,;Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim memberikanpertimbangan sebagai berikut: Bahwa, oleh karena Penggugat Rekonpensi termasuk awam hukum,maka harus dibaca sebagai hak dari seorang isteri Pegawai Negeri Sipilyang dicerai oleh suaminya menuntuthaknya berupa 1/3 gaji; Bahwa, namun demikian yang dituntut adalah 50 % dari Rp3.500.000,perbulan, jumlah tersebut menjadi tidak jelas, angka Rp3.500.000, apa yang menjadi ukurannya, karena Penggugat Rekonpensimendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi

Indonesia NOMOR 45TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN' ATAS PERATURANPEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINANDAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL sebagai manatercantum dalam pasal (3) ayat (1) berbunyi : bahwa Pegawai Negeri sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh Izin atau suratketerangan lebih dahulu dari pejabat.pemerintah atau dimana ia bekerja;ayat (2) berbunyi : bahwa Bagi Pegawai negeri Sipil yang berkedudukansebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukansebagai

Selama menjalankan Cuti Melahirkan, Pegawai Negri Sipilyang bersangkutan menerima penghasilan Pegawai NegriSipil ( Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangandan Tunjangan Jabatan). Bahwa Penggugat sudah mengajukan permohonan cutisecara lisan di sertai Surat Cuti Lahiran dari Rumah SakitAnanda Bekasi Akan tetapi Cuti Lahiran hanya diberikan 2Minggu saja.

Seorang pria yang telah kawin;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seorang pria yangtelah kawin adalah seorang pria sebagai subyek hukum yang terikat dalamperkawinan, sebagimana diatur didalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, dengan mana perkawinan tersebut dilakukan menuruthukum agamanya masingmasing dan kepercayaannya itu dan dicatat menurutperaturan perundangundangan yang berlaku dalam hal ini Kantor Catatan Sipilyang berlaku.Menimbang, bahwa unsur seorang pria yang telah

keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwamembenarkan dan tidak keberatan;Saksi HENDRIK GUNAWAN BARUS Als HENDRIK:Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik danketerangan yang Saksi berikan adalah benar;Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluargadan hubungan pekerjaan;Bahwa Saksi tau dengan Terdakwa pada saat penangkapan;Bahwa Saksi dan kedua teman Saksi yang bernama Deni SyahputraAls Denidan Fitrah Setiawan Als Fitra ditangkap oleh beberapa orang berpakaian sipilyang

) poket narkotikajenis shabushabu tersebut dan mengamabilnya sedikit laluTerdakwa konsumsi setelah selesai Terdakwa membagi 1 (Satu)poket narkotika jenis shabushabu tersebut menjadi 2 (dua) poketsetelah itu Terdakwa masukkan kedalam plastik klip setelah ituTerdakwa simpan diatas almari dibawah bad cover, lalu Terdakwakeluar rumah untuk jalan jalan setelah itu Terdakwa pulang dan padasaat Terdakwa masuk kedalam rumah tibatiba ada anggotakepolisian dari Polres Kutai Barat yang menggunakan pakaian sipilyang

Bahwa secara tegasPasal 9 ayat (3) PP No. 30/1980 menyatakan: Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipilyang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa TermohonPeninjauan Kembali telah melakukan kelalaian tugas dalam hal:a Tidak melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen dankebenaran pengisian PIB (Pemberitahuan Import Barang) berdasarkaninvoice, packing list dan dokumen pelengkap pabean lainnya;b Tidak menandatangani

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 yang diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang telah ditegaskan dalamsurat Edaran Nomor : 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian, wajid memperoleh izin tertulis atau suratketerangan lebih dahulu

terhadap isteriisteri yang dikawininya, dalam konteksyang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon danTermohon serta calon isteri kedua dipandang mampu untukmenjalani kehidupan rumah tangga dalam status poligami;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipildalam hal melakukan poligami harus memenuhi ketentuan Pasal 4ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Tergugat dan kesanggupan Tergugat untuk memberikan mutahsebesar Rp. 3. 000.000, dan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000, juga terlalukecil, karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengankemampuan Tergugat sebagai berikut;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PeraturanPemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2009 bahwa tunjangan profesibagi guru dan dosen Pegawai negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsionalguru dan dosen diberikan sebesar 1 (Satu) kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipilyang

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :180/6867/SJ tanggal 10 September 2018 tentang PenegakanHukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan TindakPidana Korupsi (fotokopi dari hasil print out);Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

menurut Majelis Hakim pada pokoknya diketahui bahwaposisi Penggugat pada saat diberhentikan adalah merupakan staf atau fungsionalumum pada Dinas Pendidikan Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yangmenurut ketentuan tersebut di atas dipersamakan dengan Jabatan Administrasi(JA);Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa in /itis dari segi wilayah, dapat diketahui dengan isu hukum: apakah objeksengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang

PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JFahli utama.Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat halaman 3romawi V poin 3, Bukti P.4, Bukti P.7, Bukti P.8 dan Bukti P.9, maka diperoleh faktahukum yang menunjukkan bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipilyang ditugaskan atau ditempatkan di instansi daerah kabupaten yang merupakanfungsional umum pada Dinas Pendidikan Pemerintah kabupaten Pesisir Selatanyang dipersamakan dengan Jabatan Administrasi (JA);Menimbang

bersangkutan ;Menimbang, bahwa mencermati faktafakta ini telah terobukti bahwa KTPyang dibuat oleh Terdakwa masingmasing atas nama Muliadi, Agus DwiPamuji, Sri Galuh Mayakhirana P, Yanuar Bintoro serta KK atas nama YanuarBintoro dan Kutipan Akta Perkawinan termasuk dalam ruang lingkup pengertiansurat sebagaimana dimaksud dalam kamuskamus Bahasa Indonesia yangtelah disebutkan diatas dan juga merupakan surat palsu karena surat itu tidakpernah dikeluarkan oleh instansi pelaksana in casu Kantor Pencatatan Sipilyang

hal. 156, 159,160) ;Menimbang, bahwa telah terungkap sebagaimana terurai dalam faktadiatas bahwa surat KTP dan KK yang dibuat oleh Terdakwa yang tertulisditerbitkan oleh Instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresikdan Kota Surabaya yang tidak pernah diterbitkan oleh instansi tersebut jelasHalaman 47 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.B/2016/PN Sdamenimbulkan kerugian bagi instansi yang diberi kKewenangan oleh undangundang untuk menerbitkan dokumen tersebut in casu Kantor Pencatatan Sipilyang

dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang substansipenerbitan Keputusan Objek Sengketa a quo;Menimbang, bahwa setelah menelti bukti P8 dan P1=T1, MajelisHakim berpendapat bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pemberhentian sebagaiPegawai Negeri Sipil dikarenakan Penggugat telah dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan peradilan yangberkekuatan hukum tetap;Halaman 55 Putusan Perkara Nomor: 147/G/2019/PTUNMDNMenimbang, bahwa penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipilyang

ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuanperaturan perundangundangan yang menjadi dasar keputusan;Halaman 57 Putusan Perkara Nomor: 147/G/2019/PTUNMDNMenimbang, bahwa berlakunya keputusan tata usaha negara di bidangkepegawaian khususnya yang berkaitan dengan pemberhentian karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan diatur pula dalam Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum Bahwa demikian pula Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negaraa quo adalah berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat 1 huruf b, yangmenyebutkan bahwa : Pemberhentian dengan hormat atau tidak denganhormat, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana /Penyelewengan diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan SanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan tanggal 10 mei 2019;Dengan demikian terbitnya Keputusan tersebut tidaklan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan

SMAN 2 Ampibabo,SMAN 1 Mepanga atau setidaktidaknya di tempattempat lain yang termasukdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah,melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa terdakwa ABDUL HARIS KONI adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Propinsi Sulawesi Tengah,melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2015/PT PALBahwa terdakwa ABDUL HARIS KONI adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

II.bterhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011 ( vide bukti P3);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Keputusan Bupati TapanuliSelatan Nomor : 18/KPTS/2014 tanggal 8 Januari 2014 tentang Pemberhentian DalamJabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan,dimana surat Keputusan tersebut telah diadakan perubahan/perbaikan dengan telahdikeluarkannya Surat keputusan yang menjadi obyek sengketa in litis dalam diktumPERTAMA disebutkan Memberhentikan Pegawai Negeri SipilYANG

Bahwa berdasarkan surat Gubernur Nomor 800/ 219959/BKD/HI/2013 tanggal 26Nopember 2013 perihal Konsultasi Pengangkatan pejabat eselon II.b di lingkunganPemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang berisi tentang penilaian olehGubernur Sumatera Utara mengenai kompetensi terhadap Pegawai Negeri Sipilyang dikonsultasikan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon II.b diHal 75 dari 78 hal.

Tgl.28092017, Hal 22 dari 27Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan TermohonRekonvensi yang dibenarkan oleh Pemohon Rekonvensi di muka persidanganyang menyatakan Termohon Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang memiliki gaji dan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 3.091.000, (tigajuta sembilan puluh satu ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan transportasiserta bukti pemotonganpemotongan terhadap gaji Termohon Rekonvensisetiap bulan pada bendaharawan gaji tempat Termohon

Bahwa sesungguhnya Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bekerja di Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yangberalamat di JI Rahmad No 1 Kelurahan Medan Tenggara KecamatanMedan Denai Kota Medan, dimana sesuai dengan pasal 3 ayat 1 PP no 45Tahun 1990 yang mengatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian WAJIB memperoleh izin atau surat keterangan LEBIHDAHULU dari Pejabat, dimana sesungguhnya Penggugat harus lebih dahulumemperoleh izin cerai dari Pejabat/atasan langsung

(et aquoet bono)Menimbang, terlebin dahulu karena pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah denganPerturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Bahwa upaya PenyelesaianSengketa Kepegawaian berdasarkan Bab IV Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor53 Tahun 2010 Tentang Disipln Pegawai Negeri Sipilyang seperti di dalilkanpenggugat dalam gugatannya terdii dari Upaya Admmistratif terdiri dariKeberatan dalam bidang Admmiustratif.