06-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 65/G/2016/PTUN-BDG Tanggal 6 September 2016 — Stephanus Kijo,BA,S.Pd,M.M.Pd VS Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional III Bandung
74 — 25
74 — 25
Haltersebut juga berlaku pada jabatan fungsional Penilik ; Terkait dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri SipilYang menduduki Jabatan Fungsional Penilik yang ditetapkan pada tanggal25 Oktober 2010 tidak dapat menjadi dasar hukum bagi Penggugat untukmemperpanjang masa kerjanya, dikarenakan Peraturan tersebut tidakberlaku surut sehingga tidak dapat dikenakan kepada diri Penggugat yangbertanggal lahir 11 Juni 1954 sehingga tetap
Register : 12-05-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PA Sei Rampah Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Srh Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 14
30 — 14
., akantetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa ketentuan Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;Menimbang, Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang aktif, dan telah memperoleh izin atasan untuk