Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 12-09-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 36/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
Zul Apris
Tergugat:
WALIKOTA PAYAKUMBUH
261 — 114
  • An.Zul Apris; (Fotokopi Sesuai dengan asli);: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,Nomor: 180/6867/SJ Tentang Penegakkan Hukum TerhadapAparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak PidanaKorupsi, Tanggal 10 September 2018; (Fotokopi darifotokopi);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakkan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 01-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 12/G/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 25 Februari 2021 — AI MELANI, S.Si, M.Sc. Ph.D; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN; BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.
339 — 244
  • POS Indonesia mengirimekembali suratdersebut kepada BAPETEN karena rumah Penggugat kosong;3%) Bahwa Penggugat dengan &>AY2a9) Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya saudiara Galih Tri Aji,SH, Adi Prakoso, SH, dan Hardiansyah, SH dari Kantor Hukum DATLaw Office telah menyampaikan somasi kepada Kepala BAPETEN&Qe>terkait permintaan dokumen surat kepyftisan Pemberhentian DenganHormat Tidak Atas Permintaan Sendir Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan006/DAT/I/2020 tanggal 22Januari 2020;10) Bahwa
Pengadilan PA TOLITOLI Perdata Agama
Register : 25-09-2018 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PA TOLITOLI Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA.Tli
Tanggal 18 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 11
  • Kemudian pasal 8 ayat (2) Undangundang No.1 tahun 1974 tentangperkawinan secara tegas pula menyatakan bahwa : pembagian gajisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk pegawaiNegeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk berkas istrinya dansepertiganya untuk anak atau anakanaknya;Hal demikian pula lebih dipertegas dengan adanya PeraturanPemerintah (PP) No. 10 tahun 1983 jo Surat Kepala Badan AdministrasiKepegawaian Negara No. 08/1983 yang mengatur Pegawai Negeri Sipilyang ingin
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama Perceraian
Register : 01-07-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PA KAB MALANG Nomor 3892/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg
Tanggal 18 Desember 2014 — Pemohon Lawan Termohon
28 — 21
  • No.10, tahun 1983, yang menegaskan Pegawai Negeri sipilyang akan melaksanakan perceraian, WAJIB MEMPEROLEHIZIN TERTULIS LEBIH DAHULU DARI PEJABAT ( untukPemohon WAJIB memperoleh surat izin dari REKTORUNIVERSITAS BRAWIJAYA) tetapi tidak dilakukan olehPemohon.b. Pasal 9 BAB.III. SE.No.08/SE/1983, Jo. Pasal 6 ayat (3) PP.No.10tahun 1983, menegaskan : atasan Pemohon harus melakukanpembinaan terhadap PEMOHON dan TERMOHON.2. Permohonan cerai Talak Pemohon Kabur ( obcuur libel).a.
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Khusus
Register : 08-11-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Bkt
Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
YATI HELFITRA, SH. MH
Terdakwa:
RIFZA PUTRA Pgl. ARIF
139 — 28
  • Perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya beberapa orang sipilyang memiliki dan menggunakan senjata api ilegal diwilayah Palupuh Agam,maka saksi Suhardiman, saksi Niko Pratama bersama sama dengan TimBuser Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap Roni Firman PglDatuak Mudo dan Hermansyah Pgl Inyiak Imam selanjutnya daripengembangan penyidikan tim buser melakukan penangkapan terhadapterdakwa Rifza Putra Pgl Arif
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 06-02-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN AMBON Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Amb
Tanggal 21 September 2020 — Penggugat:
Ir. ROY ROBBERT HUTUBESSY
Tergugat:
1.KEPALA KEPEGAWAIAN NASIONAL BKN
2.WALIKOTA AMBON
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PT. TASPEN Cabang Ambon
89 — 27
  • Bahwa berdasarkan Ketentuan Nomor 2 huruf a Surat Kepala BadanKepegawaian Nomor K.2630/V.3262/99 perihal Pegawai Nege ;ri Sipilyang dijatuhi hukuman pidana, tanggal 20 November 2012 yangmenyatakan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatanjabatan, dan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan kepeutusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan tidakdengan hormatBahwa Posita Penggugat nomor
Pengadilan PA RAHA Perdata Agama
Register : 13-01-2016 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PA RAHA Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Rh
Tanggal 20 April 2016 — Perdata -Pemohon Konvensi/Tergugat Konvensi Vs Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
16 — 9
  • Menetapkan biaya perkara menurut hukum:Subsider:Mohon Putusan yang seadiladilnya (ex Aquo et bono) ;halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 0034 /Pdt.G/2016/PA.Rh.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohon danTermohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikanPemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Majelis mengingatkan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian, wajid memperoleh surat izin dari pejabatyang berwenang dan Pemohon telah
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama
Register : 03-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PA MEDAN Nomor 1687/Pdt.G/2019/PA.Mdn
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 1
  • Bahwa Pengugat dan Tergugat merupakan Pegawai Negeri Sipilyang berdinas di Tempat yang berbeda dimana Penggugat Bertugas diKabupaten Serdang Bedagai dan Tergugat bertugas di Pemko Binjai ;5.
Pengadilan MS KUALA SIMPANG Perdata Agama Perceraian
Register : 11-05-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 04-12-2015
Putusan MS KUALA SIMPANG Nomor 177/Pdt.G/2015/MS-KSG
Tanggal 15 September 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
20 — 9
  • dengan eksepsiTergugat;Menimbang bahwa Penggugat juga telah menyampaikan duplikeksepsi yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban eksepsiPenggugat;Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat/Kuasa tersebut MajelisHal 23 dari 43 halaman Putusan Nomor:177/Pdt.G/2015/MSKSGHakim mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang bahwa dari jawaban Tergugat/Kuasa Majelis mencermatiTergugat/Kuasa telah menyampaikan eksepsi pada pokok perkara yangberkaitan dengan keberadaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 94/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — YULIANA IRMAYANTI vs BUPATI DOMPU
70 — 30
  • September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 94/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/117/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/370/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/117/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/370/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama YulianaIrmayanti;3.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 19-01-2018 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 7/G/2018/PTUN.MTR
Tanggal 3 Mei 2018 — Penggugat:
AHMAD SOLIHAN
Tergugat:
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
159 — 80
  • Tidak serta merta dijadikandasar untuk eksekutif mengambil keputusan.Bahwa Ahli memberikan pendapat apabila ada Pegawai Negeri Sipilyang melakukan pelanggaran dan harus diproses maka tetap yangmenjadi dasar aturan adalah PP Nomor 53 tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil;Bahwa Ahli memberikan pendapat Putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap pada tahun 2013, terbit SKGubernur pada tahun 2015 maka Peraturan yang dipakai adalah PPNomor 53 tahun 2010;Bahwa Ahli memberikan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 18-05-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 171/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Juli 2020 — Pemohon:
1.B. A. Cahyadi Wira
2.Dewi S. Bagus Cahyadi
118 — 56
  • dibatalkan akta perceraiannya karena tidak memenuhi cacathukumnya;Bahwa didalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratandan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 44mengatur mengenai pembatalan perceraian, sedangkan Pasal 60mengatur mengenai pencatatan Pembatalan Akta Catatan Sipil,dimana persyaratnnya harus ada Kutipan Akta Pencatatan Sipil yangdibatalkan, dimana Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud adalahRegister Akta Pencatatan Sipil, sedangkan Kutipan Akta Catatan Sipilyang
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 17-11-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 02-02-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 221-K/PM.II-08/AL/XI/2020
Tanggal 17 Desember 2020 — Oditur:
Iskandar Zulkarnaen, SH.MH
Terdakwa:
Brawijaya Mulyono
109 — 31
  • Bahwa Terdakwa sudah 2 (tiga) kali mengkonsumsiNarkotika jenis sabusabu yang pertama Bersama Saksi1, danyang kedua Bersama Saksi1, Saksi2, Saks3 dan Warga Sipilyang bernama Sdr. Jabrik, sebagai seorang Militer seharusnyaTerdakwa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat tetapiTerdakwa malah mengkonsumsi Shabushabu bersama wargamasyarakat, sehingga Terdakwa sudah salah dalam bergaul dantidak lagi menjaga harga dirinya sebagai anggota TNI yangselayaknya menjadi teladan bagi masyarakat.4.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Agama Perceraian
Register : 03-12-2014 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 572/Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 1 Juni 2015 — PENGGUGAT LAWAN TERGUGAT
42 — 5
  • MdnHal 25 dari 42 Hal.Menimbang, bahwa surat bukti T1 adalah Fotocopy Akta PerkawinanNo.1070/2007 tertanggal 13 Juni 2007 yang menerangkan tentang perkawinanantara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat di Kantor Pencatatan Sipilyang telah dinazegen, dan dilegalisir dipersidangan Tergugat tidak dapatmemperlihatkan surat aslinya, namun bukti tersebut oleh Penggugat jugadiajukan sebagai bukti surat yang diberi tanda P1 telah dicocokkan denganaslinya dan telah diberi materai secukupnya, oleh karenanya
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 24-02-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 06-08-2014
Putusan PTUN AMBON Nomor 08/G/2014/PTUN.ABN
Tanggal 3 Juli 2014 — YONATHAN DIPONG, S.Pd. Sebagai Penggugat Melawan BUPATI HALMAHERA UTARA Sebagai Tergugat KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA UTARA Sebagai Tergugat II Intervensi
76 — 40
  • pemberhentian jabatan struktural dengan dasarhukum Pasal 10 Huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000di atas dapat juga terjadi akibat Hukuman Disiplin sebagaimana di aturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil ; Menimbang, bahwa Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 pada pokoknya menyebutkan Pegawai NegeriSipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secaratertulis oleh atasan langsungnya, dan sebelum Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA BENGKULU Perdata Agama
Register : 24-01-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 17-01-2020
Putusan PA BENGKULU Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA.Bn
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 23
  • Salim Muslim akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkanizin. untuk melaksanakan perceraian dari pejabat yang berwenangsebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Pemberian izin PerceraianNomor 453/UN30/HK/2017 tanggal 4 Januari 2017 yang dikeluarkan olehRektor Universitas Bengkulu dan Termohon selaku Pegawai Negeri Sipilyang akan diceraikan oleh suaminya telah pula mendapat Surat Izin ProsesPerceraian Nomor 440/014/Kes IV.1/2017 tanggal
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 26-08-2010 — Putus : 29-11-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 126/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 29 Nopember 2010 — Thomas Kusumo Wibowo, SE;Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
155 — 105
  • 1980 pada pokoknya menegaskanbahwa setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawainegeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana maksuddalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah Pelanggaran Disiplin .Sedangkan dalam Bab II Peraturan tersebut, yaitu Pasal2a s/d z memuat kewajiban dan larangan, sedangkan Pasal3 a s/d x memuat kewajiban dan laranganlarangan yangtidak boleh dilanggar oleh seorang Pegawai NegeriBahwa mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin yangdapat dikenakan terhadap seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 23-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 120/Pid.B/2019/PN Mks
Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
TABRANI, S.H.
Terdakwa:
MARTIN TUMPAK RUMAPEA
75 — 10
  • kemudiandijadwalkan untuk mengikuti ujian kemanpuan dasar berbasis CAT,setelah itu Calon dinyatakan Lulus maka Calon bisa mengikuti seleksikemampuan bidang (kesamaptaan), kemudian setelah dinyatakan lulusmaka terakhir seleksi wawancara, setelah selesai seleksi wawancaraselajutnya Para Calon menunggu pengumuman kelulusan ; Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakandata identitas calon sebenarnya atas nama Musriadi yang foto, KartuTanda Penduduk dan Kartu Peserta Ujian Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 12-01-2011 — Putus : 07-04-2011 — Upload : 15-12-2011
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 02/G/2011/PTUN-PLG
Tanggal 7 April 2011 — H. YUSNIN, S.Sos. M.Si, VS BUPATI MUSI BANYUASIN
64 — 33
  • No. 4 c. dari LampiranI Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 100Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri SipilDalam Jabatan Struktural yang telah diubah dengan PPNo. 13 Tahun 2002 yang mengatur: PemberhentianPegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural yangperlu mendapat pertimbangan Baperjakat adalahpemberhentian yang dikarenakan Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerjayang baik, karena alasana) tidak
Pengadilan PA DUMAI Perdata Agama
Register : 01-02-2018 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 16-08-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 57/Pdt.G/2018/PA.Dum
Tanggal 13 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 2
  • Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Dum.1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, di mana 1/3gaji dari Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan kepada anak/ anakanakmaka Majelis berpendapat bahwa 1/3 dari total gaji Tergugat yang bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah merupakan