sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimanatelah diatur dalam ketentuan Pasal 63 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan yang diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas sebab salah satu fungsi lembaga Peradilan Tata Usaha Negara adalahsebagai lembaga control yuridis terhadap tindakan pemerintahan juga berfungsisebagai lembaga korektif terhadap tindakan yang dilakukan oleh badan ataupejabat tata usaha negara ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolakuntuk selurunhnya

sesuai perhitungankonsultan pengawas, namun dengan alasan untuk menyelamatkan anggaran agartidak ditarik kembali ke pusat / Kas Negara, Terdakwa ABDURAHMAN SANGbersamasama dengan MELKISEDEK MAGANG, dan ALEXANDER LEO selakupelaksana pekerjaan pada akhir tahun anggaran 2014 kemudian menyiapkan danPUTUSAN Nomor: 53/PID.SUSTPK/2017/PN.KPG Halaman 100mengajukan dokumen pencairan anggaran hingga 100 % termasuk anggaranpemeliharaan / retensi, sehingga anggaran pembangunan Jembatan Jettykemudian dicairkan selurunhnya

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerjaperangkat daerah yang dipimpinnya;Pasal 16 ayat (2) menyatakan: Penerimaan harus disetor selurunhnya keKas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalamPeraturan Pemerintah;Pasal 16 ayat (3) menyatakan: Penerimaan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak boleh digunakan langsung untukmembiayai pengeluaran;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah, sebagai berikut:Pasal 57 ayat

Usaha Bersama sebagaitempat pembuatan/perakitan kapal harga setiap 1 (satu) unit sebesarHal. 113 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016Rp43.000.000,00x10 (sepuluh) unit, sehingga total selurunhnya hanyasebesar RP430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) oleh karenaitu perbuatan Terdakwa adalah modus operandi dan merupakan conditiosine quo non terjadinya korupsi, dan Terdakwa harus dipersalahkan danbertanggungjawab akibat perbuatannya;7) Bahwa perbuatan Terdakwa Ir.

Menyatakan seluruh barang bukti yang telah disita dari Terdakwa maupunyang didapatkan dari tempat lain sepanjang kepemilikannya atas namaTerdakwa untuk dikembalikan selurunhnya kepada Terdakwa.7.

NANA SUPRIATNA sebagai PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan pembahasan rancangan PeraturanDaerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi terdapat selisihatau kelebihan pembayaran fiktif yang menjadi kerugian Negara sebesar Rp.299.858.300, (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluhdelapan ribu tiga ratus rupiah), dengan total selurunhnya sebesar Rp.1.032.140.065(Satu milyar tiga puluh dua juta seratus empat puluh ribu enam puluh lima rupiah).Bahwa perbuatan

Bahwa semua dalildalil terdahulu yang telah kami Tergugat d.Rkemukakan dalam gugatan, Replik, kesimpulan dan dalildalil padaBagian Konpensi Dalam Memori Banding ini dapat secara mutatismutandis diambil over selurunhnya menjadi dalildalil pada bagianRekonpensi dalam Memori Banding ini, sehingga tidak perlu diulangkembali;2.

Rp.576.244.731,00 Rp. 159.312.421,00);Halaman 87 dari 70 Perkara Nomor 71/Pid.SusTPK/2020/PN MdnBahwa kemudian atas pembelian Barang Habis Pakai (BPH) untukLaboratorium RSUD Kotapinang tahun 2014 sebesarRp.27.047.400,00 (Dua Puluh Tujunh Juta Empat Puluh Tujuh RibuEmpat Ratus Rupiah) sama sekali tidak memiliki bon/data dukung yangsah sehingga tidak dapat diakui penggunaannya selurunhnya sebagaipengeluaran yang sah;Bahwa selama tahun 2014 dari total uang yang diterima saksiRahmawati Hasibuan selaku

.,.Bahwa untuk pembuatan dokumen pertanggung jawaban pengelolaanDana Desa dibuat selurunhnya oleh sdra. MARLIS ANTONI KaurKeuangan Desa Daspetah 1 bekerja sama sdra. SUPRI Bendahara DesaMeranti Jaya.Halaman 59 dari 114Putusan Nomor :30/Pid.SusTPK/2020/PN.Bgl.Bahwa menurut saksi terhadap dokumen pertanggung jawaban yangsudah dibuat oleh sdra.

negara sehingga atas apa yang telah dilakukan PemohonKasasi terhadap kesuksesan acara tersebut, Pemohon Kasasi tidakmerasa merugikan negara, sebagaimana yang didakwakan kepada diriPemohon Kasasi, yang telah berusaha sekuat tenaga untukmenyukseskan acara tersebut walaupun secara administrasi perbuatanPemohon Kasasi dinyatakan salah karena dana CSR tidak sesuaidengan peruntukkan berdasarlkan proposal tersebut adalah tidak benarkarena dana CSR tersebut telah dipergunakan dan dikelola olehPemohon Kasasi selurunhnya

AFIF AZHAR dan saksi SAIFUL MUMININtersebut para korban mengalami kerugian total selurunhnya Rp.20.500.000.000,(dua puluh milyar rupiah lima ratus juta rupiah), atau setidaktidaknya sekitarjumlah itu;Perbuatan Terdakwa ARIA DURMAN sebagaimana diatur dan diancamPidana dalam Pasal 154 Jo.

Yang dimaksud dengan penggelapan menurut pasal 374 KUHP adalahadanya mens rea yaitu pelaku mengetahuil akibat perbuatannya atausetidaktidaknya ia dapat mengirangira dan untuk dimilikinya melanggarhak orang lain dimana barang tersebut selurunhnya bukan miliknya atausebagian miliknya namun sebagian bukan yang didapat bukan karena hasilkejahatan namun kekuasaannya ada padanya yang ada hubunganpekerjaan dan digajih oleh korban.84 Bahwa perjanjian yang didasari oleh pekerjaan yang fiktif tentunya bukanperjanjian

(tiga puluh dua milyar enam ratusempat puluh tujuh juta rupiah) atau sebanyak 32.647 (tigapuluh dua ribu enam ratus empat puluh tujuh) lembar saham,yang mana peningkatan sebesar Rp. 8.647.000.000, (delapanmilyar enam ratuS empat puluh tujuh juta rupiah) atausebanyak 8.647 (delapan ribu enam ratus empat puluh tujuh)lembar saham tersebut diambil selurunhnya dan disetor penuholeh Raharjo Sapto Ajie Sumargo (Tergugat III) dan PT.TrinityInterlink (Tergugat IV) dengan memperhitungkan dan/ataumengkonversi

Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uangpengganti selurunhnya sebesar Rp. 5.189.225.683, (Jima milyar seratusdelapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratusdelapan puluh tiga rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang penggantipaling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilanmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksadan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidanatidak mempunyai harta yang

petitum nomor 2 tersebutmerupakan petitum inti dari gugatan Penggugat, sehingga terhadap petitum lainnyatidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga gugatan Penggugat ditolak untukseluruhnya;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tertulis lainnya yang diajukan olehpara pihak dalam perkara ini, belum dipertimbangkan dalam Putusan ini makaMajelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan tidak memiliki relevansilagi dalam perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak selurunhnya

Dan Terdakwa, sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar sahamdengan nilai nominal selurunhnya sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratuslima belas juta rupiah),;Bahwa pada kenyataannya modal perusahaan PT. GAMA tersebut ditopangoleh Terdakwa, oleh saksi RONALD LASMANA, saksi SANTY, SE, saksiLIE HARTONO, dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG masingmasingsebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) dan dikirimkan ke rekeningsementara milik saksi RONALD LASMANA dan setelah mendapatkan aktependirian PT.

No. 1014/Pdt.G/2017/PA.Bm.bersama ditolak, maka terkait gugatan agar obyek aquo dikeluarkan dariperkara Nomor 1040/Pdt.G/2017/PA Bm juga harus ditolak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangapertimbangan tersebutoleh karena gugatan Para Penggugat Intervensi ditolak selurunhnya maka harusdinyatakan dalam amar putusan dalam intervensi menolak gugatan ParaPenggugat Intervensi seluruhnya;Dalam Konvensi, Rekonvensi dan IntervensiMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi/Tergugat

, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung Jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan selurunhnya

Nomor 203 PK/Pid.Sus/2016dan Pasal 5 huruf b, c, e, f g dan h Keppres Nomor 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Dalam kegiatan DED Memberamo Il, Distamben Provinsi Papua telahmelakukan pembayaran kepada PTI KPIJ selurunhnya sebesarRp/7.658.275.990,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan jutadua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).Bahwa dalam mengajukan pembayaran pekerjaan DED Memberamo IIternyata PT KPIJ menggunakan laporan

MUSI DIDI selaku Direktur Utama PTKPIJ senilai Rp9.675.700.000,00 (sembilan miliar enam ratus tujuhpuluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), padahal kenyataannya panitiapengadaan tidak pernah melaksanakan lelang proyek DED Urumuka Ill.Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 5 huruf b, c, e, f gdan h Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Dalam kegiatan DED Urumuka Ill, Distamben Provinsi Papua telahmelakukan pembayaran kepada PTI KPIJ selurunhnya

14.876.000,00 (empat belas jutayaknidelapan ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) untuk pembangunan 142 unitrumah sederhana, Paket Il: PT Uanini Multika Sejahtera dengan harga per unitrumah sebesar Rp 14.706.000,00 (empat belas juta tujuh ratus enam ribuRupiah) untuk pembangunan 136 unit rumah sederhana, dan paket Ill: CVSurya Tunas Bangunan sebanyak 55 unit rumah sederhana dengan harga perunit rumah sebesar Rp 14.669.000,00 (empat belas juta enam ratus enam puluhsembilan ribu Rupiah), sehingga total selurunhnya